Tidak mampu 10

Tidak mampu 10

  Oktober 13, 2025    Lampux.blogspot.com

---

 

Dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya maraknya perencanaan pembangunan dan berbagai kegiatan 

pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah balum bisa mengatasi dan 

menghilangkan kemiskinan. Jika dilihat dari realita atau fenomena yang terjadi justru sebaliknya, jumlah kemiskinan semakin meningkat. Adanya 

ketidak merataan pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab 

kegagalan pembangunan yang menimbulkan kemiskinan. Bermacam￾macam program pengentasan kemiskinan telah diterapkan juga guna 

mengatasi fenomena kemiskinan, namun kiranya belum bisa mampu 

mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai faktor muncul dan menyebabkan 

kegagalan penanggulangan kemiskinan di Negara Indonesia. Kurang 

tepatnya penanggulangan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan 

fenomena kemiskinan akan selalu ada. Hal ini juga terjadi karena kurangnya 

pemahaman pemerintah mengenai kemiskinan tersebut. Dan masih banyak 

faktor-faktor lain yang kemudian mengganggu jalannya program 

kemiskinan. Dari adanya kegagalan tersebut perlu adanya strategi 

pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara 

Indonesia. Strategi ini kiranya dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah 

kemiskinan dan mampu mewujudkan cita-cita yang telah ada tercantum 

dalam UUD 1945. Pemerintah diharapkan mampu merencanakan dan 

memeratakan pembangunan yang ada.

Di masa yang akan datang, warga  kita jelas akan menghadapi 

banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam 

proses pembangunan sebelumnya. Hal ini didorong danya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak 

mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin 

terkait erat dengan adanya perkembangan nasional. Pembangunan 

merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup manusia yang menuntut adanya perubahan social budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan social budaya. 

 menyatakan bahwa “Perubahan yang 

dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan 

atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh fihak-fihak yang 

hendak mengadakan perubahan di dalam warga ”.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

suatu warga  adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan 

Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang 

damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup 

dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Hal ini juga tercancum

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan 

pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan warga  adalah suatu keadaan 

yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Sementara, yang 

menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh warga  

Indonesia.

Pada era masa kini, perencanaan pembangunan seolah-olah telah 

menjadi kegiatan utama yang sedang di galakkan oleh pemerintah. Dengan 

tujuan lain yaitu untuk mencapai modernisasi. Adanya keinginan untuk 

membuat Negara modern inilah kemudian semakin digalakkan kegiatan 

pembangunan. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan ini kemudian 

diterapkan dalam berbagai hal, seperti pembangunan desa, pembangunan 

kota, pembangunan daerah dll. Dan pada akhirnya semua sector mengalami 

pembangunan.

Dalam perkembangan lebih lanjut Syarif Moeis mengungkapkan 

bahwa, “suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran 

untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar warga  yang terlibat dalam 

proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi 

berbagai masalah dari dinamika warga nya.” Lebih lanjut 

mengungkapkan bahwa “Terpaan dari faktor-faktor ekonomi yang 

menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian 

mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan warga  Indonesia secara berkelanjutan seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa selama 

ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jelas dalam 

warga  ini”. Dari adanya pernyataan diatas dapat dilihat bahwa 

sedemikian kurangnya pemahaman nilai-nilai dasar tentang konsep 

pembangunan dalam warga .

Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum 

sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan Negara. Pembangunan di 

berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan 

warga . Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum 

bisa di tanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan 

semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses 

pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat 

dituntaskan secara serius, pada-hal upaya pemerintah telah memperkenalkan 

berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan 

nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan 

(sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim 

kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat 

Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data 

tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 

3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang.Dibandingkan tahun 

2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta.

Selain kegiatan pembangunan ada berbagai program-program 

pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan untuk menanggulangi 

kemiskinan. Beberapa program tersebut diantaranya Inpres Desa Tertinggal 

(IDT), Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha untuk 

Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Penanggulangan 

Dampak Kritis Ekonomi (PDM-DKE), dan program Jaring Pengaman Sosial 

Bidang Kesehatan (JPS-BK), kemudian diteruskan dengan program dana 

bergulirnya program subsidi langsung tunai/ Bantuan Langsung Tunai 

(SLT/BLT), bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program P2KP yaitu 

program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dari sederet program 

pengentasan kemiskinan di atas belum sepenuhnya dapat mengentaskan 

kemiskinan yang melanda warga . Menurut Ahmad Taufiq “Adanya kelemahan mendasar yang menganggap warga miskin hanya membutuhkan 

modal atau bantuan cuma-cuma dari pemerintah dianggap menjadi 

penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan tersebut”.

Dari uraian di atas menunjukan adanya ketidak sesuaian antara 

tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan. Tujuan 

pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seoalah hanya 

wacana saja. Semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan 

belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negeri Indonesia. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan warga , 

bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

yang termakjub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan 

secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan 

untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka 

mewujudkan kehidupan uang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang 

lebih maju.

Menurut Suharto (2005:5) fungsi pembangunan nasional dapat 

dirumuskan dalam tiga tugas utama, antara lain : 1) fungsi pertumbuhan 

ekonomi yang mengacu pada bagaimana melakukan wirausaha guna 

memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. 2) Fungsi perawatan warga  yang menunjuk 

pada bagaimana merawat dan melindungi warga Negara dari berbagai 

macam resiko yang mengancam kehidupan. Dan 3) fungsi pengembangan 

manusia mengarah pada peningkatan kompetensi SDM yang menjamin 

tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin 

pembangunan.

Secara teoritis, kegiatan nasional suatu bangsa yang menjadi 

kegiatan tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan 

menumbuhkan apa yang biasa disebut dengan global governance. Oleh 

karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan politik semakin sukar 

dipecahkan dalam bingkai atau pola piker Negara-bangsa.

Tujuan pembangunan itu sendiri adalah ingin menjadikan lebih 

makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna, suatu kehidupan 

nasional yang lebih sempurna yang dapat member akomodasi kepada aneka 

warna kebudayaan bangsa, dan dapat menghasilkan lebih banyak karya yang 

bisa membanggakan sebagai bangsa Dalam 

melakukan pembangunan ada akibat dan aspek negativ dari kemakmuran

serta demokrasi yang terlampau extrem, antara lain : 1) individualism 

extrem serta isolasi individu, 2) keretakan prinsip-prinsip kekeluargaan, 3) 

hilangnya nilai-nilai hidup rohaniah yang mempertinggi mutu hidup, 4) 

penggunaan kelebihan harta dan waktu luang yang tak wajar, dan 5) polusi 

dan pencemaran lingkungan hidup.

 suatu bangsa yang hendak 

mengintensifkan uasha untuk pembangunan harus berusaha agar banyak dari 

warganya : 1) lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan bersifat 

hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan, 2) 

lebih menilai tinggi hasrat explorasi untuk mempertinggi kapasitas 

berinovasi, 3) lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievement dari karya, 

dan 4) menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya 

kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri.

b) Kemiskinan

Menurut BPS dan Depos (2002:4) dalam Suharto, kemiskinan 

merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart 

kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). 

Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap 

individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori 

per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, 

pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa 

lainnya.

Dari segi ekonomi, kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh 

serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, 

dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh warga  (SMERU 

dalam Suharto, 2004). Dari segi politik, kemiskinan dapat dilihat dari 

tingkat akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks politik Friedman 

mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan 

kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi 

: a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), 

b) sumber keuangan (pekerjaan dan kredit), c) organisasi sosial dan politik 

yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, 

parpol, organisasi sosial), d) jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, 

barang, dan jasa, e) pengetahuan dan ketrampilan, dan f) informasi yang 

berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, 2004). Dari segi 

sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur sosial 

yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan 

produktivitas.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok 

warga  berpendapatan tinggi dan kelompok warga  

berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang 

berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak 

negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah 

keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan 

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh 

kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang 

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi 

memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman 

utamanya meliputi: Pertama, gambaran kekurangan materi, yang 

biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, 

dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai 

situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran 

tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, 

dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam warga . Hal ini 

termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya 

dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah 

politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, 

gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. 

Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian 

politik dan ekonomi di seluruh dunia. Penyebab kemiskinan diantaranya :

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan 

sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. 

Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber 

daya manusia dan perbedaan akses modal. 

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan 

pendidikan keluarga. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang 

menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari 

atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

3. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi 

orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri 

dan keadaan warga  dalam suatu daerah sangat beragam 

(berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi yang masih rendah. 

4. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 

merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. 

Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar 

negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Dan 

yang paling penting adalah Ketidakmerataannya Distribusi 

Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, David Cox 

membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.

3. Kemiskinan sosil.

4. Kemiskinan konsekuensial.Ukuran Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut 

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan 

pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ). Kemiskinan dapat 

digolongkan dua bagian yaitu : 

a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar. 

b.Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 

2. Kemiskinan Relatif 

Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara 

tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah 

penduduk yang selalu miskin. Yakni dengan melihat hubungan antara 

populasi terhadap distribusi pendapatan.

c) Teori Dependensi 

Teori dependensi muncul pertama kali di Amerika Latin sebagai 

akibat atau reaksi balik terhadap kegagalan teori modernisasi. Pada awal 

kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program 

yang dijalankan oleh ECLA ( Economic Commission for Latin Amerika). 

Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan 

perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa 

percontohan teori Modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Teori 

dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan 

pembangunan negara Dunia Ketiga.

Teori dependensi lahir dari dua induk, yaitu pertama, Raul Prebisch : 

industri substitusi import. Menurut Prebish keterbelakangan di negara￾negara Amerika Latin akibat dari terlalu mengandalkan ekspor barang￾barang primer. Dan Negara-negara yang terbelakang harus melakukan 

industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor. Prebish tidak 

menganjurkan system ekonomi di pimpin oleh Negara seperti yang 

dilakukan Negara sosialis. Kedua, Paul Baran: sentuhan yang mematikan 

dan kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara 

pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara 

pinggiran, system kapitalisme yang dikembangkan seperti terkena penyakit 

kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.Dalam perkembangannya, teori dependensi terbagi dua, yaitu 

dependensi klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio 

Dos Santos, dan dependensi baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso. 

1. Andre Guner Frank : Pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank

keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi 

yang melahirkan sistem sosialis.

2. Theotonia De Santos : Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa 

negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya merupakan 

bayangan dari negara-negara pusat atau metropolis. Bila negara 

pusat berkembang dengan baik maka negara satelit akan berkembang 

dan bila negara pusat terjadi krisis maka negara satelit akan 

mengalami krisis. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni : 

a. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah negara pusat

dan negara pinggiran bersifat eksploitatif.

b. Ketergantungan Finansial-Industri: pengendalian dilakukan 

melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial￾industri.

c. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap 

surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri. 

Menurut Dos Santos bahwa keterbelakangan yang ada 

disebabkan karena ekonomi negara-negara yang kurang 

menyatu dengan kapitalisme, tetapi sebaliknya, hambatan yang 

paling besar bagi pembangunan di negara-negara adalah karena 

menyatukan diri dengan system internasional dan mengikuti 

hukum perkembangannya. Bagi Dos Santos kapitalisme bukan 

kunci pemecahan masalah, melainkan penyebab dari timbulnya 

masalah.

3. Henrique Cardoso : kemajuan yang berhasil dilakukan di negara 

pinggiran menyisakan beberapa masalah. Masalah tersebut adalah 

ketimpangan yang makin besar, mengutamakan produk konsumsi 

mewah dan tahan lama serta bukan pada kebutuhan dasar rakyat 

banyak, berakibat hutang yang menumpuk, menghasilkan 

kemiskinan, kurang terserap dan cenderung mengeksplotasi tenaga 

kerja.

Dalam perspektif Teori dependensi tentang negara miskin Santos 

mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan 

perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara 

pusat adalah kapitalisme. Santos menjelaskan bagaimana timbulnya 

kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan 

sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan 

ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan

memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami 

oleh negara miskin.

B. Pembahasan

1. Perencanaan dan program pembanguan belum dapat 

menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini 

terlihat telah berhasil membawa kesejahteraan dan berbagai kemudahan bagi 

manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun kemudahan hidup 

dengan munculnya teknologi baru telah menggiring manusia ke arah 

kehidupan manusia yang lebih baik dan sejahtera, tetapi ternyata hanya 

sebagian saja yang dapat menikmati kemajuan itu, sebagian lainnya masih 

tetap bergelimang dengan kehidupan tradisional (Sairin, 2002:265-266).

Menurut Chambers (1987) kemiskinan dianggapnya sebagai proses 

interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi 

ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur 

warga . Oleh karena itu, kemiskinan lebih tepat disebut sebagai 

perangkap kemiskinan (deprivation trap). Lima unsur penyebab kemiskinan 

yang saling terkait yaitu : ketidakberdayaan (powerlessness), kerawanan 

atau kerentanan (vulnerability), kelemahan fisik (physical weakness), 

kemiskinan (poverty), dan isolasi (isolation) 

(http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/teori-pembangunan.html).

Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam 

pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan 

negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara 

miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “pusat -

periferi”. Pola hubungan antara pusat-periferi ini dijelaskan oleh Frank 

bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama 

pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara 

pusat sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi 

yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat 

dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju .Dampak dari ketergantungan ini terhadap dunia ketiga adalah 

ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan, eksploitasi tenaga 

kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga 

itu sendiri. Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap ketergantungan 

sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, 

disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi 

regional ekonomi dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau 

tak akan pernah melahirkan pembangunan.

Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritisi 

Dependensi diatas bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan karena 

faktor eksternal. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari bekerjanya 

kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal 

melakukan pembangunannya. Munculnya kemiskinan juga diakibatkan oleh 

bias pembangunan yang hanya bertumpu pada filsafat ketergantungan 

(depedensi) terhadap negara-negara maju dan modern. Jika pola dan 

ideology pembangunan masih tetap seperti itu dengan mengadopsi teori dan 

praktek ideology barat, maka pembangunan Indonesia akan menyisakan 

sejumlah persoalan seperti kemiskinan.

Faktanya pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat 

ini, belum menyentuh kepentingan warga  secara universal dan 

komprehensif, pembangunan hanya mampu diperuntukan untuk kepentingan 

para pemilik modal, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang. 

Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum bisa 

diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan warga  Indonesia. 

Akibat dari biasnya pembangunan tersebut, maka teciptalah warga  

miskin. Karena itu, model pembangunan seharusnya bertumpu pada 

keinginan warga , sebab kenyataannya antara keinginan pemerintah 

sebagai elit pembangunan seringkali bersebrangan dengan keinginan 

warga  pada umumnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan 

kemiskinan di Negara Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahun meningkat, menurut 

data statistik tentang tingkat kemiskinan jumlah penduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan pada bulan maret 2006 dan sebanyak 39,90 juta 

jiwa (17,75 %) dibandingkan pada bulan februari 2005 jumlah penduduk 

yang mengalami peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa. (Data BPS). Berbagai 

program untuk menanggulagi kemiskinan telah diadakan oleh pemerintah, 

namun belum dapat membuahkan hasil. Menurut Alif Basuki (2007) Ada 

dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia. Pertama program-program penagnggulangan 

kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan 

sosial untuk orang miskin, kedua adanya latar belakang paradigma dan 

pemahaman yang kurang tepat tentang kemiiskinan itu sendiri sehingga 

program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Penaggulangan 

kemiskinan haruslah berperspektif kepada hak. Artinya Negara harus 

berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. 

Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dll.

Menurut Ritonga (2003) bahwa, program-program penanggulangan 

kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di 

Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan mendasar, 

antara lain: (1) pembangunan terlalu berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan, (2) cenderung lebih 

menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi, dan (3) kurang 

mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi 

(menambahkan bahwa, hampir semua 

pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma 

modernisasi dan paradigma yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan 

ekonomi neoklasik yang berpusat pada produksi. Metode yang digunakan 

masih belum mencerminkan dinamika kemiskinan karena belum mampu 

menggali akar penyebab kemiskinan menurut konsep warga  miskin itu 

sendiri, bukan menurut orang luar. 

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat 

diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian 

tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten atau kota, maupun 

di tingkat komunitas. Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data

mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk 

kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan 

sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang 

dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau 

komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator￾indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai 

kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan 

kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena 

kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih 

besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang 

berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya 

kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman 

gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu 

dilakukan.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang 

berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya 

komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara 

berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan 

informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi 

pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang 

salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan 

melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Selain 

itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau 

internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke 

warga  miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan 

berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, 

Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres 

Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan 

lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan 

Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan 

Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program 

Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan 

seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai program 

penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah 

untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan 

trilyun rupiah.

Sebagaimana dikemukan di atas, struktur perekonomian Indonesia 

dengan mudah ambruk karena berat di atas rapuh di bawah. Hal itu terjadi 

karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia 

sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi 

kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan 

dengan kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar 

ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling 

memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan 

menengah.

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum 

sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara 

operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari 

pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut 

tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di 

tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan 

makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh 

data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang 

dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem 

statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya 

keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi 

pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin 

negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan 

strategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai 

sumber pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara 

paket pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil 

warga . Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, 

pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program 

berorientasi keproyekan, misleading industrialisasi, liberalisasi 

perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi 

kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin di dalam 

warga . (http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan￾kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia)

3. Strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan 

di Negara Indonesia.

Emil Salim  memberikan 

pemikiran tentang strategi pembangunan nasional, yang pada garis besarnya 

diartikan sebagai suatu proses dinamis dan merupakan usaha kearah tingkat 

kesejahteraan serta keadilan yang lebih baik,di mana upaya-upaya ini tidak 

akan boleh berhenti melainkan harus berlangsung terus.Suatu performance 

pembangunan betapapun baiknya, ada kalanya bisa juga menciptakan 

masalah-masalah pembangunan yang lain. Kompleksitas permasalahan 

dapat juga diperbesar justru karena luasnya wilayah permasalahan yang 

makin luas.Beliau mengemukakan bahwa makin terbatas pendapatan 

seseorang,semakin sekedar kebutuhannya.Sebaliknya makin besar 

pendapatannya,besar pula kebutuhannya.Karena kebutuhan itu adalah reletif 

maka pembangunan itu adalah proses tanpa akhir dan harus dikerjakan oleh 

suatu bangsa yang ingin terus maju dan harus dapat merupakan sebagai 

suatu kontinuitas perjuangan bagi bangsanya.

Pembangunan ekonomi mula-mula menggunakan tahap strategi 

pertumbuhan dengan berusaha mengejar kenaikan produksi nasional 

setinggi mungkin.Strategi tersebut mula-mula juga dikenal dengan istilah 

Growth strategy on GNP Oriented. Dalam pertumbuhan ini kurang 

diributkan siapa yang berdominasi dalam kegiatan investasi modal maupun 

perdagangan.Untuk memungkinkan growth strategi ini berkembang 

prasyarat stabilitas moneter justru sangat menentukan.Pada mulanya 

pengejaran terhadap target GNP yang semata-mata dapat naik memang 

menakjubkan.tetapi sejarah membuktikan, bahwa pada Negara-negara 

sedang berkembang dengan penduduk yang sangat besar,ternyata keadaan 

ini belum memberikan kesempatan yang cukup untuk golongan kecil terbesar dari penduduk dalam menikmati hasil pembangunan ini. .

Kemudian muncul strategi pembangunan dengan keadilan, yang 

tumbuh setelah memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada pada 

strategi pembangunan dengan stabilitas sebelumnya itu. Strategi 

pembangunan dengan keadilan menekankan bahwa pertumbuhan 

pembangunan itu harus mampu melahirkan keadilan social yang merata 

yang bukan saja diperlihatkan oleh kenaikan GNP tetapi juga 

menghilangkan adanya kemelaratan.Strategi ini juga disebut dengan istilah 

lain sebagai Growth Strategy with Distributive Justice atau Growth with 

social justice. Sehingga dari sini bila ingin mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan, maka bukan penilaian hanya terhadap indicator keberhasilan 

ekonomi saja yang perlu dievaluasi, tetapi juga terhadap keberhasilan segi 

social. Strategi ini adalah untuk mengharapkan adanya pengaruh apa yang 

disebut trikle down effects yaitu suatu keberhasilan ekonomi tanpa 

kepincangan social yang berselubung. Menghindarkan yang kaya menjadi 

makin kaya, sedangkan yang miskin agar tidak sebaliknya semakin 

menjurus menjadi melarat. Dengan strategi ini diharapkan adanya 

pertumbuhan, yang mampu memberikan pembagian pendapatan yang lebih 

merata reta perluasan kerja yang luas. Perluasan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan pelayanan kesehatan, pelayanan social maupun 

perlindungan hokum keseluruhannya timbal-balik bias memberikan 

pengaruh positif terhadap produktivitas individu untuk berkembang secara 

lebih baik. Kemampuan individu yang mampu menumbuhkan self-reliance 

untuk lebih lanjut berkembang pada suatu kemampuan yang disebut self￾propelling growth.Sebaliknya diharapkan dapat mengurangi dan mengakhiri 

ketergantungan tidak saja pada pemerintah, tetapi juga mengakhiri 

ketergantungan ekonomi bangsa kepada pihak luar.

Sebagai bagian dari permasalahan pembangunan, sudah sewajarnya 

jika strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman 

terhadap konsep pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan 

suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia, sehingga memiliki peluang memasuki kesempatan kerja dan 

berusaha, memperoleh peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu 

secara mandiri melakukan perlindungan social yang merupakan wujud nyata 

keberhasilan pembangunan kesejahteraan social.

Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia 

sebagai sasaran, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang paling 

tepat adalah pemberdayaan warga . Makna pemberdayaan warga  

adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan warga  untuk 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan 

sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan 

melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari 

penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Sasaran 

yang menjadi focus penanggulangan kemiskinan melalui strategi 

pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu 

berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun.Penduduk miskin pada kisaran ini 

yang sehat sacera jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia 

yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam 

pembangunan. Disamping itu, penduduk berusia produktif juga merupakan 

individu yang berada pada fase berumah tangga,sehingga apabila tidak 

ditangani dengan baik, dapat menciptakan penduduk miskin baru.

Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, sedangkan 

warga  miskin ditempatkan sebagai pelaku usaha berskala mikro. 

Adapun perbankan dan dunia usaha diharapkan dapat menyediakan 

pembiayaan serta akses pemasaran. Kesenjangan komunikasi yang terjadi 

diantara warga  miskin selaku sasaran dengan pemerintah dan 

perbankan serta dunia usaha dijembatani melalui tenaga pendamping yang 

berfungsi sebagai manajer social dan sekaligus penggerak pembangunan di 

tingkat local. Kondisi kemiskinan secara teoritis diakibatkan oleh adanya 

kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi 

ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pasar yang terdistorsi 

mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan warga  dan penerimaan 

pemerintah dari pajak, sehingga tidak terjadi penumpukan modal yang berakibat tidak terjadi pertumbuhan ekonomi riil. warga  tidak 

memperoleh peluang yang memadai untuk bekerja dan berusaha, sehingga 

tidak memiliki pendapatan dan tabungan yang mencukupi untuk menjalani 

kehidupan. Terjadi pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan yang dapat 

disebut sebagai perangkap atau lingkaran kemiskinan yaitu sebuah lingkaran 

proses pemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara 

bertahap dapat menghancurkan tatanan ekonomi suatu Negara. .

Potensi kegagalan pasar lebih lanjut tentu saja harus dicegah melalui 

berbagai langkah konkret yang untuk mendorong kegiatan ekonomi riil yang 

dihasilkan dari adanya akumulasi modal dan investasi, baik yang dilakukan 

pemerintah, warga  dan perbankan.Investasi dalam model 

perekonomian pasar bersumber dari tabungan warga , penerimaan pajak 

dan pinjaman dari dalam maupun luar negeri.Fakta empirik membuktikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang stabil, berkualitas dan 

berkelanjutan pada suatu negara hanya dapat terjadi apabila ditunjang oleh 

kecukupan investasi yang berasal dari sumber domestic, khususnya 

tabungan warga . Investasi dalam konteks penanggulangan kemiskinan 

ditempuh melalui penguatan kelembagaan keuangan mikro yang member 

akses modal dan teknologi yang sesuai untuk menciptakan peluang bekerja 

dan berusaha. Investasi tersebut secara riil dapat menciptakan pusat-pusat 

pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian yang dimulai dari 

tingkat lokal. .

Tugas berat bagi pemerintah saat ini maupun pemerintah 

selanjutnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu 

kita mengharapkan, pemimpin-pemimpin negara ini tidak lagi terpecah￾pecah dengan beragam keinginan partai melainkan menjadi satu untuk 

bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini.

Masalah kemiskinan di manapun adalah masalah yang sangat sulit 

untuk diselesaikan. Berikut ada 16 cara yang dapat dilakukan untuk 

mengentasakan kemiskinan tersebut yaitu:

a. Hapuskan larangan impor beras.b. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan 

akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan 

ketrampilan bagi warga  miskin, sambil terus meningkatkan mutu 

dan efisiensi sekolah dasar.

c. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan 

mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses 

yang lebih baik ke layanan kesehatan.

d. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu

yang sangat tinggi di Indonesia.

e. Perbaiki mutu air bagi warga  miskin dengan menggunakan strategi 

berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.

f. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan warga  

miskinnya.

g. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi 

pembangunan jalan desa.

h. Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis 

warga  (CDD) Indonesia yang sukses.

i. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang 

mampu menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh 

warga  miskin dan hampir miskin.

j. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan 

membangun kembali riset dan penyuluhan.

k. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah 

gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.

l. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.

m. Perluas jangkauan layanan keuangan bagi warga  miskin dan 

tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.

n. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan 

penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan layanan.

o. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, 

menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

p. Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan.(http: // 

firmansyahsi kumbang.blogspot.com/2012/06/masalah-dan-strategi￾pengentasan.html)

kemiskinan27

Kebijakan pada dasarnya adalah sesuatu yang ditunjukan untuk kepentingan publik, secara luas, 

baik untuk negara, warga , dan berbagai status dan kepentingan lainya. Dimana kebijakan publik 

mencakup berbagai aspek, baik secara langsung maupun secara tidak langsung . Ada 

berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemisikinan, salah satunya ditandai 

dengan upaya pemerintah dalam menerbitkan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang 

undangan dan merumuskan program kemiskinan  Baik pada masa orde lama maupun 

pada masa kepemerintahan joko widodo dan jusuf kalla, pemerintah berupaya terus menerus agar 

mengurangi jumlah penduduk indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan 

Kebijakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan memiliki 

peran yang sangat penting. Namun pada kenyataanya program yang dilakukan untuk mengentaskan 

kemiskinan belum efektif dalam menangani akar permasalahan kemiskinan . Meskipun 

banyak kebijakan yang telah dilakukan sebagai solusi, seperti program BLT, penghapusan subsidi minyak 

tanah, konversi bahan bakar gas, infrastruktur, air bersih, dan program jaminan kesehatan warga , 

namun program tersebut tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di 

indonesia 

Sementara itu suripto menyatakan, pemerintah perlu mengambil kebijakan pengentasan 

kemiskinan dengan cara melakukan pembangunan yang mencakup program redistribusi pendapatan. 

Yaitu menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian serta alokasi sumber daya 

yang memadai untuk kebutuhan dasar masyaraakat. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi permasalahan 

di setiap wilayah dan penyusunan program penangulangan kemiskinan yang terintegrasi dan 

berkelanjuatan  Kemiskinan adalah permasalahan umum yang dihadapi oleh berbagai 

negara berkembang di dunia, salah satunya adalah indonesia. Pada tahun 2022 indonesia merupakan 

sebuah negara berkembang dengan persentase penduduk miskin mencapai 9,57 % dengan jumlah 26,36 

juta jiwa dan ditetapkan pada urutan ke 73 sebagai negara termiskin di dunia (BPS,2023). Kemiskinan 

merupakan permasalahan yang besar, yang membutuhkan penanganan yang serius, karna kemiskinan 

bukan hanya permasalahan individu, golongan atau pemerintah saja, tetapi merupakan permasalahan 

yang menyeluruh

Menurut Maipita kemiskinan merupakan ketidak sanggupan seseorang untuk mendapatkan 

kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah sebagai tempat tinggal, yang didukung oleh 

pakaian, makanan dan kebutuhan mendasar lainya seperti obat-obatan (Maipita, 2014). Sedangkan 

Bapenas juga memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok ataupun 

perorangan yang terdiri dari laki-laki atau perempuan yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar untuk 

mendapatkan dan mengikat kehidupan yang bermartabat. Dimana hak-hak tersebut mencakup: 

memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan, memiliki rasa aman dari tindak kekerasan dan akses 

untuk ikut serta pada kehidupan sosial dan politik 

Kemiskinan secara umum dapat terjadi karna berbagai hal. Todaro & Smith menyatakan sebuah 

penyebab terjadinya kemiskinam merupakan karna warga  yang tidak mampu mengoptimalkan 

fungsi serta manfaat dari suatu komoditi bukan karna tidak memiliki komoditi, hanya saja mereka 

memiliki banyak peluang komoditi yang ada, namun warga  tidak mampu menjalankan fungsi dan 

manfaatnya . Kemiskinan terjadi karna faktor modal manusia yang terlalu dibawah 

seperti pendidikan dan kemampuan dalam membangun serta rendahnya modal fisik 

Di indonesia, kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor khusus. Penyebab kemiskinan di 

indonesia salah satunya adalah keterbatasan SDM, terbatasnya modal, dan terbatasnya lapangan kerja 

serta pendidikan yang redah yang menyebabkan warga  malas berkerja, dan anggota keluarga yang 

menjadi beban (Itang,2015). Dan dalam penelitian lainya juga menyebutkan bahwa variabel sebuah 

konsumsi, inflasi , dan tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat IPM (indeks pembangunan manusia) 

secara menyeluruh memberikan pengaruh yang sangat besar pada tingkat kemiskinan di indonesia 

( Tisniwati dalam penelitianya menyatakan bahwa yang menjadi peran penting dalam 

tingkat kemikinan salah satunya adalah angka harapan hidup, dimana setiap terjadi 1% penurunan angka 

harapan hidup maka akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan sebesar 6,9% 

Pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program, Remi & Tjiptoherianjo 

menyatakan bahwa suatu program penanggulangan kemiskinan yang berhasil tergantung pada target 

atau daerah sasaranya, seperti siapa dan dimana dia tinggal . Hal tersebut 

sejalan dengn Smith & Thodaro yang menyatakan bahwa pelunya suatu pengetahuan tentang cara 

mengetahui siapasaja yang bisa dinyatakan golongan miskin dan bagaimana karakteristik ekonomi yang 

mereka miliki sebelum merumuskan mereka pada sebuah kebijakan pada program yang efektif untuk 

menuntaskan kemiskinan 

Bappenas menyatakan bahwa program penanggulangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

besar, pertama yaitu sebuah kelompok yang meliputi program-program yang khusus bertujuan untuk 

kaum miskin, contohnya seperti bantuan yang diberikan berupa beras pada warga  misikin, bantuan 

langsung tunai dan jaminan kesehatan yang diberikan  Sedangkan pada kelompok 

kedua semua dari golongan warga  berhak menerimanya, bukan hanya warga  miskin saja, 

adapun contoh dari program ini seperti pengurangan pada biaya sekolah, penyediaan obat generic dan 

pemberian dana pada pelayanan kesehatan . Segala upaya yang telah dilakukan 

pemerintah guna untuk menangulangi kemiskinan, yaitu: pertama, ekonomi yang semakin tumbuh dan 

berkelanjutan, kedua, memiliki pemerintahan yang baik, dan yang ketiga yaitu pembangunan sosial. Hal 

yang dapat dilakukan untuk melakukan strategi tesebut dengan memberi dukungan melalui investasi 

yang dilakukan pemerintah secara terarah sesuai dengan tujuan  pelaksanaanya 

pemerintah diberikan kewenanggan dalam berinovasi.

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode kualitatif dalam pengambilan datanya. Data 

yang diambil bersumber dari data skunder dan primer. Dimana data skunder yaitu sebuah data yang 

didapat secara tidak langsung dari sumbenya, melainkan sudah di kumpulkan terlebih dahulu oleh pihak 

lain dalam penelitian sebelumnya. Data skunder yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang 

dihasilkan dari berbagai media. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap fakta tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentasan kemiskinann di 

indonesia. Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan tekhnik pengumpulan data, dalam 

penelitian ini.tehnik pengumpulan data yang digunakan observasi (pengamatan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan tekhnik pengumpulan data, dalam 

penelitian ini.tehnik pengumpulan data yang digunakan observasi (pengamatan). 

1. Diskusi dan Analisis Kebijakan Pengengtasan kemiskinan di indonesia Kemiskinan

Miskin dapat diartikan sebagai individu atau sekelompok orang-orang yang tidak mampu 

memberi pendapatan yang cukup untuk dirinya sendiri, dimana hal tersebut akan memberikan dampak 

yang buruk terhadap kapasitas warga  untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup yang meliputi pasar 

dan dunia usaha (Jordan,1996). Kemiskinan merupakan segala faktor keterbatasan yang dialami 

seseorang tanpa diinginkan orang tersebut. Dimana seseorang dinyatakan miskin karna rendahnya akses 

pendidikan, produktivitas kerja, kesejahteraan dan kesehatan, pendapatan. Dimana hal tersebut dapat 

memberikan petunjuk pada orang lain bahwa mereka memiliki ketidak berdayaan 

Chambers dalam penelitiannya mengemukakan terdapat 5 (lima) dimensi kemiskinan, yaitu: Konsep 

kemiskinan, konsep ketidak mampuan, kerentanan dalam mengatasi sebuah situasi darurat, tidak dapat 

lepas dari ketergantungan, dan yang terakhir adalah diasingkan secara geografis maupun sosiologis 

( Anggota PBB menerima laporan dari bank dunia yang menyatakan “Dalam 

pembangunan manusia bukan hanya berfokus dari segi aspek ekonomi, namun aspek pendidikan yang 

harus diutamakan yang dapat dijadikan tujuan kepentingan bagi orang miskin untuk mengangkat taraf 

kehidupan sosial dan ekonominya (Bank Dunia,1990).

Kemiskinan secara konsepnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absoult (cara pendang 

kemiskinan dalam satu bentuk ukuran yang bersifat tidak dapat diubah atau tidak dapat digangugugat 

yang berupa dalam bentuk ukuran garis, titik yang menunjukan batas dari kemidkinan tersebut) dan 

kemiskinan yang relatif (kemiskinan yang dilihat dari satu bentuk ukuran yang dapat diberikan pengaruh 

oleh bentuk lainya yang memiliki keterkaitan dengan proporsi atau distribusi 

Seseorang yang hidup dalam sebuah keluarga ataupun hidup sendiri dapat dinyatakan warga  miskin 

jika akses dan pendapatan yang mereka miliki relatif lemah dan rendah dibandikan orang pada dasarnya, 

selain itu cara mengetahui orang yang benar-benar miskin dapat dilihat dari standar gaya hidupnya .Di indonesia kemiskinan merupakan suatu permasalahan umum yang sering ditemukan 

hampir di setiap daerah. Kemiskinan tersebut akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun tergantung 

kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penangananya. 

Seperti dari kurun waktu 2014-2020 jumlah penduduk miskin di indonesia memiliki perubahan 

yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang 

(11,25%), dan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun seperti pada tahun 2019 jumlah 

penduduk miskin di indonesia menurun menjadi 25,14 juta orang (9,66%). Dan pada tahun 2020 jumlah 

penduduk miskin di indonesia kembali meningkat menjadi 27,55 juta orang (12,6%), (BPS,2014-2015). 

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karna berbagai hal, seperti upah minimum yang tidak memadai, 

taraf hidup warga  yang buruk, dan meningkatnya angka pengganguran setiap tahun tanpa adanya 

penambahan kesempatan kerja bagi pengangguran tersebut 

2. Indikator dan Penyebab kemiskinan

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS,2016), terdapat tiga indikator yang dipakai untuk 

mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:a. Persentase warga  yang berada dibawah garis kemiskinan.

b. Indeks kedalaaman kemiskinan digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran 

antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

c. Indeks keparahan kemiskinan yang dapat memberikan informasi tentang sebaran pengeluaran 

penduduk miskin 

Menurut (Sharp,1996) dalam Kuncoro, kemiskinan dapat disebabkan oleh tiga faktor utama dalam 

konteks ekonomi, yaitu:

a. Secara individu, kemiskinan timbul akibat ketidak seimbangan dalam kepemilikan sumber daya 

yang menghasilkan ketimpangan pendapatan.

b. Kemiskinan terjadi karna adanya perbedaan dari segi kualitas sumber daya manusia.

c. Ketidaksetaraan akses terhadap modal juga menjadi penyebab kemiskinan.

Menurut Ginandjar, (1996 juga menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

kemiskinan, antara lain: tingkat pendidikan yang rendah, angka kesehatan yang rendah, keterbatasan 

lapangan pekerjaan, dan situasi keterisoliran. Sedangkan Menurut laporan (Bank Dunia,2021) , ada lima 

faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses ke layanan 

kesehatan dasar dan infrastruktur, serta lokasi geografis. Seperti berikut ini:

a. kemiskinan sering dikaitkan dengan kesulitan meraih pendidikan tinggi, terkait dengan biaya 

pendidikan yang mahal. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan 

pembebasan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), biaya lain seperti buku dan seragam sekolah masih cukup tinggi harus dikeluakan. 

b. Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan suatu jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia, 

kemiskinan sering terkait dengan sektor pertanian di daerah pedesaan dan sektor informal di 

daerah perkotaan. Sebuah studi menemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 

persen terhadap total kemiskinan di Indonesia, sementara sektor jasa dan industri memiliki 

dampak yang lebih rendah (Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto,2006).

c. Gender juga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Di Indonesia, indikator kemiskinan seperti 

tingkat buta huruf, tingkat pengangguran, dan pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.

d. Kemiskinan juga berhubungan dengan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Sistem 

infrastruktur yang baik dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan pendapatan 

orang miskin melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, 

telekomunikasi,dan lainya.

e. Lokasi geografis juga berperan dalam kemiskinan. Faktor ini terkait dengan kondisi alam yang 

mempengaruhi potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Selain itu, pembangunan yang tidak 

merata antara desa dan kota serta antar provinsi di Indonesia juga memengaruhi kemiskinan.

3. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 

Sesuai dengan diktorat kantor kepresidenan, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap 

perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai era kepemimpinan presiden, seperti:

a. Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967)

Kebijakan yang dilakukan oleh presiden soekarno pada masa jabatanya dengan upaya pengentasan 

kemiskinan adalah dengan orientasi pembangunan orde lama guna membangun warga  yang adil dan 

merata, yang dilakukan dengan cara mereformasi lahan dan pemenuhan kebutuhan pokok warga  

melalui Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede), (Timbuan, 2021)

b. Masa Kepemimpinan Soeharto (1968-1988)

Pada masa kepresidenan di pimpin oleh soeharto, kebijakan yang ditetapkan untuk mengentasan 

kemiskinan diantaranya keluarnya instruksi presiden desa tertinggal, program bantuan kesejahtraan 

warga  tidak mampu, program keluarga muda mandiri, hinggga program transmigrasi dan 

memfokuskan pada program rencana pembangunan lima tahun (REPLITA), (PSKK UGM, 2018)

c. Masa Kepemimpinan BJ. Habiebie (1998-1999)

Pada masa BJ Habiebie, pemerintah telah memberlakukan sebuah program, dimana program tersebut 

adalah program jaringan penyelamat sosial (JPS), dan diadakanya beras subsidi untuk warga  yang 

kurang mampu, pemberian dana pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan 

beasiswa dalam program padat karya bagi mahasiswa kurang mampu, 

d. Masa Kepemimpinan Gusdur (2000-2001)

Pada masa kepemerintahan Abbdurahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gusdur, pemerintah 

telah memberlakukan adanya layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga  kurang mampu, hingga 

harga BBM yang diberikan Kompensasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bagi pelayanan 

menggunakan angkutan umum 

e. Masa Kepemimpinan Megawati (2001-2004)Pada masa megawati pemberantasan kemiskinan dilalui dengan program listrik murah untuk rumah 

tangga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga memperluas subsidi bagi warga  kurang 

mampu dan berada digaris kemiskinan, subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan juga diberikan 

subsidi pupuk untuk pengembangan pertanian dan subsidi layanan kesehatan bagi warga  

f. Masa Kepemimpinan SBY 

Pada masa ini telah dibentuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan diluncurkan Program Nasional 

Pemberdayaan warga  (PNPM) Mandiri, Program Harapan (PKH), Raskin/Subsidi beras bagi 

warga  miskin, bantuan siswa miskin (BSM), sampai dengan diluncurkannya program langsung tunai 

(BLT), maupun program bantuan sementara bagi warga  

Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo sebagai presiden ke tujuh di indonesia telah dilakukanya 

upaya meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan yang terlebih dahulu, dan juga di 

kembangkan dengan mengadakan program indonesia pintar (PIP), program indonesia sehat (PIS), 

Pengembangan program keluarga harapan (PKH), ba tuan yang diberikan berupa beras sejahtera dan 

bantuan sosial pangan lainya bagi warga  miskin, Bantuan non tunai, dana desa, dan program 

reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS), 

Dari berbagai kebijakan program pengentasan kemiskinan dari masa ke masa tersebut, masing￾masing kebijakan yang dilakukan pemerintah diketahui berhasil atau tidaknya dilihat dari seberapa besar 

kemampuan mereka dalam menekankan angka kemiskinan. Dan harus disesuaikan dengan masanya 

(. Dengan dilakukannya berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, namun pada 

kenyataanya kemiskinan di indonesia masih menjadi masalah terbesar bagi penduduknya. Pada tahun 

2022, indonesia masih menduduki peringkat ke 73 sebagai negara termiskin di dunia dari 100 negara 

lainya . Tidak banyak perubahan terjadi dari tahun ke tahun, indonesia adalah negara 

yang selalu masuk kedalam kategori 100 negara termiskin di dunia. Hal ini terjadi karna berbagai 

program yang dilakukan untuk menentaskan kemiskinan di indonesia hanya bersifat sementara dan 

tidak berkelanjutan. Sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kemiskinan, dan kemiskinan akan tetap 

tinggi 

Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya tahap assesment, yaitu perumusan tujuan dan strategi, dan 

ikut melibatkan peran warga  dalam perancangan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan 

lainya . Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam pengembangan 

perekonomian warga , serta diperlukanya hubungan yang sinergis dan terpadu antara pemerintah 

dan lembaga sosial warga  (LSM) dalam menjalankan program penyiapan dan pendampingan 

warga  . Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut di masa depan, ruang lingkup 

kemiskinan di kecilkan tidak hanya melalui berbagai program-program kebijakan pengentasan 

kemiskinan, namun untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut agar menjadi lebih rendah perlu 

adanya strategi kebijakan yang lebih baik. Ada empat pendekatan utama yang digunakan untuk 

mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional, regional dan lokal. Pertama, perlunya upaya untuk 

meningkatkan lapangan kerja dengan upah yang layak. Kedua, meningkatkan aksebelitas terhadap 

barang dan layanan sosial yang merupakan langkah yang penting. Ketiga, kebijakan yang mendorong 

pembangunan aset, terutama yang sederhana menjadi faktor penting. Keempat, penyediaan jaringan 

pengaman sosial yang kuat dan efektif juga menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi 

kemiskinan tingkat nasional, regional atau lokal.

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa kemiskinan tetap menjadi permasalahan 

serius di indonesia meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. 

Namun kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan di indonesia cukup baik. Hal itu terbukti 

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dituangkan kedalam peraturan perundang￾undangan yang kemudian program-program pengentasan kemiskinan yang dirumuskan. Dimulai dari 

masa kepemimpinan presiden pertama yaitu soekarno hingga masa kepemimpinan presiden joko 

widodo.Pemerintah akan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dari masa kemasa dengan cara 

menyempurnakan program-program pada masa ke presidenan sebelumnya atau dengan menciptakan 

program baru sesuai dengan masanya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 

27,73 juta orang (11,25%), dan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun seperti pada tahun 

2019 jumlah penduduk miskin di indonesia menurun menjadi 25,14 juta orang (9,66%). Dan pada tahun 

2020 jumlah penduduk miskin di indonesia kembali meningkat menjadi 27,55 juta orang (12,6%), (BPS,2014-2015). Hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki 

perubahan yang signifikan, namun belum mampu keluar dari garis kemiskinan sepenuhnya.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan merumuskan program kemiskinan, 

upaya-upaya tersebut belum efektif dalam menangani akar permasalahan kemiskinan. Program-program 

seperti bantuan sosial, penghapusan subsidi minyak tanah, konsversi bahan bakar gas, infrastruktur, air 

bersih, dan jaminan kesehatan warga  belum memberikan jaminan signifikan dalam mengurangi 

angka kemiskinan. 

Faktor yang menyebabkan kemiskinan di indonesia, antara lain keterbatasan sumber daya 

manusia, terbatasnya modal dan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor 

tersebut perlu ditangani melalui pembangunan yang mencakup program redistribusi pendapatan, 

keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, serta identifikasi permasalahan dan 

penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan memerlukan program yang tepat sasaran dan memperhatikan 

karakteristik ekkonomi warga  yang menjadi target. Program-program penanggulangan kemiskinan 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu program khusus untuk kaum miskin dan program yang 

berlaku untuk semua golongan warga . Pentingnya ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, 

pemerintah yang baik serta pembangunan sosial juga menjadi faktor penunjang dalam pengentasan 

kemiskinan.

Dalam mengatasi kemiskinan, perlu dilakukan investasi yang terarahsesuai dengan tujuan, dan 

pemerintah perlu berinovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kemiskinan memiliki berbagai dimensi, 

seperti konsep kemiskinan, konsep ketidak mampuan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan. 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absoult dan relatif, danm seseorang dapat dikatakan 

miskin jika akses pendapatanya lemah jika dibandingkan dengan standar yanga ada.kemiskinan35

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pendapatan perkapita warga  

meningkat akan mengurangi angka kemiskinan. Tetapi dalam peneliatian 

ini hasil perhitungan yang diperoleh tidak signifikan sehingga bisa 

dianggap kedua variabel ini   tidak berpengaruh terhadap kemiskinan

di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan sebab  tidak 

terjadinya pemerataan pembangunan dari hasil pertumbuhan ekonomi 

ini  . Luas Wilayah dan letak Geografis yang sulit dijangkau juga 

menjadi salah satu penyebab tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemiskinan, ditambah fluktuatifnya pengeluaran pemerintah 

terhadap penanganan kemiskinan melalui KUBE, lemahnya 

pendampingan dan kurangnya kemauan warga  yang telah dibantu 

untuk mengubah nasibnya sendiri juga memicu  pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika 

Pendidikan warga  meningkat akan mengurangi angka kemiskinan, 

sedangkan Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, 

artinya bahwa jika pengangguran meningkat akan tejadi kenaikan angka 

kemiskinan. Kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di kabupaten kutai Kartanaegara. Fakta bahwa tingkat 

pendidikan sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan yang layak tidak 

bisa dipungkiri, rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara terutama didaerah daerah pedalaman yang masih terasing 

memicu  warga nya masih sulit untuk lepas dari kemsikinan. 

Sedangkan masalah kalah bersaingnya tenaga kerja lokal dengan para 

pendatang dalam memperoleh pekerjaan di posisi strategis pada sebuah 

perusahaan memicu  penggguran banyak berasal dari warga atau 

penduduk lokal. Dan pada akhirnya hal ini   menjadi penyumbang 

meningkatnya angka Kemiskinan.3. Secara bersama sama keempat variabel ini berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun jika 

secara parsial hanya pengangguran dan pendidikan yang berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. sebab  keempat variabel ini memiliki 

hungungan yang sangat terkait antar satu dengan lainya. Singkatnya 

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh 

pekerjaan yang layak yang berujung terhadap perubahan angka 

kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah yang fluktuatif dalam 

penanganan kemiskinan dan kurangnya pemerataan hasil pertumbuhan 

ekonomi berakibat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara.

4. pengangguran merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebab  pengangguran 

merupakan gerbang menuju kemiskinan dan banyak faktor yang 

mempengaruhi jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 

diantaranya, Tingkat Pendidikan penduduk yang masih rendah, sehingga 

kalah bersaing dengan tenaga kerja pendatang. Kultur warga  yang 

masih nyaman dengan bematapencaharian sebagai nelayan dan berkebun 

bagi yang tinggal dipedalaman juga memicu  kemiskinan sulit 

teratasi.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, 

terutama di negara sedang berkembang seperti negara kita . Kemiskinan adalah 

keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara 

yang memicu  ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan 

hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa 

dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan 

kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang 

selalu menjadi kaum tersingkir sebab  tidak dapat menyamakan kondisi dengan 

kondisi warga  sekitarnya. 

Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan 

kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan 

kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi 

kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang 

lain. Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Arsyad, 1999), secara 

sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian : 

1. Kemiskinan Absolut 

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 

berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan 

dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan 

minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, 

pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat 

kebutuhan minimum sebab  kedua hal ini   tidak hanya dipengaruhi oleh adat 

kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor 

ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang 

membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan 

sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

keadaan warga  sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan 

mengalami perubahan bila tingkat hidup warga  berubah sehingga konsep 

kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh sebab  itu, kemiskinan 

dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan 

antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan 

semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. 

Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang 

dari sisi ekonomi: 

a) Secara mikro, kemiskinan muncul sebab  adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam 

jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 

b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya 

manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti 

produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini sebab  rendahnya 

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau 

sebab  keturunan. 

c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis 

kemiskinan dalam warga  adalah warga  yang berpenghasilan dibawah 

Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari ini   

berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan 

dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 

kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum 

bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan 

kesehatan. 

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 

berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya 

kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks 

ini  , maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang 

per hari. Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan 

dimana norma ini   sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan 

konsumsi (consumption based poverty line).Teori Lingkaran Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Sharp (1996) mencoba 

mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi: 

a) Secara mikro, kemiskinan muncul sebab  adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam 

jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 

b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti 

produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini sebab  rendahnya 

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau 

sebab  keturunan. 

c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori Lingkaran 

Kemiskinan (vicious circle of poverty) yaitu suatu lingkaran suatu rangkaian yang 

saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga 

menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan 

banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih 

baik. 

Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Kuznets (dikutip dari Budiono, 1999: 41) Pertumbuhan Ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan 

untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan 

kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian 

teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan 

keadaan yang ada. Hal ini   menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan 

dengan 3 hal pokok, antara lain: 1. laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata 

(riil). 2. persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan 

produksi yang menjadi sumber nafkahnya. 3. pola persebaran penduduk. 

Boediono (1999:46) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu 

proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dimana penekanannya 

pada 3 aspek, antara lain: 

1) proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran 

dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian 

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 

2) output perkapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya 

kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting 

seperti output total dan jumlah penduduk. 

3) jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu 

diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan 

ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 

tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita. 

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, 

para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi￾tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara 

ini  , angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis 

terjadi pula peningkatan kemakmuran warga  dan pada akhirnya akan 

mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam 

pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan 

pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara 

pertumbuhan dan pemerataan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga 

dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting 

dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung 

kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan 

memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses 

pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya 

alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya 

alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila 

tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola 

sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud 

dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil 

hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja 

yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin 

canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian 

aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat 

pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan 

ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau 

pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat 

pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya 

sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya 

yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, 

egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan 

meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang 

modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan 

ekonomi sebab  barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitasHubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan 

kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickle￾down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja 

atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok 

miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk 

memfasilitasi trickle-down dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada 

kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi 

pengurangan kemiskinan. (Tambunan, 2001)

2.2.3 Pendidikan

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam 

pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa 

sudah jeblok, maka kehancuran bangsa ini   tinggal menunggu waktu. Sebab,

pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan 

jati diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka 

pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama. Banyak orang 

miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara 

sistematis. sebab  itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa 

kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan,dan kebodohan jelas identik dengan 

kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu 

pendidikan. sebab  pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus 

kemiskinan. 

Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, 

yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan 

pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

diinginkannya. 

Menurut Edwards, 1974 (dikutip dari Arsyad, 1997:72), bentuk-bentuk 

pengangguran adalah: 

1) Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang 

mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia 

pekerjaan yang cocok untuk mereka. 

2) Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang 

secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah 

sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas 

produksi secara keseluruhan. 

3) Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang mungkin 

bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah sebab  kurang gizi atau 

penyakitan. 

4) Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja 

secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. 

Hilangnya lapangan pekerjaan memicu  berkurangnya sebagian besar 

penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, 

jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok warga  berpendapatan rendah (terutama kelompok warga  dengan tingkat pendapatan sedikit berada 

di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah 

menggeser posisi mereka menjadi kelompok warga  miskin. Besarnya 

dampak krisis terhadap kemiskinan yang memicu  menjamurnya insiden 

kebangkrutan sebagai akibat tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal 

perkotaan semakin besar. 

Hal ini   menunjukkan ada hubungan yang erat sekali antara tingginya 

tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan. Pada negara yang sedang 

berkembang bukan saja menghadapi kemerosotan dalam ketimpangan relatif 

tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. 

Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat 

pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah 

ditetapkan. 

warga  miskin pada umumnya menghadapi permasalahan 

terbatasanya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, 

melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya 

perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti 

buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. 

Pengeluaran Pemerintah

Dalam rangka mencapai kondisi warga  yang sejahtera pemerintah 

menjalankan berbagai macam program pembangunan ekonomi, aktivitas 

pemerintah dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana yang cukup 

besar, pengeluaran pemerintah mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan 

untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada warga  yang 

memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan 

fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, 

anggaran surplus dan anggaran defisit. Pemerintah negara kita  membagi 

pengeluaran pemerintah menjadi dua macam :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah 

untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan 

sehari- hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam 

subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua : subsidi daerah dan subsidi harga 

barang), pembayaran angsuran dan bunga utang negara. 

2. Pengeluaran Pembangunan

Merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki 

sifat menambah modal warga  dalam bentuk pembangunan fisik dan non 

fisik. Pengeluaran ini   ditujukan untuk membiayai program-program 

pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana 

yang didapatkan oleh pemerintah. Dana ini   kemudian dialokasikan pada 

berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar teoritis dan hubungan antar variabel yang telah 

dikemukakakan sebelumnya, penulis mencoba membuat kerangka berfikir yang 

menjelasakan bagaimana variabel variabel ini   berpengaruh terhadap 

kemiskinan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan 

dipengaruhi oleh empat variabel pembangunan ekonomi, antara lain Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah. Kemudian 

variabel-variabel ini   sebagai variabel independen (bebas) dan bersama-sama, 

dengan variabel dependen (terikat) yaitu kemiskinan yang diukur dengan alat 

analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Skema kerangka 

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Hipotesis

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan 

berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian 

dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1) Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran dan 

Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Kutai Kartanegara.

2) Diduga Laju pertumbuhan Ekonomi berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kemiskinan.

3) Diduga Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dan signifikan 

terhadap kemiskinan

4) Diduga Pengangguran berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Kutai Kartanegara.

5) Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap 

kemiskinan.

6) sebab  pengangguran merupakan gerbang menuju kemiskinan dan 

banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran di Kabupaten 

Kutai kartanegara maka diduga pengangguran merupakan variabel

yang berpengaruh dominan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas terlihat bahwa fungsi regresi yang 

terbentuk adalah :

Y = 6,210 – 0,029X1 - 2,994X2 + 0,774X3 – 0,004X4

Nilai konstan sebesar 6,210 artinya jika tidak ada laju pertumbuhan, 

pendidikan, pengangguran, dan KUBE maka Tingkat Kemiskinan sebesar 6,210, 

dan selanjutnya persamaan ini   memiliki makna sebagai berikut :

Pengaruh X1( Laju Pertumbuhan) terhadap Y (Kemiskinan)

Nilai koofisen regresi variable pertumbuhan ekonomi bertanda negatif

berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara (Y), dengan kata lain nilai koefisien regresi variable 

Laju Pertumbuhan sebesar -0,029 artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi

1% maka akan ada penurunan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara sebesar 0,029%. 

Nilai t hitung variable Laju Pertumbuhan sebesar -0,171 dengan 

signifikansi hitung 0,868 > α 0,05 artinya H0 diterima sedangkan H1 ditolak yang 

berarti laju Pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara, penyebabnya diantaranya adalah wilayah Kabupaten Kutai 

Kartanegara yang sangat luas dan geografisnya yang sulit dijangkau. Kondisi 

ini   mengakibatkan pemerataan pembangunan dan ekonomi sulit dilakukan, 

sedangkan masih banyak kantong kantong kemiskinan yang masih tersebar di 

wilayah wilayah pedalaman, sehingga besarnya pendapatan perkapita hanya 

dinikmati oleh orang orang tertentu saja bahkan cenderung mengalir ke luar 

daerah. Dari kondisi ini   kemiskinan di Kabupaten Kukar masih sangat tinggi 

angkanya.

Pengaruh X2( Pendidikan) terhadap Y (Kemiskinan)

Nilai koofisen regresi variable Pendidikan bertanda negative berarti setiap 

peningkatan pendidikan akan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara (Y), dengan kata lain nilai koefisien regresi variable pendidikan sebesar -2,994 artinya setiap kenaikan pendidikan 1% maka akan ada penurunan 

pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 2,994%.

Nilai t hitung variable Pendidikan sebesar -2,571 dengan signifikansi 

hitung 0,28 > α 0,05 artinya H1 diterima sedangkan H0 ditolak yang berarti 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara. Pendidikan merupakan faktor utama dalam mencari pekerjaan, 

pendidikan rendah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang rendah pula, 

warga  kukar masih sangat tergantung dari hasil alam, tetapi jika tidak 

memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkanya maka akan kalah 

bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Fakta yang terjadi dilapangan 

adalah bahwa masih banyak warga pedalaman yang masih tertinggal 

pendidikanya sebab  masih terbatas sarana dan prasarana pendidikanya, sehingga 

walaupun angka melek huruf tinggi tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan dan 

ketrampilan yang memadai. Hal ini lah yang menjadi penyebab pendidikan 

mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara sangat signifikan. 

Pengaruh X3( Pengangguran) terhadap Y (Kemiskinan)

Nilai koofisen regresi variable penggangguran bertanda positif berarti 

setiap peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara (Y), dengan kata lain nilai koefisien regresi variable 

pengangguran sebesar 0,774 artinya setiap kenaikan pengangguran 1% maka akan 

meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 

0,774%. 

Nilai t hitung variable Pengangguran sebesar 1,860 dengan signifikansi 

hitung 0,93 < α 0,05 artinya H1 diterima sedangkan H0 ditolak yang berarti 

pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara pada level alfa 10%. Pengangguran merupakan gerbang dari 

kemiskinan, di kabupaten Kutai Kartanegara pengangguran banyak disebabkan 

sebab  kalah bersaingnya SDM warga asli dengan SDM warga pendatang. 

Sedangkan banyak perusahaan perusahaan baik asing maupun dalam negri yang 

mengolah hasil bumi di Kabupaten ini memerlukan tenaga kerja yang berkualitas 

dan berstandar tinggi. Warga asli yang masih minim pengetahuan dan pengalaman 

akhirnya tersisih walaupun ada sebagian dari mereka yang bekerja pada 

perusahaan perusahaan ini  , pasti mereka da di posisi terbawah sehingga 

penghasilanya pun juga rendah dan belum mampu mencukupi kebutuhan sehari 

harinya secara layak. Fakta juga yang ditemukan dilapangan bahwa penduduk asli 

kukar juga lebih suka menjadi nelayan dan pekerjaan pekerjaan yang sifatnya 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari juga menjadi penyebab 

mengapa kemiskinan di kukar masih tinggi.

Pengaruh X4( Pengeluaran Pemerintah) terhadap Y (Kemiskinan)

Nilai koofisen regresi variable KUBE bertanda negatif berarti setiap 

peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengurangi kemiskinan di Kabupaten 

Kutai Kartanegara (Y), dengan kata lain nilai koefisien regresi variable ini sebesar 

-0,004 artinya setiap kenaikan KUBE 1% maka akan ada penurunan pada tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,004%.Nilai t hitung variable KUBE sebesar -0,108 dengan signifikansi hitung 

0,916 > α 0,05 artinya H0 diterima sedangkan H1 ditolak yang berarti variabel ini

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak konsistenya pemerintah daerah 

dalam megucurkan dana dalam memerangi kemiskinan atau bisa juga disebut 

fluktuatif, kadang dana ini   tinggi dan kadang rendah sementara angaka 

kemiskinan masih tinggi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan. Lemahnya pendampingan terhadap kelompok 

kelompok penerima bantuan juga memicu  program yang dilaksanakan tidak 

memperoleh hasil yang maksimal, sehingga belum bisa mengurangi angka 

kemiskinan itu sendiri.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih 

baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan warga  

negara kita  yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik negara kita . Pembangunan harus diarahkan sedemikian 

rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan 

hak asasi manusia yang diakui secara universal. 

Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan 

umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat negara kita . Dengan demikian 

pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Pemerintah 

negara kita  menyadari bahwa Pembangunan Nasional adalah salah satu upaya 

untuk mencapai tujuan warga  adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan 

ini  , berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan 

daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. 

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi 

ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan 

yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat memicu  perubahan pada 

sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi 

keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi 

proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping 

sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan 

pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional 

atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan 

berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun 

masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan 

belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara 

rencana dengan pencapaian tujuan sebab  kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh sebab  itu diperlukan 

suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis 

sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. 

Permasalahan strategis di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara 

tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (Problem Nasional), yakni 

masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan kabupaten dan 

provinsi lain di Kaltim dan pulau Jawa. Oleh sebab  itu, kemiskinan menjadi 

tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses 

perbaikan kehidupan warga  dalam sebuah pemerintahan, untuk segera 

mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan 

strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, kemiskinan merupakan isu strategis 

dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani kemiskinan merupakan salah 

satu dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap 

tahapan pelaksanaannya. Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium 

yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Kabupaten Kutai Kartanegara masih 

harus bekerja keras untuk dapat mencapai target ini  , mengingat upaya 

penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk 

dilaksanakan.Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi 

semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera 

jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program￾program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya 

tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk 

yang cukup besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Kutai 

Kartanegara. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke 

depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, antara 

lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Penelitian ini dilakukan di Kutai Kartanegara dalam periode 2000 – 2014

sebab  di Kutai Kartanegara terjadi fenomena tranformasi struktur ekonomi yang 

meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga diikuti dengan 

peningkatan persentase kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang 

menyangkut banyak aspek sebab  berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta 

huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis 

kelamin serta buruknya lingkungan hidup (Word Bank, 2004). 

Singkatnya di kabupaten Kutai Kartangara Kemiskinan di pengaruhi oleh 

faktor faktor ini   diatas, dimana Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 

ternyata tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan hal 

ini bisa disebabkan juga sebab  faktor geografis yang sangat luas sehingga 

pemerataan ekonomi tidak berjalan dengan baik, sehingga warga  yang 

bertempat tnggal jauh dari pusat kota atau bahkan di pedalaman tidak akan 

merasakan dampak pertumbuhan ekonomi ini  . 

Faktor pendidikan juga menjadi faktor utama dalam bertambahanya angka 

kemiskinan, minimnya fasilitas pendidikan di daerah daerah terpencil 

menyebakan Sumber Daya Manusia yang ada juga masih sangat rendah tingkat 

pengetahuan dan ketrampilanya sehingga belum mampu mencari penghidupan 

yang layak. Pengagguran menjadiisu utama dalam hungunganya dengan 

kemiskinan sebab  faktor ini merupakan pintu gerbang menuju kemiskinan, 

pengangguran itu sendiri juga disebabkan banyak hal yang mempengaruhinya, 

diantaranya tingkat SDM yang rendah sehingga lkalah bersaing dengan tenaga 

kerja pendatang, kecenderungan mata pencaharian warga  daerah aliran 

sungai yang lebih suka menjadi nelayan kecil yang hasilnya hanya cukup untuk 

memenuhi kehidupan sehari hari sehingga tingkat kesejahteraanya pun rendah. 

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirasa sangat 

minim untuk ukuran kabupaten terkaya di negara kita  dengan APBD rata rata 3 

triliun rupiah pertahun, fokus penanganan kemiskinan di wilayah ini masih sangat 

kecil, dana yang di gelontorkan dalam upaya pengentasan kemiskinan pun masih 

kurang. Masalah lemahnya pendampingan terhadap program program kemiskinan 

juga masih terjadi. Besarnya biaya yang keluarkan oleh pemerintah belum bisa 

memperoleh hasil yang memuaskan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk: Menganalisis dan menguji pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah

terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menganalisis dan menguji 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap kemiskinan di Kutai Kartanegara.

Read More