lampux.blogspot. com: Hak minoritas 4

Hak minoritas 4

Oktober 13, 2025 Lampux.blogspot.com

Surat

Keputusan pengangkatan sebagai PNS tidak diberikan karena dia diharuskan

memilih salah satu agama yang diakui negara agar bisa menjadi PNS.

Studi yang dilakukan oleh eLSA Semarang terhadap identitas agama warga penghayat

di dua wilayah, di Brebes (Sapta Darma) dan Kudus (Sedulur Sikep) juga menunjukkan bahwa

permasalahan KTP menjadi efek berantai dari penikmatan hak-hak lainnya. Studi ini menunjukan

ada masalah administratif yang khas dan ada di penganut penghayat kepercayaan, yakni identitas

agama di KTP. ada permasalahan dalam layanan administrasi kependudukan yang cukup

serius ada pada kelompok Sedulur Sikep. Hal ini dimulai dari saat pernikahan tidak dicatatkan,

berimbas pada tidak adanya “pengakuan” negara, yang berdampak pada lanjutan pada Kartu

Keluarga dan KTP.81 Adanya UU No. 23 tahun 2006 dan PP No.37 tahun 2007 tampak belum

tersosialisasi dengan memadai di semua kalangan pemerintahan, khususnya yang mempunyai

otoritas untuk menerbitkan surat-surat kependudukan. Banyak Aparat Pemerintah di Kelurahan

atau desa masih memaknai bahwa kolom agama di KTP harus diisi dengan agama, dan yang

79 pernyataan Bekri perwakilan Kesatuan Pelajar MahasiswaPenghayat Mappurondo, Pitu Ulunna Salu.http://

seputarsulawesi.com/berita-di-mamasa-ktp-penghayat-mappurondo-tertulis-hindu.html

80 http://nasional.tempo.co/read/news/2013/12/26/058540244/penganut-maneges-cantumkan-kepercayaan-di-ktp

81 http://elsaonline.com/?p=4233

diakui. Demikian pula dengan surat-surat yang lainnya yang mensyaratkan adanya pengisian

kolom agama, aparat juga masih memaksa untuk diisi dengan agama dan jika tidak diisi surat-

surat tidak akan diproses.82

Sebagaimana disebutkan sebelumnya masalah hak-hak sipil lainnya yaitu pencatatan

perkawinan, khususnya bagi para penghayat yang menikah sebelum tahun 2007. Ketika menikah,

penganut kepercayaan atau agama lokal harus mendapat pengesahan dari pemuka agama atau

kepercayaan yang sudah terdaftar dalam organisasi.83 PP No. 37 tahun 2007 masih menyulitkan

pelayanan perkawinan bagi penghayat, misalnya terkait dengan pencatatan organisasi dan

pemuka penghayat, termasuk pengakuan bagi organisasi gabungan (HPK dan BKOK) untuk

mengajukan nama–nama pemuka penghayat. Baseline Survey yang dilakukan oleh KRC-

Kemitraan menunjukkan, hanya 40 persen responden dari penganut agama-agama minoritas

yang memiliki akta nikah. Sebagian besar mereka tidak melakukan pencatatan sipil terhadap

pernikahan dan hal ini berakibat pada berbagai tindakan diskriminasi lainnya.84

Sebagai contoh, hambatan terkait dengan masalah perkawinan dialami Rusman,

dari Cigugur Kuningan, yang sudah menikah selama 30 tahun dan selama itu Kantor Catatan

Sipil Kuningan menolak memberinya akte kawin. Setelah UU No. 23 tahun 2006 dan PP No.37

tahun 2007 terbit, Rusman mengalami penolakan kembali dengan alasan dia sebagai bagian

dari komunitas adat, tidak terdaftar di dalam organisasi penghayat yang diakui negara. Abdul

Rochzali dari Tegal mempunyai pengalaman serupa, ketika mengurus pemutihan ditolak karena

perkawinannya dahulu berdasar agama Islam.85 Perkawinan yang dijalankan sesuai dengan

tata adat yang mereka yakini, tidak diakui negara sehingga mereka tidak mendapat akte kawin dan

berdampak pada kehidupan mereka. Pengalaman Ikah dari Kuningan, yang menikah sejak 1992

dan tidak diakui sampai sekarang, memicu Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS

tidak diberikan karena dia diharuskan memilih salah satu agama yang diakui negara agar bisa

menjadi PNS. Kasus lainnya menimpa Nana Gumilang, yang menikah sejak 1999 dan dikaruniai

tiga anak, sangat membutuhkan akte perkawinan agar ia bisa memperoleh tunjangan keluarga

dari perusahaan swasta tempat dia bekerja. Anak-anak pasangan penghayat juga menjadi korban

tindakan diskriminatif, karena memikul beban psikologis menyakitkan yang sering dituduh

sebagai “anak haram” dan dituduh sebagai anak hasil pasangan “kumpul kebo” karena status

perkawinan orang tua mereka tidak jelas.86

Terkait dengan Akta kelahiran pengurusannya membutuhkan dokumen-dokumen lain

seperti Surat Nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain. Baseline Survey yang dilakukan oleh KRC-

Kemitraan, menunjukkan hanya 37 persen anak-anak yang lahir dari komunitas agama/keyakinan

minoritas mendapatkan akta kelahiran karena orang tua mereka menikah berdasar pada

keyakinan yang tidak diakui negara sehingga tidak mendapatkan surat nikah dan kartu keluarga.

Kemudian dalam bidang pendidikan, secara umum anggota kelompok minoritas keagamaan masih

mendapatkan diskriminasi, di antaranya anak didik masih diwajibkan mengikuti pelajaran agama

yang bukan merupakan keyakinan mereka. KPAI menyebutkan, terjadi pelanggaran karena dalam

praktiknya Negara belum mampu mengakomodir sepenuhnya, bahkan terhadap agama yang

sudah diakui, baik sekolah negeri maupun swasta belum mampu menghadirkan pelajaran agama

bagi minoritas di daerah-daerah tertentu. Selain itu juga terjadi pelarangan terhadap pemakaian

atribut agama di sekolah.87 Di Pati, Jawa Tengah, para penghayat kepercayaan mengeluhkan

82 http://regional.kompas.com/read/2014/11/14/08042291/Beginilah.Diskriminasi.yang.Dialami.

Penghayat.Sunda.Wiwitan.

83 FGD, Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas, Komnas HAM, 2 November 2015.

84 Baseline survey,

85 Trisno S. Susanto, dkk, ...

86 Trisno S. Susanto, dkk, ...

87 FGD, Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas, Komnas HAM, 2 November 2015

sulitnya mengakses pendidikan agama bagi anak-anak mereka terutama di lembaga pendidikan,

karena kurikulum yang diajarkan merupakan materi agama (yang diakui). Di sekolah, para siswa

siswi yang datang dari keluarga penganut ajaran kepercayaan terpaksa harus beragama lain

saat berada di lingkungan sekolah. Salah seorang siswi sekolah menengah atas di Bekasi, Jawa

Barat yang menganut Kapribaden terpaksa memilih agama Islam untuk mata pelajaran agama.

Siswi ini mengaku tak menghadapi kendala apapun karena dia mengikuti pelajaran (agama

Islam) di sekolah, tapi di rumah tetap kapribaden.88 ada pula kasus dimana anak dari salah

satu anggota Himpunan Penghayat Kepercayaan yang tidak mau mengerjakan soal-soal agama

karena tidak sesuai dengan keyakinannya.89

Akses terhadap pendidikan anak-anak mengalami permasalahan karena ketiadaan

pengakuan atas agama atau keyakinan yang dianut orang tua mereka. Ketiadaan Akta Kelahiran

ini memicu tingkat pendidikan anak-anak dari minoritas agama/keyakinan yang rendah.

ada fakta bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi terhambat karena adanya

prasyarat di sekolah-sekolah negeri maupun swasta agar setiap anak memilih agama resmi yang

diakui oleh negara. Di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, anak-anak penganut agama Marapu

memilih tidak melanjutkan sekolah karena adanya arahan dari guru-guru untuk memilih salah

satu agama. Kalaupun akan melanjutkan sekolah, mereka terpaksa memilih salah satu agama

yang diakui oleh negara.90 Pengalaman yang sama dialami oleh seorang penganut Parmalim, Mulo

Sitorus, yang mengatakan masalah tak diakuinya agama-agama asli negara kita ini memicu

anak-anak Parmalim sulit mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi. Sekarang ini pendaftaran

dilakukan secara online lewat internet dan permasalahannya dalam formulir pendaftaran online

hanya dicantumkan kolom 6 agama.91

Di Pati, Jawa Tengah, para penghayat kepercayaan mengeluhkan

sulitnya mengakses pendidikan agama bagi anak-anak mereka terutama di

lembaga pendidikan, karena kurikulum yang diajarkan merupakan materi

agama (yang diakui). Di sekolah, para siswa siswi yang datang dari keluarga

penganut ajaran kepercayaan terpaksa harus beragama lain

saat berada di lingkungan sekolah

Pemajuan dan perlindungan atas persamaan dan non diskriminasi. Banyak regulasi

yang mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam layanan publik, namun dalam

praktiknya diskriminasi terus berlangsung. Sektor layanan publik, seperti bidang administrasi,

kependudukan, bidang perkawinan, pemakaman, pelayanan pendidikan dan kesehatan yaitu

sektor-sektor yang banyak terjadi diskriminasi.92 Diskriminasi terhadap para penghayat bahkan

dianggap berlangsung secara sistematis dari lahir hingga meninggal. Setelah meninggal misalnya,

jenazah mereka seringkali ditolak warga untuk dikuburkan di pemakaman umum.93

Berbagai kasus menunjukkan penganut agama minoritas masih kesulitan dan mengalami

diskriminasi dalam mengakses sejumlah hak, misalnya hak atas pendidikan dan pekerjaan

karena mereka dianggap tidak beragama. ada kasus dimana pelamar dari penghayat tidak

88 Bbc.com, “Hak-Hak Sipil yang Terabaikan”, 5 April 2011. Diakses dari http://www.bbc.com/negara kita /laporan_

khusus/2011/04/110405_agamadua.shtml

89 http://www.koranmuria.com/2015/11/19/22664/anak-penghayat-kepecayaan-di-pati-sulit-akses-pendidikan-

keagamaan.html

90 Survey

91 Bbc.com, “Hak-Hak Sipil yang Terabaikan”, 5 April 2011. Diakses dari http://www.bbc.com/negara kita /laporan_

khusus/2011/04/110405_agamadua.shtml

92 Policy Brief, “Layanan Adminduk Bagi Kelompok Minoritas”, Wahid Institute, 1 Desember 2014,

93 Seminar ‘Pesan Ibu Nusantara bagi Arah Kebangsaan negara kita : Akui dan Penuhi Hak-hak Konstitusional

Pemeluk Agama Leluhur dan Penghayat Kepercayaan’ lihat http://www.beritasatu.com/politik/88959-

diskriminasi-bagi-penghayat-kepercayaan-masih-terus-terjadi.html

diperbolehkan karena formulir disediakan hanya untuk para penganut agama dan tidak untuk

penghayat. Di kepolisian dan militer, sampai sekarang belum ‘boleh’ penghayat masuk menjadi

anggota. Di banyak kasus, begitu diketahui seseorang itu penghayat dan bukan penganut agama,

mereka kemudian tidak diterima menjadi polisi atau tentara sehingga sekarang kebanyakan anak

penghayat yang mendaftar ke tentara atau polisi mengaku beragama (yang resmi). Dalam KTP,

mereka kebanyakan mencantumkan agama Islam.94

Diskriminasi masih terjadi dalam askes untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan

kesempatan ekonomi. Sejumlah kasus menunjukkan diskriminasi masih terjadi, misalnya yang

dialami salah seorang warga yang bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan salah satu kabupaten/

kota di Jawa Tengah tertunda pelantikannya karena menganut kepercayaan penghayat.95 Seorang

penganut Sunda Wiwitan yang hendak mendaftar PNS secara online akhirnya mengurungkan

niatnya karena karena dalam formulir itu hanya tercantum agama yang diakui negara.96 Di Cilacap

Jawa Tengah, banyak dari generasi muda dari kelompok penghayat yang ragu-ragu untuk menjadi

PNS. sebagian besar para kaum muda di Cilacap masih banyak yang ber-KTP-kan agama karena

kurang percaya diri, sehingga bagi yang ingin meneruskan studi ataupun bekerja di instansi tetap

berKTP kan agama yang diakui. Prasangka tentang efek negatif dari identitas penghayat yang

berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lainnya, masih membayangi. Mereka yang

bekerja di instansi seakan tidak akan berhasil apabila identitas penghayat mereka terungkap.

Permasalahan lainnya terkait dengan akses dan kesempatan kerja yaitu mengenai sumpah

jabatan. Seorang penghayat menuturkan saat petugas yang menyumpah tidak mengetahui

harus bagaimana cara menyumpah mereka dan kemudian dia langsung bersumpah dengan

caranya sendiri setelah diberikan penjelasan. Penganut penghayat ini tetap bisa menjadi

pegawai negeri sipil dan tidak ada hambatan apapun dan secara administrasi hal ini tidak pernah

dipermasalahkan.97

Pemajuan dan perlindungan atas partisipasi dalam kehidupan publik. Secara umum kelompok-

kelompok agama minoritas mempunyai akses terhadap informasi-informasi yang terkait

dengan kebijakan publik, namun masih terbatas atau minim keterlibatan mereka dalam proses

pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka. Padahal salah satu hal yang

dapat menjadi indikator yang mempengaruhi kebijakan yaitu frekuensi pertemuan dengan

antara aparat dengan warga . Minimnya partisipasi berdampak pada banyaknya peraturan

yang dibentuk dan mengatur tentang agama-agama minoritas, tidak mencerminkan perlindungan

kepada mereka.

94 Wawancara Engkus Ruswana, dalam Madinaonline.id, “Tokoh Penghayat Kepercayaan: “Sudah Mati pun Kami

Masih Didiskriminasi”, http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/tokoh-penghayat-kepercayaan-sudah-

mati-pun-kami-masih-didiskriminasi/

FGD, Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas, Komnas HAM, 2 November 2015

95 Jateng.go.id, “Pendidikan Anak Penghayat Wajib Difasilitasi” Diakses dari http://www.jatengprov.go.id/id/berita-

utama/pendidikan-anak-penghayat-wajib-difasilitasi

96 Kompas.com, “Beginilah Diskriminasi yang Dialami Penghayat Sunda Wiwitan”, diakses dari http://regional.

kompas.com/read/2014/11/14/08042291/Beginilah.Diskriminasi.yang.Dialami.Penghayat.Sunda.Wiwitan.

97 http://elsaonline.com/?p=3355

BAGIAN EMPAT

KELOMPOK MINORITAS

PENYANDANG DISABILITAS DAN

ORIENTASI SEKSUAL DAN

IDENTITAS JENDER

Kelompok Penyandang Disabilitas dan Orientasi Seksual serta Identitas Jender yaitu kelompok yang dapat

dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Di dalam Laporan ini mereka dianggap sebagai bagian dari

kelompok minoritas karena posisinya yang tidak dominan, rentan dan kerap menjadi sasaran diskriminasi

dan persekusi. Laporan ini mengelaborasi lebih dalam terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dalam

rangka penghomatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusianya. Sebagai pengantar, perlu untuk

disampaikan terkait interkoneksi di antara keduanya dimana seorang penyandang disabilitas yang memiliki

orientasi seksual atau identitas jender khusus (lesbian, gay, bisexual, transjender or intersexual) perlu untuk

diperhatikan sebagai suatu kelompok minoritas mengingat diskriminasi berganda yang mereka alami. Dalam

Deklarasi PBB tentang minoritas disebutkan bahwa diskriminasi berganda dapat pula dialami oleh seseorang

pada situasi-situasi lain yang saling tumpang tindih terkait identitas etnis, agama, dan bahasa.

Selain terkait interkoneksi diatas, perlu pula untuk mengedepankan suatu kebijakan tindakan/aksi afirmatif

(affirmative action) yang dikenakan kepada kelompok minoritas yang mengalami marjinalisasi dan pelanggaran

HAM, termasuk pemberian remedi. Selain itu representasi yang lebih proporsional diperlukan agar partisipasi

dan asipirasi mereka diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan

yang berdampak bagi kehidupan mereka. Mengacu pada sejumlah kasus yang dialami kelompok minoritas

penyandang disabilitas dan orientasi seksual dan identitas jender, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu akar

persoalannya yaitu peraturan atau kebijakan yang tidak berpihak kepada kepada kedua kelompok minoritas

dimaksud. Sebagai ilustrasi, pada kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas jender, ketentuan dalam

UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bagi transjender UU dimaksud menjadi

persoalan, karena perbedaan antara pernyataan jender dengan penampilan mereka dapat menyulitkan

dalam hal memperoleh layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha dan lain sebagainya. Atas

dasar ketentuan ini, penikmatan atas layanan jasa tidak dapat dirasakan oleh mereka, seperti dalam layanan

pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

Tidak berbeda halnya pada kelompok minoritas penyandang disabilitas, bahwa pasal 27 ayat 1 (h) Kovenan

Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) sudah menyebutkan pentingnya tindakan afirmatif terutama pada

sektor tenaga kerja. Dalam ketentuan ini secara jelas disebutkan bahwa tindakan afirmatif pada sektor

pekerjaan berlandaskan pada azas kesetaraan dengan orang lain (non-disabilitas) agar penyandang disabilitas

dapat sejajar dengan non-disabilitas. Berangkat dari dua contoh di atas, seyogyanya perlu disusun peraturan

dan kebijakan yang mengetengahkan tindakan afirmatif yang efektif bagi seluruh kelompok minoritas.

HAK-HAK

Hak-hak bagi para penyandang disabilitas

secara terperinci telah dinyatakan dalam

Konvensi Internasional Hak Penyandang

Disabilitas (2006), yang di dalamnya memuat

prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.a.

1.b.

1.c.

1.d.

1.e.

1.f.

1.g.

1.h.

Penghormatan pada martabat yang

melekat, otonomi individu; termasuk

kebebasan untuk menentukan

pilihan, dan kemerdekaan individu;

Non-diskriminasi;

Partisipasi penuh dan efektif dan

keikutsertaan dalam warga ;

Penghormatan pada perbedaan dan

penerimaan penyandang disabilitas

sebagai bagian dari keragaman

manusia dan kemanusiaan;

Kesetaraan kesempatan;

Aksesibilitas;

Kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan;

Penghormatan atas kapasitas yang

terus berkembang dari penyandang

disabilitas anak dan penghormatan

pada hak penyandang disabilitas

anak untuk mempertahankan identi-

tas mereka.

PENYANDANG DISABILITAS

4 UNHCHR, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities Adopted by the United Nations

General Assembly on 13 December 2006

KELOMPOK MINORITAS PENYANDANG

DISABILITAS

Konsep Umum, Pengertian dan Cakupan

Hak Kelompok Disabilitas

Tulisan ini hendak meninjau sejauh mana Negara telah memajukan, melindungi dan

menjamin penikmatan HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara bagi penyandang

disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Siapa yang disebut sebagai ‘Penyandang Disabilitas’ dalam hal ini termasuk mereka yang

memiliki keterbatasan ﬁsik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika

berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan ini dapat menghalangi partisipasi

mereka secara penuh dan efektif dalam warga berdasar kesetaraan. Hak-hak bagi

para penyandang disabilitas secara terperinci telah dinyatakan dalam Konvensi Internasional

Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD, 2006), yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip sebagai

berikut:98

a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk

menentukan pilihan, dan kemerdekaan individu;

b. Non-diskriminasi;

c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam warga ;

d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian

dari keragaman manusia dan kemanusiaan;

e. Kesetaraan kesempatan;

f. Aksesibilitas;

g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak

dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas

mereka.

Di dalam Konvensi dinyatakan bahwa Negara Pihak harus menjamin dan memajukan

realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang

disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk

itu, Negara-Negara Pihak yang terikat pada Konvensi memiliki kewajiban untuk:

a. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya

yang terkait untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;

b. Meninjau kembali semua kebijakan terkait, termasuk peraturan perundang- undangan,

untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-

praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang

98 UNHCHR, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities Adopted by the United Nations General Assembly

on 13 December 2006

disabilitas;

c. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan HAM penyandang disabilitas dalam

semua kebijakan dan program;

d. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan

dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai

dengan Konvensi ini;

e. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari

oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;

f. Melaksanakan atau memajukan penelitan dan pengembangan barang, jasa, peralatan,

dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam

Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna

memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan

dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-

standar dan pedoman-pedoman;

g. Melaksanakan atau memajukan penelitan dan pengembangan, dan untuk memajukan

ketersediaan dan pemakaian teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan

komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk

penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang

terjangkau;

h. Menyediakan informasi yang dapat diakses para penyandang disabilitas mengenai alat

bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk

teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

i. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang

disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga

mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak

ini .

Siapa yang disebut sebagai ‘Penyandang Disabilitas’ dalam

hal ini termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental,

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan

dengan berbagai hambatan, keterbatasan ini dapat menghalangi

partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam warga

berdasar kesetaraan. Hak-hak bagi para penyandang disabilitas

secara terperinci telah dinyatakan dalam Konvensi Internasional Hak

Penyandang Disabilitas (ICRPD, 2006)

Terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga dinyatakan bahwa setiap

Negara Pihak harus mengambil tindakan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada dan,

bilamana perlu, di dalam kerangka kerja sama internasional. Hal ini dimaksudkan agar dapat

mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara progresif. Selain itu, dalam pengembangan dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk implementasi Konvensi ini,

dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait

dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus berkonsultasi secara erat dan

aktif melibatkan para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui

organisasi-organisasi yang mewakili mereka. Secara khusus, dinyatakan bahwa Negara-Negara

Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak yaitu rentan terhadap

diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin

penikmatan penuh dan setara. Juga Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan

yang sesuai untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara

penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan

penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam

Konvensi ini.

Jaminan hak melalui

peraturan perundangan-undangan

Identiﬁkasi regulasi dan peraturan perundang-undangan dalam tulisan ini dibagi dalam

tiga fase. Keterlibatan para ahli dan pemerhati disabilitas berkontribusi dalam pembedaan fase

mengingat sudah banyak di antara mereka yang membahas isu penyandang disabilitas termasuk

dari aspek regulasi. Pembedaan fase pada dasarnya tidak ditentukan oleh kapan dibentuknya

regulasi, namun ada ‘evolusi’ paradigma dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan

terkait penyandang disabilitas. ada tiga cakupan yang menjadi bahan pertimbangan bagi

pembedaan fase-fase ini , pertama, regulasi mencakup berbagai peraturan mulai dari

tingkat undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan lain dibawahnya. Kedua, Fase

identiﬁkasi yang memposisikan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai peraturan

‘center’ – utama, yang kemudian dibagi dalam tiga fase, yaitu pra-UU No. 4 tahun 1997, saat

diberlakukan UU No. 4 tahun 1997, dan masa peralihan penyusunan UU baru pengganti UU No.

4 tahun 1997. Ketiga, ratiﬁkasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

(ICRPD) merupakan tonggak harapan bagi kehidupan penyandang disabilitas yang dimulai dari

aspek regulasi. Berikut penjelasan setiap fase dimaksud.

Pra-UU No. 4 tahun 1997. Peraturan negara yang disusun sebelum dikeluarkannya UU No. 4

tahun 1997 teridentiﬁkasi telah ada sejak era Orde Lama hingga berkuasanya Pemerintahan

Orde Baru. Pada periode ini, peraturan yang ada belum secara khusus (lex specialis) mengatur

tentang penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan yang ada tersebar dan mengatur secara

sektoral/bidang terkait penyandang disabilitas, seperti pendidikan, kesehatan, lalu lintas,

bangunan gedung/aksesibilitas, dan ketenagakerjaan. Pada periode ini juga istilah yang muncul

dan dikenalkan tentang penyandang disabilitas tidak hanya satu. Beberapa di antaranya ‘orang

cacat’ dan ‘ketunaaan’ yang merujuk pada ragam disabilitas (tuna netra, tuna daksa, dan tuna

wicara). Istilah ‘penyandang cacat’ dalam regulasi muncul di akhir periode. Tidak banyak studi

(hukum) yang mengupas latar belakang dan analisa regulasi-regulasi ini . Namun demikian,

menurut para ahli dan pemerhati disabilitas, pemakaian beberapa istilah di dalam regulasi

ini menggambarkan bagaimana paradigma yang digunakan para penyusun kebijakan

tentang penyandang disabilitas yang secara umum bermakna negatif, yakni orang yang ternoda,

tidak berkemampuan (tuna), dan tidak normal.

Banyak ahli mengkritisi UU No 4 tahun 1997 ini, terutama terkait

paradigma yang digunakan yang bersifat charity dan medis. Paradigma

ini sangat kental teresapi dalam UU ini dan hal ini bukan tampak

sebab. Anggota DPR yang dimana saat itu masih memiliki suara utusan

golongan TNI/Polri berpengaruh pada upaya mempercepat pengesahan

dengan paradigma charity dan medis. Suara mereka sangat lantang

memberikan dukungan agar Undang- Undang ini segera disahkan

mengingat kepentingan untuk mengakomodir kebutuhan para veteran

TNI/Polri yang diantaranya mengalami disabilitas akibat tugas

Berikut daftar peraturan dimaksud:

PERATURANNO. ISTILAH (YANG DIGUNAKAN)

Undang-undang nomor 33 Tahun

1947 Tentang Ganti Rugi Buruh yang

kecelakaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1954 Tentang Dasar-Dasar

Pendidikan atau Pengajaran di

Sekolah untuk Seluruh negara kita

Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 1980 tentang Usaha

Kesejahteraan Sosial Bagi

Penderita Cacat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1992 tentang Lalu lintas angkutan

jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Biasa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1992 Tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan

Orang cacat

Orang dengan kekurangan

jasmani dan rohani

Tuna

Penderita Cacat

Penderita cacat

Orang dengan keabnormalan

Penyandang Cacat

Fase pemberlakuan UU No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Fase dimana UU No. 4

Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat diberlakukan merupakan fase di mana dunia disabilitas di

negara kita mengalami perubahan yang cukup signiﬁkan. Untuk kali pertama negara kita memiliki

undang-undang khusus (Lex Specialis) yang mengatur tentang penyandang cacat. Keberadaan

undang-undang khusus ini dianggap sebagai bentuk pengakuan akan pentingnya pengaturan

tentang penyandang disabilitas yang khusus dan utuh. Pada proses penyusunannya, undang-

undang ini diinisiasi pada masa Orde Baru, dan disahkan setahun setelah masa reformasi

(1998). Banyak ahli mengkritisi undang-undang ini, terutama terkait paradigma yang digunakan

yang bersifat charity dan medis. Paradigma ini sangat kental teresapi dalam UU ini dan hal

ini bukan tampak sebab. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimana saat itu masih

memiliki suara utusan golongan TNI/Polri berpengaruh pada upaya mempercepat pengesahan

dengan paradigma charity dan medis. Suara mereka sangat lantang memberikan dukungan agar

Undang- Undang ini segera disahkan mengingat kepentingan untuk mengakomodir kebutuhan

para veteran TNI/Polri yang diantaranya mengalami disabilitas akibat tugas.99

Setia Adi Purnama, pemerhati penyandang disabilitas, secara khusus mengkritisi istilah

penyandang cacat yang digunakan dalam UU No. 4 tahun 1997 yang semakin mengentalkan

makna negatif disabilitas, yakni orang yang dianggap memiliki rintangan dan hambatan karena

kondisi ﬁsiknya.100 Kritiknya didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 yang

berbunyi bahwa, “Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/

atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk

melakukan kehidupan secara selayaknya ….” Dengan istilah ini, disabilitas dimaknai oleh para

pembuat undang-undang merujuk pada ketidakmampuan kondisi ﬁsik. Hal yang cukup menarik

pada fase diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1997, yaitu munculnya beberapa peraturan nasional

lain yang sangat signiﬁkan mendukung pemenuhan hak disabilitas. Peraturan dimaksud yaitu

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 28 Tahun 2001 Tentang Bangunan

Gedung, dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ratifikasi ICRPD melalui UU No. 19 tahun 2011 diyakini sebagai UU

yang menggunakan paradigma berbasis hak (right-based) dan sosial model.

UU ini menitikberatkan bahwa penyandang disabilitas dimaknai sebagai

bagian dari keragaman manusia. Hal lain yang tidak kalah pentingnya

yaitu terminologi “penyandang disabilitas” tidak lagi menggunakan

pendekatan charity dan medis, melainkan melihat disabilitas sebagai hasil

interaksi antara orang yang mengalami impairment dengan sikap dan

lingkungan yang tidak mendukung, yang menghambat partisipasi mereka

atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Selanjutnya UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjadi

sangat signiﬁkan terkait penyandang disabilitas karena memperjelas keberadaan penyandang

disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan bersamaan dengan kelompok-kelompok lain.

Bunyi pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan secara

tegas bahwa setiap orang yang masuk dalam ketegori kelompok rentan, maka ia memperoleh

perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam penjelasan atas undang-undang ini , mereka

yang dikategorisasikan sebagai kelompok rentan yaitu orang lanjut usia, anak-anak, wanita

hamil, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Isi pasal di atas secara lugas menyatakan

pengakuan atas penyandang disabilitas sebagai sebuah kelompok yang wajib dilindungi dan

diperlakukan secara khusus tidak terkecuali dalam berbagai program dan kebijakan.

Salah satu peraturan yang penting lainnya yaitu UU No. 28 Tahun 2001 tentang Bangunan

Gedung mengatur tentang secara spesiﬁk aksesibilitas (bagi penyandang disabilitas), di mana

negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Bunyi pasal

31 UU Nomor 28 tahun 2001 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa,“semua gedung yang

pemakaian nya untuk kepentingan umum diharuskan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas, dan aksesibilitas dimaksud mencakup fasilitas yang ada pada gedung ini termasuk

lingkungannya”. Selain itu UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sangat signiﬁkan pada periode

ini mengingat keberadaannya menentukan pengaturan tentang pemenuhan hak atas kesehatan

bagi penyandang disabilitas. UU ini memuat kriteria atau apa yang dimaksud dengan ‘cacat’ yang

di kemudian hari berimplikasi pada penikmatan hak penyandang disabilitas di sektor lain. Kriteria

dimaksud sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 36 tentang Kesehatan menyebutkan

deﬁnisi kesehatan, yakni: “Kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Bunyi pasal 1 ini berimplikasi tidak saja pada penentuan ‘sehat’ dan ‘tidak sehat’, melainkan juga

tentang ‘sehat’ dan ‘cacat’. Hal ini dikarenakan realitas pemahaman yang berkembang kemudian

yaitu bahwa mereka yang dianggap ‘tidak sehat’ yaitu mereka yang ‘cacat’, yang memiliki

perbedaan ﬁsik dan mental.

Fase pasca pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang

Disabilitas (ICRPD) ke UU No. 19 tahun 2011. Tahun 2007, tepatnya tanggal 30 Maret merupakan

tonggak penting bagi penyandang disabilitas di negara kita di mana Pemerintah mendatangani

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pada 18 Oktober

2011, negara kita mengesahkan Konvensi ini dan menerbitkan UU pengesahannya melalui

UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang

Disabilitas. Ratiﬁkasi ICRPD yang termuat dalam UU No. 19 tahun 2011 diyakini sebagai UU yang

menggunakan paradigma berbasis hak (right-based) dan sosial model. UU ini menitikberatkan

bahwa penyandang disabilitas dimaknai sebagai bagian dari keragaman manusia. Hal lain yang

tidak kalah pentingnya yaitu terminologi “penyandang disabilitas” tidak lagi menggunakan

pendekatan charity dan medis, melainkan melihat disabilitas sebagai hasil interaksi antara

orang yang mengalami impairment dengan sikap dan lingkungan yang tidak mendukung, yang

menghambat partisipasi mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Selain itu, hal baru

lainnya yaitu untuk kali pertamanya UU ini mengategorikan penyandang disabilitas mental

sebagai bagian dari ragam penyandang disabilitas.

Implikasi yang sangat signiﬁkan atas diratiﬁkasinya KIHPD yaitu terbitnya peraturan

perundang-undangan tentang kesehatan jiwa, yakni Undang-Undang No. 18 tahun 2014 dan

Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Terkait dorongan disusunnya RUU

Penyandang Disabilitas, antara lain, karena negara kita membutuhkan undang-undang domestik

yang dapat memahami konteks sistem pemerintahan di negara kita . Selain itu, keberadaan Undang-

Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dianggap tidak lagi dapat menjawab berbagai

persoalan penyandang disabilitas. RUU Penyandang Disabilitas yang saat ini masih diproses di

DPR menggunakan pendekatan rights- based sebagaimana KIHPD. RUU ini mengandung cakupan

hak-hak terkait penyandang disabilitas yang termuat dalam isi pasal per pasalnya, diantaranya

hak atas pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan dalam pembangunan dan dalam menikmati

hasil pembangunan. Selain itu, RUU ini juga mengatur tentang jaminan aksesibilitas, rehabilitasi

dan kesejahteraan sosial, serta pengembangan bakat dan kehidupan sosial secara setara.

Di tingkat daerah, ada perkembangan yang cukup signiﬁkan paska pengesahan

ICRPD ke UU No. 19 tahun 2011 dalam bentuk munculnya sejumlah peraturan daerah yang

secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Berikut daftar peraturan daerah terkait

penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah:

1. Perda Kabupaten Bangka Barat No. 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;

2. Perda Kota Bandung No. 26 tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang

Cacat;

3. Perda Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Disabilitas;

4. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 tahun 2008 tentang Penyandang Cacat;

5. Perda Provinsi Riau No. 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang

Disabilitas;

6. Perda Kabupaten Bengkayang No. 14 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Penyandang Cacat;

7. Perwal Yogyakarta No. 8 tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas;

8. Perda Provinsi Bangka Belitung No. 10 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan

dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

9. Perda Kabupaten Sragen No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Penyandang Disabilitas;

10. Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi

Penyandang Disabilitas;

11. Perda Kabupaten Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

Disabilitas;

12. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas;

13. Perda Provinsi Papua No. 5 tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Penyandang

Disabilitas;

14. Perda Kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

Disabilitas.

Dari identiﬁkasi peraturan-peraturan daerah di atas, dapat teridentiﬁkasi bahwa beberapa

Perda di atas masih menggunakan paradigma lama, di antaranya dengan menggunakan istilah

penyandang cacat, seperti Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 tahun 2008 tentang

Penyandang Cacat, Perda Kabupaten Bengkayang No. 14 tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Penyandang Cacat, Perda Provinsi Bangka Belitung No. 10 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Perda-

Perda dimaksud seharusnya didorong untuk direvisi. Sedangkan Peraturan-peraturan daerah

lainnya hampir bisa dipastikan menggunakan rujukan ICRPD sehingga paradigma yang digunakan

yaitu pendekatan berdasar hak (rights-based).

Jaminan Program dan Kebijakan Pemerintah

Sampai saat ini, UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih berlaku, dan mau

tidak mau masih menjadi dasar bagi penentuan program dan kebijakan Pemerintah dalam rangka

menjaga eksistensi penyandang disabilitas. Kementerian Sosial selama ini menjadi pemegang

mandat untuk menyusun program dan kebijakan penyandang disabilitas sesuai dengan paradigma

yang tercakup dalam Undang-Undang UU ini , yakni paradigma charity (bantuan amal) dan

medis. Lebih spesiﬁk, program dan kebijakan yang disusun menitikberatkan kepada pemberian

bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Keduanya diarahkan kepada upaya

pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan yang

memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

dalam kehidupan warga . Ditambahkan, sasaran utama program-program disabilitas di

bawah Kementerian Sosial yaitu penyandang disabilitas, keluarga dan warga sebagai

sasaran pendukung. Selain Kementerian Sosial, ada pula beberapa kementerian lain yang

secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. 101

Kementerian Sosial. Secara umum arah kebijakan utama dalam peningkatan

kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yaitu peningkatan akses dan kualitas

layanan dan rehabilitasi sosial. Untuk lebih rinci, ada tujuh program yang dikeluarkan oleh

Kementerian Sosial. Berikut program dan kebijakan dimaksud yaitu :

Pertama yaitu Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-Institusi. Di dalam program Rehabilitasi

Sosial berbasis institusi ini disediakan: (a) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), yakni unit

pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas

atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sampai ke tingkat desa agar

mereka dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin dan permasalahan

dapat diatasi secara cepat. Saat ini program UPSK sudah ada di 33 provinsi; (b) Loka Bina Karya

(LBK), Program ini ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan

rehabilitasi sosial dengan fokus pada bimbingan keterampilan. Penerima manfaat dari LBK ini

yaitu penyandang disabilitas ringan. Pengelolaan program LBIK diserahkan kepada pemerintah

kabupaten/kota, dan saat ini ada 204 LBK.

Selain itu ada pula Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi. Saat ini ada dua balai besar

dan 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti yang merupakan pusat/lembaga pelayanan

rehabilitasi yang melayani ragam disabilitas: netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis,

mental retardasi, mental dan eks psikotik. Semuanya dikelola langsung oleh Kementerian Sosial.

Selain rehabilitasi yang dikelola Kementerian sosial, ada juga 22 pusat/lembaga rehabilitasi

yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 321 panti yang diselenggarakan oleh warga .

Pelayanan rehabilitasi sosial berbasiskan panti juga dilakukan dalam bentuk daycare (perawatan)

dan program khusus melalui pelayanan outreach (penjangkauan). Selain itu, di beberapa panti

dijadikan rujukan bagi program Rehabilitasi Berbasis warga dan UPSK.

Kementerian Sosial selama ini menjadi pemegang mandat untuk

menyusun program dan kebijakan penyandang disabilitas sesuai dengan

paradigma yang tercakup dalam Undang-Undang UU ini , yakni

paradigma charity (bantuan amal) dan medis. Lebih spesifik, program dan

kebijakan yang disusun menitikberatkan kepada pemberian bantuan sosial

dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Kementerian Sosial juga memiliki Rehabilitasi Berbasis Keluarga/warga (RBM). Rehabilitasi

berbasis warga (RBM) merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengembangkan

program disabilitas yang inklusif di tengah warga . Penerapan program RBM bisa dilakukan

dengan dua model, yakni model pelayanan jemput bola dan model pengembangan warga .

Namun demikian, keduanya fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas

dan keluarganya yang di dalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan menjamin

pengembangan disabilitas yang inklusif di warga termasuk pada institusi pelayanan (dasar)

terhadap penyandang disabilitas. Program lain yang disediakan Bantuan Sosial bagi organisasi

sosial (orsos) yang bergerak di bidang Disabilitas.

101 Beberapa program dan kebijakan diambil dari Laporan Situasi Penyandang Disabilitas di negara kita oleh Tim

Peneliti Pusat kajian Disabilitas Universitas negara kita (diunggah dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160340.pdf

PROGRAM negara kita

BEBAS

PASUNG

Penderita gangguan jiwa seharusnya

diberikan pengobatan secara intensif di

rumah sakit khusus, bukan malah

diasingkan dan dipasung sebagaimana

akhir-akhir ini masih banyak dilakukan

oleh warga .

Hingga kini masih banyak ditemukan

tindakan pemasungan.Pihak Pemerintah

melalui jajaran instansi kesehatan yang

ada hingga pelosok desa, berupaya

memberikan pemahaman kepada

warga bahwa tindakan itu

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

dan bisa berdampak hukum bagi

siapapun yang melakukannya.

Melihat kondisi masih banyaknya yang

melakukan tindakan pemasungan,

Pemerintah Daerah diharapkan dapat

segera melakukan tindakan penertiban

dan membuat target bebas pasung

dengan secepatnya atau paling tidak,

sama dengan target pemerintah pusat

pada 2019.

Program bantuan sosial bagi orsos penyandang disabilitas ditujukan untuk meningkatkan

partisipasi warga dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas. Bantuan sosial bagi organisasi tahun 2014 diberikan kepada 27 orsos yang terdiri atas

25 organisasi penyandang disabilitas dan 2 panti yang menangani penyandang disabilitas ganda.

Bantuan terutama untuk kegiatan operasional organisasi yang bersangkutan.

Kemensos menyediakan pula Bantuan Tanggap Darurat yang ditujukan untuk penyandang

disabilitas yang mengalami penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan, korban

bencana, maupun orang yang mengalami disabilitas sebagai akibat dari bencana. Bantuan

yang disalurkan berbentuk alat bantu dan bantuan sosial masing-masing Rp 1.000.000,-. Jenis

disabilitas yang ditangani yaitu netra, mental eks psikotik, tubuh, grahita, tunalaras, tunarungu

wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas ini dilaksanakan melalui tiga sistem: (a) Institutional-based yang mencakup

program reguler, multi layanan, dan multi target group melalui day care dan subsidi silang, dan

program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK),

dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis warga ; (b)

Non-institutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-

based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Basis warga (RBM); (c)

Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), PBK, Usaha Ekonomi Produktif/

Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Selanjutnya ada Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, Miskin, dan Rentan.

Jaminan sosial bagi penyadang disabilitas berat merupakan program pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial yang mempertahankan hidup penyandang disabilitas berat. Estimasi

jumlah penyandang disabilitas berat yaitu 163.232 orang. Sampai tahun 2014 jumlah penerima

jaminan sosial penyandang disabilitas berat sebanyak sebanyak 17.000 orang. Kepada mereka

diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per orang per bulan

selama setahun yang penyalurannya bekerja sama dengan PT Pos negara kita . Kriteria penerima

jaminan sosial penyandang disabilitas berat yaitu mereka yang memiliki disabilitas dan tidak

dapat direhabilitasi kembali; tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari kecuali dengan

bantuan orang lain; sepanjang waktu aktivitas kehidupannya sangat bergantung pada bantuan

orang lain; tidak tinggal dalam panti dan tidak mampu menghidupi diri sendiri serta berasal dari

keluarga miskin. Selain program bagi penyandang disabilitas berat, saat ini juga telah diberikan

layanan dan rehabilitasi sosial seperti Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB),

alat bantu, dan bantuan stimulan ekonomi produktif terutama bagi penyandang disabilitas miskin

dan rentan telah diberikan. Hingga Juni 2015, sebanyak 22.000 penyandang disabilitas berat telah

memperoleh ASODKB.

Program bantuan makanan panti penyandang disabilitas ditujukan bagi penyandang

disabilitas yang hidup dalam panti sosial baik milik pemerintah daerah dan panti sosial yang

dimiliki oleh warga . Bantuan diberikan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar,

terutama makanan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per

orang per hari sepanjang tahun. Pada tahun 2014 disalurkan bantuan kepada 11.000 penyandang

cacat yang tinggal dalam panti di 137 kabupaten/kota di negara kita .

Kementerian Kesehatan. ada empat program dan kebijakan prioritas yang

dikeluarkan Kementerian Kesehatan yang telah teridentiﬁkasi, sebagaimana dapat dikemukakan

dibawah ini: Pertama yaitu Deteksi Dini Kecacatan. Perlu dicatat bahwa sektor kesehatan

mempunyai peranan penting dalam program pencegahan kecacatan. Pemberian Vitamin A

200.000 IU sebanyak 2 kali (masing-masing 2x24 jam) pada Ibu-ibu yang baru saja melahirkan

(nifas) telah dilaksanakan di semua provinsi dengan cakupan 58 persen. Kekurangan Yodium

juga dapat ditekan lebih rendah dari 19 persen di tahun 2005 menjadi 13 persen di tahun 2007.

Cakupan imunisasi polio telah mencapai 79 persen di perkotaan dan 66 persen di wilayah

pedesaan. Kementerian Kesehatan juga telah melatih dokter-dokter dan petugas kesehatan

untuk merespon situasi bencana dan deteksi serta tata laksana penyakit kusta (Departemen

Kesehatan, 2009). Selain itu juga telah dilakukan program sosialisasi deteksi dan intervensi dini

disabilitas dan tumbuh kembang anak di Kementerian Sosial melalui kader Rehabilitasi Berbasis

warga (RBM) di bawah Koordinasi Kementerian Kesehatan di 16 provinsi.

Berikutnya ada Program negara kita Bebas Pasung. Penderita gangguan jiwa seharusnya

diberikan pengobatan secara intensif di rumah sakit khusus, bukan malah diasingkan dan dipasung

sebagaimana akhir-akhir ini masih banyak dilakukan oleh warga . Hingga kini masih banyak

ditemukan tindakan pemasungan. Pihak Pemerintah melalui jajaran instansi kesehatan yang ada

hingga pelosok desa, berupaya memberikan pemahaman kepada warga bahwa tindakan itu

melanggar HAM dan bisa berdampak hukum bagi siapapun yang melakukannya. Melihat kondisi

masih banyaknya yang melakukan tindakan pemasungan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat

segera melakukan tindakan penertiban dan membuat target bebas pasung dengan secepatnya

atau paling tidak, sama dengan target pemerintah pusat pada 2019.

Kementerian Kesehatan juga melakukan Pendataan Penyandang Disabilitas lewat Riset

Kesehatan Dasar. Dalam 5 tahun terakhir ini Pembangunan Kesehatan telah diperkuat dengan

tersedianya data dan informasi yang dihasilkan oleh Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas. Tiga

Riskesdas telah dilaksanakan di negara kita , masing–masing pada tahun 2007, 2010, dan 2013.

Riskesdas 2013 berbasis komunitas, mencakup seluruh provinsi di negara kita dan menghasilkan

data serta informasi yang bermanfaat bagi para pengelola dan pelaksana pembangunan

kesehatan. Dengan adanya data dan informasi hasil Riskesdas, maka perencanaan dan

perumusan kebijakan kesehatan serta intervensi yang dilaksanakan akan semakin terarah,

efektif dan eﬁsien. Pertanyaan yang menjadi dasar pengembangan Riskesdas 2013 yaitu :

(a) Bagaimanakah pencapaian status kesehatan warga di tingkat nasional,provinsi, dan

kabupaten/kota; (b) Apakah telah terjadi perubahan masalah kesehatan spesiﬁk di setiap

provinsi, dan kabupaten/kota; (c) Apa dan bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi status

kesehatan warga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (d) Faktor apa yang

memicu terjadinya perubahan masalah kesehatan; dan (e) Bagaimana korelasi antar faktor

terhadap status kesehatan. Selain disabilitas, topik-topik lain juga diteliti, antara lain terkait

akses pelayanan kesehatan, farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan lingkungan,

penyakit menular, penyakit tidak menular, cedera, gigi dan mulut.

Pihak Pemerintah melalui jajaran instansi kesehatan yang ada hingga

pelosok desa, berupaya memberikan pemahaman kepada warga

bahwa tindakan itu melanggar HAM dan bisa berdampak hukum bagi

siapapun yang melakukannya. Melihat kondisi masih banyaknya yang

melakukan tindakan pemasungan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat

segera melakukan tindakan penertiban dan membuat target bebas pasung

dengan secepatnya atau paling tidak, sama dengan target pemerintah pusat

pada 2019.

Terakhir, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan Program Sosialisasi Lepra/

Kusta. Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan

PL) Kementerian Kesehatan telah me laku kan sejumlah upaya per ce pa tan eliminasi kusta. Dian-

taranya penemuan penderita secara aktif, membantu provinsi dan kabu paten dalam mem be rantas

penya kit kusta dengan menempatkan konsultan lokal/nasional yang berdomisili di Bandung,

Sura baya, Palembang, Aceh, Sama rinda, Makasar, Ma nado dan Jayapura dan konsultan interna-

sional yang berdomisili di pusat serta melakukan kegiatan re habilitasi. Kementerian Kesehatan

mengklaim telah berhasil me ngobati dan menyembuhkan sekitar 375.119 penderita dengan

multi-drug therapy (MDT) sejak 1990 dan telah menurunkan 80 persen jumlah penderita kusta

dari 107.271 tahun 1990 menjadi 21.026 pen derita pada 2009.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program Kementerian Tenaga kerja terkait

penyandang disabilitas terfokus pada program kuota 1 per 100 penyandang disabilitas sebagai

perwujudan dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor

13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Program-program lain dari Kementerian Tenaga Kerja

termuat dalam berbagai peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Kementrain Tenaga Kerja

sejak tahun 1999. Berikut peraturan pelaksana dimaksud:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan

Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;

2. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.K.26-20/U-5-39/48 tentang Pengangkatan

Penyandang Cacat menjadi Pegawai Negeri;

3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam

Negeri dan DPP Apindo tentang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang

Cacat di Perusahaan dan warga ;

4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.01.KP.01.15. 2002 tentang

Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan;

5. Surat Edaran Menteri Sosial RI No.001/PR/ XII-4/SE.MS tentang Penerimaan Tenaga Kerja

Penyandang Cacat di sektor Pemerintah dan Swasta.

Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Sampai dengan saat ini, negara kita telah

mengeluarkan tiga periode Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Pada periode

kedua 2011-2014 secara spesiﬁk ada RAN tentang penyandang disabilitas. Dengan demikian,

ada tiga Rencana Aksi Nasional (HAM dan Penyandang Disabilitas), yakni: RAN HAM 2004-

2010, RAN PD 2011-2014, dan RAN HAM (integrasi dengan RAN Penyandang Disabilitas) 2015-

2019. Secara umum, pelaksanaan RAN Penyandang Disabilitas sebelum periode 2015-2019

telah membawa perubahan ke arah pencapaian peningkatan pemahaman aparat pemerintah

dan warga terhadap persoalan dan penanganan HAM secara umum, dan persoalan

penyandang disabilitas berbasis HAM. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2015-

2019 merupakan rencana aksi yang terintegrasi dengan RANHAM 2015-2019. Pengintegrasian

dilakukan mengingat keduanya memiliki kesamaan tujuan, yakni sebagai upaya meningkatkan

penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan

warga negara kita oleh Negara terutama Pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai

agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa

negara kita . RANHAM 2015-2019 sudah disahkan melalui PP Nomor 75 tahun 2015, dan di dalamnya

memuat ketentuan tentang adanya Sekretariat Bersama yang terdiri atas unsur:bidang Hukum

dan HAM; bidang sosial; bidang dalam negeri; bidang perencanaan pembangunan nasional.

Penikmatan hak bagi kelompok Disabilitas

dan pelanggaran HAM yang dialami

Salah satu cara sederhana mengidentiﬁkasi seberapa jauh penikmatan penyandang

disabilitas terhadap hak-haknya yaitu melalui laporan program dan kebijakan yang telah

dilaksanakan pada masing-masing Kementerian/ Lembaga. Namun, persoalannya tidak semua

Kementerian/Lembaga memiliki laporan yang komperhensif terkait target/sasaran program.

Bagian tulisan ini hendak menyajikan bentuk-bentuk penikmatan hak penyandang disabilitas

yang bahannya diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan program, buku, makalah, media

massa, dan jurnal. Aspek penikmatan hak yang akan dibahas meliputi pendidikan, pekerjaan,

kesehatan dan perlindungan sosial, aksesibilitas layanan publik, persamaan di depan hukum dan

aksesibilitas dalam pemilu.

Berkaitan dengan Penikmatan Hak atas Rehabilitasi, sampai tahun 2015, program-

program rehabilitasi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Kementerian Sosial telah

berhasil menjangkau para penyandang disabilitas sebagai berikut Untuk penerima manfaat Unit

Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) yaitu 6.025 orang, Untuk penerima manfaat Loka Balai Kerja

(LBK) pada 2015 yaitu 815 orang, Saat ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) melayani 1640 orang,

Untuk penerima manfaat, Rehabilitasi Berbasis warga (RBM) melayani 420 orang, Untuk

penerima manfaat tanggap darurat berjumlah 24 orang dengan total pengeluaran Rp.52.800.000.

Adapun terkait Asisten Sosial Orang Dengan Kebutuhan Khusus (ASODKB)102, di tahun 2016

proyeksinya ada 22.500 penyandang disabilitas berat yang memperoleh ASODKB. 103

Adapun untuk Penikmatan Hak atas Pendidikan, berdasar hasil survey statistik yang

diselenggarakan Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) tahun 2007104, hanya 24,7

persen atau kurang lebih 78.689 anak dengan disabilitas yang dapat mengenyam pendidikan

formal dari total perkiraan 318.600 anak dengan disabilitas. Kemungkinan data ini belum akurat

mengingat angka estimasi jumlah disabilitas hanya dihitung secara kasar yakni, 0,7 persen dari

keseluruhan jumlah disabilitas di negara kita . Itu artinya, kasus yang anak dengan disabilitas yang

tidak bersekolah formal sebenarnya terjadi lebih banyak. Selain itu, angka survey di atas pada

dasarnya tidak bisa dikatakan merata di seluruh daerah.

Selama ini, dalam upaya memperoleh haknya atas pekerjaan, ada

beberapa batu sandungan, salah satunya terkait persyaratan sehat

jasmani dan rohani. Persyaratan ini tercantum dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, dan dijadikan acuan oleh beberapa instansi dan

lembaga. Peraturan dimaksud, antara lain UU Guru dan Dosen, UU

Kepolisian, dan UU Peradilan Umum

Patut dicatat bahwa DI Yogyakarta memiliki angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi

untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tercatat sampai d 2004, ada anak dengan

disabilitas yang bersekolah yaitu sebanyak 63,24 persen untuk jenjang pendidikan dasar.105

Survey dari total 179 responden, di Kabupaten Bone dan Gowa ada 37,21 persen penyandang

disabilitas tidak tamat sekolah, dan khusus di Kabupaten Bone 37,21 persen penyandang

disabilitas bahkan tidak pernah bersekolah. Selanjutnya, di semua kabupaten/kota ini

kurang dari 5 persen penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan menengah pertama.

Data pendidikan terakhir yang lebih baik hanya di Kabupaten Sumba Daya Barat di mana ada

2,33 persen penyandang disabilitas mengenyam pendidikan universitas. Terkait penikmatan hak

atas pendidikan, selain terkait akses ke pendidikan dasar dan menengah, ada pula kasus

diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas saat hendak masuk ke perguruan tinggi.

Pada 2014, persyaratan masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

menyebutkan larangan bagi penyandang disabilitas, seperti tuna rungu, tuna netra, tuna daksa

untuk mengikuti seleksi. Meski pun larangan ini kemudian dicabut,kondisi ini masih menyisakan

pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk ke depan dapat mendiseminasikan pemahaman

bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama sebagaimana mereka yang tidak

disabilitas.106

Terkait dengan Penikmatan Hak Atas Pekerjaan, Data Survey Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) 2012107 menyebutkan bahwa 74,4 persen penyandang disabilitas tidak memiliki

pekerjaan. Dengan demikian, hanya 25,6 persen yang bekerja, dan mereka bekerja menyebar di

berbagai sektor, seperti pertanian 39,9 persen, buruh 32,1 persen, Jasa 15,1 persen, pedagang/

wiraswasta 8,5 persen, pegawai swasta 2,1 persen, PNS/POLRI/TNI 1,3 persen, peternakan/

perikanan 1,0 persen, dan Pegawai BUMN/BUMD 0,1 persen. Menyimak angka hanya 25,6 persen

penyandang disabilitas yang bekerja, maka dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas

memiliki peluang yang kecil untuk menikmati hak atas pekerjaan. Selama ini, dalam upaya

memperoleh haknya atas pekerjaan, ada beberapa batu sandungan, salah satunya terkait

persyaratan sehat jasmani dan rohani. Persyaratan ini tercantum dalam beberapa peraturan

perundang-undangan, dan dijadikan acuan oleh beberapa instansi dan lembaga.Peraturan

dimaksud, antara lain UU Guru dan Dosen, UU Kepolisian, dan UU Peradilan Umum. Kasus yang

menimpa Mahendra Kuncoro, seorang tuna netra di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menjadi

salah satu contoh di mana syarat sehat jasmani dan rohani telah menghambat penyandang

disabilitas.108 Pada 2007, ia mengajukan diri untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

dan saat akan menjalankan tes kesehatan yang bersangkutan dinyatakan gugur karena tidak

dianggap sehat jasmani. Contoh lain menimpa Wuri Handayani di Surabaya, Jawa Timur, yang

ditolak mendaftar menjadi sebagai pegawai negeri sipil Kota Surabaya bagian akuntasi dan Nurul

Sa’idah yang ditolak menjadi Jaksa di Yogyakarta. Masih terkait kuota, surat edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang memberikan

kuota CPNS sebanyak 325 bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di instansi pemerintah di

seluruh negara kita masih diabaikan. Hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan di mana kuota

bagi dua orang penyandang disabilitas untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak

digunakan Pemerintah Daerah setempat tanpa ada alasan yang jelas.109 Persoalan lain yang patut

dikemukakan terkait penikmatan hak atas pekerjaan yaitu diabaikannya syarat akomodasi

yang wajar (reasonable accommodation) dan persamaan dalam hak-hak normatif tenaga kerja

penyandang disabilitas serta perlindungan dari kekerasan di tempat kerja.110 Fasilitas di tempat

bekerja yang dapat diakses oleh pekerja penyandang disabilitas yaitu akomodasi yang wajar

dimaksud dan ini wajib disediakan oleh perusahaan sebagaimana termuat dalam pasal 67 UU No.

13 tahun 2013.Banyak kasus menggambarkan kesulitan pekerja penyandang disabilitas untuk

bekerja karena fasilitas yang tidak akses.

Terkait kekerasan di tempat kerja, sampai saat ini memang belum ada data kuantitatif yang

dapat mendukung ada atau tidak adanya persoalan ini. Namun, salah satu kasus yang terangkat,

mengungkapkan pentingnya perhatian terhadap potensi kekerasan yang dialami penyandang

disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas dari kekerasan belum dilaksanakan sesuai

dengan amanat peraturan perundang-undangan, tepatnya pasal 67 UU Ketenagakerjaan yang

secara jelas mengatur mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas oleh perusahaan dari

tindakan kekerasan. Isu lain yang juga menjadi tantangan dalam penikmatan hak atas pekerjaan

bagi penyandang disabilitas yaitu rentannya penyandang disabilitas mengalami putus hubungan

kerja (PHK). Kasus ini terjadi pada Mei 2011 di mana puluhan pekerja yang tuna rungu/wicara

di restoran waralaba yang cukup terkenal terkena PHK tanpa pesangon.112 Pekerja penyandang

disabilitas di-PHK hanya karena perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis jualan

ayam goreng dan hamburger.

Masih terkait kuota, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang memberikan kuota

CPNS sebanyak 325 bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di instansi

pemerintah di seluruh negara kita masih diabaikan. Hal ini terjadi di Provinsi

Sulawesi Selatan di mana kuota bagi dua orang penyandang disabilitas

untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak digunakan

Pemerintah Daerah setempat tanpa ada alasan yang jelas

Penikmatan Hak atas Kesehatan dan Perlindungan Sosial. Bagi penyandang disabilitas,

hak atas kesehatan merupakan salah satu hak yang dirasakan saat ini cukup dapat dinikmati.

Hampir semua pusat layanan kesehatan bisa terjangkau secara ekonomi oleh penyandang

disabilitas. Keberadaan kartu jaminan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat lewat

BPJS dan Kartu negara kita Sehat (KIS). Juga di tingkat Pemerintah Daerah, seperti Jaminan

Kesehatan Daerah (Jamkesda) telah membantu meringankan penyandang disabilitas yang harus

memeriksakan kesehatannya. Meski demikian, masih ada beberapa penyandang disabilitas

yang belum mendapatkan kartu jaminan sosial. Di provinsi DIY dari sekitar 41.219 penyandang

disabilitas, baru 1.00 penyandang disabilitas yang dapat mengakses.113Beberapa kendala

memicu belum semua penyandang disabilitas memiliki jaminan sosial. Kendala dimaksud

yaitu , pertama kendala hukum, dan kedua kendala di lapangan.

Kendala hukum yang ada, diantaranya, tidak berpihaknya UU No. 24 tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

terhadap Penyandang Disabilitas.114 Di dalam UU No. 24 tahun 2011 perlu ditentukan lebih rinci

terkait kriteria miskin di kalangan penyandang disabilitas yang disalahartikan sebagai penerima

jaminan sosial. Adapun terkait Perpres No. 12 tahun 2013, persoalan yang mengemuka yaitu

pemakaian istilah ‘kecacatan total tetap’sebagai penerima jaminan kesehatan. Mereka yang

menderita ‘cacat total tetap’ tidak dijelaskan secara rinci di dalam aturan ini . Adapun kendala

di lapangan yang memicu penyandang disabilitas tidak bisa memperoleh jaminan sosial115,

di antaranya, terkait akses memperoleh program jaminan kesehatan yang sangat tergantung pada

organisasi berbasis disabilitas (DPO). Selain itu juga program pelayanan tidak memberikan akses

bagi penyandang disabilitas, belum adanya basis hukum yang kuat yang mengatur implementasi

program, terutama di tingkat kabupaten/kota, serta masih adanya stigma negatif petugas

terhadap penyandang disabilitas. Khusus bagi penyandang disabilitas yang dianggap berat, pihak

pemerintah saat ini sudah bisa memberikan jaminan sosial di tiga kabupaten, yakni di Kabupaten

Gunung Kidul untuk 302, Kabupaten Bantul 298 orang, dan Kabupaten Sleman sebanyak 234

orang. Masing-masing mereka mendapatkan 300 ribu rupiah.116Kriteria penyandang disabilitas

berat yaitu mereka yang dianggap tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari akibat disabilitas

berat. Menurut data, jumlah penyandang disabilitas berat di negara kita berkisar antara 5-7 juta

penduduk.

Kendala di lapangan yang memicu penyandang disabilitas tidak

bisa memperoleh jaminan sosial, di antaranya, terkait akses memperoleh

program jaminan kesehatan yang sangat tergantung pada organisasi

berbasis disabilitas (DPO). Selain itu juga program pelayanan tidak

memberikan akses bagi penyandang disabilitas, belum adanya basis hukum

yang kuat yang mengatur implementasi program, terutama di tingkat

kabupaten/kota, serta masih adanya stigma negatif petugas terhadap

penyandang disabilitas.

Akses terhadap Layanan Sarana dan Prasarana Publik. Terkait akses layanan publik

bagi penyandang disabilitas pada dasarnya berangkat dari prinsip kesempatan yang sama bagi

semua orang untuk beraktivitas di ruang publik. Prinsip ini,membawa penekanan pada disain

universal (Universal Design) bagi semua elemen fasilitas atau infrastruktur yang ada. Dalam

rangka mewujudkan disain universal tentunya harus melibatkan regulasi dan mencakup banyak

sektor.Hasil Survey Sosial Ekonomis Nasional (Susenas) tahun 2012,118 misalnya, menyebutkan

bahwa layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas masih sangat minim. Kondisi

ini tidak lain karena layanan publik itu sendiri yang tidak dirancang secara universal.

Salah satu gambaran tantangan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses

fasilitas dan insfrastruktur di Jakarta yaitu melalui program Jakarta Barrier Free-Tourism

(JBFT).119DKI Jakarta yang sudah memiliki Peraturan Daerah khusus mengenai aksesibilitas

penyandang disabilitas kenyataannya sampai saat ini masih mengalami kesulitan untuk

mewujudkannya. Melalui program JBTF, terungkap kesulitan besar untuk menentukan rute

perjalanan yang aksesibel. Jalur pejalan kaki atau pedestrian yang sempit dan tidak rata, juga

pedagang kaki lima yang menempati jalan pejalan kaki membuat pejalan kaki dan pengguna

kursi roda tidak memungkinkan menggunakan fasilitas ini secara aman dan nyaman.

Bangunan Gedung yang Aksesibel. Pasal 31 UU Nomor 28 tahun 2011 tentang Bangunan

Gedung telah mengatur bahwa semua gedung dan pemakaian nya untuk kepentingan umum

diharuskan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Pasal 46 UU ini juga mengatur

sanksi bagi para pelanggar aturan ini . Salah satu provinsi yang disorot dalam kaitannya

dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu provinsi DKI Jakarta.Provinsi ini sudah

memiliki Peraturan Daerah yang mengharuskan setiap gedung dapat diakses oleh penyandang

disabilitas.Namun demikian, secara umum bangunan gedung yang dapat dinikmati oleh

penyandang disabilitas masih sangat minim. Berbeda dengan hasil Susenas 2012 yang telah

disebut sebelumnya, hasil studi Himpunan Wanita Disabilitas negara kita (HWDI), bangunan gedung

yang memberikan fasilitas khusus penyandang disabilitas di DKI Jakarta hanya tiga persen.120

Laporan pemeringkatan indeks aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI

Jakarta tahun 2015, menunjukkan dari 25 gedung instansi pemerintahan secara keseluruhan

menunjukkan kategori kurang dan tidak aksesibel.121 Angka tertinggi di Rumah Sakit Umum

Daerah Cengkareng dengan indeks 2,93 (kurang aksesibel), dan terendah Plaza Semanggi dengan

indeks 1,87 (tidak aksesibel). 122 Dari hasil studi LBH di DKI Jakarta, dapat dikemukakan bahwa

Kritis, diambil dari Jurnal Disabilitas, Vol.2 No.2 Tahun 2015.

kemungkinan besar kota-kota lain di negara kita memiliki kondisi yang sama bahkan lebih buruk

dibanding DKI Jakarta dengan asumsi bahwa Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki regulasi

tapi masih belum bisa mampu mewujudkan kota dengan bangunan gedung yang aksesibel bagi

penyandang disabilitas.

Sarana Transportasi yang Aksesibel. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, moda

transportasi umum yaitu pilihan transportasi yang sangat mungkin digunakan bagi penyandang

disabilitas untuk mobilitas sejauh transportasi yang tersedia bagi mereka.Kenyataan justru

sebaliknya, penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengakses moda transportasi

umum yang tersedia. Hasil studi laporan kelayakan sistem transportasi angkutan umum di DIY

mengidentiﬁkasi bahwa:

a. Bangunan tempat berhenti (halte) sulit diakses karena tidak memiliki tanda khusus untuk

naik, membeli tiket, dan menunggu;

b. Di dalam bus, tidak ada akses informasi yang dapat didengar oleh penumpang;

c. Tempat masuk bus yang bisa dijangkau pengguna kursi roda dan tempat duduk prioritas

bagi penyandang disabilitas masih belum banyak tersedia;

d. Pedestrian atau jalur pejalan kaki/kursi roda menuju halte bus memiliki ketinggian yang

sulit dijangkau oleh pengguna kursi roda;

e. Gap atau celah yang jauh dari dalam bus ke halte (sekitar 30-40 cm) dan tidak bisa dijangkau

oleh kursi roda;

f. Disain pedestrian yang mi

Senin, 13 Oktober 2025

Hak minoritas 4

ARTICLE

TRANSLATE

POPULAR ARTICLE

Privacy Policy for lampux.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

Penulis

viewer