Kemiskinan 1
Aspek penekanan pembangunan saat ini selain
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, masalah kemiskinan
dan pemerataan pembangunan juga menjadi isu nasional yang
cukup hangat. Analisis mengenai dua hal terakhir tersebut
mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan Masalah
kemiskinan dan pemerataan menjadi suatu hal yang sangat urgen
untuk ditelaah sampai seberapa jauh dampaknya. Sehubungan
dengan hal tersebut, prioritas untuk memerangi kemiskinan dengan
mencari atau mengamati kantong-kantong kemiskinan harus
dilakukan secara serius dan terpadu, sehingga komitmen
pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dapat terwujud.
Pemerintah memang telah mengantisipasi masalah
kemiskinan, utamanya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
melalui berbagai program gerakan pengentasan kemiskinan.
Program tersebut dijabarkan melalui beberapa program antara lain
program beras untuk keluarga miskin, program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) dan program-program pengembangan usaha kecil yang madiri melalui PNPM Mandiri. Program-program tersebut
bertujuan antara lain penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga
miskin, pengembangan sistem jaringan sosial serta pengembangan
budaya usaha miskin. Meskipun banyak program yang ditujukan
dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan
tidak kunjung selesai.
Indikator jumlah dan persentase penduduk miskin
merupakan indikator makro yang menggambarkan perkembangan
pembangunan dan kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum.
Pengukuran kemiskinan yang sebenarnya dibagi menjadi dua yaitu
kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut
diartikan sebagai kemiskinan karena seseorang tidak mampu
memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sementara kemiskinan
relatif berhubungan dengan konsep atau posisi seseorang
dibandingkan dengan orang lain atau antar kurun waktu-waktu.
Faktor-faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung
terhadap kemiskinan antara lain adalah pemerataan pendapatan,
kesempatan kerja, inflasi, pajak dan subsidi atau bahkan politik.
Ukuran kemiskinan yang diungkapkan oleh beberapa peneliti
masing-masing mempunyai keterbatasan. Ukuran ekuivalen
konsumsi beras yang digunakan Sayogyo (1977) sangat
dipengaruhi oleh harga dan kualitas beras disatu sisi harga beras
cukup terkendali sebab berpengaruh besar pada tingkat inflasi,
sehingga gerak harga beras kurang mencerminkan harga barang
yang dikonsumsi masyarakat. Karena harga beras saat ini masih
dikendalikan pemerintah. Dipihak lain, beragamnya kualitas beras
dan tidak samanya harga beras antar daerah juga berpengaruh
pada ukuran besarnya batas pengeluaran minimum yang
menggunakan harga beras rata-rata.
Ukuran kemiskinan yang diungkapkan oleh BPS adalah
pemenuhan kebutuhan minimal 2100 kalori untuk setiap orang.
Ukuran BPS ini cukup realistis karena memperhitungkan kebutuhan
minimum makanan dan bukan makanan, dimana untuk kebutuhan
bukan makanan biasanya disesuaikan dengan pola konsumsi
masyarakat yang selalu berubah karena perkembangan jaman dan
perkembangan pendapatan masyarakat.Seperti diketahui, pengertian kemiskinan sering menjadi
topik perdebatan diantara berbagai pihak, baik di tingkat nasional
maupun di tingkat regional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah,
para donor, dan peneliti lokal sering sekali mempunyai perspektif
dan pengertian yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Kendati
demikian, pada umumnya sepakat terhadap keterbatasan dari
pendekatan pengukuran yang ada sekarang ini, yaitu penghitungan
jumlah penduduk miskin oleh BPS dan sistem pendataan keluarga
miskin oleh BKKBN pada dasarnya dirancang, dianalisa dan
digunakan secara sentralistik. Sampai saat ini pendekatan
pemantauan kemiskinan yang mengkaitkan kemiskinan dengan
organisasi sosial setempat masih kurang diperhatikan. Secara
umum metode pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan tiga
pendekatan, yaitu berdasarkan: 1) garis kemiskinan pendapatan
(income-based poverty line), 2) garis kemiskinan konsumsi
(consumption-based poverty line), dan 3) karakteristik penduduk
atau rumah tanga miskin. Ketiga pendekatan tersebut dapat
dijelaskan seperti berikut.Pendekatan Garis Kemiskinan Pendapatan
Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang
dikaitkan dengan garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan
(income based poverty line). Mereka yang dinyatakan berada dalam
kemiskinan adalah individu, rumah tanga, masyarakat atau
kelompok sosial yang memperoleh pendapatan standar minimal.
Salah satu contoh penggunaan konsep ini adalah penetapan batas
$1 per kapita per hari sebagai indikator kemiskinan dalam Goal 1:
Millenium Development Goal (United Nations, 2000).
Kelemahan Pendekatan Garis Kemiskinan Pendapatan
Pendekatan ini mengandung beberapa kelemahan,seperti:
1) pendekatan ini menyamaratakan daya beli masyarakat untuk
setiap wilayah, padahal tingkat harga barang dan jasa antar negara
dan antar daerah cukup berbeda, terutama antara daerah pedesaan
dan perkotaan dan antara daerah terpencil dan tidak terpencil; 2)
pendapatan disini mengandung konsep statis, dimana orang yang
berpendapatan dibawah $1 dikategorikan miskin, padahal orang
tersebut bisa saja mengkonsumsi lebih dari $1 per hari melalui
kredit atau pinjaman yang akan dilunasi dimasa yang akan datang, 3) pendapatan biasanya cenderung dilaporkan lebih rendah dalam
survei, karena lupa, enggan, dan sulit diamati (terutama usaha
pertanian).
2.3. Pendekatan Garis Kemiskinan Pengeluaran/Konsumsi
Pendekatan ini adalah pendekatan yang selama ini
digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam menghitung penduduk
miskin di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan konsep
kemiskinan yang dikaitkan kebutuhan hidup minimal yang layak
(basic needs) untuk seseorang/rumah tanga. Kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan
maupun non pangan yang bersifat mendasar untuk pangan,
sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar
lainnya.
Berdasarkan pendekatan basic needs, maka dapat dihitung
“garis kemiskinan konsumsi” dan selanjutnya dapat dihitung
persentase penduduk miskin (Head Count Index), yaitu persentase
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan konsumsi. Garis
kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran
makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk
referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada
sedikit diatas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan
konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan (batas kecukupan
konsumsi makanan) dan garis kemiskinan non-makanan (batas
kecukupan konsumsi non-makanan).
Batas kecukupan konsumsi makanan dihitung dari besarnya
rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan
minimum enerji 2100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu
pada hasil Wydia Pangan dan Gizi (1978). Sejak tahun 1993
penghitungan kecukupan kalori didasarkan pada 52 komoditi
makanan terpilih yang telah disesuaikan dengan pola konsumsi,
hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) tahun 1993
dan 1996. Paket komoditi makanan setelah 1996 dievaluais
perkembangannya untuk tahun-tahun setelah 1996.
Batas kecukupan konsumsi non-makanan dihitung dari
besarnya rupiahyang dikeluarkan untuk konsumsi untuk memenuhi
kebutuhan minimum non-makanan, seperti perumahan, sandang,
kesehatan, pendididkan, transportasi, dan kebutuhan dasar nonmakanan lainnya. Pemilihan jenis konsumsi non-makanan
mengalami perkembangan dari satu periode ke periode lainnya.
Pada periode sebelum tahun 1993, jumlah jenis konsumsi nonmakanan terpilih terdiri dari 14 jenis untuk perkotaan dan 12 jenis
untuk pedesaan; sedangkan pada periode sejak tahun 1996 (Hasil SPKKD, 1996), jumlah jenis konsumsi non-makanan terpilih terdiri
dari 51 jenis untuk perkotaan dan 47 jenis untuk perdesaan.
Secara rinci, prosedur estimasi penduduk miskin untuk
tingkat propinsi dan nasional dapat dilihat pada publikasi “
Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode
BPS”. Hasil penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin
per propinsi dan nasional dari tahun 1999-2002 dapat dilihat pada
publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, Buku 1:
Propinsi (BPS, 2002a).
Sejak tahun 2002, yaitu setelah berlakunya Undang Undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
disamping penghitungan penduduk miskin untuk tingkat nasional
dan propinsi, BPS juga telah melakukan penghitungan penduduk
miskin untuk tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data kor
(pengeluaran rumah tanga per kelompok konsumsi) hasil Susenas.
Hasil penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin
kabupaten/kota berikut Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari
data kor Susenas telah dipergunakan dalam penghitungan DAU
sejak tahun anggaran 2002. Metode dan hasil penghitungan
penduduk miskin tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada publikasi
“Data dan Informasi Kemiskinan, Buku 2: Kabupaten/Kota (BPS,
2002b) .Untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan, Foster, Greer, danThorbecke (1984) merumuskan
suatu ukuran seperti berikut:
Jika =0 maka diperoleh Head Count Index (P0) yaitu persentase
penduduk miskin, sedanglan jika =1 diperoleh Indeks Kedalaman
Kemiskinan (Poverty Gap Index), dan =2 diperoleh Indeks
Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks).
Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1)
Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gaps Index (P1)
adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks
semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Dengan demikian indeks ini merupakan
indikator yang baik tentang kedalaman kemiskinan. Melalui indeks
kedalaman kemiskinan juga akan dapat diperkirakan besarnya dana
yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Ukuran ini masih
belum realistis karena belum mempertimbangkan biaya operasional
dan faktor penghambat. Sungguhpun demikian, ukuran tersebut
memberikan informasi yang berguna mengenai skala minimum dari
sumber keuangan yang diperlukan untuk menangani masalah
kemiskinan. Sebagai ukuran pengentasan kemiskinan, indeks ini
cukup memadai karena transfer dana kemiskinan dilakukan dengan
target sasaran yang sempurna. Namun indeks ini masih memiliki
kelemahan karena mengabaikan ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin.
Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index (P2)
Untuk memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin digunakan ukuran Poverty Severity Index
(P2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari poverty
gap tertimbang di mana penimbangnya sebanding dengan poverty
gap itu sendiri. Dalam penghitungannya, indeks ini dapat diperoleh
melalui rumus FGT dengan nilai =2. Dengan mengkuadratkan
poverty gap, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang
lebih pada unit observasi yang makin jatuh di bawah garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Keterbatasan Pendekatan Garis Kemiskinan
Pengeluaran/Konsumsi
Perlu diketahui bahwa pendekatan BPS dalam pengukuran
kemiskinan memang telah mengikuti ketentuan-ketentuan
pengukuran kemiskinan yang dilakukan secara luas di negara lain,
tetapi hanya berdasarkan pendekatan ekonomi, yaitu konsep daya
beli melalui pengeluaran/konsumsi rumah tanga dalam rupiah, yang tidak sepenuhnya demikian untuk daerah kabupaten. Disamping itu,
penghitungan kemiskinan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali
melalui Susenas modul konsumsi, hanya dimaksudkan untuk
menghasilkan jumlah penduduk miskin aggregat pada tingkat
nasional dan propinsi. Walaupun BPS, dengan menggunakan data
kor Susenas (berdasarkan data pengeluaran rumah tanga per
kelompok konsumsi) telah melakukan penghitungan penduduk
miskin untuk kabupaten/kota, tetapi penghitungan tersebut masih
dalam konstruksi garis kemiskinan yang dikaitkan dengan pola
konsumsi penduduk miskin propinsi yang didasarkan pada
subsample Susenas yang lebih kecil (modul konsumsi) yang hanya
mewakili tingkat propinsi. Budaya lokal dan faktor-faktor nonekonomi lainnya hanya secara tidak langsung dalam pendekatan ini
melalui preferensi konsumsi yang diaggregasi untuk tingkat propinsi.
Faktor komposisi rumah tanga hanya disesuaikan menurut jumlah
anggota rumah tanga, padahal anggota rumah tanga dari masingmasing rumah tanga terpilih biasanya berbeda menurut umur, jenis
kelamin, dan jenis pekerjaan.
Permasalahan lain dari pengukuran kemiskinan dengan
pendekatan basic needs ini adalah bahwa pengukuran tersebut
adalah pengukuran makro, yaitu ukuran estimasi berdasarkan sampel rumahtanga. Pengukuran tersebut pada dasarnya bisa
digunakan untuk alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tetapi
tidak bisa digunakan secara operasional untuk mengidentifikasi
rumah tanga penduduk miskin di lapangan. Disamping itu, asumsi
rumah tanga pada Susenas juga mengikuti model rumah
tanga/keluarga inti (nuclear family) sebagai pengambil keputusan
dalam transaksi ekonomi. (sama seperti konsep keluarga sejahtera
BKKBN). Kedua hal ini belum tentu sesuai di daerah lain, karena
tidak sensitif dengan transfer dalam bentuk benda diluar pasar
formal, pertukaran-pertukaran diantara individu yang saling
tergantung, keluarga inti dan keluarga yang lebih luas, hubungan
keluarga secara individu dan kelompok keluarga yang cukup
banyak.
2.4. Pendekatan Karakteristik Rumah Tangga/Keluarga
2.4.1. Pendataan Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I
Pendekatan BKKBN dalam pengukuran kemiskinan
didasarkan pada kriteria keluarga yang dibuat dalam 5 (lima)
tahapan, yaitu “keluarga prasejahtera”, “ keluarga sejahtera tahap I”,
“keluarga sejahtera tahap II”, “keluarga sejahtera tahap III”, dan
“keluarga sejahtera tahap III plus”. Keluarga miskin adalah keluargakeluarga yang pada pendataan keluarga secara lengkap (sensus)
adalah “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera tahap I”.
Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang memenuhi lima
indikator berikut:
a. anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama
yang dianut masing-masing;
b. seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua
kali sehari atau lebih;
c. seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang
berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan bepergian;
d. bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; dan
e. bila anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) ingin
mengikuti keluarga berencana (KB) pergi ke
sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.
“Keluarga prasejahtera” adalah keluarga yang tidak memenuhi
salah satu kriteria tersebut.
Konsep “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera
tahap I” tersebut sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga
kecil atau keluarga inti (nuclear family). Oleh karena ukuran
kemiskinan oleh BKKBN tidak begitu akurat untuk konteks daerah
yang masih menganut sistim kekerabatan keluarga.Indikator-indikator BKKBN yang mengobservasi karakteristik
sosial ekonomi, seperti frekwensi makan anggota keluarga dalam
sehari, pemilikan pakaian yang berbeda-beda tersedia untuk
individu dalam setiap kegiatan yang berbeda (dirumah, bekerja,
sekolah, dan bepergian), kondisi lantai rumah (tanah, kayu, semen),
perilaku keluarga dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan
bahkan perilaku anggota keluarga melaksanakan aktifitas
keagamaan sebagai pre-kondisi dari keinginan untuk memberikan
harta seseorang untuk yang memerlukan semuanya didasarkan
norma keluarga kecil (nuclear family) dan sejahtera tanpa
memperhatikan tekanan untuk saling membantu diantara jaringan
keturunan dan tetangga.
Jumlah keluarga Pra KS dan KS-1 tahun 1999 menurut
propinsi dan perbandingannya dengan jumlah rumah tanga miskin
berdasarkan garis kemiskinan konsumsi dari hasil Susenas1999
disajikan pada Lampiran 2: Dari Lampiran 2 tersebut terlihat bahwa
hasil penghitungan BKKBN jauh lebih besar daripada hasil
perhitungan BPS.
Pendataan Karakteristik Rumah tanga Miskin Hasil
Susenas
Pada tahun 2000 BPS juga telah melakukan studi penentuan
kriteria penduduk miskin di beberapa propinsi, yang bertujuan untuk
mencari variabel-variabel yang dapat dipakai untuk merumuskan
suatu kriteria yang dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi
penduduk/rumah tanga miskin. Dengan menggunakan kriteria
tersebut, maka akan dapat diidentifikasi rumah tanga-rumah tanga
yang terkategori miskin.
Berdasarkan studi tersebut diperoleh delapan variabel
yang layak dan operasional untuk diterapkan di lapangan (BPS,
2000), yaitu: luas lantai perkapita (lebih kecil atau lebih besar dari 8
m2), jenis lantai (tanah atau bukan tanah), ketersediaan air bersih
(tidak terlindung atau terlindung), keberadaan jamban tidak ada atau
ada, kepemilikan asset (tidak punya atau punya), variasi konsumsi
lauk pauk (tidak bervariasi dan bervariasi), pembelian pakaian
(minimal membeli satu stel pakaian atau tidak), kehadiran dalam
kegiatan sosial (ya atau tidak. Kedelapan variabel tersebut telah
mencakup aspek sosial dan ekonomi penduduk/rumah tanga
diantaranya aspek sandang, pangan, perumahan, kepemilikan asset
dan aktivitas sosial. Pada tahun 2002, kedelapan variabel-variabel
tersebut telah ditambahkan pada Susenas Kor, dimana variabelvariabel yang mengacu pada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan
dan yang mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan
ketidakmiskinan dimana skor 1 dan skor 0. Dengan demikian akan
diperoleh skor maksimum 8 untuk yang paling miskin dan skor
minimum yaitu 0 untuk yang paling tidak miskin. Berdasarkan hasil
studi tahun 2000 ditetapkan bahwa skor batas untuk rumah tanga
miskin adalah 5, artinya rumah tanga yang mempunyai skor 5 atau
lebih akan dikategorikan miskin.
Dengan demikian akan diperoleh skor maksimum 8 untuk
yang paling miskin dan skor minimum yaitu 0 untuk yang paling
tidak miskin. Berdasarkan hasil studi tahun 2000 ditetapkan bahwa
skor batas untuk rumah tanga miskin adalah 5, artinya rumah tanga
yang mempunyai skor 5 atau lebih akan dikategorikan miskin.
Perbandingan Rumah tanga/Penduduk Miskin hasil
Pendekatan Delapan Karakteristik Rumah tanga Miskin dan
Pendekatan Konsumsi pada tahun 2002 dapat dilihat pada
Lampiran 3. Dari hasil tersebut tampak bahwa kriteria delapan
variabel tersebut tidak bisa diterapkan untuk semua daerah, karena
hasilnya sangat berbeda dengan pendekatan garis kemiskinan
konsumsi. Dengan menggunakan skor 5 atau lebih sebagai ukuran rumah tanga miskin, terlihat bahwa ukuran tersebut hanya cocok
untuk Provinsi DKI Jakarta. Ini mengindikasikan bahwa pengukuran
kemiskinan berdasarkan karakteristik rumah tanga miskin
seharusnya tidak dilakukan secara seragam dan sentralistik, tetapi
harus spesifik lokal dan dirancang oleh daerah dengan
memperhatikan dinamika sosial setempat.
Dari ukuran di atas untuk perkembangan tingkat kemiskinan
di Kota Semarang kurun waktu 2014 – 2018 telah menunjukkan
penurunan dari 84,7 ribu jiwa menjadi hanya 73,6 ribu jiwa pada
tahun 2018. Jika dilihat persentase penduduk miskin di Kota
Semarang, jelas terlihat penurunannya, penduduk miskin pada
tahun 2014 sebesar 5,04 persen turun secara signifikan menjadi
hanya 4,14 persen pada tahun 2018. Penduduk miskin pada tahun
2018 menurun menjadi 73,6 ribu jiwa atau dengan persentase
penduduk miskinnya sebanyak 4,14 persen.
Garis Kemiskinan (GK) merupakan jumlah nilai pengeluaran
minimum makanan maupun non makanan yang merupakan batas
pemngeluaran seseorang dianggap sebagai penduduk miskin.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1)
merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi
nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari
garis kemiskinan.
Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity
Indeks-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,
semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Garis kemiskinan Kota Semarang terus mengalami
kenaikan. Dari 348.824 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2014
menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018. Kenaikan
tertinggi terjadi pada tahun 2018 dari 402.297 rupiah/kapita/bulan
menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan atau naik sekitar 6,27 persen.
Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang mengalami
kenaikan 3,71 persen.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1)
mengalami fluktuasi. Nilai indeks P1 tertinggi terjadi pada tahun
2016 sebesar 0,76, hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk
dari garis kemiskinan pada tahun 2016 lebih jauh dibanding tahuntahun yang lain.
Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan
(Poverty Severity Indeks-P2), menunjukkan fluktuasi. Nilai Indeks
P2 tertinggi terjadi pada tahun 2016, hal ini berarti ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi dibandingkan
tahun-tahun yang lain.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak
pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui pendidikan
diharapkan akan terbentuk SDM yang berkualitas bagi
pembangunan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula partisipasi masyarakat
dalam pendidikan terus meningkat. Kesemuanya ini berangkat dari
kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, baik bagi pemerintah
maupun masyarakat.
Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari
investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan
merupakan salah satu cara dalam memerangi kemiskinan,
mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan
produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan
yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan
kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan mereka
Untuk memperoleh gambaran pembangunan pendidikan di Kota
Semarang, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan
pendidikan telah dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari
beberapa indikator pendidikan seperti pendidikan tertinggi yang
ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.
Salah satu karakteristik demografis yang berpengaruh besar
terhadap tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan tertinggi
yang ditamatkan. Penduduk miskin cenderung memiliki tingkat
pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya
persentase penduduk miskin yang pendidikannya tamat SD/SLTP. Bahkan masih tercatat penduduk miskin yang pendidikannya tidak
tamat SD
Pada tahun 2014, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk
miskin di Kota Semarang untuk kelompok usia 15-24 tahun telah
mencapai 100,00 persen. Sedangkan untuk kelompok usia 15-55
tahun hanya sebesar 99,59 persen.Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi sekolah
(APS). APS penduduk miskin pada kelompok usia 7 – 12 tahun
sudah relatif tinggi yaitu sudah mencapai 100 persen. Sedangkan
APS penduduk miskin kelompok usia 13 – 15 tahun cenderung lebih
rendah jika dibandingkan kelompok usia 7 – 12 tahun.
3.2.2. Ketenagakerjaan
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan di
bidang ekonomi adalah perluasan dan pemerataan penciptaan
lapangan kerja. Dengan terciptanya lapangan kerja yang semakin
luas dan merata diharapkan dapat terjadi penyerapan tenaga kerja
yang lebih tinggi, sehingga bisa mendekati kondisi pasar tenaga
kerja yang ideal (full employment). Dengan proses tersebut yang
terjaga keberlanjutannya, taraf hidup masyarakat selanjutnya dapat
meningkat secara luas.
Masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam
ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah
belum terciptanya keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Dari
sisi permintaan, penyerapan tenaga kerja masih belum optimal
akibat adanya kendala struktur produksi yang relatif rigid terhadap tenaga kerja dan minimnya penciptaan lapangan kerja yang baru.
Sedangkan dari sisi penyediaan, supply tenaga kerja terus
meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang
memasuki usia kerja. Dampak yang timbul dari ketidakseimbangan
antara demand dan supply ini adalah munculnya pengangguran.
Pengangguran selalu menjadi momok yang menakutkan dari
ekses sebuah proses pembangunan. Tidak tertanganinya masalah
ini dengan baik, bisa dipastikan akan menimbulkan masalah
ekonomi dan sosial lain yang lebih besar, mulai dari kesenjangan,
kecemburuan sosial, sampai pada kerawanan sosial. Mengingat
pentingnya masalah ini, ketenagakerjaan selalu menjadi isu sentral
dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan oleh setiap
pemerintahan di seluruh dunia.
Bagi Kota Semarang, ketenagakerjaan menjadi masalah
sangat penting untuk ditangani dengan baik. Hal ini terkait dengan
fenomena yang cukup ironis bahwa pertumbuhan ekonomi yang
tercipta tidak diiringi dengan semakin meratanya distribusi
pendapatan dan banyaknya nilai tambah dari hasil pembangunan
yang diyakini mengalir ke luar daerah. Kondisi ketenagakerjaan
yang lebih baik (dari segi pemerataan dan jumlah penyerapan, maupun tingkat upah dan iklim kerja yang kondusif) diharapkan
dapat menjadi salah satu jalan keluar dari ironi tersebut. Sektor informal terkait dengan bentuk kegiatan usaha
berskala kecil dilihat dari modal yang digunakan dan jumlah pekerja
yang terlibat. Kegiatan jualan bakso keliling, jualan “jajanan” di
pinggir jalan, jualan sayur-keliling, jualan rokok di lampu merah,
merupakan contoh-contoh khas kegiatan usaha informal. Bentuk
kegiatan itu jelas “mudah di masuki” (easy entry) tetapi juga mudah
untuk keluar (ganti pekerjaan).
Sebagian besar penduduk miskin di Kota Semarang bekerja
di sektor formal, namun jumlahnya cenderung menurun. Penduduk
miskin yang bekerja di sektor informal pada periode 2014 – 2018
persentasenya tidak lebih dari 30 persen. Persentase penduduk
miskin yang bekerja di sektor informal pada tahun 2018 tercatat
sebesar 15,55 persen, lebih tinggi jika dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 1,39 persen. Sedangkan
persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal pada
tahun 2018 mencapai 42,85 persen, lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya yang mencapai 55,16 persen. Dalam kurun
waktu 2017 – 2018, persentase penduduk miskin yang bekerja di
sektor informal mengalami kenaikan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Sedangkan jumlah
penduduk miskin yang tidak bekerja di Kota Semarang pada tahun
2018 menurun menjadi sebanyak 41,60 persen.
Persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor
pertanian pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,83 persen, sedikit
lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
1,39 persen. Sedangkan penduduk miskin yang bekerja bukan di
sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai 56,57 persen.
Persentase penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi
pada tahun 2015. Hal ini menggambarkan penduduk miskin di
Kota Semarang berbeda dengan kabupaten/kota lain di Jawa
Tengah, dimana penduduk miskin justru didominasi oleh mereka
yang bekerja bukan di sektor pertanian
Rumah yang sehat adalah rumah yang memenuhi
persyaratan kesehatan. Rumah dan lingkungan yang sehat,
tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan
kenyamanan seluruh anggota rumah tanga yang menempatinya.
Beberapa indikator perumahan yang menunjukkan rumah sehat
antara lain ketersediaan air bersih, jamban dan luas lantai.
Kesadaran penduduk miskin untuk menggunakan jamban
sendiri relatif besar. Hal ini terlihat dari persentase penggunaan air
layak dan jamban sendiri/bersama oleh penduduk miskin selama
lima tahun terakhir mencapai lebih dari 80 persen. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin yang menggunakan air layak
tercatat sebesar 94,16 persen, meningkat dibanding tahun
sebelumnya yang tercatat sebesar 84,82 persen. Persentase pada
tahun 2016 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun
terakhir.Persentase penduduk yang menggunakan jamban sendiri
pada tahun 2014 tercatat sebanyak 90,55 persen dan meningkat
hingga tahun 2018 menjadi 93,96 persen.
Luas lantai merupakan salah satu ukuran kenyamanan
seluruh anggota rumah tanga yang menempatinya. Pada tahun
2014, sebagian penduduk miskin di Kota Semarang telah
menempati luas lantai kurang dari atau sama dengan 8 meter
persegi per kapita. Namun pada tahun 2017 sebagian besar telah
menempati luas lantai lebih dari 15 meter persegi per kapita.
Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya
yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga.
Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan dapat dijadikan
cermin tingkat pendapatannya per kapita sebulan. Kebutuhan
makanan memang merupakan kebutuhan utama, sehingga
kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ini akan lebih besar.
Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran
guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin
rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total
pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.
Pola konsumsi makanan penduduk merupakan salah satu
indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh
budaya dan lingkungan setempat. Misalnya masyarakat di daerah
pegunungan cenderung lebih banyak mengkonsumsi sayuran
dibandingkan masyarakat pantai yang umumnya mengkonsumsi
ikan.
Masih besarnya konsumsi untuk makanan menandakan
bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan
pokok. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi perekonomian kita
yang masih rendah mengakibatkan pendapatan penduduk yang
rendah dan melonjaknya harga kebutuhan hidup.Pada tahun 2014, sebesar 57,98 persen pengeluaran
penduduk miskin di Kota Semarang digunakan untuk kebutuhan
makanan, sedangkan sisanya sebesar 42,02 persen dikeluarkan
untuk kebutuhan bukan/non makanan. Sedangkan pada tahun 2018
justru meningkat, pengeluaran penduduk miskin untuk kebutuhan
makanan tercatat sebesar 63,19 persen.
Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah
melakukan berbagai upaya atau langkah konsolidasi paket bantuan
program untuk penduduk miskin dan hampir miskin.
Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang pernah
membeli beras Raskin sebanyak 40,22 persen, dengan rata-rata
jumlah Raskin yang dibeli sebanyak 5,57 kilogram dan rata-rata
harga sebesar 2.186 rupiah.
Tingkat kemiskinan di Kota Semarang kurun waktu 2014 –
2017 telah menunjukkan penurunan dari 84,7 ribu jiwa
menjadi hanya 73,6 ribu jiwa pada tahun 2018. Jika dilihat
persentase penduduk miskin di Kota Semarang, jelas terlihat
penurunannya, penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar
5,04 persen turun secara signifikan menjadi hanya 4,14
persen pada tahun 2018. Penduduk miskin pada tahun 2018
menurun menjadi 73,6 ribu jiwa atau dengan persentase
penduduk miskinnya sebanyak 4,14 persen. Garis
kemiskinan Kota Semarang terus mengalami kenaikan. Dari
348.824 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2014 menjadi
427.511 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2018. Kenaikan
tertinggi terjadi pada tahun 2018 dari 402.297
rupiah/kapita/bulan menjadi 427.511 rupiah/kapita/bulan
atau naik sekitar 6,27 persen. Kenaikan terendah terjadi
pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan 3,71 persen.
- Penduduk miskin cenderung memiliki tingkat pendidikan
yang rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya persentase
penduduk miskin yang pendidikannya tidak tamat SD, dimana pada tahun 2018 tercatat 25,62 persen penduduk
miskin yang pendidikannya tidak tamat SD.
- Berbeda dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang lain,
sebagian besar penduduk miskin di Kota Semarang bekerja
di sektor formal dan bukan sektor pertanian. Persentase
penduduk miskin yang bekerja di sektor formal pada tahun
2018 tercatat sebesar 42,85 persen. Sedangkan persentase
penduduk miskin yang bekerja di bukan sektor pertanian
pada tahun 2018 tercatat sebesar 5 ,57.
- Kesadaran penduduk miskin untuk menggunakan jamban
sendiri relatif besar. Hal ini terlihat dari persentase
penggunaan air layak dan jamban sendiri/bersama oleh
penduduk miskin selama lima tahun terakhir mencapai lebih
dari 80 persen. Pada tahun 2015, persentase penduduk
miskin yang menggunakan air layak tercatat sebesar 94,16
persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang
tercatat sebesar 84,82 persen. Persentase pada tahun 2016
merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun
terakhir.Persentase penduduk yang menggunakan jamban
sendiri pada tahun 2014 tercatat sebanyak 90,55 persen dan
meningkat hingga tahun 2018 menjadi 93,96 persen.
Pengeluaran penduduk miskin untuk kebutuhan makanan
masih cukup tinggi yaitu di atas 50 persen. Pada tahun
2018, sebesar 63,19 persen pengeluaran penduduk miskin
di Kota Semarang digunakan untuk kebutuhan makanan.
- Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang pernah
membeli beras Raskin sebanyak 40,22 persen, dengan ratarata jumlah Raskin yang dibeli sebanyak 5,57 kilogram dan
rata-rata harga sebesar 2.186 rupiah.
.jpg)
