lampux.blogspot. com: Manajemen UMKM 2

Manajemen UMKM 2

Oktober 13, 2025 Lampux.blogspot.com

keluarkan. Pemahaman inilah yang membuat pelaku UKM

yang memperhatikan strategi promosi, sehingga mereka hanya memasarkan

produknya secara tradisional tanpa didukung dengan kegiatan pemasaran

yang optimal.

2. Kurang melibatkan emosi pelanggan

Selama ini strategi promosi yang dilakukan pelaku UKM hanya sebatas

menonjolkan kelebihan produknya tanpa memahami keinginan maupun

emosi para pelanggan. Akibatnya, pelanggan kurang tertarik dengan

penawaran yang disampaikan, dan cenderung berpaling ke produk lain yang

pelayanannya lebih terjamin.

3. Mengikuti strategi promosi perusahaan besar

Terkadang pelaku UKM menggunakan strategi promosi yang kurang sesuai

dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka cenderung mengikuti

trend promosi perusahaan besar yang biasanya lebih memperhatikan citra

perusahaan dan pastinya membutuhkan biaya promosi cukup besar.

Misalnya saja dengan memasang billboard atau baliho dengan ukuran yang

cukup besar, memasang iklan di televisi nasional, maupun melakukan

strategi promosi CSR untuk menjaga citra baik perusahaan.

4. Tidak pernah mengukur dan menguji

Setiap menjalankan strategi promosi, tentunya kita mengharapkan hasil

yang optimal dan mendapatkan untung penjualan yang cukup besar. Untuk

mewujudkannya, para pelaku UKM harus rajin-rajin mengamati tingkat

keefektifan strategi dan melakukan pengujian langsung untuk mengetahui

apakah strategi tersebut berjalan lancar atau tidak. Apabila pelaku UKM

tidak pernah melakukan pengukuran dan pengujian secara rutin,

dikhawatirkan mereka tidak akan mengetahui strategi promosi mana yang

paling efektif.

5. Menginginkan semuanya serba instan

Kebanyakan pelaku UKM menginginkan penjualan optimal dengan

menempuh satu langkah promosi yang serba instan. Tentunya hal tersebut

sangat bertentangan dengan kondisi di lapangan, dimana pelaku usaha

dituntut untuk menjalankan promosi step by step, mulai dari menentukan

segmentasi pasar, membangun hubungan baik dengan calon konsumen,

hingga memberikan solusi tepat bagi para pelanggan Anda.

Dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan perusahaan,

diharapkan strategi promosi yang dijalankan bisa menghasilkan omset

penjualan yang optimal.

Berbagai Masalah dalam UKM

Kasus yang paling sering dialami oleh UKM yaitu keterbatasan modal,

disusul kemudian dengan kesulitan dalam pemasaran, sebagian masalah bahan

baku yang terlalu mahal, lokasi yang jauh, biaya penyimpanan stok dan mahal.

Jumlah pengusaha yang mengatakan keterbatasan SDM merupakan

suatu masalah serius ternyata tidak banyak, baik yang berlokasi di daerah

pedesaan maupun di perkotaan.

Hanya sedikit dari mereka yang mengatakan tidak ada masalah serius

dengan pemasaran. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa pada

umumnya mereka membuat barang-barang sederhana untuk kebutuhan pasar

lokal bagi kelompok warga berpenghasilan rendah. Jumlah responden

yang mengaku bahwa persaingan pasar merupakan salah satu masalah serius

relatif kecil.

Pembahasan Permasalahan

Dalam literatur, pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang

kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah

pemasaran yang umum dihadapi oleh UKM yaitu tekanan-tekanan

persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan UB dan

impor, maupun di pasar ekspor.

Selain terbatasnya informasi, banyak pengusaha kecil dan menengah,

khususnya mereka yang kekurangan modal dan SDM dan mereka yang

berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat-pusat

informasi, komunikasi dan transportasi juga mengalami kesulitan untuk

memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan

perdagangan.

UKM, khususnya UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama

dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (star-up capital) dan akses ke

modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi.

Lokasi yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang

relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-

tele, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada dan

prosedurnya.

Jumlah pengusaha yang membiayai usahanya sepenuhnya dengan uang

sendiri atau dengan modal sendiri dan pinjaman, lebih banyak daripada jumlah

pengusaha yang menggunakan 100% modal dari pihak lain.

Perbedaan kinerja dan perspektif bisnis jangka panjang IK dengan IRT yang

merupakan salah satu faktor penting yang selalu dipertimbangkan oleh bank.

Sebagian besar dari pengusaha-pengusaha yang tidak pernah pinjam uang dari

bank mengaku bahwa tidak punya agunan merupakan alasan utama mereka;

walaupun paling banyak terdapat di kalangan pengusaha IRT.

Kurangnya informasi mengenai prosedur peminjaman, atau prosedurnya

terlalu sulit dan makan waktu, atau suku bunga pinjaman tinggi.

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak

UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship,

manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design,

quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processingi, teknik

pemasaran, dan penelitian pasar. Untuk menanggulangi masalah SDM ini,

memberikan pelatihan langsung kepada pengusaha sangat penting dan ini

merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Akan tetapi, banyak UKM,

khususnya usaha mikro, tidak sanggup menanggung sendiri biaya pelatihan.

Keterbatasan SDM merupakan salah satu ancaman serius bagi UKM Indonesia

untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi

salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi

bagi banyak UKM di Indonesia. UKM di Indonesia umumnya masih

menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau

alat-alat produksi yang sifatnya manual. Perkembangan UKM di Indonesia

tidak lepas dari berbagai macam masalah, yang tingkat intensitas dan sifatnya

berbeda.

Masalah yang paling sering disebut yaitu keterbatasan modal dan

kesulitan dalam pemasaran. UKM kurang berkembang karena kurang

didukung pemerintah. Kalau di Korea ada kebijakan yang adil untuk memberi

kesempatan kepada pedagang sejenis kaki lima.untuk berdagang., bukan

malah diusir. Bahkan harusnya diberi kemudahan pendanaan. Contoh di Korea

lulusan luar negeri diberi pinjaman untuk modal usaha dengan jaminan ijazah

yang mereka punya.

Konteks Berubahnya Usaha Berskala Kecil

Lingkungan bisnis menghadirkan tantangan serius bagi wirausaha dan

perusahaan kecil dan menengahnya. Terminologi bisnis berskala kecil dan

menengah (small and medium enterprise business) melihat tiga perkembangan

yang dapat disebut sebagai usaha yang serius pada bisnis tersebut. Jika bisnis

tersebut tetap kompetitif atau melampaui pesaing perusahaan yang lebih besar.

Tantangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan superstore

2. Perluasan teknologi informasi dan internet

3. Timbulnya perekonomian global

Sebuah Tinjauan Umum

Sudah cukup banyak studi mengenai kinerja dan kendala-kendala (growth

constraints) yang dihadapi oleh UKM di berbagai negara. Pada umumnya

studi-studi tersebut menganalisis sifat atau pola perkembangan UKM dalam

kondisi atau tingkat perekonomian yang berbeda-beda, dan faktor-faktor yang

menentukan keberadaan dan pertumbuhan kelompok unit usaha tersebut.

Studi-studi ini mencoba menjawab pertanyaan, apakah keberadaan atau

pertumbuhan UKM merupakan suatu gejala alami atau suatu proses evaluasi:

pada suatu kondisi ekonomi tertentu UKM berkembang sangat pesat,

pendominasi sektor-sektor tertentu, sedangkan pada kondisi ekonomi yang lain

kelompok unit usaha tersebut akan lenyap dengan sendirinya. Lenyap dapat

berarti UKM tersebut gugur atau secara kelompok telah berkembang menjadi

Usaha Besar.

Keberadaan UKM Secara Alami

Proses pembangunan ekonomi di suatu negara secara alami menimbulkan

kesempatan besar yang sama bagi semua jenis kegiatan ekonomi semua skala

usaha. Besarnya (size) suatu usaha tergantung pada sejumlah faktor. Dua

diantaranya yang sangat penting yaitu pasar dan teknologi (Panandiker,

1996).

Di sektor industri manufaktur, industri skala kecil dan menengah (IKM)

membuat berbagai macam produk yang dapat digolongkan ke dalam dua

kategori: barang-barang untuk keperluan konsumsi (final demand) dan industri

seperti barang-barang modal dan penolong (intermediate demand). Walaupun

jenis barangnya sama, IKM memiliki sementasi pasar tersendiri yang melayani

kelompok pembeli tertentu.

Perbedaan selera atau pola konsumsi dalam warga untuk barang

yang sama juga sangat menentukan besar kecilnya pasar IKM.

Jenis barang lainnya di mana khususnya IK memiliki pasar yang secara alami

terproteksi dari persaingan IB yaitu kerajinan tangan seperti patung, ukir-

ukiran, perhiasan, meubel dan dekorasi bangunan dari kayu, rotan atau

bamboo.

Di dalam suatu ekonomi modern sekalipun, IKM tetap mempunyai suatu

kesempatan besar untuk survive atau bahkan berkembang pesat hanya jika

industri tersebut membuat jenis-jenis produk yang proses produksinya tidak

mempunyai skala ekonomis, dan mengandung teknologi sederhana.

IKM memiliki segmentasi pasar sendiri yang melayani kebutuhan kelompok

konsumen tertentu, yang pada umumnya berasal dari kalangan warga

berpendapatan menengah ke bawah.

Dalam suatu proses pembangunan yang tercermin dari laju pertumbuhan

PDB atau peningkatan pendapatan per kapita, kontribusi IK di negara

bersangkutan mengalami perubahan.

Kondisi Umum UKM di Negara-Negara Berkembang

Karakteristik yang melekat pada UKM bisa merupakan kelebihan atau

kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (growth

constraints). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya

dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

Tantangan-tantangan yang dihadapi UKM di manapun juga saat ini dan

yang akan datang yaitu terutama dalam aspek-aspek berikut ini:

1. Perkembangan teknologi yang pesat: perubahan teknologi mempengaruhi

ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi, yakni sisi penawaran dan sisi

permintaan.

2. Persaingan semakin bebas: penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau

sistem persaingan yang berbeda dan intensifitasnya yang lebih tinggi.

Ketahanan UKM Dalam Suatu Gejolak Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu,

yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis

moneter telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi

ekonomi yang besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir

semua lapisan/golongan warga dan hampir semua kegiatan-kegiatan

ekonomi di dalam negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dalam skala kecil dan menengah. Dampak daripada suatu gejolak ekonomi

terhadap UKM perlu dianalisis dari dua sisi, yakni sisi penawaran dan sisi

permintaan.

Efek Dari Sisi Penawaran

Efek negatif daru suatu gejolak ekonomi terhadap kinerja (perkembangan dan

pertumbuhan output) UKM lewat sisi penawarannya berasal dari dua sumber.

1. Seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat krisis mencapai klimaksnya

(tahun 1998), akibat pengetatan likuiditas perekonomian nasional maka

suku bunga pinjaman menjadi ekstra tinggi. Akibat meningkatnya suku

bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang membuat suku bunga di bank-

bank umum menjadi sangat tinggi, ditambah lagi dengan sulitnya

pengusaha mendapatkan kredit baru dari bank, banyak usaha, tidak hanya

UKM tetapi juga UB mengalami stagnasi.

2. Harga-harga dari bahan-bahan baku serta material-material produksi

lainnya juga mengalami peningkatan yang tajam, khususnya bahan-bahan

yang diimpor.

Dari sisi produksi, suatu krisis ekonomi seperti yang dialami oleh

Indonesia itu juga dapat memberi sejumlah dorongan positif bagi pertumbuhan

output di UKM.

Kinerja UKM Di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan

dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya

tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi

pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan

dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan

dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya

penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic

(CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada

tahun 2000, yaitu mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai

kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini

disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses

produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu

mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam

hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan

oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian UKM menghasilkan barang-barang

konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas

UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek

pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk

yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan

(4) Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan

hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang

perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada

dasarnya yaitu sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat

beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu:

(1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang

tidak tertampung di sektor formal,

(2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk

Domestik Bruto (PDB), dan

(3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor

berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa asek, yaitu (1) nilai

tambah, (2) unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor. Ketiga

aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Tambah

Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006

bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk

Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai

PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat

sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2

triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia.

Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil

sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar

sebesar 46,7 persen.

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau

99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah

tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

3. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan

dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun

2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas

nasional sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1

persen pada tahun 2006.

BAB 3

WILAYAH PESISIR DAN CAKUPANNYA

Regulasi Pemerintah

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sangatlah penting bagi

dunia usaha, karena dapat digunakan untuk mengatur kebijakan-kebijakan

yang diperlakukan baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Hal

tersebut sangat berkaitan dengan Redistribusi yang akan diberlakukan saat ini

ataupun masa yang akan dating, misalnya dalam pengelolaan suatu usaha,

pengenaan pajak, yang mana akan dibebankan pada semua warga Negara

Indonesia tiada terkecuali.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 27 tahun 2007 tentang

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dijelaskan di Bab III

yaitu Proses pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 5

dijelaskan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi

kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap

interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan warga dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pasal 6 dijelaskan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib dilakukan dengan cara

mengintegrasikan kegiatan :

a. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

b. Antar Pemerintah Daerah

c. Antar Sektor

d. Antar Pemerintah, Dunia Usaha dan warga

e. Antar Ekosistem darat dan Ekosistem Laut, dan

f. Antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer

40/Permen- KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan warga

dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Bab I Bagian

Ketiga Pasal 3 (1) dijelaskan bahwa Maksud Peraturan Menteri ini yaitu

menjadi dasar dan acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemangku

Kepentingan dan warga untuk mewujudkan peran serta dan

pemberdayaan warga dalam PWP-3-K.

Pasal 3 (2) Tujuan Peraturan Menteri :

a. Meningkatkan efektifitas dan berkelanjutan dalam pemanfaatan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil

b. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga untuk berperan

serta dalam PWP-3K

c. Menjamin dan melindungi kepentingan warga dalam memanfaatkan

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari , dan

d. Memperkuat nilai-nilai kearifan local untuk mendukung proses

pembangunan kebangsaan dalam PWP-3-K

Pada Bab II pasal 4 dijelaskan warga mempunyai kesempatan yang sama

untuk berperan serta dalam PWP-3-K dalam tahap :

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Pengawasan

Sedangkan didalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomer 6

Tahun 2012 menjelaskan Tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2012-2032.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun2008 Tentang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bab 2 pasal 3 dijelaskan bahwa

UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

yang berkeadilan.

Pada Bab V pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah

menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

a. Pendanaan

b. Sarana dan prasarana

c. Informasi usaha

d. Kemitraan

e. Perijinan usaha

f. Kesempatan berusaha

g. Promosi dagang , dan

h. Dukungan kelembagaan

Ayat 2 Dunia Usaha warga berperan serta secara aktif membantu

menumbuhkan iklim usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Wilayah pesisir yaitu daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan

batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air

yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut,

perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vetegasinya yang khas,

sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas

terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri

perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti

sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan

manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).

Definisi warga Pesisir

warga pesisir secara harafiah diartikan sebagai warga yang

berdomisili di wilayah pesisir. Namun pemahaman dalam konteks

pengembangan warga (community development) “nomenklatur”

warga pesisir dipadankan dengan kelompok warga yang berdomisili

di wilayah pesisir yang hidupnya masih “tertinggal” (e.g. nelayan,

pembudidaya ikan, buruh pelabuhan, dsb) dibandingkan dengan kelompok

warga pesisir lainnya (e.g. pedagang, pengusaha perhotelan, dsb) yang

lebih sejahtera. Kebijakan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, ekonomi,

infrastruktur, kelembagaan) dalam pengembangan warga pesisir yang

“tertinggal” tersebut perlu ditinjau kembali (revisited) dan direkayasa ulang

(re-engineering) mengingat perbaikan seperti penghancuran terumbu karang

(coral reef), mangrove, serta padang lamun (seagrass), pencemaran, maupun

bencana laut. warga pesisir sering disebut sebagai warga miskin,

jika dilihat dari tingkat perekonomian.

Faktor Penyebab warga Pesisir Miskin

Kusumastanto (2006), mengemukakan faktor-faktor penyebab

kemiskinan warga pesisir dapat diakibatkan oleh tiga hal yaitu :

1. Biaya tinggi yang harus dibayar sedangkan penerimaan rendah, hal ini

terjadi karena struktur pasar yang cenderung monopoli/oligopoli –

monopsony/ oligopsoni sehingga terjadi ekonomi biaya tinggi, tidak efisien

dan eksploitatif (misal : hubungan patron-client)

2. Penerimaan yang rendah disebabkan oleh volume hasil eksploitasi

sumberdaya berbanding terbalik dengan harga sehingga peningkatan

eksploitasi tidak berdampak pada peningkatan pendapatan.

3. Struktur ekonomi pesisir yang tidak berkembang karena aspek pasar,

kebijakan, infrastruktur sosial ekonomi sangat terbatas sehingga penciptaan

peluang sosial dan ekonomi untuk memenuhi kehidupan yang layak sulit

berkembang.

Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa implikasi dari faktor-

faktor diatas membawa warga pesisir tidak memperoleh pendapatan yang

memadai sedangkan kebijakan sosial ekonomi tidak memberikan solusi nyata

maka akhirya berdampak kepada kemiskinan. Alasan utama kemiskinan dapat

dibagi kedalam empat hal, yaitu :

1. Kemiskinan karena aspek teknis biologis sumberdaya pesisir dan laut.

2. Kemiskinan karena kekurangan prasarana keuntungan dan distribusinya

kepada seluruh pelaku, serta keberlanjutan sistem sumberdaya pesisir, baik

ditingkat ekonomi lokal maupun global.

3. Dimensi warga (community sustainaibility) yang berorientasi pada

keberlanjutan warga sebagai sebuah sistem, yang didalamnya

mencakup nilai budaya, aturan lokal, pengetahuan dan kohesivitas.

4. Dimensi kelembagaan (institusional sustainability), yakni kesinambungan

kapasitas finansial, administrasi, dan organisasi, yang menjaga

keberlanjutan tiga dimensi sebelumnya.

Kebijakan sosial ekonomi pembangunan dan pemberdayaan warga

pesisir harus didasarkan kepada kondisi sosial, kearifan dan budaya

warga pesisir yang tumbuh dan berkembang di akar rumput. Kebijakan

yang diambil harus integratif sehingga tidak bisa sektoral, wilayah serta

kepentingan dan dapat diimplementasikan dalam rangka pengentasan

kemiskinan. Kebijakan tersebut harus diarahkan untuk mengantisipasi

kerusakan, daya dukung maupun ketidakseimbang sumber daya pesisir, yang

akhirnya akan berakibat kepada penurunan tingkat kesejahteraan warga

pesisir. Keberpihakan kebijakan yang secara adil (fair) memberikan perhatian

kepada kelompok warga yang lemah, tertindas dan rawan perlu diberikan

prioritas khususnya pemenuhan basic need melalui kerja produktif bukan belas

kasihan.

Kebijakan ekonomi seperti insentif, nilai tambah, kelembagaan ekonomi

yang mendorong kemandirian warga berbasis desa seyogyanya menjadi

pilar penting bagi tumbuhnya kesejahteraan yang lestari. Pemahaman dan

komitmen seluruh stakeholders terhadap kebijakan pengelolaan wilayah

pesisir dan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan menjadi syarat

keberhasilan pengembangan warga pesisir yang lebih sejahtera dan dapat

menjadi mesin utama pertumbuhan pembangunan nasional.

• Klinik Manajemen

Redesain Model • Pelatihan

Manajemen Manajemen

• Pendampingan

Manajemen

Implementasi

Model

Manajemen

• Implementasi

Manajemen

• Monitoring Hasil

Implementasi

• Evaluasi Hasil

Implementasi

• Keberhasilan Model

Pengembangan

Model

Maanjemen

• Perubahan Bisnis

• Perubahan

Persaingan

• Perubahan

Kebijakan

• Perubahan

kebutuhan

• Rekonstruksi

Model

BAB 4

PENGEMBANGAN MANAJEMEN SENTRA UMKM

WILAYAH PESISIR

Model Manajemen Yang Efektif

Di dalam pengembangan manajemen sentra UMKM wilayah pesisir

kiranya sangat lah perlu membuat suatu maping yang disesuaikan dengan

kondisi objek wilayah pesisir

Untuk itu perlu dibuat suatu tahapan untuk merumuskamn suatu konsep

model manajemen sentra UMKM yang tepat dan efektif bagi pelaku usaha

UMKM dengan Mendesain model manajemen sentra UMKM yang

digambarkan sebagai berikut :

Kompetensi Manajemen Implementasi Terpadu Pengembangan

Manajemen

Gambar 4.1. Model Manajemen Sentra UMKM Wilayah Pesisir

terdiri dari: 1) Desain Model Manajemen, 2) Implementasi Model

Manajemen, dan 3) Pengembangan Model Manajemen, seperti nampak pada

ilustrasi gambar tersebut diatas, maka dapatlah diuraikan bahwa konsep Model

Manajemen Sentra UMKM warga Pesisir yang efektif bagi pelaku usaha

UMKM yang ada pada lokasi sentra UMKM di Jawa Timur terdiri dari :

(1) Desain Model Manajemen Sentra UMKM

Pada tahapan Redesain Model Manajemen Sentra UMKM perlu

dilakukan usaha-usaha untuk mendisain ulang untuk tercapainya model

manajemen sentra UMKM warga pesisir di Jawa Timur yang efektif

yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Klinik Manajemen yang antara lain meliputi : Klinik

Manajemem Sumber Daya Manusia, Klinik Manajemen Produksi,

Klinik Manajemen Pemasaran, Klinik Manajemen Keuangan dan

Klinik Legalitas Usaha yang dilakukan secara langsung di lokasi usaha

Sentra UMKM, dan dilakukan pendampingan materi secara langsung

pada saat melakukan klinik tersebut serta disediakan waktu yang cukup

bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi sesuai dengan kebutuhan pada

saat pendampingan.

2. Aspek Pelatihan Manajemen yang antara lain meliputi : program

pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang meliputi

Manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen

pemasaran, manajemen keuangan dan legalitas usaha dan disesuaikan

karakteristik pelaku usaha di lokasi masing-masing kota yang dijadikan

obyek penelitian. materi pelatihan untuk pengembangan fungsi

manajemen yang diperlukan dan disesuaikan serta disinergikan

dengan program pelatihan antar Institusi pemberi materi pelatihan

secara langsung serta pendampingan usaha untuk pengetrapan hasil

dari pelatihan yang dilakukan oleh pelaku usaha akan efektif, alokasi

waktu lamanya pendampingan ditentukan dan berkelanjutan untuk

mendapatkan hasil yang maksimal, disamping itu perlu diberikan juga

tambahan materi pelatihan pada saat pendampingan yang berkaitan

dengan penggunaan Information Technology (IT) dan business online

dalam kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

penyelenggara pelatihan lebih baik melakukan kolaborasi antar

institusi dalam kegiatan pelatihan, penyelenggara pelatihan harus

menyediakan dan membuka ruang dan waktu konsultasi yang cukup

bagi pelaku UMKM, penyelenggara pelatihan hendaknya melakukan

sinkronisasi materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM,

penyelenggara pelatihan harus mempertimbangkan kompetensi nara

sumber/instruktur yang akan memberikan pelatihan. (dari unsur

pengusaha, Perguruan Tinggi sebagai Peneliti, Konsultan Bisnis dari

Perguruan Tinggi Peneliti, Pemerintah daerah yang terkait dengan

pengembangan usaha, Dinas Terkait)

3. Aspek Pendampingan Manajemen : Pelaku usaha UMKM yang berada

disentra-sentra pada wilayah pesisir setelah mendapatkan pelatihan

secara kontinyu dan terjadwal hendaknya diperlukan pendampinaan

baik secara mandiri ataupun perwakilan kelompok usaha/sentra

UMKM tertentu atau langsung pelaku usaha UMKM setempat, jumlah

peserta pelatihan harus dibatasi (maksimal 25 orang) agar kegiatan

pelatihan bisa berjalan efektif, serta mempermudah dalam pelaksanaan

pendampingan peserta pelatihan dikelompokkan berdasarkan atas

kebutuhan pelatihan/pengalaman peserta. Selanjutnya dilakukan

pendampingan oleh Perguruan Tinggi, Dinas Terkait, Pemerintah

daerah setempat, pengusaha, Dinas Koperasi dan UMKM.

(2) Implementasi Model Manajemen Sentra UMKM

Pada tahapan Implementasi Model Manajemen perlu dilakukan usaha-

usaha untuk :

1. Implementasi Manajemen yang antara lain meliputi : identifikasi

pelaku usaha dalam melaksanakan model manajemen yang meliputi

manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen

pemasaran, manajemen keuangan dan aspek legalitas sesuai dengan

kebutuhan pemberian materi pelatihan langsung diberikan juga

tambahan materi pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan

Information Technology (IT) dan business online dalam kegiatan

usaha), implementasi pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

2. Implementasi Monitoring Manajemen hasil implementasi manajemen

sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran,

manajemen keuangan dan legalitas usaha melalui cara memberikan

pelatihan yang telah disampaikan antara lain meliputi : monitoring hasil

redesain manajemen sesuai dengan kondisi riil, monitoring hasil

implementasi manajemen di lapangan/tempat pelatihan, monitoring

kinerja hasil (yang dapat dicapai). Diharapkan dapat dilakukan evaluasi

tindakan terhadap dampak pengetrapan manajemen sentra UMKM

dengan kondisi lapangan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara

langsung melalui rekonstruksi kondisi pisik dengan implementasinya

secara riil. Monitoring dapat dilakukan dalam kurun waktu yang

memadai agar dapat dipastikan bahwa model manajemen telah

diimplementasikan sesuai dengan cara yang benar dan dilakukan secara

konsisten sehingga memberikan ruang yang cukup bagi pelaku

UMKM untuk menjalankan model manajemen sentra UMKM yang ada

ditempat usahanya dan memberikan manfaat riil bagi pelaku usaha di

sentra UMKM wilayah pesisir.

3. Evaluasi hasil implementasi manajemen sumber daya manusia,

manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan

dan legalitas usaha pelatihan yang antara lain meliputi : evaluasi hasil

redesain model manajemen dengan kondisi riil, evaluasi hasil

implementasi model manajemen di lapangan/tempat, evaluasi kinerja

hasil pelatihan (yang dapat dicapai).

4. Keberhasilan model yang antara lain meliputi : manfaat model

manajemen sentra UMKM warga pesisir melalui pelatihan

dengan kebutuhan pelaku usaha UMKM, umpan balik (feedback) dari

peserta pelatihan tentang (saran dan masukan, keluhan maupun rasa

kepuasan) terhadap pelatihan yang telah diikuti, serta permintaan

tentang kebutuhan pelatihan di waktu mendatang ( dengan materi yang

berbeda).

(3) Pengembangan Model Manajemen Sentra UMKM

Pada Pengembangan Model Manajemen perlu dipertimbangkan adanya :

1. Perubahan kebutuhan materi pelatihan yang antara lain meliputi :

permintaan atas materi pelatihan yang baru, permintaan atas kualitas

materi dalam pelatihan.yang telah disesuaikan dengan kondisi masing-

masing wilayah yang menjadi obyek penelitian.

2. Perubahan bisnis yang antara lain meliputi : adanya perkembangan

bisnis pada umumnya yang terkait dengan usaha yang dilakukan oleh

pelaku usaha, adanya perubahan pada jenis usaha yang dilakukan oleh

pelaku usaha, serta hal-hal yang mempengaruhi daya saing usaha bagi

pelaku usaha.dengan cara menambah varian produk, cara memasarkan

produk ,pemberian kemasan yang menarik, menata pembukuan sesuai

dengan akuntansi yang sederhana yang mudah dipahami.

3. Perubahan kebijakan yang antara lain meliputi : adanya kebijakan baru

dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor

usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM, adanya perubahan

permintaan (kebutuhan, selera) konsumen atas produk yang dihasilkan

oleh pelaku usaha UMKM. Dengan cara pembuatan ijin Usaha,

pengurusan NPWP , pengurusan Halal pada produk yang dihasilkan,

hal tersebut untuk memudahkan pelaku usaha untuk mengembangkan

usahanya dan mempermudah dalam pengajuan kredit perbankan. Dan

pembayaran pajak

4. Perubahan kebutuhan yang antara lain meliputi : adanya perubahan

pelaku usaha di pasar yang sama (perilaku pengusaha) yang sangat

mempengaruhi kegiatan usaha bagi pelaku usaha UMKM, adanya

perubahan pada pola atau model manajemen dalam menjalankan

kegiatan usaha bagi pelaku usaha UMKM (khususnya pada

penggunaan IT) yang berkembang sekarang ini, adanya perubahan

pada kebutuhan dan permintaan (needs and wants) serta selera dari

konsumen terhadap variasi produk maupun pola bisnis yang dijalankan

oleh pelaku usaha UMKM. Perubahan-perubahan tersebut harus

disesuaikan dengan lokasi atau daerah yang diteliti.

5. Rekonstruksi Model yang antara lain meliputi : adanya perubahan atas

sumberdaya pemilik/pelaku usaha UMKM (usaha telah berkembang),

adanya perubahan pada bisnis yang dijalankan (ingin menjadi bisnis

modern) yang selama ini dijalankan oleh pelaku usaha UMKM, adanya

perubahan pada selera pasar (keinginan untuk pindah bisnis), serta

adanya keinginan untuk berubah dan berkembang (pindah dari zona

yang sekarang ini digeluti) ke zona lain yang dianggap akan

menjadikan pelaku usaha UMKM lebih baik.yang mudah dijangkau

oleh konsumen infrasturktur perlu mendapat perhatian.

Model manajemen yang efektif di wilayah pesisir pantai di Jawa Timur

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : a) model manajemen sentra UMKM

bersifat non pisik dan b) model manajemen sentra UMKM bersifat pisik.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari kedua model sebagai berikut:

1. Rumusan Model Manajemen Sentra UMKM-Bersifat Non Pisik

Manajemen yang bersifat non pisik terkait dengan sentra UMKM,

mengharuskan untuk melakukan rumusan model yang agak berbeda dengan

yang bersifat pisik, oleh karena itu telah diidentifikasi tiga unsur utama yang

layak untuk menjadi bagian penting didalam rumusan model yang terdiri: a)

tahap redesain, b) tahap monitoring, c) tahap pengembangan. Selanjutnya

Redesain Implementasi Pengembangan

Manajemen

sentra UMKM

yang efektif

tahapan tersebut dapat digambarkan secara detail dalam rumusan model

sebagai berikut:

Gambar 4.2 Model Manajemen Sentra UMKM-Bersifat Non Pisik

Model tersebut diatas meliputi tiga tahapan, dimana tahapan satu dengan

tahapan berikutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus

dilakukan secara berurutan agar menghasilkan tahapan yang komprehensif.

Implementasi model ini memerlukan waktu delapan belas bulan yang

terdiri: a) waktu enam bulan untuk mengimplementasikan redesain manajemen

sentra UMKM dalam bentuk non pisik, b) enam bulan kedua melakukan

evaluasi atas hasil implementasi redesain dan c) waktu enam bulan terakhir

untuk pengembangan manajemen sentra UMKM yang memerlukan

rekonstruksi model, karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang bersifat

alami dan dinamis.

2. Rumusan Model Manajemen Sentra UMKM-Bersifat Pisik

Pengelolaan manajemen yang sifatnya sifat pisik yang terkait dengan

sentra UMKM, mengharuskan untuk melakukan rumusan model yang agak

berbeda dengan yang bersifat non pisik, oleh karena itu telah diidentifikasi tiga

unsur utama yang layak untuk menjadi bagian penting di dalam rumusan model

yang terdiri: a) Lokasi/tempat usaha, infrastruktur, b) monitoring c)

pengembangan. Selanjutnya tahapan tersebut dapat digambarkan secara detail

dalam rumusan model sebagai berikut:

Gambar 4.3 Model Manajemen Sentra UMKM-Bersifat Pisik

Model tersebut di atas meliputi tiga tahapan, dimana tahapan satu dengan

tahapan berikutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus

dilakukan secara berurutan agar menghasilkan tahapan yang komprehensif.

Implementasi model ini memerlukan kurun waktu 18 bulan yang terdiri: a)

waktu enam bulan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan terkait

manajemen sentra UMKM dalam bentuk non. pisik, b) enam bulan kedua

melakukan monitoring atas hasil pelatihan dan c) waktu enam bulan untuk

pendampingan pengembangan model dalam rangka menghadapi perubahan

selera konsumen dan lingkungan global.

Pengujian Efektivitas Model Manajemen sentra UMKM

Rumusan model tersebut belum diuraikan secara detail tentang

operasional di lapangan, karena masih harus dilakukan pengujian terkait

dengan tingkat efektivitas atau kelayakan modelnya, oleh karena itu harus

disusun instrumen yang dapat dipergunakan untuk mengungkap seberapa besar

tingkat efektivitasnya. Instrumen merupakan satu media yang dimanfaatkan

untuk mengetahui persepsi dari pelaku UMKM tentang model pengelolaan

sentra UMKM yang diharapkan menjadi lebih baik dibanding kondisi sebelum.

Adapun tujuan dari desain pengukuran ini yaitu ingin mengungkap tentang

persepsi pelaku usaha terkait dengan rumusan model pengelolaan sentra

UMKM secara obyektif agar hasilnya dapat diimplementasikan dimasa

Manajemen

sentra UMKM

yang efektif

Lokasi/tempat

usaha,

Infrastruktur

Implementasi Pengembangan

mendatang. Adapun tahapan dalam pengujian model dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi indikator yang ada didalam rumusan model manajemen

sentra UMKM baik yang bersifat non pisik maupun pisik

2. Menentukan jenis skala pengukuran didalam kuesioner dengan

menggunakan skala Likert dan hasil pengukuran dengan menggunakan

skala interval yaitu lima tingkatan/interval

3. Mendesain kuesioner yang terkait dengan pengungkapan persepsi pelaku

usaha atas “Rumusan Model Manajemen Sentra UMKM”

4. Menyebarkan kuesioner kepada 28 responden (purposive sampling) yang

berada di lima lokasi sentra UMKM wilayah pesisir pantai.

5. Melalukan tabulasi data terkait jawaban 28 responden, agar dapat

mengungkap tingkat efektivitas “Rumusan Model Manajemen” sesuai

dengan persepsi pelaku usaha

6. Melakukan telaah lebih mendalam tentang persepsi pelaku usaha atas

“Rumusan Model Manajemen” yang telah dibuat, kemudian dievaluasi

tentang kelemahan yang perlu di sempurnakan lebih lanjut.

Untuk memberikan gambaran detail tentang jawaban responden dan

persepsi sekelompok pelaku usaha terhadap “rumusan model manajemen

sentra UMKM”.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diinterpretasikan bahwa model

manajemen sentra UMKM wilayah pesisir pantai di Jawa Timur yang sifatnya

Non Pisik dirasakan perlu adanya perbaikan dalam kondisi untuk menjadi

lebih baik sehingga perlu adanya perbaikan didalam pengembangan pelaku

usaha UMKM plementasikan, dengan melihat rata-rata nilai persepsi

responden sebagai pelaku usaha yang berada pada sentra-sentra UMKM yang

menjadi obyek penelitian sebesar 90.52%. Nilai persepsi atas model

manajemen yang efektif ini kategorinya sangat tinggi, oleh karenanya

program-program pelatihan manajemen dan lainnya yang berkaitan dengan

aspek manajerial usaha sangat tepat dan perlu untuk diimplementasikan pada

model manajemen sentra UMKM dalam pengembangan pelaku UMKM

wilayah pesisir dalam rangka meningkatkan kompetensi para pelaku usaha

untuk menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri.

Model-manajemen dilaksanakan sangat tepat dan diperlukan oleh para

pelaku usaha UMKM yang ada pada sentra UMKM wilayah pesisir di 5

kota/kabupaten Jawa Timur ini dengan mempertimbangkan pada aspek

manajemen sumberdaya manusia, aspek manajemen produksi, aspek

manajemen pemasaran aspek manajemen keuangan dan aspek legalitas usaha.

Metode (format) pelatihan, tempat/lokasi pelatihan, penyelenggaran pelatihan,

materi pelatihan, peserta pelatihan, orientasi pelatihan, serta melibatkan peran

serta stakeholder dalam rangka untuk kolaborasi dan mensinergikan kegiatan

program pelatihan yang selama ini ada pada mereka, sehingga kemanfaatannya

bagi pelaku UMKM wilayah pesisir akan sangat besar dalam menjalankan

kegiatan bisnis atau usahanya. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing

stakeholder (Perguruan Tinggi, Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah

daerah setempat serta Dinas terkait lainnya yang ada di birokrasi, kalangan

bisnis, lembaga perbankan, lembaga-lembaga formal lainnya, serta kelompok-

kelompok usaha dan asosiasi) mempunyai kegiatan program pelatihan yang

berbeda-beda dengan orientasi yang berbeda pula, dan apabila hal ini bisa kita

sinergikan bersama, maka program-program pelatihan yang ada akan menjadi

semakin bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM Wilayah pesisir.

Dalam redesain model manajemen sentra UMKM wilayah pesisir

terutama difokuskan pada program pendampingan langsung di lokasi usaha

pelaku UMKM yang ada pada sentra-sentra UMKM. Hal ini jelas terlihat dari

persepsi jawaban responden pelaku usaha pada item pernyataan nomor 9 pada

kuesioner yang menunjukkan score pada angka 95.6% Hal ini menunjukkan

bahwa metode pendampingan langsung di lokasi usaha pelaku UMKM pada

program pelatihan manajemen sangat dikehendaki dan diperlukan bagi pelaku

usaha UMKM yang berada di sentra-sentra UMKM yang ada di 5

kota/kabupaten di Jawa Timur.

Selain metode pendampingan langsung di lokasi usaha pelaku UMKM,

pelaku usaha sangat memerlukan dan menghendaki adanya sinergi dan

kolaborasi dari pihak-pihak yang mempunyai program pelatihan manajemen

bagi pelaku UMKM. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi diantara

penyelenggara yang mempunyai program pelatihan ini, pelaku usaha UMKM

akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, khususnya dari perspektif

atau sudat pandang yang berbeda-beda dalam penanganan usaha UMKM dari

masing-masing dinas/birokrasi, institusi, lembaga, kelompok usaha maupun

asosiasi usaha yang selama ini juga sangat peduli dengan perkembangan usaha

pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini tercermin dari persepsi jawaban responden

yang sangat menghendaki adanya kolaborasi serta sinkronisasi

penyelenggaraan pelatihan manajemen yang membutuhkan sinergi dari pihak

stakeholder (akademisi, birokrasi dan pelaku bisnis) dengan skor jawaban 90%

atau sangat tinggi, agar dapat memberi manfaat yang optimal bagi

pengembangan manajemen dan bisnis UMKM, sehingga program pelatihan

yang ada dapat juga disinergikan dengan dengan apa yang menjadi kebutuhan

dan keinginan dari pelaku UMKM dan pada gilirannya pelatihan manajemen

yang diselenggarakan akan menjadi lebih efektif untuk pengembangan

manajemen dan bisnis pelaku UMKM.

Mengevaluasi Efektivitas Rumusan Model

Berdasarkan persepsi 28 pelaku usaha UMKM wilayah pesisir pantai

pada lima lokasi obyek penelitian yang telah dijadikan sampel pengujian

rumusan model manajemen, selanjutnya dikaji lebih mendalam melalui focus

group discussion dari kalangan akademisi dan penggiat UMKM untuk

memperoleh masukan yang bersifat konstruktif dan masif, sehingga dihasilkan

suatu "model manajemen sentra UMKM" yang efektif di wilayah pesisir pantai

yang lebih aplikatif dan sesuai dengan karakteristik sentra UMKM yang berada

pada wilayah pesisir pantai melalui focus group discussion (FGD) yang

dihadiri oleh tim peneliti dan kalangan akademisi, maka dapat direkomendasi

beberapa catatan perbaikan model manajemen sentra UMKM wilayah pesisir

pantai sebagai berikut:

1. Perlu mendisain klinik manajemen yang terkait dengan manajemen

sumberdaya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran,

manajemen keuangan dan legalitas usaha pada masing-masing lokasi yang

menjadi obyek penelitian

2. Perlunya desain program pelatihan yang terkait dengan kebutuhan

manajemen bagi pelaku UMKM, agar warga dapat meningkatkan

hardskill dan softskill yang lebih memadai terkait dengan aspek manajemen

sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran,

manajemen keuangan, dan legalitas usaha sehingga warga sebagai

subyek dan obyek UMKM dapat memiliki kompetensi yang lebih mumpuni

untuk mengelola usaha yang sudah ditekuni selama ini dan dijadikan

sandaran ekonomi bagi kehidupan keluarganya, bahkan kedepannya nanti

sentra UMKM di wilayah pesisir pantai dapat menjadi sistem perekonomian

yang terstruktur dan mandiri.

3. Pemerintah daerah setempat meredesain lokasi usaha yang lebih memadahi

dengan cara merelokasi pada tempat baru di luar area yang sekarang

ditempati bukanlah desain yang sesuai dengan harapan pelaku UMKM,

untuk kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha.

4. Pemerintah daerah setempat meredesain tempat usaha menjadi lebih luas

dan modern, bersih dengan sarana dan prasarana yang sesuai standard

dengan cara merelokasi pada tempat baru di luar area yang sekarang

ditempati, bukanlah desain tersebut yang diharapkan pelaku UMKM,

karena hal ini membutuhkan proses adaptasi baru dan memerlukan waktu

yang cukup lama, khususnya terkait dengan pengunjung yang lama dan

pengunjung yang baru hal ini memerlukan sosialisasi.

5. Redesain lokasi usaha yang terletak diluar area sentra UMKM, sebaiknya

juga ditata ulang secara ter-integrated dengan lokasi usaha secara terpadu

lainnya walaupun hal ini bukan sesuatu yang mudah tetapi dapat dilakukan

jika lahan tersedia secara layak dan dijaga kebersihannya.

Manajemen Sentra UMKM Secara Non Pisik

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam rumusan model

manajemen, oleh karena itu pemodelannya harus mencakup berbagai aspek

permasalahan yang terjadi ditengah komunitas sentra UMKM. Manajemen

sentra UMKM di wilayah pesisir pantai dibedakan menjadi dua kelompok

karena karakterisiik pengembangan model manajemen sangat berbeda dengan

pengembangan model manajemen usaha lain yaitu:

Model manajemen sentra UMKM yaitu suatu pola pengelolaan usaha

yang diimplementasikan oleh sekelompok usaha dalam satu kawasan atau

kelompok warga , oleh karena itu model manajemen sentra UMKM

sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja dari kelompok usaha tersebut.

Model manajemen sentra UMKM tidak dapat digunakan secara umum karena

setiap kelompok usaha atau organisasi memiliki karakteristik yang berbeda

namun karakteristik dari setiap kelompok usaha atau warga tentu

memiliki satu kesamaan yang terkait dengan aktivitasnya.

(1) Implementasi Manajemen Sentra UMKM

Pada tahapan Implementasi Model Manajemen perlu dilakukan usaha-

usaha untuk :

1. Implementasi Manajemen yang antara lain meliputi : identifikasi pelaku

usaha dalam melaksanakan pelatihan manajemen yang meliputi manajemen

sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran,

manajemen keuangan dan aspek legalitas sesuai dengan kebutuhan

(pemberian materi pelatihan langsung dengan pendampingan usaha, alokasi

waktu lamanya pendampingan minimal 6 bulan, perlunya diberikan juga

tambahan materi pelatihan pada saat pendampingan yang berkaitan dengan

penggunaan Information Technology (IT) dan business online dalam

kegiatan usaha), implementasi pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

2. Implementasi Monitoring. Manajemen hasil implementasi manajemen

sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran,

manajemen keuangan dan legalitas usaha melalui cara memberikan

pelatihan yang telah disampaikan antara lain meliputi : monitoring hasil

redesain manajemen sesuai dengan kondisi riil, monitoring hasil

implementasi manajemen di lapangan/tempat pelatihan, monitoring kinerja

hasil (yang dapat dicapai). Diharapkan dapat dilakukan evaluasi tindakan

terhadap dampak pengetrapan manajemen sentra UMKM dengan kondisi

lapangan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara langsung melalui

rekonstruksi kondisi pisik dengan implementasinya secara riil. Monitoring

dapat dilakukan dalam kurun waktu yang memadai agar dapat dipastikan

bahwa model manajemen telah diimplementasikan sesuai dengan cara yang

benar dan dilakukan secara konsisten sehingga memberikan ruang yang

cukup bagi pelaku UMKM untuk menjalankan model manajemen sentra

UMKM yang ada ditempat usahanya dan memberikan manfaat riil bagi

pelaku usaha di sentra UMKM wilayah pesisir.

3. Evaluasi hasil implementasi. Manajemen sumber daya manusia,

manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan

legalitas usaha pelatihan yang antara lain meliputi : evaluasi hasil redesain

model manajemen dengan kondisi riil, evaluasi hasil implementasi model

manajemen di lapangan/tempat, evaluasi kinerja hasil pelatihan (yang dapat

dicapai).

4. Keberhasilan model. yang antara lain meliputi : manfaat model

manajemen sentra UMKM warga pesisir melalui pelatihan dengan

kebutuhan pelaku usaha UMKM, umpan balik (feedback) dari peserta

pelatihan tentang (saran dan masukan, keluhan maupun rasa kepuasan)

terhadap pelatihan yang telah diikuti, serta permintaan tentang kebutuhan

pelatihan di waktu mendatang (dengan materi yang berbeda).

(2) Pengembangan Manajemen Sentra UMKM

Pada Pengembangan Model Manajemen perlu dipertimbangkan

adanya:

1. Perubahan bisnis yang antara lain meliputi : adanya perkembangan bisnis

pada umumnya yang terkait dengan usaha yang dilakukan oleh pelaku

usaha, adanya perubahan pada jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku

usaha, serta hal-hal yang mempengaruhi daya saing usaha bagi pelaku usaha

dengan cara menambah varian produk, cara memasarkan produk,

pemberian kemasan yang menarik, menata pembukuan sesuai dengan

akuntansi yang sederhana yang mudah dipahami

2. Perubahan Persaingan antara lain meliputi adanya perkembangan pelaku

usaha pada produk, kualitas, varian, harga produk yang ditawarkan dengan

pelaku usaha UMKM baik yang berada di sentra-sentra UMKM ataupun

yang berada diluar sentra UMKM

3. Perubahan kebijakan yang antara lain meliputi : adanya kebijakan baru

dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor usaha

yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM, adanya perubahan permintaan

(kebutuhan, selera) konsumen atas produk yang dihasilkan oleh pelaku

usaha UMKM. Dengan cara pembuatan ijin Usaha, pengurusan NPWP,

pengurusan Halal pada produk yang dihasilkan, hal tersebut untuk

memudahkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan

mempermudah dalam pengajuan kredit perbankan. Dan pembayaran pajak

4. Perubahan kebutuhan yang antara lain meliputi : adanya perubahan

pelaku usaha di pasar yang sama (perilaku pengusaha) yang sangat

mempengaruhi kegiatan usaha bagi pelaku usaha UMKM, adanya

perubahan pada pola atau model manajemen dalam menjalankan kegiatan

usaha bagi pelaku usaha UMKM (khususnya pada penggunaan IT) yang

berkembang sekarang ini, adanya perubahan pada kebutuhan dan

permintaan (needs and wants) serta selera dari konsumen terhadap variasi

produk maupun pola bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM.

Perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan lokasi atau daerah

yang diteliti.

5. Rekonstruksi Model yang antara lain meliputi : adanya perubahan atas

sumberdaya pemilik/pelaku usaha UMKM (usaha telah berkembang),

adanya perubahan pada bisnis yang dijalankan (ingin menjadi bisnis

modern) yang selama ini dijalankan oleh pelaku usaha UMKM, adanya

perubahan pada selera pasar (keinginan untuk pindah bisnis), serta adanya

keinginan untuk berubah dan berkembang (pindah dari zona yang sekarang

ini digeluti) ke zona lain yang dianggap akan menjadikan pelaku usaha

UMKM lebih baik.yang mudah dijangkau oleh konsumen infrastruktur

perlu mendapat perhatian.

Manajemen Sentra UMKM bersifat Pisik

Manajemen sentra UMKM yang bersifat pisik lebih mengarah pada

bagaimana cara mengelola aspek lokasi / tempat usaha, dan berbagai

infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung fasilitas yang memadai serta

dapat meningkatkan aspek pelayanan, keamanan dan kenyamanan pada

pengunjung selama berinteraksi dengan pelaku usaha UMKM di wilayah

pesisir pantai. Sedangkan Manajemen sentra UMKM yang bersifat pisik juga

dilakukan secara ter-integrated dengan melibatkan pemangku kepentingan

secara menyeluruh baik dari kalangan pemerintah, pengusaha, tokoh

warga akademisi dan pelaku usaha itu sendiri, sehingga menghasilkan

fasilitas yang lebih memadai untuk pelayanan pengunjung dan pelaku usaha.

1. Tahap Redesain

Redesain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi

pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan atau sekelompok warga untuk

penataan ulang (tata kelola) baru dengan harapan memperoleh tingkat

efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Redesain pengelolaan suatu

organisasi sering dirasakan kurang memberi manfaat bagi sekelompok pelaku

UMKM bahkan tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan

usaha yang berada pada sentra UMKM wilayah pesisir pantai, karena redesain

dilakukan secara parsial oleh pihak tertentu tanpa mengkaji lebih mendalam

apa yang sebenarnya dibutuhkan warga , oleh karena itu redesain

membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait agar pengelolaan

fasilitas pisik yang berada di wilayah pesisir pantai dan sentra UMKM mampu

memberi kontribusi bagi warga dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Fasilitas pisik sentra UMKM yang berada di wilayah pesisir pantai,

masih memerlukan penataan yang ter-integrated, agar semua aspek pisik yang

berada di tengah sentra UMKM dapat memberi nilai tambah terhadap rasa

aman dan nyaman warga yang berkunjung serta mengunjungi sentra

UMKM yang berada di wilayah pesisir pantai. Pengelolaan tempat usaha yang

di lakukan oleh pelaku usaha di sentra UMKM memiliki tingkat implementasi

yang berbeda beda, oleh karena itu penataan tempat usaha masih

membutuhkan inovasi dan kreativitas yang optimal lagi terutama kemampuan

mencerminkan pengelolaan lokasi usaha yang sesuai dengan harapan

pengunjung dan pelaku usaha, serta infrastruktur di wilayah pesisir pantai dan

sentra UMKM, sehingga upaya tersebut turut menciptakan nuansa yang

nyaman, aman pada seluruh aspek fasilitas pisik yang berada pada sentra

UMKM di wilayah pesisir pantai. Untuk menggambarkan secara lengkap

tentang redesain pengelolaan sentra UMKM yang bersifat pisik dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Redesain lokasi usaha, lokasi usaha di area sentra UMKM wilayah pesisir

pantai secara pisik sulit dilakukan perubahan karena beberapa pertimbangan

diantaranya: a) lahan yang terbatas, b) status lahan, c) struktur lokasi usaha

dan d) lokasi usaha, oleh karena itu pengelolaan lokasi usaha tidak

memungkinkan berorientasi pada luasnya lahan tetapi mengarah pada

terbentuknya lokasi usaha yang lebih tertata kualitasnya, baik dari aspek

desain, terutama upaya penciptaan nuansa yang aman dan nyaman serta

berkarakteristik sedangkan redesain tempat usaha, tempat usaha merupakan

wilayah individual setiap pelaku usaha UMKM, oleh karena itu redesain

pengelolaan tempat usaha dan karakteristiknya sangat ditentukan oleh

selera pemiliknya, namun perlu disadari bahwa sentra UMKM merupakan

suatu kawasan usaha yang harus dijaga dan dipelihara secara bersama oleh

seluruh komunitas yang berada didalamnya agar keberadaan sentra UMKM

dapat menjadi suatu kawasan yang kondusif untuk memutar roda

perekonomian warga setempat. Tempat usaha yang berada di sentra

UMKM sebaiknya dapat mencerminkan keamanan dan kenyamanan bagi

pengunjung, jenis barang dan berbagai cara mendisplay barang dagangan

dapat disesuaikan dengan selera pemilik.

Pengelolaan tempat usaha di kawasan sentra UMKM sebaiknya

mencerminkan karakteristik diantaranya:

a. Memberi identitas tempat usaha dengan tulisan yang khas yang

disesuaikan dengan karakter yang ada diwilayah pesisir pantai masing-

masing

b. Tempat usaha yang mencerminkan nilai kearifan lokal dan nilai budaya

dari warga setempat

c. Perilaku dan pelayanan dari para pemiliknya/penjual yang menampilkan

budaya lokal warga setempat

2. Redesain infrastruktur, infrastruktur merupakan ketersediaan ragam

fasilitas yang dapat mendukung terciptanya pelayanan pengunjung yang

aman, nyaman dan tenang di kawasan sentra UMKM. Infrastruktur

umumnya lebih banyak dipersiapkan oleh lembaga, organisasi atau

kelompok komunitas karena infrastruktur lebih bersifat universal dan sulit

dipenuhi secara individu, oleh karena itu perlu perencanaan, penyediaan,

pengawasan, pemeliharaan yang terpadu dalam rangka mewujudkan

infrastruktur yang aman dan nyaman.

Infrastruktur di lokasi sentra UMKM dan di wilayah pesisir pantai

seharusnya di rancang secara terpadu mulai darn sarana prasarana menuju

lokasi sentra UMKM (jalan, denah lokasi/petunjuk arah), dekat lokasi

sentra UMKM (tempat parkir, taman dan fasilitas umum), sarana dan

prasarana di lokasi sentra UMKM, Pengelolaan infrastruktur di lokasi sentra

UMKM seharusnya memiliki makna khusus agar dapat memberi

karakteristik dan nilai keunikan di lokasi pesisir pantai dengan

memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Menyediakan infrastruktur penunjang yang memadai untuk menuju

kearah lokasi sentra UMKM (jalan yang layak, denah dan penunjuk arah

menuju sentra UMKM yang lengkap dan jelas dari segala arah kota dan

jarak)

b. Menyediakan infrastruktur penunjang di area dekat wilayah pesisir

pantai yang memadai, aman dan nyaman (tempat parkir kendaraan,

kamar mandi, tempat istirahat, taman yang asri dan sarana komunikasi

& informasi)

c. Penyediaan infrastruktur yang mencerminkan nilai kearifan lokal dan

nilai budaya dari warga setempat, agar pengunjung dapat

merasakan situasi yang aman, dan nyaman

d. Terus mengembangkan infrastruktur yang memadai dari waktu ke waktu

tanpa meninggalkan karakteristik budaya dan nilai-nilai kearifan lokal

dari warga setempat. Biasanya setiap lokasi sentra UMKM

memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki oleh kota lainnya, inilah yang

harus digali dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Manajemen sentra UMKM yang bersifat pisik banyak melibatkan unsur

pemangku kepentingan baik dari pemerintah, pelaku bisnis, akademisi dan

warga serta pelaku UMKM sendiri, oleh karena itu diperlukan pola

interaksi yang ter-integrated dari para pemangku kepentingan agar dapat

menghasilkan satu kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.

2. Tahap Monitoring

Monitoring merupakan proses dan upaya untuk menjamin

keberlanjutan hasil redesain pengelolaan sentra UMKM agar dapat

diimplementasikan secara benar dan konsisten sesuai dengan tujuannya. Hal

yang sering diabaikan oleh para perumus kebijakan yaitu membiarkan pelaku

usaha tidak melakukan pengelolaan sentra UMKM sesuai yang diinginkan

tanpa adanya monitoring yang memadai, sehingga dalam kurun waktu tertentu

hasil dari redesain pengelolaan sentra UMKM tidak dapat berfungsi lagi

dengan baik.

Monitoring dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk

mengevaluasi terkait dengan manajemen sentra UMKM yang telah diterapkan

pada sekelompok usaha di sentra UMKM, apakah hasil redesain tersebut telah

sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan, karena seringkali dilakukan

suatu kebijakan tanpa memperhatikan kondisi riil yang dihadapi secara

langsung oleh para pelaku UMKM.

Melalui monitoring secara Iangsung terhadap kondisi riil sentra

UMKM, diharapkan dapat dilakukan evaluasi tindakan terhadap dampak tata

kelola dengan kondisi di lapangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara

langsung melalui rekonstruksi kondisi pisik dengan implementasinya secara

riil. Monitoring dapat dilakukan dalam kurun waktu yang memadai agar dapat

dipastikan bahwa tata kelola fasilitas pisik telah diimplementasikan sesuai

dengan cara yang benar dan dilakukan secara konsisten, sehingga memberi

ruang yang cukup bagi pelaku UMKM untuk mengelola fasilitas pisik yang

ada ditempat usahanya dan memberi manfaat secara riil baginya dalam

meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pengunjung serta

mendorongnya untuk datang belanja di sentra UMKM.

Tahap monitoring akan dilakukan melalui tiga jenjang yaitu evaluasi

redesain pisik, evaluasi hasil implementasi pengelolaan pisik serta evaluasi

kinerja hasil. Untuk memberi penjelasan yang detail, dapat disajikan dalam

gambar sebagai berikut:

Monitoring yang dilakukan tentu dapat memahami dengan benar apa

yang menjadi kebutuhan riil para pelaku usaha, sehingga desain pengelolaan

sentra UMKM dapat diimplementasikan dengan cara yang benar serta

memberi dampak positip terhadap keberhasilan usaha pada satu kawasan

tertentu. Program monitoring yang memadai memerlukan waktu delapan belas

bulan yang terbagi menjadi tiga periode yaitu:

a. Enam bulan pertama digunakan untuk melakukan evaluasi secara

langsung atas kesesuaian penerapan manajemen sentra UMKM yang

dilakukan oleh pelaku usaha terutama yang terkait dengan penyesuaian

konsep pengelolaan dengan kondisi nil masing-masing pelaku usaha

UMKM. Kegiatan ini diharapkan mampu melakukan modifikasi konsep

manajemen sentra UMKM yang telah di desain agar selaras dengan kondisi

nil di lapangan, sehingga penerapan semua aspek manajemen sentra

UMKM dapat berjalan dengan konsisten dan termonitor dengan mudah

melalaui konsultasi langsung selama proses monitoring yang di lakukan

setiap waktu (setiap minggu) oleh tim monitoring yang telah ditunjuk

melalui sebuah kerjasama pihak terkait.

b. Enam bulan kedua digunakan untuk melakukan evaluasi hasil atas

implementasi pengelolaan sentra UMKM selama enam bulan pertama,

adapun tujuan tahap ini yaitu untuk memastikan bahwa serangkaian proses

pengelolaan sentra UMKM yang telah dilakukan selama enam bulan

pertama tetap berjalan secara konsisten serta melihat secara langsung

keberhasilan implementasi dari semua aspek manajemen sentra UMKM,

baik pengelolaan lokasi usaha, tempat usaha maupun infrastruktur yang

berada di kawasan tersebut. Evaluasi akhir dari tahap ini yaitu mengukur

dampak positif yang muncul atas kinerja usaha pelaku UMKM bagi

perkembangan dan keberhasilan usahanya.

c. Enam bulan ketiga digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja hasil

yaitu mengetahui keberhasilan dari implementasi seluruh aspek

pengelolaan sentra UMKM terhadap aktivitas usahanya dengan cara

melakukan evaluasi keberhasilan dari implementasi pengelolaan sentra

UMKM, merekonstruksi model pengelolaan sentra UMKM sesuai dengan

kebutuhan serta membuat indikator-indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur keberhasilan semua aspek pengelolaan sentra terhadap kinerja

usaha sentra UMKM di wilayah pesisir pantai di Jawa Timur.

Program monitoring merupakan bagian dari model manajemen sentra

UMKM yang efektif bagi pelaku usaha, namun pelaksanaan monitoringnya

memerlukan pemikiran yang komprehensif karena membutuhkan sumberdaya

pendamping (mentor), waktu dan biaya, oleh karena itu tahap monitoring akan

berhasil jika para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan

sentra UMKM mampu disinergikan secara ter-integrated menjadi satu

kesatuan yang disebut dengan triple helix ABG (academic, business,

government), dimana keterpaduan tiga pilar utama dari kalangan akademisi,

bisnis dan birokrasi mampu untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan

pengelolaan sentra UMKM yang efektif, terpadu dan berkesinambungan,

sehingga sentra UMKM dapat menjadi satu kawasan bisnis yang dapat

memacu roda perekonomian warga secara mandiri dan berkontribusi

secara rill bagi kesejahteraan warga .

3. Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan upaya untuk memandirikan pelaku

usaha UMKM slap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dan

memberi dampak ancaman pada keberlangsungan usaha UMKM dimasa

mendatang, oleh karena itu tidak ada jalan lain bahwa model pengelolaan

sentra UMKM yang efektif dan dapat bertahan dalam lingkungan persaingan

yang dinamis, maka harus disertai dengan upaya membekali kemampuan

untuk pengembangan pengelolaan sentra UMKM dinamis dan acceptable.

Tahap pengembangan merupakan proses pendewasaan pada pelaku UMKM

agar dapat terns bertahan ditengah persaingan usaha yang semakin komplek

dan rumit. Tahap pengembangan merupakan upaya bagaimana para pelaku

usaha UMKM terus melakukan aktivitas yang kreatif serta inovatif dalam

mengikuti perubahan pola pengelolaan sentra UMKM yang aplikatif serta

mampu memandu aktivitasnya sepanjang waktu melalui implementasi

pengelolaan usaha yang memadai.

Model manajemen sentra UMKM bukan bersifat statis tetapi dinamis,

terus mengikuti perubahan yang terjadi pada eranya, oleh karena itu Model

pengelolaan akan efektif jika para pelaku usaha mampu mengembangkan

model pengelolaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang digunakan

untuk mengelola aktivitas usahanya, karena aktivitas usaha juga tens

berkembang sesuai dengan problematik yang muncul. Perubahan aktivitas

usaha pasti terjadi karena adanya perubahan faktor selera pembeli, faktor

lingkungan, faktor persaingan, faktor internal bahkan adanya faktor perubahan

global, oleh karena itu model pengelolaan harus terus menciptakan kreativitas

dan inovasi sesuai dengan kebutuhannya agar mampu digunakan terus untuk

mengelola aktivitas usahanya.

Tahap pengembangan dapat dilakukan melalui pola yang sederhana

yaitu:

a. Mengidentifikasi perubahan selera yang terjadi ditengah warga

terutama perubahan selera pembeli, persaingan serta perkembangan

informasi dan teknologi di era terkini.

b. Mengidentifikasi kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk

mewujudkan dan memenuhi kebutuhan perubahan yang terjadi ditengah

warga dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, khususnya

perubahan fasilitas pisik maupun pelayanan yang lebih baik bagi

pengunjung.

c. Rekonstruksi model manajemen sentra UMKM jika dirasa sudah tidak

mampu lagi menumbuhkan selera pengunjung, karena perubahan tata

kelola terhadap lokasi usaha, tempat usaha dan infrastruktur kawasan

sentra UMKM yang semakin komplek, bertambahnya kapasitas, keperluan

untuk pengendalian serta adanya tuntutan efektivitas dan efisiensi.

d. Perubahan pengembangan yaitu kebutuhan untuk melakukan penyesuaian

model manajemen sentra UMKM menjadi lebih efektif dan efisien,

sehingga mampu untuk menumbuhkan usahanya menjadi lebih baik,

capaian kinerja yang lebih terarah dan hasil kerja yang lebih layak.

Pengembangan model manajemen sentra UMKM sudah menjadi

satu kebutuhan bagi organisasi bagi pelaku usaha agar tetap eksis menjaga

reputasi kinerjanya ditengah persaingan yang dinamis, oleh karena itu

diperlukan sikap proaktif dari para pelaku usaha untuk terus mengantisipasi

bahwa perubahan bukan malapetaka tetapi justru peluang untuk melakukan

kreativitas dan inovatif pengelolaan usaha yang aplikatif sehingga mampu

memberi layanan yang "superior value" bagi pembeli dan warga serta

mampu mendatangkan benefit yang layak bagi para pelaku usaha sendiri dan

menjamin keberlanjutan usahanya di masa mendatang.

Kebutuhan Pengembangan Model Manajemen Dari Peran

Stakeholder

Model manajemen sentra UMKM yang efektif membutuhkan dukungan

dari stakeholder sebagai instrumen penggerak sekaligus sebagai pelaku usaha

UMKM baik langsung maupun tidak langsung, manajemen sentra UMKM

bersifat komplek, oleh karena itu pihak pemangku kepentingan perlu

mempertimbangkan perannya dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha

UMKM sesuai dengan kapasitasnya dan melakukan upaya riil serta bersinergi

satu sama lainnya agar dapat memberi sumbangsih secara optimal,

komprehensif, konsisten serta berkelanjutan.

Pengembangan model manajemen sentra UMKM sebagai model

membutuhkan dukungan dari stakeholder yang terdiri dari: a) triple helix yaitu

optimalisasi peran kolaborasi tiga pilar utama yang terdiri kalangan akademisi,

pelaku bisnis dan birokrasi, b) pemberdayaan pilar warga dan c)

terintegrasinya komunitas UMKM yaitu pelaku UMKM dan sentra UMKM.

Model pengembangan manajemen sentra UMKM merupakan satu

kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena perubahan global, perubahan

ingin terus eksis, tuntutan selera warga dan teknologi, sehingga peran

Government

Academic

Business

Sentra Pelaku

UMKM UMKM

warga

stakeholder sangat menentukan arah perubahan model pengelolaan yang

acceptable dengan lingkungannya, oleh karena itu keterlibatan stakeholder

secara ter-integrated tentu akan mempercepat proses nilai tambah bagi

UMKM. Untuk menjelaskan detail proses pengembangan model dapat

ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.4 Pengembangan Model Manajemen dan Peran Stakeholder

Gambar diatas menunjukkan bahwa pengembangan model manajemen

sentra UMKM, bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena banyak pihak

yang harus dilibatkan dalam proses, ter-integrated dan jelas perannya dalam

pengembangan model manajemen hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal

dan berkontribusi secara riil bagi kemajuan usaha UMKM seta meningkatkan

kesejahteraan warga. Pesisir pantai

Model ini membagi tiga wilayah kerja yang melibatkan unsur yang

berbeda-beda, namun secara keseluruhan akan bermuara pada satu tujuan yang

sama yaitu membangun model manajemen sentra UMKM yang efektif.

Adapun tiga wilayah tersebut terdiri dari: a) kelompok formal, yang meliputi

kalangan akademisi, birokrasi dan pelaku bisnis, b) kelompok informal, yaitu

pemberdayaan warga yang ada di wilayah pesisir baik tokoh warga ,

c) komunitas penggiat UMKM yang meliputi pelaku UMKM dan sentra

UMKM.

Optimalisasi Triple Helix

Triple helix merupakan penyatuan tiga pilar dari pemangku kepentingan

yang secara formal berkontribusi dalam pengembangan UMKM, namun

seringkali tidak ter-integrated dan optimal perannya dalam pengelolaan

UMKM, oleh karena itu diperlukan sinergi dari tiga pilar utama dalam

menyusun kebijakan yang strategis terkait dengan pengembangan UMKM.

Unsur academic (perguruan tinggi), unsur business (pelaku usaha) dan

unsur government (birokrasi/pemerintah) secara formal memiliki potensi yang

memadai untuk memainkan perannya, namun kenyataannya masih jauh dari

yang diharapkan, oleh karena itu optimalisasi merupakan kata kunci untuk

membawa UMKM keluar dari permasalahan manajerial yang masih stagnan

selama ini.

Saling keterkaitan dan optimalisasi peran tiga unsur stakeholder disebut

triple helix yaitu menyatukan tiga kekuatan dalam satu model perumusan

kebijakan yang terkait dengan pengembangan pengelolaan sentra UMKM

wilayah pesisir pantai di jawa timur di Jawa Timur.

1. Unsur Pendidikan Tinggi / Akademik

Unsur akademik yaitu lembaga pendidikan tinggi yang secara riil

tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur baik lembaga pendidikan tinggi

berstatus negeri maupun swasta, namun perannya dalam pengembangan

UMKM masih jauh dari harapan, oleh karena itu optimalisasi sumberdaya

manusia/peneliti yang cukup mumpuni ini harus dimanfaatkan untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku UMKM, sedangkan keterbatasan

sumber dana lembaga pendidikan tinggi dapat di atasi dengan jalan

memanfaatkan sumber dana yang berasal dari lembaga lainnya seperti dana

corporate social responsibility (CSR), lembaga pembiayaan maupun alokasi

dana khusus yang disediakan melalui skema anggaran dari kementerian atau

melalui alokasi dana dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang

dianggarkan melalui APBD daerah setempat.

Bermitra dengan kalangan pebisnis atau pemerintah yaitu kata kunci

dan langkah strategis untuk pengembangan UMKM, sehingga dapat disusun

kerja sama yang terintegrasi. Tugas utama dari pendidikan tinggi yaitu

menyelenggarakan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

warga serta penunjang lainnya, oleh karena itu tugas dibidang penelitian

dan pengabdian pada warga merupakan tugas yang dapat

diimplementasikan dengan cara memberi pelatihan dan pendampingan kepada

pelaku UMKM, tentu sesuai dengan kompetensi masing-masing lembaga

pendidikan tinggi.

Sebaiknya setiap lembaga pendidikan tinggi yang berdomisili di daerah

dapat mengoptimalkan peran sumberdayanya untuk memacu dan mendorong

kemajuan UMKM melalui program civitas akademikanya baik dari unsur

lembaga, dosen dan mahasiswanya.

Program berkala terkait dengan bina mitra terhadap sekelompok

warga merupakan salah satu solusi strategis dalam mengurai benang

kusut terkait dengan permasalahan UMKM, sehingga program ini dapat

membantu kalangan UMKM yang mengalami kebuntuan dalam hal

pengelolaan usahanya. Program bina mitra sebaiknya menjadi program wajib

bagi setiap pendidikan tinggi di seluruh daerah, dimana setiap semester

mahasiswa dan lembaga turun ke mitra binaannya untuk melakukan

pendampingan sesuai dengan kebutuhan warga /kelompok usaha UMKM

yang menjadi obyeknya.

Dalam programnya setiap pendidikan tinggi dapat menyertakan

mahasiswanya untuk turun ke lapangan sesuai dengan kompetensi masing-

masing selama kurun waktu tertentu. Secara reguler dapat diganti sehingga

sepanjang satu semester bahkan sepanjang tahun selalu ada program

pendampingan secara rutin dan terjadwal, sehingga keberlanjutan program

pelatihan dan program pendampingan dapat berjalan sesuai kebutuhan

warga nya.

Program lembaga pendidikan tinggi harus menjamin bahwa setiap

bentuk pelatihan dapat terimplementasi dengan benar serta sesuai dengan

karakteristik riil yang ada di lapangan dan merupakan kebutuhan bagi pelaku

UMKM. Secara terinci program pendidikan tinggi beserta sivitas akademika

dapat diarahkan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun program bina mitra dengan sekelompok warga dan

lembaga lain dalam rangka memberi pelatihan dan pendampingan untuk

pelaku UMKM yang berdomisili di daerah tertentu, tentu saja sesuai dengan

skala prioritas yang telah dipetakan oleh dinas terkait. Dan menyesuaikan

kebutuhan materi pelatihan yang hendak disampaikan pada masing- masing

lokasi obyek penelian

2. Menyusun kebutuhan kelompok warga atau pelaku UMKM tentang

model pelatihan yang terkait dengan pengembangan usahanya. Identifikasi

ini dapat dilakukan melalui program penelitian terlebih dahulu sehingga

dapat dirumuskan berbagai kebutuhan pelatihan yang dapat mendorong

kemajuan usaha UMKM. Model manajerial, pengelolaan usaha atau tata

kelola, sering menjadi kendala terbesar bagi pelaku UMKM, oleh karena itu

setiap lembaga pendidikan tinggi dapat menentukan prioritas pelatihan

sesuai dengan bidang keilmuan yang ada pada lembaganya.

3. Menyusun kebutuhan sumberdaya yang terkait dengan implementasi

program bina mitra untuk setiap obyek dan kurun waktu tertentu (idealnya

dua tahun). Orientasi kebutuhan sumberdaya dapat diprioritaskan pada

penentuan jadwal, pemilihan mitra bina dengan sekelompok UMKM,

kebutuhan jenis pelatihan, jumlah dosen dan mahasiswa yang ikut

dilibatkan dalam program pelatihan, pendampingan sampai pada

pengembangan.

4. Melakukan kemitraan dengan kalangan pemerintahan atau pelaku bisnis

untuk sinkronisasi dengan program pemerintah atau program corporate

lainnya dalam rangka pemenuhan sumber dana, agar implementasi program

pelatihan dan pendampingan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan

warga .

5. Melaksanakan program pelatihan, pendampingan dan pengembangan

dengan kelompok warga atau pelaku UMKM sesuai dengan fokus

kajian serta kompetensi yang dimilikinya.

6. Melakukan evaluasi program pendampingan untuk dilanjutkan pada

program pengembangan, sehingga para pelaku UMKM mampu mencapai

kemandirian dalam mengelola usahanya serta siap menghadapi persaingan

pasar.

2. Business (Unsur Pelaku Usaha)

Kelompok bisnis yang sudah masuk dalam kategori besar umumnya

memiliki kebijakan bina mitra dengan warga disekitar lokasi usahanya

atau komunitas kelompok warga tertentu seperti UMKM, lembaga sosial,

lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya, hal ini sebagai wujud

tanggungjawab sosialnya melalui program corporate social responsibility

(CSR).

Program CSR bukan suatu hal yang berlebihan karena corporate tumbuh

berkembang ditengah warga , tentu share keuntungan merupakan

program strategi berkelanjutan bagi perusahaan. Corporate memiliki

kewajiban dibidang perpajakan, kesejahteraan warga dan program bina

lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian profitnya untuk warga .

Melakukan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi tentunya

merupakan langkah strategis, karena telah mempertemukan dua sumberdaya

yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM yaitu sumberdaya manusia yang

mumpuni untuk memberikan pelatihan serta sumberdaya dana untuk

membiayai program pelatihan, sehingga sinergi dua institusi ini akan

memberikan manfaat yang lebih optimal bagi UMKM atau kelompok

warga .

Selama ini sering kalangan bisnis melakukan program CSR secara

100

parsial dengan memberi bantuan pada kelompok warga atau pelaku

UMKM, namun tidak disertai dengan program pendampingan yang terstruktur

sehingga banyak bantuan yang diberikan menjadi tiada berguna, oleh karena

itu sudah selayaknya kalau program ini disinergikan secara terintegrasi

diantara kalangan akademisi, pelaku usaha dan pemerintah untuk

mengoptimalkan sumberdayanya sesuai dengan domainnya masing-masing.

Aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh kalangan bisnis melalui

program CSR atau program bantuan lainnya dapat diarahkan pada sasaran

yang strategis sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas program CSR yang akan dilakukan oleh

corporate baik menyangkut program kegiatan, jumlah dana yang

dialokasikan, sasaran dan target yang diinginkan.

2. Membangun bina mitra dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi

setempat untuk melakukan kerja sama terintegrasi dalam pelaksanaan

program CSR dan bina lingkungan yang berorientasi pada peningkatan taraf

hidup warga

3. Melakukan evaluasi program CSR dan bina mitra dengan kalangan

pendidikan tinggi agar menghasilkan program berkelanjutan untuk pelaku

usaha UMKM yang lebih terintegrasi dan holistik

101

3. Government (Unsur Pemerintahan)

Pemerintah merupakan unsur regulator yang menentukan keberhasilan

dari keberlanjutan masa depan UMKM di Indonesia, oleh karena itu baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui kewenangannya harus

mampu membuat regulasi yang mampu mendorong tumbuh berkembangnya

aktivitas ekonomi bagi warga nya.

Seharusnya pemerintah, lembaga pendidikan tinggi dan kalangan

corporate bersinergi untuk menyusun program ter-integrated dan holistik

terkait upaya untuk menumbuhkembangkan usaha UMKM yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu program yang bersifat parsial, ego

sektoral harus dikesampingkan, sudah saatnya tiga pilar pemangku

kepentingan yang terdiri dari akademisi, bisnis dan pemerintah menyusun

program terpadu untuk mengangkat model pengelolaan sentra UMKM yang

lebih baik, bermartabat dan berdayaguna.

Secara terinci peran pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai unsur regulator seharusnya mampu untuk menyusun

suatu regulasi yang memberi perlindungan terhadap UMKM, mengingat

jumlahnya yang sangat besar dan terbukti telah memberi kontribusi

terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga melalui kiprahnya di

sektor UMKM.

2. Pemerintah pusat melalui Menristekdikti telah memberi insentif pendanaan

di bidang penelitian dan pengabdian kepada warga bagi lembaga

pendidikan tinggi, oleh karena itu setiap pemerintah daerah yang

wilayahnya ditempati sebagai lokasi lembaga pendidikan tinggi, sebaiknya

melakukan kerjasama dan bermitra untuk menyusun program pengentasan

berbagai permasalahan yang di rasakan oleh warga , terutama bina

mitra dengan sekelompok warga atau sentra UMKM yang berada di

wilayahnya.

102

3. Memberi sanksi tegas terhadap corporate yang tidak melakukan program

CSR sesuai dengan regulasi yang ada, dengan regulasi yang jelas tentu

semua pihak dapat saling mendukung upaya pengembangan UMKM yang

berorientasi pada kemitraan. Lembaga pendidikan tinggi, corporate dan

pemerintah daerah yang berada dalam satu wilayah yang sama (tingkat

kecamatan) dapat saling bermitra untuk mengembangkan eksistensi dan

keberlanjutan sentra UMKM yang ada di wilayahnya, sehingga UMKM

bukan sebagai obyek tetapi juga menjadi subyek dalam perekonomian suatu

negara.

Komunitas UMKM yang Ter-integrated

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki dua karakteristik yang

bersifat unik yaitu keterkaitan antara pelaku UMKM dan sentra UMKM.

Kondisi semacam ini hampir terjadi dan tersebar di seluruh wilayah Jawa

Timur, oleh karena itu sudah saatnya untuk memanfaatkan potensi UMKM ini

sebagai ekonomi alternatif yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian

regional.

Optimalisasi peran dari UMKM masih memerlukan intervensi dari

berbagai pihak khususnya dari stakeholder yang memiliki kapasitas dan

keterlibatan secara langsung maupun, tidak langsung dengan pengelolaan

UNIKM. Secara umum UMKM masih memiliki beberapa keterbatasan

diantaranya: a) kualitas sumberdaya manusia, b) akses permodalan, c)

penerapan manajemen, d) akses pasar, e) teknologi komunikasi dan informasi,

dan f) jejaring/ kemitraan.

Keterbatasan tersebut merupakan permasalahan klasik yang terjadi pada

sektor UMKM, oleh karena itu perlunya membangun sinergi dari stakeholder

untuk mengembangkan sentra UMKM serta meningkatkan kompetensi pelaku

UMKM agar keduanya dapat menjadi salah satu komponen pelaku ekonomi

yang mandiri.

103

Sentra UMKM dan pelaku UMKM bagaikan dua sisi keping mata uang

yang mana sisi satu dengan sisi lainnya tidak dapat dipisahkan dan tetap

menjadi satu kesatuan yang utuh, hal ini tidak lepas dari kondisi rid bahwa

UMKM: a) pelakunya masih skala mikro dan kecil, b) modal relatif kecil, c)

sektor informal, d) lokasinya bersifat cluster. Karakteristik ini menyiratkan

bahwa sebagian besar UMKM berada dalam satu kawasan yang dihuni oleh

sekelompok warga yang memiliki ragam kegiatan usaha yang relatif sama

namun memiliki keunikan berbeda beda, sebagai contoh sentra UMKM kuliner

di wilayah pesisir pantai Jawa Timur.

Sebagian besar sentra kuliner menjual makanan namun jenisnya

makanannya berbeda-beda, hal ini yang menjadi keunikan dari sentra UMKM,

oleh karena itu pengembangan sentra UMKM tidak dapat dipisahkan dengan

pelakunya, untuk menggambarkan secara rinci tentang komunitas UMKM

dapat diuraikan berikut ini:

1. Pelaku UMKM Wilayah Pesisir

Pelaku usaha mikro dan kecil sebagian besar masih dilakukan oleh

kelompok warga marginal, jumlah pelaku sangat besar namun skala

usahanya masih sangat kecil, oleh karena itu pelaku UMKM masih

membutuhkan pendampingan pada aspek manajerialnya terutama peningkatan

kompetensi pengelolaan usaha, akses pasar, akses permodalan, akses teknologi

komunikasi dan informasi serta membangun jejaring (kemitraan). Jumlah

UMKM Jawa Timur sangat besar dan terbukti memberi kontribusi bagi

perekonomian dan peningkatan kesejahteraan warganya walaupun masih

belum optimal, oleh karena itu diperlukan sinergi dari kalangan stakeholder

dalam merumuskan kebijakan strategis dalam membangun keunggulan daya

saing UMKM dalam memasuki warga ekonomi Asean dan persaingan

global. Keberlanjutan usaha UMKM merupakan upaya strategis dalam rangka

memperkokoh sistim perekonomian dan jati diri suatu bangsa, khususnya

104

perekonomian domestik yang mengarah pada kemandirian sistim anggaran,

oleh karena itu pengembangan kompetensi manajerial pelaku UMKM harus

diarahkan pada beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

a. Terciptanya pelaku UMKM yang berkompeten, kreatif dan inovatif,

sehingga mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan dan persaingan

global

b. Berorientasi pada bisnis, bukan sekedar membuka usaha untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya tetapi untuk meraih profit, menciptakan nilai

sumberdaya yang produktif

c. Meningkatkan kemampuan manajerial yang mumpuni guna untuk

mengelola usahanya lebih efektif dan efisien

d. Terjalinnya kemitraan dengan lembaga lain baik yang terkait dengan akses

pembiayaan, akses pasar, akses sumberdaya dan akses keberlanjutan usaha

e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dalam rangka menuju

pada bisnis berbasis digital, hal ini akan menunjang implementasi bisnis

yang cepat, jangkauan luas, kinerja bisnis semakin baik.

2. Sentra UMKM Wilayah Pesisir

Sentra UMKM merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh sekelompok

orang yang menjalankan kegiatan usaha yang sama, karena adanya panggilan

jiwa dan merasa senasib dan sepenanggungan, memiliki tujuan sama, memiliki

komunitas yang sama bahkan terbentuk karena faktor lingkungan yang sama.

Namun dalam perkembangan sentra UMKM ada yang sengaja dijadikan lokasi

khusus usaha agar mempermudah proses pembinaan, pengembangan,

pengawasan dan tujuan lainnya. Kegiatan usaha yang tergabung dalam sentra

UMKM akan memperoleh nilai manfaat lebih baik daripada melakukan usaha

dilokasi sendiri, oleh karena itu sentra UMKM masih dibutuhkan dalam rangka

pengembangan usaha dari kelompok warga , adapun nilai tambah yang

diperoleh pelaku usaha yang berada di sentra UMKM yaitu :

105

a. Transformasi hardskill dan softskill berjalan lebih lancar diantara pelaku

UMKM, karena berada pada satu kawasan, sehingga tidak membutuhkan

waktu yang lama, bahkan semua proses akan berjalan secara alami

(informal).

b. Komunikasi semua aspek kegiatan di sentra UMKM akan berjalan efektif

dan efisien, karena bersifat informal dan melibatkan pelaku yang

karakteristiknya relatif sama

c. Memudahkan konsumen atau warga untuk memenuhi kebutuhan suatu

produk yang diinginkan dengan cara mengenal

Senin, 13 Oktober 2025

Manajemen UMKM 2

ARTICLE

TRANSLATE

POPULAR ARTICLE

Privacy Policy for lampux.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

Penulis

viewer