Hukum persaingan usaha 8 ~ lampux.blogspot. com

Hukum persaingan usaha 8

Juni 05, 2026 Lampux.blogspot.com

padanya, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU

itu kepada Pengadilan Negeri. Bila dalam tenggang waktu ini pelaku usaha tidak

mengajukan keberatan, maka konsekuensinya pelaku usaha dianggap menerima putusan

KPPU dan dengan sendirinya Putusan KPPU dimaksud telah memiliki kekuatan hukum

yang tetap.

Disayangkan ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberi penjelasan

mengenai pengertian yuridis ”keberatan”. Hanya saja ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa pelaku usaha yang tidak

menerima putusan KPPU, dapat mengajukan ”keberatan” kepada Pengadilan Negeri dalam

tenggang waktu yang ditetapkan. Di sini tidak dijelaskan, apakah ”keberatan” ini

merupakan salah satu bentuk usaha hukum dalam konteks hukum acara persaingan usaha

berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan,

bahwa:

“Keberatan yaitu usaha hukum b.agi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan

KPPU.”

146

lalu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

dinyatakan, bahwa:

”Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor

kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha ini ”.

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003

dinyatakan, bahwa:

”Keberatan yaitu usaha hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan

KPPU.”

lalu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003

dinyatakan, sebagai berikut:

”Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.”

Jadi, menurut Mahkamah Agung dalam konteks hukum persaingan usaha berdasar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, usaha ”keberatan” merupakan salah satu dari usaha

hukum yang dapat ditempuh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dan usaha

keberatan itu hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pengaturan tentang ”keberatan” sebagai usaha hukum terlalu umum, di mana dalam praktek

sangat membingungkan. Apabila keberatan hanya dipahami dari segi penafsiran gramatikal,

keberatan itu sendiri hanyalah menunjukkan sebagai sikap tidak setuju atas keadaan tertentu

(objection), padahal keberatan dalam kerangka Undang-Undang Antimonopoli merupakan

usaha hukum. Atas dasar itu, kata ”keberatan” tidak bisa ditafsirkan berdasar penafsiran

gramatikal sekedar sikap tidak setuju, namun harus dipahami sebagai usaha hukum.

Keberatan sebagai usaha hukum harus tunduk pada prosedur-prosedur, cara dan isi tertentu

sebagaimana disyaratkan hukum acara yang berlaku (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga,

2005: 61-62).

Disamping itu, pengertian keberatan mungkin lebih memiliki arti kedekatan redaksional

dengan yang disebut sebagai “administratief beroef sistem” dalam hukum acara peradilan

tata usaha negara. Dalam sistem ”administratief beroef”, pengajuan keberatan terhadap

putusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ditujukan kepada atasan pejabat

yang mengeluarkan putusan. Pihak yang mengajukan keberatan meminta agar putusan

Pejabat Tata Usaha Negara diperiksa kembali. Hal yang sama terjadi pada pengajuan

keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dikenai putusan KPPU. Dengan

diajukannya keberatan, maka pelaku usaha meminta agar putusan yang dikeluarkan oleh

KPPU diperiksa kembali. Perbedaannya, jika dalam Tata Usaha Negara putusan diajukan

keberatan kepada pejabat atasannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri (Hikmahanto Juwana, et.al., 2003: 30).

Kalau dipersamakan dengan sistem ”administratief beroef” ini , maka dapat ditafsirkan

kalau Putusan KPPU merupakan putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan

KPPU bukanlah putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, sebab KPPU bukanlah merupakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. KPPU memiliki wewenang untuk menghukum

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 147

Hukum Persaingan Usaha

Putusan KPPU berbeda dengan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Putusan

KPPU bukan penetapan tertulis, melainkan suatu putusan yang diktumnya menghukum

pelaku usaha untuk menghentikan suatu tindakan hukum perdata dan membayar ganti rugi

dalam bentuk sanksi administratif. Putusan KPPU juga bukan merupakan tindakan hukum

Tata Usaha Negara, sebab putusan KPPU tidak dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata

Usaha Negara (L. Budi Kagramanto, 2008: 240-241).

Selain itu Putusan KPPU bukan merupakan putusan yang bersifat final, sebab masih

dimungkinkan adanya usaha hukum untuk meninjau kembali putusan ini melalui

mekanisme usaha hukum keberatan. Artinya masih ada peluang bagi pihak yang dikenai

sanksi melalui putusan KPPU untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan

KPPU baru memiliki kekuatan hukum tetap jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan

terhadap putusan ini ke Pengadilan Negeri. Sedangkan pada keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara bersifat final artinya dapat dilaksanakan walaupun putusan

ini masih diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali oleh putusan

sela Pengadilan Tata Usaha ditunda pelaksanaannya (L. Budi Kagramanto, 2008: 241).

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003, yang

lalu diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

menegaskan, bahwa Putusan KPPU bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara,

sebab tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Disebutkan secara tegas dalam

ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003, bahwa:

”Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.”

Jadi, jelaslah bahwa Putusan KPPU bukanlah keputusan Tata Usaha Negara, sebab tidak

menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Keberatan atas Putusan KPPU menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan

mengadilinya sesuai dengan hukum acara persaingan usaha berdasar Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999.

2. Batas Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi

Pengajuan keberatan atas Putusan KPPU disampaikan kepada Pengadilan Negeri dalam batas

waktu yang telah ditetapkan. sebab bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan, pelaku

usaha tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menerima putusan KPPU ini .

Dengan tidak terdapat keberatan itu, maka Putusan KPPU memiliki kekuatan hukum yang

tetap dan sebab nya dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai batas waktu pengajuan keberatan Putusan KPPU, ketentuan dalam Pasal 44 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan sebagai berikut:

”Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah menerima pemberitahuan putusan ini .”

148

lalu batas waktu pengajuan keberatan Putusan KPPU itu disebutkan lagi dalam

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang

menetapkan sebagai berikut:

”Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui

website KPPU.”

Jadi, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan

putusan KPPU atau diumumkannya melalui website KPPU, pelaku usaha diberikan hak dan

kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU yang menghukumnya

kepada Pengadilan Negeri. Batas waktu pengajuan keberatan putusan KPPU itu dihitung

sejak diterimanya pemberitahuan atau diumumkannya melalui website KPPU, bukan pada

waktu dibacakannya Putusan KPPU dalam sidang Majelis Komisi yang juga dihadiri pelaku

usaha.

Berbeda dengan perkara perdata biasanya , tenggang waktu pengajuan banding

dihitung berdasar hadir tidaknya pemohon banding pada saat pengadilan membacakan

putusan. Apabila pemohon banding hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan oleh

Pengadilan Negeri, kehadiran ini digunakan sebagai patokan untuk menghitung

tenggang waktu untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi. Akan namun , apabila

pemohon banding tidak hadir dalam persidangan, tenggang waktu untuk mengajukan

banding dihitung berdasar pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri kepadanya

(Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 70).

Patokan penghitungan tenggang waktu di atas berbeda dengan batas waktu pengajuan

keberatan Putusan KPPU. Dalam kaitannya dengan pengajuan keberatan terhadap Putusan

KPPU, kehadiran pelaku usaha pada saat pembacaan putusan tidak menjadi patokan untuk

menghitung tenggang waktu untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri

(Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 70).

Bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam batas jangka waktu pengajuan

keberatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal

46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dianggap menerima

putusan KPPU, sehingga Putusan KPPU dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap (inkracht van gewijsde).

Batas waktu pemeriksaan pengajuan keberatan Putusan KPPU juga ditentukan secara ketat,

sehingga penyelesaian pemeriksaannya dapat berlangsung secara cepat. Ketentuan dalam

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan batas

waktu permulaan dan penyelesaian pemeriksaan pengajuan keberatan Putusan KPPU

ini , yaitu:

(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak

diterimanya keberatan ini .

(2) Pengadilan Negeri harus memberi putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak dimulainya pemeriksaan keberatan ini .

Dengan demikian berdasar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pengadilan Negeri sudah harus memulai pemeriksaan

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 149

Hukum Persaingan Usaha

terhadap keberatan Putusan KPPU dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya atau

didaftarkannya keberatan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam tenggang

waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan sudah dapat menyelesaikan pemeriksaan

keberatan dimaksud dengan memberi putusan.

Pemeriksaan yang serba cepat ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi

pelaku usaha. Perkara yang berlarut-larut akan sangat merugikan nama baik pelaku usaha itu

sendiri dan menghambat pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang memerlukan

waktu serba cepat dan berkepastian, yang pada akhirnya akan mengganggu perekonomian

secara nasional (L. Budi Kagramanto, 2008: 255-256).

Dalam tenggang waktu yang ditentukan, tantangannya bahwa Pengadilan Negeri sekarang

dituntut bekerja lebih profesional dan hakim-hakim memiliki keahlian dan sumber daya

manusia yang menguasai hukum persaingan usaha, sehingga kepastian hukum baik dari segi

kualitas putusan maupun dari aspek kepastian waktu dalam beracara dapat tercapai. Dalam

penegakan hukum tidak cukup hanya dengan membentuk undang-undang yang baru saja,

melainkan juga harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan memahami

hukum serta profesional dalam tugas dan wewenangnya. Oleh sebab nya untuk

meningkatkan sumber daya manusia para hakim di Pengadilan Negeri yang nantinya akan

menangani perkara-perkara persaingan usaha, seyogyanya dengan mengadakan pendidikan

dan pelatihan hakim dan personalia pengadilan lainnya, serta pentingnnya para hakim

memanfaatkan program pendidikan peradilan lanjutan baik di dalam maupun di luar negeri.

Apabila pengadilan memiliki sumber daya manusia hakim-hakim yang ahli dan memahami

hukum persaingan dengan baik, serta didukung faktor-faktor teknis lainnya di Pengadilan

Negeri yang dapat mendukung proses beracara, kiranya tenggang waktu 30 hari cukup

memadai untuk mengambil keputusan (Ayudha D. Prayoga et.al. (Ed), 2000:151).

3. Pihak yang Berhak Mengajukan Keberatan Putusan Komisi

Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan pelanggaran persaingan usaha akan berujung

kepada putusan yang berisikan dua kemungkinan, yaitu: pertama, putusan ”telah terjadi”

pelanggaran persaingan usaha; dan kedua, putusan telah ”tidak terjadi” pelanggaran terhadap

persaingan usaha. Sehubungan dengan itu, ada kemungkinan pihak yang berhak mengajukan

keberatan atas Putusan KPPU tidak hanya pelaku usaha yang dijatuhi hukuman tindakan

administratif saja, namun pelaku usaha lainnya yang merasa dirugikan akibat Putusan KPPU

ini .

Apabila Putusan KPPU menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-Undang Antimonopoli

dan selanjutnya mengenakan sanksi administrasif terhadapnya, pelaku usaha ini

diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini tidak perlu

dipersoalkan sebab haknya terlindungi untuk mengajukan keberatan (Destivano Wibowo

dan Harjon Sinaga, 2005: 66).

Bila ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dicermati

secara sistematis, maka pengertian pelaku usaha dimaksudkan hanya terbatas kepada pelaku

usaha terlapor saja, jadi yang berhak mengajukan keberatan atas putusan KPPU terbatas

hanya pelaku usaha terlapor. Bahkan secara tegas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan, bahwa ”keberatan terhadap Putusan

KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat

kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha ini ”. Jadi, dengan merujuk kepada ketentuan

dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang lalu dipertegas

150

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, maka

dapat disimpulkan pihak pelaku usaha yang berhak mengajukan keberatan terhadap Putusan

KPPU terbatas pada ”pelaku usaha terlapor”. Artinya pelaku usaha pelapor yang merasa

dirugikan akibat Putusan KPPU, tertutup kemungkinannya untuk mengajukan keberatan

terhadap Putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri.

Dari pengertian yuridis ”keberatan” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka

1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, dapat dimaknai bahwa pelaku usaha

yang mengajukan keberatan terhadao putusan KPPU itu yaitu pelaku usaha yang tidak

menerima putusan KPPU. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU

ini , bisa pelaku usaha terlapor dan pelaku usaha pelapor. Bagaimana dengan pelaku

usaha pelapor (pelaku usaha pesaing), dapatkah menjadi pihak yang berhak mengajukan

keberatan terhadap putusan KPPU ini .

Bila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan

dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ”pelaku usaha” yang

dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

yaitu pelaku usaha yang dikenakan sanksi oleh KPPU sebab melanggar ketentuan Undang-

Undang Antimonopoli. sebab nnya bahwa pihak yang berhak mengajukan keberatan yaitu

pelaku usaha, yaitu pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif oleh KPPU

(bandingkan Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 69).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2005 menutup kemungkinan pelaku usaha pelapor menjadi pihak yang berhak

mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU. Seharusnya memberi kesempatan yang

sama dan seimbang kepada pelaku usaha pelapor, yang merasa dirugikan akibat Putusan

KPPU yang memutuskan telah tidak terjadi pelanggaran persaingan usaha, sementara pelaku

usaha yang bersangkutan yang melaporkan hal itu kepada KPPU bahwa telah terjadi dugaan

pelanggaran persaingan usaha. Artinya dalam konteks hukum persaingan usaha berdasar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha pelapor ternyata tidak mendapatkan

perlindungan hukum yang memadai memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatan

terhadap Putusan KPPU, yang juga merugikannya sebagai pelaku usaha pesaing terhadap

pelaku usaha terlapor.

4. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Keberatan

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak disebutkan

secara tegas Pengadilan Negeri yang mana memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa

dan memutus keberatan terhadap Putusan KPPU. Bilamana mengikuti ketentuan hukum

acara perdata, biasanya suatu gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Negeri di

mana pihak tergugat berdomisili, kecuali ditentukan lain.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dimaksud dengan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

”Pengadilan Negeri yaitu pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.”

Bila ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 19 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri yang

membawahi wilayah tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha yang memiliki

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 151

Hukum Persaingan Usaha

kewenangan relatif dalam memeriksa dan memutus keberatan pelaku usaha terhadap Putusan

KPPU. Kalau merujuk kepada hukum acara perdata biasanya , maka keberatan

terhadap Putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum

KPPU.

Rumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

mengindikasikan agar pelaku usaha mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri

yang membawahi wilayah hukum di mana tempat pelaku usaha menjalankan kegiatan

usahanya, bukan tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Tempat kedudukan hukum suatu

subjek hukum dapat berbeda dengan tempat kedudukan hukum usaha. Suatu badan hukum

dapat saja memiliki banyak kantor cabang di berbagai wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Demikian pula halnya pelaku usaha perseorangan, dapat saja memiliki saham-saham di

berbagai perseroan terbatas yang memiliki tempat kedudukan hukum usaha di berbagai

daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri. Menyimak ketentuan dalam Pasal 1 angka 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sepertinya keberatan dapat diajukan di Pengadilan

Negeri mana saja di negara kita yang membawahi wilayah hukum cabang-cabang perseroan

terbatas ini memiliki tempat usaha atau di Pengadilan Negeri mana saja di negara kita

yang membawahi wilayah hukum di mana pelaku usaha perseorang memiliki aktivitas

bisnis/usaha (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005: 74).

Keberatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum di

mana pelaku usaha (berbadan hukum) memiliki kedudukan hukum atau di Pengadilan

Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal pelaku usaha perseorangan. Hal ini

lebih mendekati maksud pembuat undang-undang (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga,

2005: 74).

Dalam praktek tidak menutup kemungkinan Putusan KPPU menghukum pelaku usaha yang

berbeda tempat kedudukan hukumnya. Bilamana hal yang demikian terjadi, maka

Mahkamah Agung atas permohonan KPPU akan menunjuk salah satu Pengadilan Negeri

tempat kedudukan hukum pelaku usaha yang akan memeriksa keberatan terhadap Putusan

KPPU ini . Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2005 yang menyatakan, bahwa:

”Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan

KPPU yang sama namun berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat

mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkarnah Agung untuk rnenunjuk salah

satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa

keberatan ini .”

Pada prinsipnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, maka pemeriksaan keberatan harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam

batas waktu 14 hari sejak berkas keberatan diterimanya. Namun dalam hal keberatan

diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha yang berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka

jangka waktu pemeriksaan keberatan akan dihitung ulang sejak majelis hakim Pengadilan

Negeri yang ditunjuk menerima berkas keberatannya.

Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2005 yang menegaskan, bahwa:

152

”Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu

pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang

dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung.”

Jadi, jangka waktu pemeriksaan keberatan yang diajukan lebih dari satu pelaku usaha yang

berbeda kedudukan hukumnya, dihitung sejak majelis hakim menerima berkas keberatan

yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung,

sehingga tanggal mulai pemeriksaan keberatan didasarkan kepada tanggal penerimaan berkas

keberatan oleh Pengadilan Negeri yang ditunjuk ini .

5. Prosedur Pengajuan Keberatan Putusan Komisi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberi penjelasan bagaimana prosedur

pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU, apakah melalui gugatan sengketa

(kontentiosa) atau gugatan permohonan (voluntair) seperti yang dikenal dalam hukum acara

perdata.

Dalam perkara perdata, gugatan sengketa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes,

differences);

• sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;

• berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposis, pihak yang satu

bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan

sebagai tergugat (M. Yahya Harahap, 1983: 93-94 dan M. Yahya Harahap, 2008: 47-48).

Sedangkan gugatan permohonan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party

only);

• permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without

disputes or differences with another party);

• tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, namun bersifat ex-parte

(M. Yahya Harahap, 1983: 93-94 dan M. Yahya Harahap, 2008: 29).

Secara teoritis terdapat sejumlah alasan untuk mengatakan bahwa usaha hukum keberatan

atas putusan KPPU dapat dikategorikan bersifat gugatan sengketa, sebab :

a. kata “keberatan”, secara gramatikal sudah mengandung adanya sengketa atau

perbedaan pendapat;

b. produk hukum Pengadilan Negeri yaitu “putusan”, bukan penetapan terhadap

keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha;

c. pihak yang berkeberatan dengan putusan Pengadilamn Negeri dapat lagi mengajukan

keberatan berupa kasasi kepada Mahkamah Agung (Destivano Wibowo dan Harjon

Sinaga, 2003: 79-80).

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 menegaskan

bahwa KPPU merupakan pihak dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005

menyatakan, bahwa “dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak”. Demikian

pula sebelum ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa ”dalam hal diajukan keberatan, KPPU

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 153

Hukum Persaingan Usaha

merupakan pihak”. Jadi, dalam proses pemeriksaan keberatandi Pengadilan Negeri, KPPU

bertindak sebagai pihak yang bersengketa.

Hal ini menjadi earning point bagi KPPU, sebab KPPU memiliki peluang untuk

mempertahankan putusannya di hadapan Pengadilan Negeri dan juga di hadapan Mahkamah

Agung melalui kasasi bila usaha di Pengadilan Negeri dikalahkan (Firoz Gaffar, 2006: 66).

Dengan demikian pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU dilakukan melalui prosedur

gugatan sengketa sebagaimana halnya praktek perkara perdata selama ini. Sehubungan

dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberi pengaturan mengenai

isi keberatan. Oleh sebab itu dapat ditafsirkan, bahwa isi keberatan terhadap Putusan KPPU

ini dengan sendirinya akan mengikuti isi sebuah gugatan sengketa perdata sebagaimana

yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku.

6. Tata Cara Pengajuan usaha Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi

Tentang tata cara pengajuan usaha hukum keberatan terhadap Putusan KPPU diatur lebih

lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan ini

menegaskan bahwa usaha keberatan atas Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan

Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999.

Sesuai pula dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana

telah dikemukakan sebelumnya, keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan dalam tenggang

waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan/atau

diumumkan melalui website KPPU. Ketentuan ini menegaskan kembali jangka waktu

pengajuan keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya ditentukan secara tegas dalam Pasal 44

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996.

Keberatan dimaksud diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan

sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan rnemberikan salinan keberatan

kepada KPPU. Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk

Putusan KPPU yang sarna, dan rnerniliki kedudukan hukum yang sarna, perkara ini

harus didaftar dengan nomor yang sarna.

Bilamana keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk Putusan KPPU yang

sarna namun berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat rnengajukan permohonan

tertulis kepada Mahkarnah Agung untuk rnenunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai

usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan ini . Permohonan ini oleh

KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri ya.ng menerima permohonan

keberatan. Selanjutnya Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan ini

harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.

sesudah permohonan diterima penunjukan salah satu Pengadilan Negeri untuk melakukan

pemeriksaan keberatan, Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari menunjuk Pengadilan

Negeri yang memeriksa keberatan ini . Dalam waktu 7 hari sesudah menerima

pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus

mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang

ditunjuk.

154

7. Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi

Tentang tata cara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU ini, selain merujuk kepada

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, juga telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

Segera sesudah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang

sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang memiliki pengetahuan yang cukup di

bidang hukum persaingan usaha.

Sementara itu, KPPU diwajibkan untuk menyerahkan putusannya dan berkas perkaranya

kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama

bilamana pelaku usaha mengajukan keberatan.

Bagaimana cara pemeriksaan, ditentukan bahwa pemeriksaan keberatan terhadap Putusan

KPPU ini dilakukan tanpa melalui proses mediasi dan hanya atas dasar putusan KPPU

dan berkas perkara sebagaimana disampaikan oleh KPPU.

Majelis Hakim diberikan tenggang waktu untuk memberi putusan dalam waktu 30 hari

sejak dimulainya pemeriksaan keberatan ini . Khusus untuk dalam hal keberatan

diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk Putusan KPPU yang sama namun berbeda

tempat kedudukan hukumnya, maka jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak

Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang

tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung

8. Pemeriksaan Tambahan

Dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU, Pengadilan Negeri tidak bertindak

sebagai judex factie, artinya Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap

fakta dan pokok perkaranya. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri ini dilakukan

dalam suatu majelis hakim berdasar putusan KPPU dan berkas perkara yang disampaikan

KPPU kepada Pengadilan Negeri. Ini berarti Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili

dan memutus berdasar kepada surat-surat atau berkas perkara tanpa menghadirkan para

pelaku usaha dan KPPU sendiri.

Hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2005 yang menetapkan, bahwa:

”Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas

perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.

Jadi, jelas bahwa pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri hanya berdasar kepada

putusan KPPU dan berkas yang disampaikan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang

bersangkutan. Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa dan menilai kembali

pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain yang berkaitan dengan keberatan terhadap Putusan

KPPU ini .

Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menempatkan

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan ”tingkat banding”, di mana Pengadilan Negeri tidak

lagi memeriksa ulang pokok perkaranya, namun hanya memeriksa mengenai penetapan

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 155

Hukum Persaingan Usaha

hukumnya saja. Dengan diposisikannya Pengadilan Negeri hanya sebagai pengadilan tingkat

banding, hal ini tentunya sangat merugikan pelaku usaha sebab tidak terjadi ”due

process of law” di pengadilan dan harapan dari pelaku usaha untuk memperoleh

perlindungan hukum yang memadai tidak terjadi pada saat perkara persaingan usaha

diperiksa di Pengadilan Negeri (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 55-56).

Bila dipandang perlu dalam rangka melengkapi proses pemeriksaan terhadap keberatan

putusan KPPU, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan

pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan itu dilakukan KPPU berdasar atas

perintah majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili keberatan terhadap putusan

KPPU. Perintah melakukan pemeriksaan tambahan dimaksud dituangkan dalam putusan sela.

Proses pemeriksaan tambahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2003.

Disebutkan dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui

putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Dalam

putusan sela yang itu harus memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang

jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Bila perkara dikembalikan,

sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan. Dengan memperhitungkan sisa waktu

dimaksud, sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sesudah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

Selanjutnya KPPU melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasar Putusan Sela Majelis

Hakim Pengadilan Negeri atas proses keberatan yang diajukan oleh Terlapor terhadap

Putusan KPPU. Pemeriksaan tambahan dimaksud dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan

Perkara yang diajukan keberatan. Untuk kelancaran tugas pemeriksaan, Tim Pemeriksa

Lanjutan Perkara yang diajukan keberatan dibantu oleh Sekretariat KPPU.

Pemeriksaan tambahan ini dilakukan untuk memeriksa hal-hal yang diperintahkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui putusan sela. Kegiatan pemeriksaan tambahan

mana dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh

KPPU yang dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Tim Pemeriksa. Kegiatan

pemeriksaan tambahan itu dicatat dalam suatu Berita Acara pemeriksaan tambahan yang

ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU.

sesudah selesai melakukan pemeriksaan tambahan, Tim Pemeriksa Tambahan menyampaikan

hasil pemeriksaan tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani

perkara keberatan. Hasil pemeriksaan tambahan disusun dalam bentuk Berita Acara

pemeriksaan tambahan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat KPPU.

9. usaha Hukum Kasasi Terhadap Putusan KPPU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memberi kesempatan kepada pelaku usaha

untuk mencari keadilan dengan melakukan usaha hukum terakhir yang dapat diajukan

kepada Mahkamah Agung. Ditetapkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa apabila pelaku usaha tidak menerima atau

menolak putusan Pengadilan Negeri, maka pihaknya dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung harus

memberi putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterimanya.

156

Ketentuan tenggang waktu yang diberikan kepada Mahkamah Agung ini patut

dipertanyakan apakah waktu ini dapat dipenuhinya, mengingat banyaknya perkara yang

masuk serta tunggakan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Ayudha D. Prayoga

et.al. (Ed), 2000:143).

Pembentuk undang-undang antimonopoli mengharapkan proses pemeriksaan dan pemberian

putusan oleh pengadilan berjalan cepat untuk mencari kepastian hukum. sebab nya

Mahkamah Agung diharuskan memberi putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan

kasasi diterimanya (Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 102).

berdasar praktek, tenggang waktu pengajuan kasasi dalam kaitannya dengan Undang-

Undang Antimonopoli menggunakan kriteria pengajuan banding, di mana permohonan

kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah Pengadilan Negeri membacakan

putusannya dalam hal pemohon kasasi hadir pada saat pembacaan putusan atau dalam

tenggang waktu 14 hari sesudah putusan Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pemohon

kasasi dalam hal pemohon kasasi tidak hadir pada saat pembacaan putusan (Destivano

Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 102).

Tentu saja tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan kasasi dilakukan menurut

hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 8

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003.

F. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Eksekusi yaitu usaha paksa untuk melaksanakan suatu putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Tidak semua putusan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum eksekusi. Begitu

pula dalam kerangka undang-undang antimonopoli, tidak semua putusan Pengadilan

Negeri atau Mahkamah Agung memerlukan eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri

atau Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan pelaku usaha tidak memiliki

kekuatan eksekusi. Putusan ini bersifat declaratoir (menerangkan) saja, yaitu

menyatakan putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar undang-

undang antimonopoli batal atau tidak memiliki kekuatan hukum atau menyatakan

pelaku usaha tidak melanggar undang-undang antimonopoli (Destivano Wibowo dan

Harjon Sinaga, 2003: 106).

Dalam kerangka undang-undang antimonopoli, putusan KPPU yang menyatakan pelaku

usaha melanggar undang-undang antimonopoli, memiliki kekuatan eksekusi. Dalam

konteks ini termasuk juga putusan KPPU yang dimintakan keberatan kepada Pengadilan

Negeri atas kasasi kepada Mahkamah Agung, namun keberatan dan kasasi ini ditolak

(Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2003: 106).

Suatu Putusan KPPU dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap, bilamana:

1. pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU dalam tenggang

waktu yang telah ditentukan (Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (1));

2. alasan-alasan keberatan terhadap Putusan KPPU ditolak oleh Pengadilan Negeri dan

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pelaku usaha (terlapor) tidak mengajukan

kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat (3));

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 157

Hukum Persaingan Usaha

3. alasan-alasan kasasi yang diajukan pelaku usaha (terlapor) ditolak oleh Mahkamah

Agung.

Jadi, dengan pelaku usaha (terlapor) yang tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan

KPPU dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha (terlapor) dianggap

menerima Putusan KPPU dan Putusan KPPU dimaksud telah memiliki kekuatan hukum

tetap. Putusan KPPU yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ini agar

memiliki kekuatan eksekutorial harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan

Negeri. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

menetapkan, bahwa Putusan KPPU dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan

negeri.

Dengan diterimanya putusan KPPU oleh pelaku usaha (terlapor), maka dengan sendirinya

pelaku usaha (terlapor) wajib melaksanakan putusan yang diterimanya dan melaporkannya

pelaksanaannya kepada KPPU dalam tenggang waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan

petikan putusan KPPU.

Ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003, bahwa

pengajuan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan

dialkukan oleh KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan yang

bersangkutan, sedangkan pengajuan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan

keberatan, maka diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha

(terlapor).

Dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 1 Tahun 2006 diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Putusan

KPPU. Ditentukan bahwa segera sesudah majelis Komisi membacakan Putusan KPPU,

Sekretariat KPPU menyampaikan petikan Putusan KPPU berikut salinan putusannya kepada

terlapor. Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan petikan putusan berikut salinan

putusannya terhitung sejak hari/tanggal tersedianya salinan putusan dimaksud di website

KPPU.

Dalam hal ini terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU dalam kurun

waktu 14 hari sejak diterimanya petikan Putusan KPPU berikut salinan Putusan KPPU.

Sebaliknya bila terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU, maka terlapor

wajib melaksanakan Putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada

KPPU.

Selanjutnya untuk untuk menilai pelaksanaan Putusan KPPU ini , KPPU melakukan

monitoring pelaksanaan putusan dimaksud, yang pelaksanaannyadilakukan oleh Sekretariat

KPPU. Apabila diperlukan Sekretariat KPPU dapat membentuk Tim Monitoring

Pelaksanaan Putusan KPPU.

Berikutnya hasil monitoring pelaksanaan KPPU disusun dalam bentuk Laporan Monitoring

Putusan yang sekurang-kurangnya memuat amar Putusan KPPU, pernyataan pelaksanaan

Putusan KPPU oleh terlapor dan bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya Putusan

KPPU. Sekretariat KPPU menyampaikan dan memaparkan Laporan Monitoring Putusan

KPPU dalam suatu Rapat Komisi. Dalam hal KPPU menilai bahwa terlapor telah

melaksanakan Putusan KPPU, maka KPPU menetapkan untuk menghentikan monitoring

pelaksanaan putusan ini . Sebaliknya apabila KPPU menilai bahwa terlapor tidak

melaksanakan Putusan KPPU, maka KPPU dapat menetapkan untuk mengajukan

158

permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusan

KPPU ini kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha 159

Hukum Persaingan Usaha

160

BAB 8

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Pengaturan Aneka Sanksi dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Seperti juga halnya dalam bidang hukum yang lain, maka dalam bidang hukum antimonopoli

inipun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunannya sebagus dan sesempurna apa pun peraturan

tertulis jika hal ini tidak bisa diwujudkan ke dalam praktek. Agar praktek dapat berjalan

sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (law

enforcement) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, ketentuan

tertulis hanya menjadi macan kertas yang sia-sia (Munir Fuady, 1999: 117).

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan ”social

engineering” bagi warga dunia usaha biasanya dan para pelaku usaha pada

khususnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 inipun dilengkapi dengan berbagai

macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar

ketentuan undang-undang (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 63).

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan hukum persaingan

usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu lembaga

pengawas, yang dinamakan ”Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Kewenangan yang

dipunyai Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak sebatas pada melakukan monitoring,

penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau

persiangan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh warga atau pelaku usaha atau atas

inisiatif sendiri, melainkan pula dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif

kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha berdasar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha sebatas menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan

larangan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tidak memiliki

wewenang menjatuhkan sanksi perdata dan pidana, yang merupakan kewenangan badan

peradilan.

Memang membentuk suatu Komisi Khusus untuk menegakkan hukum antimonopoli sudah

menjadi kelaziman dalam hukum antimonopoli di berbagai negara. Misalnya di USA, di

tingkat federal, bahkan ada dua agency yang bertugas khusus untuk menegakkan hukum

antimonopoli ini, yaitu Divisi Antitrust dalam Departemen Kehakiman (Department of

Justice) dan Komisi Perdagangan Federal (Federal Trade Commision) (Munir Fuady, 1999:

117-118).

Untuk penegakan hukum antimonopoli di negara kita ini, perlu kerja keras dan usaha yang

sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan law enforcement dari hukum antimonopoli ini.

Kesungguhan ini mesti ada pada semua pihak yang terlibat. Apakah dia pejabat

pengusutan (polisi), penuntutan (jaksa) ataupun pihak peradilan. Mereka semua harus dapat

menghayati bagaimana pentingnya aturan hukum di bidang antimonopoli untuk ditegakkan

secara jujur dan maksimal (Munir Fuady, 1999: 118).

Bab 8 Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha

Terpenting lagi, kiprah yang diharapkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. sebab

Komisi ini merupakan ujung tombak dari penegakan hukum antimonopoli, maka kapabilitas,

kejujuran dan keseriusan dari anggota komisi ini sangat menentukan bagaimana warna dan

irama dari berjalannya hukum antimonopoli dalam praktek (Munir Fuady, 1999: 118).

berdasar ketentuan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka

setiap perjanjian, kegiatan, atau perbuatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli

dan/atau persaingan usaha merupakan perjanjian atau kegiatan yang dilarang. Perjanjian atau

kegiatan yang dilarang itu dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau memicu

hambatan dalam persaingan usaha. Terhadap pelaku usaha yang melanggar larangan praktek

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengaturan sanksi pelanggaran hukum persaingan usaha dijumpai dalam ketentuan Pasal 47

sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari Pasal-pasal dimaksud

terdapat 3 macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum

persaingan usaha. Ketiga macam sanksi ini , meliputi tindakan (sanksi) administratif

yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sanksi pidana pokok serta pidana

tambahan yang dijatuhkan pengadilan.

Jadi, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dalam konteks Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan atas:

1. tindakan administratif (Pasal 47 ayat (2));

2. sanksi pidana pokok (Pasal 48); dan

3. sanksi pidana tambahan (Pasal 49).

Sanksi pidana juga tercantum dalam Undang-undang Antimopoli Jepang yang diatur dalam

Pasal 89 dan Pasal 90, diantaranya terhadap tindakan-tindakan private monopolization,

unreasonable restraint of trade (cartel) dan kegiatan trade association yang pada pokoknya

mengekang persaingan, termasuk juga perjanjian internasional illegal. Sedangkan sanksi

pidana tidak dikenakan terhadap unfair busines practices sebab tindakan ini tidak

dianggap sebagai pelanggaran serius dibandingkan dengan tindakan ini di atas (Insan

Budi Maulana, 2000:55).

B. Tindakan Administratif Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Seperti diketahui diantara kewenangan yang dipunyai oleh Komisi Pengawas Persaingan

Usaha yaitu menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang

melanggar ketentuan hukum persaingan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan tindakan administratif

ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

yang menyatakan bahwa:

”Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku

usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

162

Sementara tindakan administratif yang dapat dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, yang menetapkan bahwa:

”Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

memicu praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak

sehat dan atau merugikan warga ; dan atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;

dan atau

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan (sanksi) administratif yang dapat dijatuhkan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan

hukum persaingan usaha, yaitu berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha

berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan/atau

b. penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal.

Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan memberi perjanjian,

pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk

rangkaian produksinya; dan/atau

c. penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

memicu praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan

atau merugikan warga . Diperintahkan untuk diberhentikan di sini hanya suatu

kegiatan atau tindakan tertentu saja dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara

keseluruhan; dan/atau

d. penetapan perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan

penyalahgunaan posisi dominan; dan atau

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan

pengambilalihan saham dan/atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi. Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada

pihak lain yang dirugikan; dan/atau

g. penetapan pengenaan denda minimal Rp1 miliar rupiah dan maksimal Rp25 miliar

rupiah.

Jika sudah dijatuhkan hukuman administratif, apakah hukuman yang lain (pidana maupun

perdata) masih dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain, apakah hukuman administratif ini

merupakan hukuman alternatif atau hukuman yang kumulatif bersama dengan hukuman-

hukuman lainnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan

apa-apa tentang hal ini. sebab itu, yang berlaku yaitu ketentuan hukum biasanya , di

mana antara hukum perdata, pidana dan administratif bersifat kumulatif. Jadi dapat saja

Bab 8 Penegakan Hukum Persaingan Usaha 163

Hukum Persaingan Usaha

dijatuhkan kepada seorang pelaku usaha ketiga jenis hukuman ini sekaligus (Munir

Fuady, 1999: 121).

Jadi, sanksi administratif bukan merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan

kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha berdasar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. berdasar kepada tingkat kualitas kesalahannya,

maka terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan dapat saja secara kumulatif

(sekaligus) dikenakan sanksi administratif, pidana dan perdata.

C. Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha dapat dikenakan sanksi pidana dalam

rangka penegakan hukum persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum

persaingan usaha dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi pidana pokok diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

sebagai berikut:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal

16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana

denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana

kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal

20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana

denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana

kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana

denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan

pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Sementara itu sanksi pidana tambahan diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

”Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap

undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

pada pihak lain.”

Dari ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diketahui,

bahwa selain dikenakan tindakan (sanksi) administratif, terhadap pelaku usaha yang

melakukan kegiatan tertentu melanggar hukum persaingan usaha dapat dikenakan sanksi

pidana pokok pula, yang ancaman hukuman pidananya dapat berupa pidana denda atau

pidana kurungan pengganti denda.

164

Adapun rincian ancaman sanksi hukuman pidana dalam hukum persaingan usaha

sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8.1 : Ancaman Hukum Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha

Ancaman Hukuman Pidana

No. Pasal Denda

(minimal dan maksimal)

Kurungan

Pengganti Denda

Perbuatan yang Diancam

1. Rp 25 s/d 100 miliar 6 bulan Pelanggaran terhadap larangan

membuat perjanjian oligopoli

(Pasal 4); membuat perjanjian

pembagian wilayah (Pasal 9);

membuat perjanjian pemboikotan

(Pasal 10);membuat perjanjian

kartel (Pasal 11); membuat

perjanjian trust (Pasal

12);membuat perjanjian

oligopsoni (Pasal 13);membuat

perjanjian integrasi vertikal

(Pasal 14);membuat perjanjian

yang dilarang dengan pihak luar

negeri (Pasal 16); melakukan

kegiatan monopoli (Pasal 17);

melakukan kegiatan monopsoni

(Pasal 18); melakukan penguasaan

pasar yang dilarang (Pasal 19);

melakukan penyalahgunaan posisi

dominan (Pasal 25);melakukan

kepemilikan saham yang dilarang

(Pasal 27); melakukan merger,

akuisisi dan konsolidasi yang

dilarang (Pasal 28).

2. Rp 5 s/d 25 miliar 5 bulan Pelanggaran terhadap larangan

membuat perjanjian penetapan

harga (Pasal 5 s.d. Pasal

8);membuat perjanjian tertutup

(Pasal 15);membuat perjanjian

penjualan kembali dengan harga

terendah atau jual rugi yang

dilarang (Pasal 20);melakukan

kegiatan kecurangan dalam

menetapkan komponen harga

barang (Pasal 21);melakukan

kegiatan persekongkolan (Pasal 22

s.d. Pasal 24); melakukan jabatan

rangkap (Pasal 26)

Rp 1 s/d 5 miliar 3 bulan Pelaku usaha dan/atau pihak lain

tidak bersedia menyerahkan alat

bukti yang diperlukan dalam

penyelidikan dan/atau

pemeriksaan;

Pelaku usaha menolak diperiksa,

memberi informasi yang

Bab 8 Penegakan Hukum Persaingan Usaha 165

Hukum Persaingan Usaha

diperlukan dalam penyelidikan

dan/atau pemeriksaan, atau

menghambat proses penyelidikan

dan/atau pemeriksaan.

Sumber: Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Dari tabel di atas dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, diketahui bahwa terdapat tiga macam pidana denda yang dijatuhkan kepada

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha oleh

pengadilan, yaitu pidana denda minimal Rp25 miliar, pidana denda minimal Rp5 miliar rdan

pidana denda minimal Rp1 miliar, yang masing-masing disertai dengan pidana kurungan

pengganti denda masing-masing 6 bulan, 5 bulan dan 3 bulan.

Selain dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2)

huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang melanggar ketentuan

dalam hukum persaingan usaha dapat pula dikenakan denda pidana sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kata lain pelaku

usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam hukum persaingan usaha dapat dikenakan

denda administrasif dan denda pidana secara kumulatif.

Munir Fuady menyatakan, bahwa hukuman denda yang dobel ini dapat saja dijatuhkan,

sebab denda dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 merupakan denda administratif, sementara denda dalam ketentuan Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan denda pidana. Jadi kedua jenis denda ini

yaitu berbeda satu sama lain, sehingga kedua-duanya dapat dijatuhkan secara kumlatif

(Munir Fuady, 1999: 121).

Sanksi pidana ini akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha ini tidak

menjalankan hasil putusan KPPU, di mana KPPU akan menyerahkan putusan KPPU kepada

penyidik untuk dilakukan penyidikan, dan putusan KPPU ini dijadikan sebagai alat

bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pada tahap ini

kewenangan berada pada pihak Kepolisian sebagai penyidik, dengan memakai ketentuan

umum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam KUHAP (L. Budi Kagramanto, 2008: 246).

Di samping pengenaan sanksi pidana pokok, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam

hukum persaingan usaha dapat pula dikenakan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari ketentuan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diketahui, bahwa dengan menunjuk ketentuan dalam

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan izin usaha;

2. dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan dalam hukum persaingan usaha untuk menduduki jabatan direksi atau

komisaris minimal dua tahun dan maksimal lima tahun; atau

3. tindakan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya

kerugian pada kepihak lain.

166

Dalam pelaksanaan mendatang perlu koordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya,

terutama Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungan dengan perizinan di

bidang usaha yang dikenakan sanksi tambahan ini . Begitu juga perlu mendapat

perhatian dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang akan memberi

pengesahan suatu badan hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan. Diharapkan

pihak terkait itu cermat menelaah sebelum memberi perizinan dan atau mengesahkan

suatu badan hukum yang akan berdiri atau yang mengalami perubahan susunan pengurus.

Tanpa koordinasi yang efektif, maka usaha penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi

Pengawas Persaingan usaha akan sia-sia saja (Insan Budi Maulana, 2000:59).

D. Penegakan Hukum Perdata dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur kemungkinan penegakan hukum

persaingan usaha dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Namun demikian tidak

menutup kemungkinan pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat, yang lalu memicu kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya, juga

dapat dikenakan tuntutan dan membayar sejumlah ganti rugi secara perdata. Proses

penegakan hukum perdata dalam persaingan usaha tidak sehat akan merujuk kepada

ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan

yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan yang dilakukan oleh pelaku

usaha, yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya.

Di USA dalam Undang-Undang Clayton (Clayton Act) antara lain diberikan kemungkinan

ganti rugi perdata kepada pihak yang dirugikan sejumlah tiga kali lipat dari kerugian yang

sebenarnya. Inilah yang disebut dengan treble damages (Munir Fuady, 1999: 126-127).

Akan namun ternyata, penerapan dari treble damages ini banyak juga mendapat kritikan. Di

antara kritikan-kritikan yang ditujukan terhadap masalah treble damages ini sebagai berikut:

(1) Disinsentif bagi Kompetitor

Ganti rugi tiga kali lipat (treble damages) akan merupakan disinsentif bagi pihak

kompetitor. Sebab pihak kompetitor akan takut untuk bersaing mengingat akan

kemungkinan dijatuhkannya treble damages bagi mereka.

(2) Tidak Efisien

Penerapan treble damages ini dapat menyebabkan tidak efisien di pasar. Hal ini

disebabkan sebab pihak konsumen didorong untuk membeli barang dari penjual

yang overcharging. Di samping itu, pihak yang dirugikan tidak terdorong untuk

melakukan penecegahan/mitigasi terhadap kerugian yang sedang dideritanya.

(3) Tidak Fair

Ganti rugi tiga kali lipat dapat dianggap sebagai ganti rugi yang tidak fair, mengingat

pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi yang melebihi dari kerugian yang

sebenarnya diderita dan ganti rugi ini menjadi hukuman bagi pihak

kompetitornya yang jauh melebihi dari gain yang didapatnya.

(4) Mendorong Timbulnya Gugatan yang Tidak Berdasar

sebab diiming-iming dengan ganti rugi yang berlipat-lipat ini , maka orang

akan terdorong untuk membawa setiap kasus ke pengadilan, sungguhpun kasus

ini tidak punya dasar. Hal ini dapat menyebabkan overload-nya pengadilan-

pengadilan.

Hukum antimonopoli di negara kita tidak mengenal pembayaran ganti rugi tiga kali

lipat seperti di USA. Jadi di negara kita hanya dikenal ganti rugi apa adanya sesuai

dengan kerugian semata-mata. Bahkan seperti yang telah disebutkan bahwa jika

pengadilan perdata mengabulkan permohonan ganti rugi perdata lewat prosedur

gugatan perdata biasa, maka orang ini tidak mungkin mendapat ganti rugi

Bab 8 Penegakan Hukum Persaingan Usaha 167

Hukum Persaingan Usaha

168

secara dobel dari ganti rugi via Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999. Penggugat sebagai pihak yang dirugikan hanya tinggal memilih ganti

rugi yang mana di antara kedua jenis ganti rugi ini yang dia inginkan. Tidak

mungkin didapat kedua ganti rugi ini (Munir Fuady, 1999: 127-128).

Di samping mendasarkan kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, di mana hukum yang dilanggar yaitu hukum

antimonopoli, juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika sebelumnya ada dibuat

kontrak dan salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap kontrak ini (Munir

Fuady, 1999: 128).

dAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel dan Terbitan Resmi

Abdurrahman. 2001. “Beberapa Aspek Hukum Sekitar Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999)”. Makalah disampaikan pada Acara Diskusi Periodik Tenaga Pengajar

Fakultas Hukum UNLAM. Banjarmasin: Fakultas Hukum UNLAM.

Anggraini, A.M. Tri. 2005. “Penerapan Pendekatan ”Rule of Reason” dan ”Per se Illegal”

dalam Hukum Persaingan”. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta:

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Anisah, Siti. 2005. “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap

Putusan KPPU”. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan

Pengembangan Hukum Bisnis.

AR, Suhariyono. 2008. ”Memaknai Perbuatan dan Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, dalam

http://www.legalitas.org., diakses tanggal 6 September 2008.

Asrun, A. Muhammad. Januari-Pebruari 1999. “Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog:

Studi Kasus Pengadaan Beras dan Tepung Terigu”, dalam Majalah Hukum dan

Pembangunan Nomor 1 Tahun XXIX. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas

negara kita .

Asshiddiqie, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan

Pelaksanaannya di negara kita : Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan

Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama

Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2001.

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Merger Ditinjau dari Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia.