hukum kontrak 2

hukum kontrak 2

  Mei 31, 2023    video bobo

---

Apabila hal itu tetap dilakukan, 

maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, 

rugi, dan bunga.

c. Pegawai yang memangku jabatan umum.

Yang dimaksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap 

barang yang dilelang.

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan 

tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. 

Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah

(1) benda atau barang orang lain,

(2) barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkotika,

(3) bertentangan dengan ketertiban, dan

(4) kesusilaan yang baik.

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada 

penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

4. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jual Beli

Di dalam KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk per­

janjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis. Perjanjian jual beli secara lisan cukup dilakukan berdasarkan konsensus 

para pihak tentang barang dan harga. Sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis 

merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, apakah 

itu dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik. Di dalam perjanjian 

jual beli tanah, biasanya dibuat dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta jual beli tanah 

adalah Camat dan atau Notaris PPAT. Biasanya akta jual beli tanah tersebut telah 

ditentukan bentuknya dalam sebuah formulir. Para Camat atau Notaris PPAT 

tinggal mengisi hal-hal yang kosong dalam akta jual beli tersebut. Secara lengkap 

isi akta jual beli tanah antara pihak penjual, yaitu Tati Sukmawati dengan pembeli, 

yaitu Akhmad H. Syamsuddin, disajikan berikut ini.

AKTA JUAL BELI

No. 16/akt./Cam./1085

Pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 1985 datang menghadap kepada 

kami Damhoedji Camat, Kecamatan Empang oleh Menteri Dalam Negeri dengan

surat keputusannya.......Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri 1)

tanggal, 19 Nomor Agraria No. 10/1961 bertindak 2) sebagai

Ditunjuk

pejabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah 

Kecamatan Empang ................................

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 

dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini:

I. Tati Sukmawati, Umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dagang, 

bertempat tinggal di Sumbawa Kecamatan Sumbawa Kabupaten Dati II 

Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut Penjual:

II. Akhmad H. Syamsuddin, Umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan 

tani, bertempat tinggal di desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten 

Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut Pembeli:

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada 

pembeli dan pembeli membeli dari penjual:

Sebidang 1) dari 1) tanah hak : Milik No............

sebagian 

Terletak di :

Daerah tingkat I/Wilayah 

Daerah tingkat II/Wilayah 

Kecamatan/Wilayah 

Desa

Diuraikan dalam surat ukur 

Luas tanah

Nusa Tenggara Barat 

Sumbawa 

Empang 

Empang Atas

tgl ........................................... No...............

880 m2 ( delapan ratus delapan puluh meter 

persegi) berukuran panjang kurang-lebih: ....m3) berukuran lebar kurang lebih: 

....m3), persil nomor 51, kohir nomor .... 301 : blok m3) dan berbatasan di sebelah:

Utara

Timur

Selatan

Barat

dengan jalan raya 

dengan tanah/rumah H.M. Sidik 

dengan tanah sawah Arifin A.Wahab BA 

dengan tanah/rumah H.M. Saleh

Selanjutnya para penghadap menerangkan:

Bahwa jual beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1) yang ada di atas 

tanah tersebut, yaitu berupa:

Bahwa jual beli ini terjadi dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah) bahwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian 

tersebut di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai 

tanda penerimaannya (kuitansi).

Bahwa jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut.

Pasal 1

Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman 1) yang diuraikan 

dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli, yang mengaku pula telah 

menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala 

kerugian/beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman 1) 

tersebut di atas menjadi hak tanggungan pembeli.

Pasal 2

Penjual menjamin bahwa tanah hak dan bangunan serta tanaman 1) tersebut 

di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk 

sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.

Pasal 3

Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang berwenang 

untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal maka ia 

dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; 

dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu 

kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggung jawab 

sebagai kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak 

sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada 

penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal ....

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi, dan segala biaya mengenai peralihan 

hak ini dipikul oleh Pembeli.

Demikian akta ini dibuat dihadapan saksi-saksi

1. Sanusi M Sekretaris Desa Empang Atas

2. M. Ali H.M. Sidik Empang Atas

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan di mana perlu dijelaskan oleh 

kami maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol 1) oleh para 

penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah.

Penjual Pembeli

ttd. ttd.

(Tati Sukmawati) (Akhmad H. Syamsuddin)

Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.

(Damhoedji)

NIP. 610000362

Saksi-Saksi

1. Sekretaris Empang Atas 2 .

ttd. ttd.

(Sanusi) (M. Ali H.M. Sidik)

Akta jual beli ini telah dibakukan oleh Pemerintah, sehingga para Camat 

atau Notaris tinggal mengisi hal-hal yang kosong dalam lembaran akta jual beli. 

Hal-hal yang tercantum dalam akta jual beli tersebut, meliputi:

a. tanggal dibuatnya perjanjian jual beli tanah;

b. subjek hukum, yang meliputi nama pihak penjual dan pembeli, umur, 

kewarganegaraan, pekerjaan, dan domisili;

c. objek jual beli, yang meliputi jenis haknya, apakah hak milik, HGB atau 

HGU, luasnya, nomor persil dan kohir, batas-batasnya;

d. harga jual beli tanah;

e. pengakuan dari penjual, bahwa ia telah menerima uang jual beli tanah 

tersebut;

f. momentum penyerahan tanah, yaitu pada saat tanggal dibuatkan akta;

g. bahwa tanah yang dijual tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut 

tanggungan suatu piutang;

h. ongkos pembuatan akta ditanggung pembeli;

i. saksi-saksi.

Keberadaan dua orang saksi ini sangat penting, karena apabila salah satu 

dari pihak penjual dan pembeli ingkar terhadap apa yang telah dilakukan maka 

kedua saksi inilah yang akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar- 

benar telah melakukan jual beli tanah seluas dan harga tersebut di atas.

5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka 

akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Yang menjadi hak

penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. 

Sedangkan kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut, 

a Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut

b. Menyerahkan barang.

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam 

kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara penyerahan barang, 

yaitu

1) penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan 

atas barang tersebut;

2) barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik 

nama pada pejabat yang berwenang;

3) barang tak bertubuh dengan cara cessi.

Sedangkan masalah biaya dan tempat penyerahan ditentukan sebagai berikut:

1) biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan 

dipikul oleh si pembeli, kecuali diperjanjikan, dan

2) tempat penyerahan dilakukan di tempat di mana barang yang dijual 

berada, kecuali diperjanjikan lain.

Pengecualian dari kewajiban penyerahan ini apabila pembeli belum melunasi 

harga barang secara total kepada si penjual.

c. Kewajiban menanggung pembeli.

Kewajiban menanggung dari si penjual adalah dimaksudkan agar (1) 

penguasaan benda secara aman dan tenteram, dan (2) adanya cacat barang- 

barang tersebut secara sembunyi atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan 

alasan untuk pembatalan (Pasal 1473 KUH Perdata), 

d Wajib mengembalikan kepada si spembeli atau menyuruh mengembalikan 

cleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala apa yang telah 

dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk 

barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan,

e. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak 

mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan, 

f  Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual 

mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti 

segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli.

g. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya 

cacat tersebut.

h. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka 

kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga 

pembelian dan kerugian.

Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut,

a. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang

telah ditentukan (Pasal 1513 KUH Perdata),

b. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan 

memberikan hasil (pendapatan).

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara 

nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Penjualan Barang-Barang Internasional (United Nations Convention 

on Contract fo r  the International Sale o f Goods) telah diatur tentang 

kewajiban antara penjual dan.pembeli. United Nations Convention on Contract 

for the International Sale o f Goods ini ditetapkan pada tanggal 7 April 1980 

di Wina. Tujuan konvensi ini adalah penetapan keseragaman pengaturan yang 

akan mengatur berbagai kontrak untuk penjualan barang-barang internasional 

memperhitungkan perbedaan sosial, ekonomi, dan sistem hukum. Hal ini akan 

memberikan sumbangan untuk menghapuskan hambatan hukum dalam per­

dagangan internasional dan mendorong pengembangan perdagangan internasional. 

Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on Contract 

for the International Sale o f Goods mengatur tentang kewajiban penjual dan 

Pasal 53 sampai dengan Pasal 60 United Nations Convention on Contract 

for the International Sale o f Goods mengatur tentang kewajiban pembeli. 

Ada 3 (tiga) kewajiban pokok penjual, yaitu

a. menyerahkan barang,

b. menyerahterimakan dokumen, dan

c. memindahkan hak milik (Pasal 30).

Kewajiban penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli meliputi:

a. menyerahterimakan barang kepada pengangkut pertama untuk diteruskan 

kepada pembeli, jika kontrak penjualan menyangkut pengangkutan barang 

(Pasal 31);

b. merinci jenis-jenis barang yang dikirimkan kepada pembeli (Pasal 32);

c. menyerahkan barang sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam kontrak . 

(Pasal 33);

d. menyerahkan barang yang jumlahnya, mutunya, dan uraian barang yang 

diminta dalam kontrak yang dipetikan atau dibungkus (Pasal 35);

e. menyerahkan barang yang bebas dari hak apa pun atau klaim dari pihak 

ketiga, kecuali pembeli setuju untuk mengambil barang itu bersyarat pada 

hak-hak itu atau klaim (Pasal 41);

f. menyerahkan barang yang bebas dari hak apa pun atau klaim dari pihak 

ketiga yang berdasarkan atas hak milik industri atau hak kekayaan intelektual 

lainnya (Pasal 42).

Kewajiban pembeli adalah

a. memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual (Pasal 38),

b. membayar harga barang sesuai dengan kontrak (Pasal 53), dan

c. menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak (Pasal 53).

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan 

mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin 

dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan 

pelaksanaan pembayaran (Pasal 54). Tempat pembayaran di tempat yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, 

maka pembayaran dapat dilakukan di tempat bisnis penjual atau jika pembayaran 

harus dilakukan dengan penyerahan barang atau dokumen di tempat di mana 

serah terima itu dilakukan.

D. TUKAR-MENUKAR

1. Pengertian Tukar-menukar

Tukar-menukar diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUH 

Perdata. Perjanjian tukar-menukar adalah

’’Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya 

untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu 

ganti barang lainnya.” (Pasal 1451 KUH Perdata)

Algra mengartikan perjanjian tukar-menukar adalah

’’Suatu perjanjian di mana pihak-pihak mengikatkan diri untuk saling

memberikan benda kepada satu sama lain.” (Algra, dkk. 1983: 487)

Definisi ini terlalu singkat, karena yang ditonjolkan adalah saling memberikan 

benda antara satu sama lain. Akan tetapi menurut hemat penulis, perjanjian 

tukar-menukar adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan 

pihak lainnya, dalam perjanjian itu pihak yang satu berkewajiban menyerahkan 

barang yang ditukar, begitu juga pihak lainnya berhak menerima barang yang 

ditukar. Barang yang ditukar oleh para pihak, dapat berupa barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak. Penyerahan barang bergerak cukup penyerahan 

nyata, sedangkan barang tidak bergerak menggunakan penyerahan secara yuridis 

formal.

Unsur-unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah

a. adanya subjek hukum,

b. adanya kesepakatan subjek hukum,

c. adanya objek, yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak, dan

d. masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar- 

menukar.

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Tukar-menukar

Subjek hukum dalam perjanjian tukar-menukar adalah pihak pertama dan 

pihak kedua. Sedangkan yang dapat menjadi objek tukar-menukar adalah semua 

barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak (Pasal 1542 

KUH Perdata). Dengan syarat barang yang menjadi objek tukar-menukar tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika 

barang yang telah ditukarkannya ternyata membuktikan bahwa barang yang 

ditukarnya bukan pemilik barang tersebut, maka pihak lain tidak dapat 

memaksakan untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari pihak sendiri, 

melainkan mengembalikan barang yang ia telah terimanya (Pasal 1543 KUH 

Perdata). Pihak yang telah melepaskan barang yang diterima dalam perjanjian 

tukar-menukar maka ia dapat memilih, apakah ia akan menuntut penggantian 

biaya, rugi, dan bunga dari pihak lawannya atau menuntut pengembalian barang 

yang telah ia berikan (Pasal 1544 KUH Perdata). Tuntutan itu hanya dilakukan 

terhadap satu alternatif yang dipaparkan di atas, yaitu menuntut biaya, rugi, dan 

bunga atau pengembalian barang. Jadi, pihak yang menyerahkan barang tidak 

dapat menuntut kedua alternatif tersebut di atas.

3, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Tukar-menukar

Pihak pertama dan pihak kedua, masing-masing berkewajiban untuk 

menyerahkan barang yang ditukar sedangkan haknya menerima barang yang 

ditukar.

4. Risiko dalam Perjanjian Tukar-menukar

Jika barang yang menjadi objek tukar-menukar musnah di luar kesalahan 

salah satu pihak maka perjanjian tukar-menukar itu menjadi gugur. Pihak yang 

telah menyerahkan barang dapat menuntut kembali barang yang telah diserahkannya 

(Pasal 1545 KUH Perdata).

Pasal-pasal yang mengatur tentang tukar-menukar sangat sedikit, jika 

dibandingkan dengan perjanjian jual beli. Namun, di dalam ketentuan mengenai 

tukar-menukar disebutkan bahwa ketentuan tentang jual beli berlaku bagi perjanjian 

tukar-menukar.

E. SEWA-MENYEWA

1. Pengertian Sewa-menyewa

Sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH 

Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada 

pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi 

oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata). Definisi lainnya 

menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah

’’Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun

tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.” (Algra, dkk.,

1983: 199)

Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan 

sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak

berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Begitu 

juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Di sini berlaku asas 

bahwa jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.

Dari uraian di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam 

perjanjian sewa-menyewa adalah

a. adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,

b. adanya konsensus antara kedua belah pihak,

c. adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun 

tidak bergerak,

d. adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan 

kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, dan

e. adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran 

kepada pihak yang menyewakan.

2. Subjek dan Objek Sewa-menyewa

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang 

menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau 

badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, 

sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa 

barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan 

harga. Dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya 

tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

3. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa-menyewa

Di dalam KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk 

perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian 

sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Dalam perjanjian 

sewa-menyewa bangunan, khususnya dalam praktik dibuat dalam bentuk tertulis 

dan isi perjanjian itu telah dirumuskan oleh para pihak, dan atau Notaris. Akan 

tetapi, yang paling dominan dalam menentukan substansi kontrak adalah dari 

pihak yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada pihak yang 

lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang 

menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa.

Berikut ini dianalisis substansi perjanjian sewa-menyewa, antara Markus 

Sunyoto Kusumo sebagai pengelola Mataram Mali dengan Rubyanto ANG sebagai 

penyewa. Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa bangunan 

mail tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tanggal dibuatnya akta sewa-menyewa.

b. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa.

Pihak yang menyewakan, yaitu dua orang:

(1) Tuan Markus Sunjoyo Kusumo (Direktur Utama PT Facifik Cilinaya 

Fantacy), dan

(2) Tuan Robyanto ANG (Komisaris Utama PT Facifik Cilinaya Fantacy) 

dan pihak penyewa, yaitu Meyliya Handoyo.

c. Objek barang yang disewakan, yaitu bangunan Mataram Mali dengan ukuran 

panjang 15,50 (lima belas, lima puluh) meter dan lebar 6 (enam) meter. 

Tanah itu berdiri di atas tanah HGB.

d. Jangka waktu sewa, yaitu 5 (lima) tahun, yang dimulai dari tahun 2000 

sampai dengan 1 September 2004.

e. Besarnya uang sewa. Besarnya uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun sebanyak Rp 163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan 

ratus ribu rupiah). Besarnya uang sewa setiap bulan sebanyak Rp2.730.000,00 

(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Uang muka sebesar Rp32.760.000,00 

(tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sisanya akan diangsur 

setiap bulan sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu 

rupiah), yang mulai diangsur tanggal 1 Juni 2001 sampai dengan 1 September 

2004.

f. Hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa 

Hak dari pihak yang menyewakan, yaitu

1) menerima uang sewa bangunan,

2) menerima uang jaminan langganan telepon, dan

3) menerima uang jaminan langganan listrik sebesar Rp 162,00 (seratus 

enam puluh dua rupiah) per volt ampere.

Kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu

1) menyerahkan bangunan seluas 15,50 x 6 m kepada pihak penyewa,

2) menyerahkan telepon kepada pihak penyewa, dan

3) menyerahkan hak pemakaian atas listrik.

Yang menjadi hak pihak penyewa adalah

1) menerima bangunan seluas 15,50 x 6 m,

2) menerima telepon, dan

3) menerima listrik.

Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan meliputi:

1) membayar sewa bangunan di Mali Mataram, baik berupa uang tunai 

dan uang angsuran setiap bulan, sesuai dengan yang disepakati keduanya,

2) membayar biaya langganan listrik dan telepon setiap bulan,

3) membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran (jika terlambat),

4) memelihara dan merawat apa yang disewakan, dan

5) membayar service change sebesar Rp4.000,00/bulan. Biaya ini meliputi 

biaya operasional fasilitas umum, biaya perbaikan, kebersihan dan

pemeliharaan fasilitas dan area bersama seperti sampah, lift, keamanan, 

parkir, toilet, dan lain-lain.

g. Denda.

Di dalam kontrak sewa-menyewa ini ditentukan besarnya denda yang akan 

dibayar oleh pihak penyewa, apabila terlambat melakukan pembayaran 

angsuran. Besarnya denda ditentukan sebagai berikut.

1) terlambat satu bulan dendanya 5% dari pokok angsuran,

2) terlambat 2 bulan dendanya 10% dari pokok angsuran, dan

3) terlambat tiga bulan dendanya 15% dari pokok angsuran.

Apabila empat bulan berturut-turut pihak kedua tidak membayar angsuran, 

maka sanksinya ditentukan sebagai berikut:

1) pihak kedua tetap membayar denda keterlambatan,

2) perjanjian batal dengan sendirinya, dan

3) pihak kedua tetap membayar uang sewa yang sampai saat batalnya 

perjanjian ini belum dibayar.

h. Berakhirnya kontrak. Apabila kontrak berakhir, menjadi kewajiban dari pihak 

penyewa untuk menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak yang me­

nyewakan. Akan tetapi, apabila pihak penyewa tidak menyerahkan bangunan 

tersebut tepat pada waktunya maka pihak penyewa dibebankan untuk mem­

bayar denda sebesar Rpl00.000,00/hari.

Apabila diperhatikan substansi kontrak sewa-menyewa bangunan itu, jelaslah 

bahwa pihak yang dirugikan adalah pihak penyewa. Pihak penyewa ini berada 

dalam posisi yang lemah, hal ini terlihat dari penetapan denda keterlambatan 

pembayaran angsuran yang sangat tinggi dan denda keterlambatan dalam 

penyerahan barang apabila kontraknya telah berakhir. Denda yang dibebankan 

kepada penyewa yang tidak menyerahkan bangunan tepat pada waktunya 

sebanyak Rpl00.000,00/hari. Denda ini sangat besar, jika dibandingkan dengan 

keuntungan yang akan diperoleh si penyewa. Ini menunjukkan bahwa yang di­

untungkan dalam perjanjian tersebut adalah pihak yang menyewakan.

4. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan dan Penyewa

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah 

ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu

a. menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat

(1) KUH Perdata);

b. memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai 

untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata);

c. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan 

(Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata);

d. melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata);

e. menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam 

keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah

a. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, 

artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya sendiri;

b. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 

KUH Perdata).

5. Risiko atas Musnahnya Barang

Risiko adalah suatu ajaran yang mewajibkan seseorang untuk memikul suatu 

kerugian, jikalau ada suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang 

menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian sewa-menyewa 

ini, barang itu berada pada pihak penyewa. Persoalannya, apakah barang yang 

menjadi objek sewa itu hancur atau musnah, yang bukan disebabkan oleh pihak 

penyewa? Terhadap hal ini, dapat kita lihat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 

1553 KUH Perdata. Musnah atas barang objek sewa dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa.

a. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan 

di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur 

demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut 

adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata). Artinya, pihak 

yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala ke­

rugiannya.

b. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat 

memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan 

meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata). 

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun ia tidak

dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 

1553 KUH Perdata).

F. PERSEKUTUAN

1. Pengertian Persekutuan

Persekutuan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 

1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Di dalam Pasal 

1618 KUH Perdata ditentukan pengertian persekutuan. Persekutuan adalah 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk 

memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi 

keuntungan karenanya (Pasal 1618 KUH Perdata).

Unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. adanya konsensus antara dua orang atau lebih,

b. memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dan

c. maksudnya untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Segala persekutuan harus mengenai usaha yang halal dan harus dibuat untuk 

keuntungan bersama. Hal-hal yang dapat dimasukkan oleh para sekutu, yaitu

a. uang,

b. barang lain, atau

c. kerajinannya dalam perusahaan.

2. Jenis-Jenis Persekutuan

Persekutuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

a. persekutuan penuh, dan

b. persekutuan khusus (Pasal 1620 KUH perdata).

Persekutuan penuh ialah suatu persekutuan yang penuh mengatur keuntungan 

yang akan diperoleh para pihak dengan nama apa pun, selama berlangsungnya 

persekutuan sebagai hasil kerja sama mereka. Persekutuan penuh yang dilarang, 

yaitu segala persekutuan, baik dari semua kekayaan maupun dari sebagian dari 

kekayaan seseorang secara percampuran pada umumnya.

Persekutuan khusus ialah persekutuan yang hanya mengenai barang tertentu 

saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang itu, 

atau mengenai sesuatu perusahaan maupun dalam hal menjalankan sesuatu 

perusahaan atau pekerjaan tetap.

3. Momentum Berlakunya Persekutuan

Momentum berlakunya persekutuan diatur dalam Pasal 1624 KUH Perdata. 

Di dalam pasal itu ditentukan bahwa persekutuan mulai berlaku sejak saat ter­

jadinya persesuaian pernyataan kehendak antara para sekutu, kecuali para sekutu 

menentukan yang lain.

4. Hak dan Kewajiban Para Sekutu

Kewajiban para sekutu ditentukan dalam Pasal 1625 sampai dengan Pasal 

1641 KUH Perdata. Kewajibannya adalah sebagai berikut.

a. Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan tentang segala apa 

yang disanggupinya.

b. Masing-masing sekutu diwajibkan untuk memasukkan sejumlah uang kepada 

persekutuan.

c. Diwajibkan memberi perhitungan kepada perusahaan tentang keuntungan 

yang di peroleh dengan kerajinan.

d. Masing-masing sekutu diwajibkan memberikan ganti rugi kepada persekutuan 

tentang kerugian yang diderita persekutuan yang disebabkan karena salahnya 

dari sekutu.

Hak para sekutu yang utama adalah berhak untuk mendapatkan keuntungan 

dari hasil para sekutu berdasarkan besar kecilnya yang telah dimasukkan ke 

persekutuan.

5. Hubungan antara Para Sekutu dengan Pihak Ketiga

Pada dasarnya tidak semua sekutu terikat pada pihak ketiga. Yang terikat 

hanyalah sekutu yang telah melakukan hubungan atau perbuatan hukum tersebut 

dan tidaklah mengikat sekutu yang lainnya, kecuali sekutu yang lain telah mem­

berikan kuasa kepada orang/sekutu yang tidak ada hubungannya.

6. Berakhirnya Persekutuan

Berakhirnya persekutuan telah ditentukan secara tegas dan rinci dalam Pasal 

1646 KUH Perdata. Persekutuan berakhir, karena:

a. telah lewat waktunya yang telah ditentukan oleh para sekutu;

b. musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok 

persekutuan;

c. atas kehendaknya semata-mata dari beberapa orang atau sekutu untuk 

membubarkannya;

d. meninggalnya salah seorang sekutu atau ditaruh di bawah pengampunan 

atau dinyatakan pailit;

e. salah satu dari sekutu sakit secara terus-menerus.

G. BADAN HUKUM

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtpersoon. Badan hukum 

adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan 

atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai 

diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (Pasal 1653 KUH Perdata). 

Soemitro mengartikan rechtpersoon adalah

’’Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban 

seperti orang-orang pribadi.” (Soemitro, 1993: 10)

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah

’’Kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu

badan, yaitu

(1) berwujud himpunan, dan

(2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal 

dengan yayasan.” (Sri Soedewi Masjchoen, tt: 29)

Kedua pandangan itu mengkaji dan menelaah pengertian badan hukum dari 

aspek yang berbeda. Soemitro mengkaji pengertian badan hukum dari segi ke- 

wenangannya. Kewenangan itu dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu

(1) kewenangan atas harta kekayaan, dan

(2) kewenangan untuk mempunyai hak dan mempunyai kewajiban.

Sri Soedewi Masjchoen memfokuskan pengertian badan hukum dari segi 

tujuan dan pendiriannya. Dari aspek pendiriannya badan hukum dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu hsimpunan dan yayasan.

Menurut hemat penulis, badan hukum adalah

’’Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, 

hak dan kewajiban, serta organisasi.”

Yang dimaksud dengan tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari 

pembentukan badan hukum tersebut. Sejak awalnya, pada akta pendiriannya 

telah ditentukan tujuan dari badan hukum tersebut. Misalnya, di dalam akta 

disebutkan bahwa badan hukum ini didirikan untuk mengurus anak yatim piatu. 

Ini berarti bahwa badan hukum tersebut bergerak dalam pembinaan dan 

pengembangan anak yatim piatu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur badan hukum:

a. mempunyai tujuan tertentu,

b. mempunyai harta kekayaan,

c. mempunyai hak dan kewajiban, baik untuk menggugat maupun digugat, dan

d. mempunyai organisasi.

2. Dasar Hukum Badan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum, dapat 

dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

a. KUH Perdata

Ketentuan tentang badan hukum di dalam KUH Perdata sangat sederhana. 

Dalam KUH Perdata hanya terdapat 13 pasal yang mengatur tentang badan 

hukum yang dimulai dari Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata. 

Faktor penyebab sedikitnya pasal yang mengatur tentang badan hukum, karena 

orang mempelajari atau membicarakan masalah badan hukum dengan sebenar- 

benarnya baru sesudah kodifikasi selesai dibuat. Pada waktu itu orang sudah 

dapat menganggap cukup untuk memuat sebuah titel saja, seperti yang termuat 

dalam Titel IX Buku III KUH Perdata, yang berjudul Perkumpulan (Zedelijke 

Lichameri).

b. KUH Dagang

KUH Dagang ditetapkan berdasarkan Stb. 1847 Nomor 53. KUH Dagang 

ini terdiri atas dua buah buku, yaitu Buku Kesatu: tentang dagang pada 

umumnya dan Buku Kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari 

pelayaran. KUH Dagang terdiri atas 13 bab dan 754 pasal. Ketentuan yang 

mengatur tentang badan hukum, terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan 

Pasal 56 Buku I tentang dagang pada umumnya. Di dalam ketentuan itu 

diatur 3 (tiga) jenis badan usaha, yaitu perseroan terbatas, firma, dan 

komanditer.

c. NBW Belanda

Di negeri Belanda, ketentuan badan hukum telah diatur dalam Buku II BW 

Baru (NBW). Dalam NBW terdapat 404 pasal yang mengatur tentang 

badan hukum dan terdiri dari delapan bab. Yang dimulai dari Pasal 1 sampai 

dengan Pasal 404 NBW. Pesatnya perkembangan perundang-undangan 

badan hukum di negeri Belanda, disebabkan oleh perkembangan teknologi 

dan kemajuan industri dalam berbagai kehidupan masyarakat. Dengan adanya 

badan hukum tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 

meningkatkan perekonomian negara. Jadi, sangatlah wajar apabila ketentuan 

tentang badan hukum diatur di dalam buku tersendiri.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 merupakan peraturan yang khusus 

mengatur tentang badan hukum Perseroan Terbatas. Undang-undang ini terdiri 

atas 12 bab dan 129 pasal. Pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah karena:

1) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat 

baik secara nasional maupun internasional;

2) adanya dua bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang diatur dalam 

KUH Dagang dan Staatsblad 1939 Nomor 569 jo. 717 tentang Maskapai 

Andil Indonesia, sehingga menimbulkan dualisme hukum yang berlaku.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 meliputi:

1) pendirian, anggaran dasar, pendaftaran, dan pengumuman,

2) modal dan saham,

3) laporan tahunan dan penggunaan laba,

4) rapat umum pemegang saham,

5) direksi dan komisaris,

6) pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan,

7) pemeriksaan terhadap perseroan, dan

8) pembubaran perseroan dan likuidasi.

Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

adalah untuk menciptakan unifikasi hukum yang berlaku bagi badan hukum 

perseroan terbatas. Dengan demikian* undang-undang inilah yang akan 

digunakan bagi anggota masyarakat yang ingin mendirikan badan hukum 

perseroan terbatas.

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ditetapkan 

pada tanggal 21 Oktober 1995. Undang-undang ini terdiri atas 16 bab dan

67 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

1) ketentuan umum,

2) landasan, asas, dan tujuan,

3) fungsi, peran, dan prinsip koperasi,

4) pembentukan,

5) perangkat organisasi,

6) modal,

7) lapangan usaha,

8) sisa hasil usaha,

9) pembubaran koperasi,

10) lembaga gerakan koperasi,

11) pembinaan,

12) ketentuan peralihan, dan

13) penutup.

Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi. Penggantian ini disebabkan 

undang-undang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan koperasi saat 

ini. Koperasi telah mengalami perkembangan yang sangat dahsyat dan 

mengalami kemajuan yang sangat berarti. Pada setiap desa/kelurahan selalu 

berdiri lembaga koperasi. Ini disebabkan lembaga koperasi akan menguntung­

kan para anggotanya. Karena prinsip dalam pelaksanaan koperasi dari anggota, 

oleh anggota, dan untuk anggota. Namun dalam kenyataannya di pedesaan 

banyak koperasi-koperasi yang tidak dapat membayar sisa hasil usaha (SHU) 

kepada para anggotanya. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan dari 

pengurus untuk mengembangkan usahanya.

/ .  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan adalah karena:

1) pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan 

kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada undang-undang yang 

mengatur tentang yayasan;

2) Yayasan di Indonesia telah berkembang dalam berbagai kegiatan, maksud, 

dan tujuan.

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001. Undang- 

undang ini terdiri atas 16 bab dan 73 pasal. Hal-hal yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, meliputi hal-hal 

berikut:

1) ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 8);

2) pendirian (Pasal 9 sampai dengan Pasal 16);

3) perubahan anggaran dasar (Pasal 16 sampai dengan Pasal 23);

4) pengumuman (Pasal 24 sampai dengan Pasal 25);

5) kekayaan (Pasal 26 sampai dengan Pasal 27);

6) organ yayasan (Pasal 28 sampai dengan Pasal 47);

7) laporan tahunan (Pasal 48 sampai dengan Pasal 52);

8) pemeriksaan terhadap yayasan (Pasal 53 sampai dengan Pasal 56);

9) pengabungan (Pasal 57 sampai dengan Pasal 61);

10) pembubaran (Pasal 62 sampai dengan Pasal 68);

11) yayasan asing (Pasal 69);

12) ketentuan pidana (Pasal 70);

13) ketentuan peralihan (Pasal 71);

14) ketentuan penutup (Pasal 72 sampai dengan Pasal 73).

Dari keenam dasar hukum badan hukum tersebut, tiga undang-undang terakhir 

ini merupakan produk dari Pemerintah Indonesia, yang ditetapkan pada dekade 

tahun 90-an dan pada masa reformasi. Sedangkan KUH Perdata dan KUH 

Dagang merupakan produk pemerintah kolonial Belanda. NBW sendiri me­

rupakan ketentuan tentang Burgerlijk Wetboek Baru di negeri Belanda. 

Ketentuan itu berlaku bagi bangsa Belanda, bukan berlaku di Indonesia. 

Namun, ketentuan itu dapat dijadikan acuan dan sumber hukum dalam membuat 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan hukum.

3. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, 

dan sifatnya.

a. Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW (BW 

Baru) Negeri Belanda.

Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan 

pendiriannya. Ada dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu

1) badan hukum publik, dan

2) badan hukum privat.

Yang termasuk badan hukum publik adalah

(1) negara,

(2) provinsi,

(3) kota praja,

(4) majelis-majelis,

(5) lembaga-lembaga, dan

(6) bank-bank negara.

Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah

(1) perkumpulan-perkumpulan,

(2) perseroan terbatas (PT),

(3) perusahaan tertutup dengan pertanggungan jawab terbatas, dan

(4) Yayasan.

b. Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya (Masjchoen, tt: 33-34). 

Pengertian badan hukum menurut peraturannya adalah suatu pembagian badan 

hukum yang didasarkan atas ketemtuan yang mengatur badan hukum tersebut. 

Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya, yaitu 

sebagai berikut.

1) Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. Ini 

akan menimbulkan badan hukum perdata Eropa. Yang termasuk dalam 

badan hukum Eropa adalah

(1) zedelijke lichaam: Perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUH 

Perdata (Pasal 1653 KUH Perdata s.d. Pasal 1665 KUH Perdata) 

dan Stb. 1870 No. 64,

(2) PT, Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUHD, dan

(3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No. 108.

2) Badan hukum yang letaknya dalam lapangan hukum perdata adat. Ini 

akan menimbulkan badan hukum Bumi Putra. Yang termasuk badan 

hukum Bumi Putra:

(1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 

1939 No. 569;

(2) perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1939 

No. 570;

(3) koperasi Indonesia, yang didirikan menurut ketentuan Stb. 1927 

No.l.

c. Badan hukum menurut sifatnya (Utrecht dan Djindang,1983).

Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu:

(1) korporasi (corporatie), dan

(2) yayasan (stichting).

Di dalam hukum positif Indonesia, ada 2 (dua) jenis badan usaha yang telah 

diberi status yuridis sebagai badan hukum, yaitu perseroan terbatas dan koperasi. 

Sedangkan yayasan yang merupakan badan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan 

telah mendapat status yuridis sebagai badan hukum, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. *

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. 

Pengertian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995.

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum 

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.

Ciri-ciri suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum, yaitu

1) didirikan berdasarkan perjanjian,

2) melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham-saham, dan

3) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian di depan notaris 

tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum keluar, tetapi perseroan itu 

harus disahkan akta pendiriannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI. Apabila 

telah disahkan maka perseroan terbatas baru dapat melakukan perbuatan hukum 

untuk dan atas nama perseroan terbatas secara mandiri. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah pada saat 

disahkannya akta pendiriannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengertian 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian).

Ciri-ciri koperasi sebagai badan hukum, disajikan adalah sebagai berikut.

a. Anggotanya, terdiri atas orang atau seseorang atau badan hukum. Badan 

hukum yang dimaksud di sini adalah badan hukum koperasi tersebut, terutama 

koperasi sekunder.

b. Tujuannya, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Landasan pada prinsip koperasi, yaitu anggotanya bersifat sukarela, 

pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan 

secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, dan kerja 

sama antarkoperasi.

d. Syarat pembentukan, bagi koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 

20 (dua puluh) orang dan bagi koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang- 

kurangnya 3 (tiga) koperasi.

e. Pembentukan koperasi dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar,

f. Akta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah, berdasarkan permintaan 

tertulis dari para pendiri.

Pengesahan akta pendirian koperasi oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI merupakan momentum awal dari 

koperasi tersebut memperoleh status sebagai badan hukum. Sehingga dengan

adanya status tersebut maka koperasi dapat melakukan perbuatan hukum secara 

mandiri.

Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yang diartikan 

dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, 

dan kemanusian, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2001).

Ciri yayasan sebagai badan hukum adalah berikut ini.

a. Mempunyai kekayaan yang dipisahkan.

b. Mencapai tujuan tertentu.

c. Ruang lingkup kegiatannya bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

d. Yayasan tidak mempunyai anggota.

e. Organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

f. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta 

kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

g. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan didirikan berdasarkan 

surat wasiat.

h. Yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian 

yayasan memperoleh pengesahan menteri.

Menteri yang berwenang untuk melakukan pengesahan akta pendirian 

yayasan adalah Menteri Kehakiman dan HAM RI. Namun, kewenangan 

pengesahan akta pendirian oleh Menteri tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Pertimbangan 

pelimpahan wewenang pengesahan ini adalah untuk mempercepat proses 

pemberian status yayasan sebagai badan hukum. Karena dengan telah ditetapkan 

status hukum yayasan tersebut maka yayasan tersebut sudah dapat melakukan 

perbuatan secara mandiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa momentum 

yayasan dikatakan sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan 

oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM atas nama menteri.

Di samping kedua badan usaha dan badan sosial tersebut, di Indonesia juga 

dikenal badan usaha lainnya, yaitu firma, komanditer, dan lainnya. Persoalannya, 

kini apakah firma dan komanditer tersebut dapat dikualifikasi sebagai badan 

hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara tegas 

tentang kedudukan hukum firma maupun komanditer. Namun, para ahli berbeda 

pandangan antara satu dengan yang lainnya. Ada dua pandangan yang mengemuka, 

yaitu

a. bahwa firma merupakan badan hukum, dan

b. bahwa firma bukan merupakan badan hukum.

Pandangan pertama berpendapat bahwa firma disamakan dengan badan 

hukum. Pendapat ini diwakili oleh Prof. Subekti dan Hardijan Rush, S.H.

Prof. Subekti berpendapat bahwa firma sebagai badan hukum karena: 

’’Perseroan firma yang dianggap sebagai bentuk khusus dari maatshap/ 

venootshap telah mula-mula diragukan apakah ia merupakan badan hukum, 

karena meskipun ia mempunyai kekayaan sendiri namun para peseronya 

masih juga dapat dipertanggungjawabkan untuk utang-utang firma. Sekarang 

pada umumnya firma dianggap sebagai badan hukum dan adanya para 

pesero dapat dipertanggungjawabkan dianggap sebagai suatu tanggung-jawab 

cadangan (subsidair).” (Subekti, 1993: 13)

Rusdi Hardijan berpendapat bahwa:

’’Dalam kenyataannya firma itu secara hukum dianggap,ada dan karena itu 

dapat melakukan perbuatan hukum dan ini berarti bahwa firma adalah badan 

hukum. Persoalan modal pribadi para pemodal firma terikat atas perikatan 

firma tidaklah merupakan penentu bahwa firma itu bukanlah badan hukum, 

tetapi tidak dapatnya suatu badan hukum melakukan perbuatan hukumlah 

yang merupakan penentu bahwa badan tersebut bukan badan hukum” (Rusdi 

Hardijan, 1997: 23-24).

Pandangan kedua, yang berpendapat bahwa firma, persekutuan perdata, 

persekutuan komanditer bukan merupakan badan hukum, sedangkan yang 

merupakan badan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, dan perkumpulan 

saling menggantung. Pandangan ini diwakili oleh H.M.N. Purwosutjipto. Ia 

berpendapat bahwa:

’’Perbedaan esensial antara badan hukum dan bukan badan hukum terletak 

pada prosedur mendirikan badan-badan tersebut. Untuk mendirikan suatu 

badan hukum mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya 

perseroan terbatas, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung. Untuk 

mendirikan perkumpulan yang bukan badan hukum maka pengesahaan akta 

pendirian oleh pemerintah itu tidak diperlukan, misalnya:

a. untuk mendirikan persekutuan perdata, tidak perlu adanya formalitas 

sedikit pun, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa 

pendaftaran dan tanpa pengumuman;

b. untuk mendirikan persekutuan firma, biasanya didirikan dengan akta 

notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan 

diumumkan dalam Berita Negara RI;

c. untuk mendirikan persekutuan komanditer, cukup bila dilakukan sebagai 

halnya mendirikan persekutuan firma.” (dalam Chidir Ali, 1987: 83-85)

Pandangan pertama berpendapat bahwa firma, persekutuan perdata, dan 

komanditer merupakan badan hukum, karena dalam kenyataan badan itu ada 

dan melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian firma, persekutun perdata, 

dan komanditer digolongkan sebagai badan hukum. Sedangkan pandangan kedua 

melihat pembagian badan hukum dan bukan badan adalah dari aspek prosedur

dalam pengesahan badan hukum. Firma, persekutuan perdata, dan komanditer 

bukan badan hukum karena tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pada 

dasarnya, penulis sependapat dengan pandangan yang kedua ini, bahwa badan 

hukum baru dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri apabila akta 

pendiriannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Di samping itu, firma, 

persekutuan perdata, dan komanditer para anggotanya melakukan perbuatan 

hukum secara tanggung renteng dan tanggung jawab bersifat individual. Jadi, 

firma, persekutuan perdata, dan komanditer adalah sama dengan manusia atau 

orang secara individual dalam melakukan perbuatan hukum, tetapi sebagai subjek 

hukum, yang bukan badan hukum.

4. Teori-Teori Badan Hukum

Ada lima teori yang menganalisis tentang badan hukum, sebagaimana 

dikemukakan berikut ini (Friedmann, 1990: 212-214).

a. Teori Fiksi

Teori fiksi berpendapat bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan 

lain daripada manusia adalah hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya 

hanya pada manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga, tidak 

dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlukan seolah- 

olah badan-badan itu manusia. Tokoh teori ini adalah von Savigny (sarjana 

Jerman), daii pembelanya adalah Salmond (sarjana Inggris). Teori fiksi ini 

adalah semata-mata produk dari konsepsi filsafat; dari sifat pembawaan 

manusia, yang secara apriori memberinya kepribadian hal ini tampak dari 

pernyataan Savigny: ’’Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat 

pada setiap individu. Oleh karena itu, konsepsi yang asli mengenai kepribadian 

harus sesuai dengan gagasan mengenai manusia.” W. Friedmann menyebutkan 

bahwa teori fiksi sama sekali bukan teori, tetapi hanya rumusan. Dalam 

bentuk yang murni, teori fiksi secara politis adalah netral (Friedmann, 1990: 

213).

b. Teori Konsesi

Teori konsesi ini dikemukakan oleh Gierke. Teori ini berpendapat bahwa 

badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali 

diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti negara. Teori ini didukung oleh 

von Savigny, Salmond, dan Dicey.

Tujuan dari teori konsesi adalah memperkuat kekuasaan negara kalau 

dikehendakinya, ikut serta dalam kelompok asosiasi-asosiasi dalam negara. 

Negara sendiri, walaupun badan hukum tempatnya sejajar dengan individu. 

Kelemahan teori ini adalah dalam usahanya untuk mengombinasikan kenyataan 

kelompok-kelompok badan hukum dengan supremasi negara. Ini berarti bahwa

negara sebagai badan hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari 

kelompok-kelompok badan hukum yang berada di bawah kekuasaannya.

c. Teori Zweckvermogen

Tokoh dari teori zweckvermogen adalah Brinz. Teori zweckvermogen ber­

pendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diperuntukkan dan mengikat 

secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subjek). 

Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak. 

Teori Brinz ini erat hubungannya dengan sistem-sistem hukum yang menganggap 

lembaga hukum publik (anstalt) dan hukum privat (stiftung) sebagai pribadi- 

pribadi hukum. Akan tetapi, badan hukum itu dibentuk berdasarkan maksud dan 

tujuannya sehingga untuk mencapai maksud dan tujuan itu diperlukan pengabdian 

dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut.

d. Teori Kekayaan Bersama (Teori Jhering)

Teori kekayaan bersama ini dikemukakan oleh Rodolf von Jhering (1818— 

1892). Jhering adalah seorang sarjana Jerman. Teori kekayaan bersama ini 

berpendapat bahwa yang dapat menjadi subjek hak badan hukum adalah

(1) manusia yang secara nyata ada di belakangnya,

(2) anggota-anggota badan hukum, dan

(3) mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan (siftung).

Inti kajian dari teori ini adalah pada pemilikan bersama dari harta kekayan 

dari badan hukum.

e. Teori Realis atau Organik

Teori realis atau organik dikemukakan oleh Gierke dan didukung oleh Mitland. 

Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu badan yang membentuk 

kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut. 

Inti dari teori ini adalah difokuskan kepada pribadi-pribadi hukum yang nyata 

sebagai sumber kepribadian hukumnya.

Dari berbagai teori yang dikemukakan di atas maka teori yang mendekati 

kebenaran adalah teori konsesi dengan sedikit koreksi dari teori fiksi. Teori 

konsesi ini ingin membatasi penerapan konsepsi realis atau organik pada 

negara dan membatasi subjek hukum dari semua perhimpunan.

H. HIBAH

I. Pengertian Hibah

Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. 

Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang penghibah 

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, 

untuk kepentingan seseorang menerima barang itu (Pasal 1666 ayat (1) KUH 

Perdata).

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang 

paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, 

sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah 

tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal 

menerima barang yang dihibahkan. Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian 

hibah, yaitu

a. adanya pemberi dan penerima hibah,

b. pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,

c. pemberian dengan cuma-cuma, dan

d. pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Pengertian tidak dapat ditarik kembali adalah bahwa pemberian yang telah 

diberikan oleh pemberi hibah tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dari penerima 

hibah.

2. Subjek dan Objek Hibah

Pihak yang terikat dalam perjanjian hibah adalah penghibah (pemberi hibah) 

dan yang menerima hibah (penerima hibah). Syarat adanya perjanjian hibah, 

yaitu

a. perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup 

(Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata);

b. perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada 

pada saat penghibaan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata);

c. perjanjian hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH 

Perdata).

Pada perinsipnya perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh 

pemberi hibah, namun ada tiga pengecualiannya, yaitu

a. jika syarat-syarat penghibaan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;

b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan 

usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi 

hibah);

c. jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk 

memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 KUH Perdata).

3. Bentuk Perjanjian Hibah

Bentuk perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 

KUH Perdata. Di dalam Pasal 1682 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu 

perjanjian hibah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akta notaris, yang asli 

disimpan oleh Notaris. Ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya bahwa perjanjian 

yang tidak perlu dibuat dengan akta Notaris adalah seperti pemberian benda 

bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari 

tangan satu ke tangan lainnya. Penyerahan dengan tanpa akta tetap dikatakan sah 

(Pasal 1687 KUH Perdata).

I. PENITIPAN BARANG

1. Pengertian Penitipan Barang

Istilah penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah bewargeving. 

Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 s.d. Pasal 1739 KUH Perdata. Di 

dalam Pasal 1694 KUH Perdata tidak dicantumkan pengertian penitipan barang, 

namun hanya disebutkan momentum terjadinya penitipan barang. Penitipan barang 

terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat 

bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya (Pasal 

1694 KUH Perdata). Algra mengemukakan pengertian bewargeving. Bewargeving 

adalah perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya, 

baik dengan maupun tanpa pembayaran (Algra, 1983: 52). Esensi definisi ini 

adalah adanya penyimpanan barang orang lain. Penyimpan barang itu dapat 

dilakukan tanpa adanya bayaran maupun dengan adanya bayaran.

2. Jenis-Jenis Penitipan Barang

Penitipan barang dibagi dua macam, yaitu

(1) penitipan mumi (sejati), dan

(2) penitipan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan).

Penitipan murni dapat dilakukan dengan cuma-cuma dan hanya dikhususkan 

kepada barang bergerak.

Ada dua cara terjadinya penitipan murni (sejati), yaitu

a. sukarela, artinya penitipan barang terjadi karena sepakat secara timbal balik 

antara yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan. Penitipan cara ini 

dilakukan oleh orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

b. terpaksa, yaitu penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena 

timbulnya malapetaka. Misalnya, kebakaran, banjir, dan lain-lain 

Sekestrasi adalah penitipan barang kepada pihak ketiga, yang disebabkan

adanya perselisihan antara si penitip dengan pihak lainnya atau karena adanya 

perintah hakim (Pasal 1730 KUH Perdata). Penyebab terjadinya sekestrasi adalah

1) adanya perselisihan, dan

2) adanya perintah hakim.

Ada dua cara terjadinya sekestrasi, yaitu

a. sekestrasi karena persetujuan. Sekestrasi ini terjadi apabila barang yang 

menjadi sengketa diserahkan kepada pihak ketiga oleh salah seorang atau 

secara sukarela;

b. sekestrasi karena perintah hakim. Terjadinya sekestrasi ini jika hakim 

memerintahkan supaya barang sengketa dititipkan pada seseorang. Manfaat 

sekestrasi ini adalah kepentingan pengadilan diperintahkan kepada seseorang 

yang disetujui oleh para pihak atau kepada seseorang yang ditetapkan oleh 

hakim karena jabatannya.

Kewenangan hakim dalam sekestrasi adalah

a. memerintahkan sekestrasi barang bergerak yang telah disita dari tangan 

orang yang berutang;

b. barang bergerak dan tidak bergerak, di mana hak miliknya atau penguasaannya 

dalam sengketa;

c. barang-barang yang ditawarkan oleh seseorang yang berutang untuk melunasi 

utangnya.

Sekestrasi dikhususkan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak.

3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Penitipan Barang

Pada dasarnya, ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan barang, 

yaitu bewaargever dan bewciarnemer. Bewaargever adalah orang yang me­

nyerahkan barang untuk disimpan. Sedangkan bewaarnemer adalah Orang yang 

menerima barang untuk disimpan. Di samping itu, dikenal juga dengan istilah 

bewaarder. Bewaarder, yaitu penyimpan yang ditentukan oleh juru sita untuk 

menyimpan barang hasil sitaan dengan menerima ongkos simpan. Objek dalam 

penitipan barang ini adalah barang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang

Hubungan kontraktual antara bewaargever dan bewaarnemer akan 

menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban bagi yang menyimpan 

barang (bewaarnemer):

a. memelihara barang dengan sebaik-baiknya,

b. mengembalikan barang tersebut kepada penitipnya, dan

c. pemeliharaan harus dilakukan secara hati-hati. Kewajiban ini harus dilakukan 

secara lebih teliti jika:

(1) penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan 

barang tersebut,

(2) penyimpanan dijanjikan untuk mendapat upah,

(3) penitipan terjadi dilakukan untuk keperluan penyimpan, dan

(4) telah diperjanjikan si penerima titipan akan menanggung segala 

kelalaiannya (Pasal 1707 KUH Perdata).

Hak-hak si penyimpan barang:

a. penggantian biaya untuk mempertahankan barang,

b. penggantian kerugian yang diderita dalam menyimpanan barang, dan

c . menahan barang sebelum penggantian biaya dan kerugian diterima dari penitip.

Hak penitip adalah menerima barang yang telah dititip secara utuh. Kewajiban­

nya:

a. memberikan upah kepada penyimpan, dan

b. memberikan penggantian biaya dan rugi kepada penyimpan.

J. PINJAM PAKAI

1. Pengertian Pinjam Pakai

Pinjam pakai diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753 KUH 

Perdata. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan 

cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya 

atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikan (Pasal 1740 

KUH Perdata). Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang 

dipinjamkan.

2. Hak dan Kewajiban

Kewajiban orang yang menerima pinjaman adalah

a. menyimpan dan memelihara barang yang dipinjamnya sebagai seorang bapak 

rumah yang baik (Pasal 1744 KUH Perdata);

b. mengembalikan barang yang dipinjamnya tepat waktu, sesuai dengan kese­

pakatan.

Apabila barang yang dipinjam oleh yang menerima pinjaman itu musnah 

atau rusak maka ia bertanggung jawab atas musnahnya barang tersebut. 

Kewajiban dari pemberi pinjaman adalah

a. tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamnya kecuali lewat waktu 

yang ditentukan (Pasal 1750 KUH Perdata);

b. menyerahkan barang yang dipinjamnya.

Hak pemberi pinjaman adalah menerima kembali barang yang telah 

dipinjamnya.

K. PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM (PAKAI HABIS)

1. Pengertian

Pinjam-meminjam (pakai habis) diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 

1762 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam (pinjam pakai habis) 

adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah 

uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak 

kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam 

jumlah dan keadaan yang sama (Pasal 1754 KUH Perdata).

Berdasarkan definisi di atas maka orang yang menerima pinjaman menjadi 

pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang 

bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

2. Subjek dan Objek Pinjam Pakai Habis

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam (pakai habis) adalah pemberi 

pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang 

memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang

menerima pinjaman dari kreditur. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam 

(pakai habis) adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat 

barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan.

3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam 

Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah 

menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman 

tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu 

yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam 

jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan (Pasal 1763 

KUH Perdata). Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan 

membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan 

waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan kontrak (Pasal 1763 KUH 

Perdata). Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam, 

pakai habis.

4. Peminjaman dengan Bunga

Pada dasarnya, peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, 

diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan 

bunga (Pasal 1765 KUH Perdata). Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka 

tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Jika 

peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak 

dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat menguranginya dari pinjaman 

pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang- 

undang.

Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

a. bunga yang ditentukan dalam undang-undang;

b. bunga yang didasarkan pada perjanjian (Pasal 1767 KUH Perdata).

Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang- 

undang. Bunga yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 6%/tahun, sedangkan 

menurut Staatsblaad Tahun 1976 Nomor 239, bunga yang ditetapkan dalam undang- 

undang berkisar antara 8 sampai dengan 10%/tahun. Dalam praktiknya, bunga 

perbankan berkisar antara 18 sampai dengan 24%/tahun. Sedangkan bunga menurut 

perjanjian adalah bunga yang ditentukan besarnya oleh para pihak, berdasarkan 

atas kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga berdasarkan perjanjian ini 

boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang dilarang 

oleh undang-undang. Di dalam praktik di masyarakat kita, bunga menurut perjanjian 

ini seringkali ditentukan oleh salah satu pihak, terutama pemilik uang dan bunga 

yang ditentukan sangat tinggi, yaitu berkisar antara 5-7%/bulan. Ini berarti dalam

setahun bunganya berkisar antara 60-84%. Bunga sebesar ini sungguh mem­

beratkan bagi peminjam. Ini menunjukkan bahwa kedudukan peminjam berada 

pada posisi yang lemah, sehingga apa yang ditawarkan oleh pemilik uang selalu 

diterima dengan terpaksa oleh nasabah tersebut.

L. BUNGA TETAP ATAU BUNGA ABADI

Bunga tetap atau bunga abadi diatur dalam Pasal 1770 sampai dengan Pasal

1773 KUH Perdata. Perjanjian bunga abadi merupakan perjanjian bahwa pihak 

yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah 

uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali (Pasal 1770 KUH Perdata). 

Bunga itu dapat diangsur. Hanya kedua belah pihak dapat mengadakan kesepakatan 

bahwa angsuran itu tidak boleh dilakukan sebelum lewat waktu tertentu, yang 

tidak boleh ditetapkan lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, atau tidak boleh di­

lakukan sebelum diberitahukan kepada kreditur dengan suatu tenggang waktu, 

yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mereka, tetapi tidak boleh lebih lama dari 

1 (satu) tahun (Pasal 1771 KUH Perdata). Sebagai contoh Indonesia telah berutang 

pada negara donor, seperti CGI, IMF, ADB, dan lain-lain. Bunga yang ditetapkan 

oleh pemberi pinjaman sangat kecil, yaitu 5-10%/tahun dan jangka waktunya, 

berkisar antara 10 sampai 30 tahun.

Seorang berutang bunga abadi dapat dipaksa mengembalikan uang pokok:

a. jika ia tidak membayar apa pun dari bunga yang harus dibayarnya selama 2 

(dua) tahun berturut-turut;

b. jika ia lalai memberikan jaminan yang dijanjikan kepada kreditur;

c. jika ia dinyatakan pailit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu mem­

bayar (Pasal 1772 KUH Perdata).

Dalam hal yang pertama dan kedua, debitur dapat membebaskan diri dari 

kewajiban mengembalikan uang pokok, jika dalam waktu 20 (dua puluh) hari 

terhitung ia mulai diperingatkan dengan perantaraan hakim, ia membayar angsuran- 

angsuran yang sudah harus dibayarnya atau memberikan jaminan yang dijanjikan.

M. PERJANJIAN UNTUNG-UNTUNGAN

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian Untung-untungan

Istilah perjanjian untung-untungan berasal dari terjemahan kansovereenkomst 

(Belanda). Perjanjian ini diatur di dalam Bab XV Buku III KUH Perdata. 

Jumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian untung-untungan sebanyak 18 

pasal, yang dimulai dari Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791 KUH Perdata. 

Konsep teoretis tentang perjanjian untung-untungan dapat dilihat dalam Pasal

1774 KUH Perdata. Perjanjian untung-untungan adalah

’’Suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi 

semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada suatu 

kejadian yang belum pasti.”

Selanjutnya di dalam Artikel 1811 NBW disebutkan juga pengertian perjanjian 

untung-untungan. Perjanjian untung-untungan ialah

’’Suatu perjanjian, di mana suatu hasil untung rugi bagi kedua belah pihak 

tidak dapat dipastikan terlebih dahulu, tetapi didasarkan pada suatu kejadian 

yang belum pasti.”

Kedua definisi itu mekonstruksikan perjanjian untung-untungan merupakan 

perjanjian yang belum pasti. Belum pasti ini berarti bahwa hasil yang diperoleh 

dari kegiatan itu belum tentu ada. Hasil yang diperoleh dari perjanjian ini tergantung 

pada faktor nasib dari para pihak.

2. Jenis-Jenis Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu

(1) perjanjian pertanggungan (asuransi),

(2) bunga cagak hidup, dan

(3) perjudian dan pertaruhan (Pasal 1774 KUH Perdata).

Perjanjian pertanggungan (asuransi) diatur di dalam KUH Dagang, sedangkan 

jenis kedua dan ketiga diatur di dalam KUH Perdata. Dengan demikian sehingga 

di sini berlaku asas lex specialis derogaat lex generale, artinya undang- 

undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 

Walaupun di dalam KUH Perdata hanya diatur secara singkat tentang asuransi, 

namun secara khusus hal itu diatur dalam KUH Dagang.

Di dalam subbab ini akan dipaparkan jenis perjanjian untung-untungan yang 

kedua dan ketiga, yaitu bunga cagak hidup dan perjudian dan pertaruhan, karena 

kedua hal itu diatur di dalam KUH Perdata, sedangkan hal yang pertama, yaitu 

pertanggungan akan dikaji oleh ahli lainnya.

3. Bunga Cagak Hidup

a. Pengertian Bunga Cagak Hidup

Istilah bunga cagak hidup berasal dari terjemahan lijfrente. Di dalam KUH 

Perdata tidak kita temui pengertian bunga cagak hidup, yang ada hanya 

tentang cara terjadinya bunga cagak hidup dan orang-orang yang berhak 

untuk mendapat cagak hidup. Vollmar mengartikan bunga cagak hidup, yaitu 

’’Bunga yang harus dibayar selama hidupnya atau selama bagian dari hidupnya 

seorang tertentu, yang karena itu lantas ada harapan, bahwa di situ hanya 

perlu dibayarkan (uang) sedikit saja atau sama sekali tidak perlu dibayar apa- 

apa atau di situ perlu dibayarkan bunga yang sangat tinggi jumlahnya, satu 

dan lain dengan mengingat orang di atas dirinya bunga itu ditanamkan atau 

panjang umurnya.” (Vollmar, tt: 408—409)

Inti dari definisi cagak hidup ini adalah pemberian biaya hidup kepada seorang 

tertentu. Definisi yang agak jelas dapat kita baca dalam Kamus Hukum dan

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa 

bunga cagak hidup atau lijfrente adalah

’’Pembayaran berkala yang dibayar selama hidup orang tertentu, atau selama 

waktu tertentu, asal saja orang tersebut masih hidup.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga cagak hidup adalah 

’’Uang atau bunga yang harus dibayarkan setiap tahun (bulan) kepada orang 

yang ditunjuk selama ia masih hidup atau dalam beberapa waktu tertentu 

untuk keperluan sehari-harinya.”

Kedua definisi itu tidak disebutkan siapa yang memberikan bunga tersebut 

kepada orang tertentu. Yang ada hanya penerima bunga cagak hidup, yang 

diberikan selama masih hidup. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia 

maka pemberian bunga cagak hidup itu menjadi tidak berlaku lagi. Konstruksi 

ini analog dengan trust yang dikenal di dalam common law. Di dalam trust, 

jelas siapa pemberi dan yang menerima atau yang mengelola uang, sedangkan 

dalam bunga cagak hidup tidak dijelaskan pemberi cagak hidup. Oleh karena 

berbagai definisi itu kurang jelas, maka penulis mencoba memberikan definisi 

yang mendekati kebenaran. Bunga cagak hidup adalah 

’’Bunga yang dibayarkan setiap tahun (bulan) oleh seseorang kepada orang- 

orang yang ditunjuk selama ia masih hidup atau selama waktu tertentu 

untuk keperluan sehari-hari.”

Unsur yang tampak dalam definisi ini adalah

1) adanya bunga,

2) adanya pemberi dan penerima,

3) jangka waktu tertentu, yaitu selama masih hidup, dan

4) untuk keperluan hidup sehari-hari.

Cara Terjadinya Bunga Cagak Hidup

Cara terjadinya bunga cagak hidup diatur dalam Pasal 1775 KUH Perdata. 

Cara terjadinya bunga cagak hidup dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu

1) perjanjian,

2) hibah, dan

3) wasiat.

Terjadinya bunga cagak hidup karena perjanjian adalah suatu cara terjadinya 

disebabkan oleh adanya perjanjian antara para pihak yang mengadakan 

bunga cagak hidup. Misalnya, A berjanji pada B untuk memberikan bunga 

cagak hidup selama hidupnya. Besarnya bunga cagak hidup yang diserahkan 

kepada B sebesar Rp50.000,00/bulan. Uang sebanyak itulah digunakan oleh 

B untuk biaya hidupnya selama 1 (satu) bulan. Terjadinya karena hibah 

adalah terjadinya bunga cagak hidup yang didasarkan pada suatu pemberian 

dari si pemilik uang kepada yang menerimanya. Misalnya, A menghibahkan

bunga cagak hidup yang ada di bank untuk kepentingan B. Sedangkan 

terjadinya bunga cagak hidup karena wasiat suatu cara terjadinya bunga 

cagak hidup adanya pesan dari seseorang kepada orang lainnya. Misalnya 

A membuat surat wasiat pada Notaris, bahwa uang cagak hidup sebesar 

Rp5.000.000,00 diserahkan kepada B untuk biaya hidupnya. Biasanya wasiat 

seperti itu baru berlaku atau dibuka setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

c. Orang yang Berhak Menerima Bunga Cagak Hidup

Orang yang berhak menerima bunga cagak hidup ini diintrodusir dalam 

Pasal 1776 sampai dengan Pasal 1778 KUH Perdata. Orang yang berhak 

menerima bunga cagak hidup, yaitu

1) atas diri orang yang memberikan pinjaman,

2) atas diri orang yang diberi manfaat dari bunga tersebut,

3) atas diri seorang pihak ketiga, walaupun orang ini tidak mendapat 

manfaat daripadanya,

4) atas diri satu orang atau lebih, dan

5) dapat diadakan untuk seorang pihak ketiga, meskipun uangnya diberikan 

oleh orang lain.

Pada dasarnya bunga cagak hidup hanya diberikan kepada orang yang 

masih hidup, sedangkan bagi orang yang sudah meninggal pada hari perjanjian 

tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Perjudian dan Pertaruhan

Perjudian dan pertaruhan diatur di dalam Pasal 1788 sampai dengan Pasal 

1791 KUH Perdata. Perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan 

sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, 

dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang 

atau harta semula. Sedangkan pertaruhan adalah uang atau harta benda yang 

dipasang ketika berjudi. Secara sosiologis banyak kegiatan-kegiatan berkaitan 

dengan perjudian dan pertaruhan, seperti misalnya judi kupon putih, judi ayam, 

dan lain-lain.

Perjudian dan pertaruhan ini termasuk dalam perikatan wajar (natuurlijk 

verbintenis). Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tidak 

mempunyai hak untuk menuntutnya ke pengadilan, apabila salah satu pihak 

wanprestasi (Pasal 1788 KUH Perdata). Ini disebabkan karena perjanjian ini 

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di 

dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian disebutkan bahwa 

perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral/, 

Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan bangsa dan 

negara. Walaupun perjudian dan pertaruhan itu dilarang, namun ada pengecualiannya, 

yaitu dalam permainan-permainan yang dapat dipergunakan untuk olahraga,

seperti anggar, lari cepat, dan lain-lain (Pasal 1789 KUH Perdata). Pertaruhan 

dan perjudian dalam permainan olahraga ini dibolehkan, tetapi nilai perjudian dan 

pertaruhannya apabila melebihi nilai kepantasan maka hakim dapat menolak 

gugatan tersebut.

Apabila pihak yang kalah dalam judi dan pertaruhan secara sukarela mem­

bayar uang tersebut, sekali-kali tidak dapat menuntut kembali uangnya, kecuali 

bila pihak yang menang itu telah melakukan kecurangan dan penipuan (Pasal 

1791 KUH Perdata).

N. PEMBERIAN KUASA

1. Pengertian Pemberian Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga dengan lastgeving. Lastgeving 

diatur di dalam Pasal 1792 s.d. Pasal 1818 KUH Perdata, sedangkan di dalam 

NBW Belanda, lastgeving diatur pada Artikel 1829. Perjanjian pemberian kuasa 

adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain 

yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi 

kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata). Algra, dkk mendefinisikan pemberian kuasa 

adalah

’’Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada 

pihak yang lain (penerima kuasa/lasthebber), yang menerimanya-untuk 

atas namanya sendiri atau tidak-menyelenggarakan satu perbuatan hukum 

atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.” (Algra, dkk., 1983: 260)

Selanjutnya Algra mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian pemberian kuasa, 

yaitu

a. bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis, dan

b. persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi.

2. Jenis-Jenis Pemberian Kuasa

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan 

menjadi enam macam, yaitu

a. akta umum,

b. surat di bawah tangan,

c . lisan,

d. diam-diam,

e. cuma-cuma,

f. kata khusus, dan

g. umum (Pasal 1793 s.d. Pasal 1796 KUH Perdata).

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang 

dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta 

notaris atau akta notariel. Artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan di

hadapan dan di muka Notaris. Dengan demikian pemberian kuasa mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna. Pemberian kuasa dengan surat di bawah 

tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa 

dengan penerima kuasa, artinya surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh 

para pihak. Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan 

secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa 

secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh 

pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara 

cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa 

dengan penerima kuasa, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari 

pemberi kuasa.

Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara 

pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya 

mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa. Sedangkan 

pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi 

kuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum 

dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

3. Subjek dan Objek Pemberian Kuasa

Subjek dalam perjanjian pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima 

kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah dapat satu atau 

lebih perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pemberian Kuasa

Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian 

kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk 

tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik 

adalah suatu pemberian kuasa, yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima 

kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. 

Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian 

pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima 

kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian 

kuasa, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada 

penerima kuasa tentang hal yang dikuasakannya.

Isi pemberian kuasa ditentukan oleh pihak pemberi kuasa. Pemberi kuasa 

biasanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilinya, baik di 

luar pengadilan maupun di muka pengadilan. Suatu contoh pemberian kuasa di 

luar pengadilan, yaitu penerima kuasa dikuasakan untuk menandatangani perjanjian 

kredit. Ini disebabkan pemberi kuasa pada saat akan menandatangani perjanjian 

kredit tidak berada di tempat. Sehingga penerima kuasa yang mewakili

menandatangani perjanjian kredit tersebut. Begitu juga di pengadilan, pemberi 

kuasa menguasakan kepada seorang pengacara untuk mewakilinya di pengadilan. 

Ini disebabkan kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pemberi kuasa 

dalam bidang hukum. Pemberi kuasa merasa tenang dan aman dalam mem­

perjuangkan hak-haknya di pengadilan apabila yang mewakilinya mempunyai 

kemampuan dan pengetahuan hukum yang luas. Sehingga, pada gilirannya ia 

akan mendapatkan hak yang dituntutnya di pengadilan. Biasanya surat kuasa 

yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, baik di luar pengadilan 

maupun di pengadilan merupakan surat kuasa khusus. Berikut ini disajikan sebuah 

contoh surat kuasa dalam perjanjian kredit bank.

SURAT KUASA

Nomor: Sembilan

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal lima belas November Dua Ribu Dua, 

telah menghadap di muka saya, Abdurrahim Sarjana Hukum, di dalam hal ini 

bertindak sebagai Wakil Notaris Sementara, bertempat kedudukan di Mataram, 

yang untuk itu diangkat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Mataram, 

, tanggal, 3 (tiga) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan dua) Nomor: 03/ 

PN.MTR/II.SK/UP/1982 (nol tiga garis miring PN titik MTR garis miring dua 

romawi titik SK garis miring UP garis miring seribu sembilan ratus delapan 

puluh dua). Jo Surat Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan 

tertanggal 6 (enam) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), nomor 

14 (empat belas), di muka dua orang saksi yang telah saya kenal dan yang 

nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1. Tuan Salim, H.S. Sarjana Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, bertempat tinggal di Jalan Towuti 1/6 Komplek Perum Perumnas 

Mataram (Lombok Barat), menurut keterangannya di dalam hal ini bertindak 

untuk diri sendiri.

Penghadap telah saya, Wakil Notaris Sementara, kenal. Penghadap dalam 

kedudukan dan tindakannya tersebut di atas lebih lanjut menerangkan kepada 

saya, Wakil Notaris Sementara, bahwa dengan ini memberi kuasa kepada:

2. Nyonya Mardiana, Guru SDN Nomor IV Karang Pule Ampenan-Mataram 

(Lombok Barat), bertempat tinggal di Jalan Towuti 1/6 Perum Perumnas 

Mataram (Lombok Barat), yang selanjutnya disebut Yang Diberi Kuasa.

KHUSUS

Untuk mewakili penghadap dalam kedudukan dan tindakannya seperti 

diuraikan di depan, yang selanjutnya disebut Yang Memberi Kuasa di mana- 

mana dan terhadap siapa pun juga baik instansi-instansi pemerintah maupun 

swasta dan badan-badan lainnya, dalam hal pengurusaan, penyelesaian, dan

penandatanganan segala macam surat yang berhubungan dengan Akta Jual Beli 

dan Penyerahan Hak Penggunaan Atas Tanah dan Realisasi Perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara Cabang Denpasar, atas:

Sebuah Bangunan Rumah Permanen (Proyek Rumah Murah) yang dibangun di 

atas tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Towuti 1/6 Komplek 

Perum Perumnas Mataram (Lombok Barat).

Demikian Yang Diberi Kuasa berhak:

Untuk mengurus, menyelesaikan, dan menandatangani segala macam surat yang 

berhubungan dengan Akta Jual Beli dan penyerahan Hak Penggunaan Atas Tanah 

dan Realisasi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dimaksud.

DEMIKIANLAH

Akta ini dibuat untuk menjadi bukti yang sah dan disahkan di Mataram, pada 

hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagai diterangkan pada awal akta ini di hadapan 

saudara-saudara Ida Wayan Draka dan Saelan masing-masing menjadi pegawai 

pada kantor Wakil Notaris Sementara di Mataram, masing-masing bertempat 

tinggal di Cakranegara dan Ampenan sebagai saksi-saksi.

Seketika setelah akta ini dibacakan, lalu ditandatangani oleh penghadap, kedua 

saksi dan saya, Wakil Notaris Sementara tersebut.

Terbuat dengan tidak memakai tambahan, perubahan maupun pencoretan. 

Sudah ditandatangani oleh:

1. Salim H.S., S.H.

2. Ida Wayan Draka

3. Saelan

4. Abdurrahim, S.H

Diberikan untuk turunan yang berbunyi;

Wakil Notaris Sementara 

ttd.

Abdurrahim S.H.

Substansi surat kuasa ini telah dirumuskan oleh notaris. Para pihak tinggal 

menjelaskan tentang isi surat kuasa secara umum dan selanjutnya para notarislah 

yang merumuskan substansi surat kuasa tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam 

surat kuasa di atas, meliputi:

a. tanggal para pihak menghadap notaris;

b. subjek hukum, yaitu pihak pemberi kuasa, yaitu Salim H.S. dan penerima 

kuasa, yaitu Mardiana;

c. sifat surat kuasa, yaitu surat kuasa khusus;

d. objek pemberian kuasa, yaitu mengurus, menyelesaikan, dan menandatangani 

segala macam surat yang berhubungan dengan akta jual beli dan penyerahan 

hak penggunaan atas tanah dan realisasi perjanjian kredit pemilikan rumah;

e. adanya dua orang saksi.

Surat kuasa yang dibuat oleh para pihak sebagai bukti yang sah. Dengan 

adanya surat kuasa tersebut, pihak Bank Tabungan Negara akan merealisasikan 

perjanjian kredit pemilikan rumah antara Salim H.S. dengan bank. Sedangkan 

Salim H.S. sendiri diwakili oleh penerima kuasa, yaitu Mardiana.

Di samping contoh surat kuasa di atas, berikut ini juga disajikan contoh 

surat kuasa antara seorang klien dengan seorang pengacara.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----------------------------------------------------

Ali S. Bawazir, Pekerjaan swasta, Umur 60 tahun, beralamat di Jalan 

Utama V No. 5 RT 005 RW 005 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan 

Duren Sawit Kodya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : -----

’’Pemberi Kuasa”,

dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada :

M. Irawan Dilaga, S.H., Pengacara Praktik berkedudukan di Wilayah Pengadilan 

Negeri Dompu Berdasarkan Surat Keputusan Ketua PT Mataram dengan SK 

No. W.24 DMT-03-HK-02.08 tanggal 9 November 1998, bertempat tinggal di 

Jalan Merapi No. 16 A Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

selanjutnya disebut sebagai : -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------  ’’Penerima Kuasa” -------------------------------------

-------------------------------------------- KHUSUS---------------------------------------------

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa dalam Tingkat 

Banding sebagai Penggugat/Terbanding dalam Perkara No. /PDT.G/2001/ 

PN.MTR, di Pengadilan Tinggi Mataram. Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan 

untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan, menghadap hakim-hakim, 

menerima, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan- 

permohonan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan (konklusi-konklusi), meminta 

atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, penting, perlu, dan berguna 

sehubungan dengan pembelaan/menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan 

segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/ 

wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan 

kasasi.

Penerima Kuasa, 

ttd.

Mataram, 10 Januari 2002 

Pemberi Kuasa,

ttd.

M. Irawan Dilaga, S.H. Ali S. Bawazir

Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram 

pada hari: ,Tanggal Januari 2002 di bawah Register Nomor:

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram

ttd.

Lanabe. S.H.

NIP 040019994

Hal-hal yang tercantum dalam surat kuasa antara klien dengan seorang 

lawyer, meliputi:

1. pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu Ali S. Bawazir dan Irawan Dilaga,

S.H.;

2. objek pemberian kuasa adalah mewakili pemberi kuasa dalam perkara tingkat 

banding;

3. surat kuasa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimaksudkan supaya perjanjian

pemberian kuasa dapat digunakan dalam mewakili klien pada Pengadilan Tingkat 

Banding.

5. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan 

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban 

para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini.

a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, 

dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.

b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi 

kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.

c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, 

serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.

e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya 

dalam melaksanakan kuasanya:

(1) bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya;

(2) bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan

orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu 

(Pasal 1800 s.d. Pasal 1803 KUH Perdata).

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi 

kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi 

kuasa adalah

a. memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi 

kuasa;

b. mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;

c. membayar upah kepada penerima kuasa;

d. memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya 

sewaktu menjalankan kuasanya;

e. membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa, 

terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 

KUH Perdata).

6. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Ada lima cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu

a. penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;

b. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa;

c. meninggalnya salah satu pihak;

d. pemberi kuasa atau penerima berada di bawah pengampuan; atau

e. pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa;

f. kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa (Pasal 1813 KUH 

Perdata).

0 .  PERJANJIAN PENANGGUNGAN UTANG

1. Sifat Perjanjian Penanggungan Utang

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 

Pasal 1850 KUH Perdata. Penanggungan adalah suatu perjanjian, di mana 

pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi 

perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 

KUH Perdata).

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak 

yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, 

dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau 

utang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau 

kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung 

utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), 

sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam 

uang antara debitur dengan kreditur.

2. Akibat-Akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur 

kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar 

utang debitur tersebut maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual 

terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Perdata).

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu 

disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

a. bila ia (penanggung utang) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut 

barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

b. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara 

tanggung-menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur 

menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;

c. bila debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya 

sendiri secara pribadi;

d. bila debitur dalam keadaan pailit;

e. dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH 

Perdata).

3. Akibat-Akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan 

antara Para Penanggung

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat 

kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran utang debitur kepada kreditur. 

Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa 

yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggung 

utang juga berhak untuk menuntut:

a. pokok dan bunga;

b. penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan 

ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia 

membayar utangnya:

a. bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;

b. bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada 

suatu waktu tertentu;

c. bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang 

telah ditetapkan untuk pembayarannya;

d. setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung 

suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan 

pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu 

tertentu.

Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika 

berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang

debitur dan untuk utang yang sama maka penanggung yang melunasi utangnya 

berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk 

bagiannya.

4. Hapusnya Penanggungan Utang

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan 

Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan 

bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab 

yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini 

menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, 

Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya 

perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai, 

diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; 

pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; 

kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.

P. PERJANJIAN PERDAMAIAN

1. Pengertian Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Perjanjian 

perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. 

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu 

perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara 

(Pasal 1851 KUH Perdata). Definisi lain disebutkan bahwa perdamaian adalah 

’’Persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian 

mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya 

suatu sengketa.” (Art. 1888 NBW)

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian:

a. adanya kesepakatan kedua belah pihak;

b. isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang;

c. kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;

d. sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu 

perkara (sengketa).

2. Orang yang Berwenang Mengadakan Perdamaian

Pada dasarnya setiap orang dapat mengadakan perdamaian,- namun di dalam 

Pasal 1852 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang berwenang untuk 

mengadakan perdamaian adalah orang yang berwenang untuk melepaskan haknya 

atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Sedangkan orang yang tidak

berwenang mengadakan perdamaian adalah:

a. para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan- 

ketentuan dari Bab XV dan Bab XVII dalam Buku Kesatu KUH Perdata;

b. kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.

3. Objek Perdamaian

Objek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUH Perdata. Adapun 

objek perjanjian perdamaian adalah

a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul 

dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali- 

sekali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau 

pelanggaran yang bersangkutan. (AB. 23, 25, 28, 30; KUH Perdata. 1356 

dsb Sv. 10)

b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. 

Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan 

dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. (KUH Perdata 

1350)

4. Bentuk Perjanjian Perdamaian

Perdamaian yang diadakan di antara pihak harus dibuatkan dalam bentuk 

tertulis (Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata). Maksud diadakan perjanjian per­

damaian secara tertulis ini adalah menjadi alat bukti bagi para pihak untuk di­

ajukan ke hadapan hakim (pengadilan). Karena isi perdamaian itu disamakan 

dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

5. Perdamaian yang Tidak Dibolehkan

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh 

para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian 

yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.

Perdamaian yang tidak dibolehkan ditentukan dalam Pasal 1859 sampai 

dengan Pasal 1862 KUH Perdata. Perdamaian yang tidak dibolehkan adalah 

sebagai berikut.

a. Perdamaian tentang telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan 

atau pokok perkara.

b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan (dwelling) atau 

paksaan (clwang).

c. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu 

alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian 

tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.

d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan 

palsu.

e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan 

hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak 

diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika 

keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka 

perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.

f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang 

ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu. 

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan

' pembatalan kepada pengadilan.

6. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Perdamaian

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat 

sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun 

peninjauan kembali (Pasal 1858 KTJH Perdata). Perdamaian itu tidak dapat 

dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum 

atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

1. a.

b.

2. a.

b.

c.

3. a.

b.

4. a.

b.

5. a.

b.

6. a.

b.

7. a.

b.

D a fta r  P e r ta n y a a n

Kemukakan pengertian kontrak nominaat!

Sebutkan jenis-jenis kontrak nominaat yang Anda ketahui? 

Kemukakan perbedaan antara pengertian perjanjian jual beli, sale, dan 

agreement salei

Kemukakan momentum terjadinya perjanjian jual beli!

Sebutkan cara-cara penyerahan benda dalam perjanjian jual beli! 

Kemukakan orang-orang yang tidak diperkenankan untuk mengadakan 

perjanjian jual beli!

Sebutkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli!

Kemukakan siapa yang menanggung risiko, apabila terjadi overmacht 

dalam perjanjian tukar-menukar!

Kemukakan bentuk dan substansi kontrak dalam perjanjian sewa- 

menyewa!

Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis persekutuan perdata!

Kemukakan hubungan antara para sekutu dengan pihak ketiga! 

Apakah perjanjian hibah dapat dibuatkan dalam bentuk perjanjian lisan? 

Jelaskan!

Sebutkan dan jelaskan para pihak dalam perjanjian hibah!

Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis penitipan barang yang Anda ketahui! 

Kemukakan perbedaan antara bewaarnemer dengan bewaargeverl

8. a. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perjanjian pemberian kuasa!

b. Kapan berakhirnya perjanjian pemberian kuasa?

9. a. Apakah para pihak yang bersengketa dapat mengadakan perjanjian

perdamaian? Jelaskan jawaban Anda!

b. Sebutkan orang-orang yang berwenang mengadakan perdamaian!

c. Kemukakan kekuatan pembuktian dalam perjanjian perdamaian!

10. a. Sebutkan jenis badan hukum dari aspek bentuknya!

b. Sebutkan teori-teori badan hukum yang Anda ketahui!

ETENTUAN-KETENTUAN UMUM 

DALAM HUKUM KONTRAK

A. SOMASI

1. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari ingebrekes- 

telling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH 

Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang 

(debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah 

disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi 

prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi 

itu, yaitu

a. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima 

sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;

b. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak 

memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan 

melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab 

tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin 

dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan 

prestasi.

c. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah 

lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur 

untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka 

sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini 

apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara 

kreditur dengan debitur.

2. Bentuk dan Isi Somasi

Dari telaahan berbagai ketentuan tentang somasi, tampaklah bahwa bentuk 

somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk 

surat perintah atau sebuah akta yang sejenis.

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat 

yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru Sita, Badan

Urusan Piutang Negara, dan lain-lain. Surat teguran harus dilakukan paling 

sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur 

dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan 

teguran antara peringatan I, II, dan III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang 

diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau sembilan puluh hari. Suatu contoh, 

BUPN mengirimkan surat teguran kepada debitur supaya menghadap ke Kantor 

BUPN dengan tujuan untuk melunasi utang-utang yang tidak dibayarnya kepada 

bank.

Berikut ini disajikan contoh surat somasi dari Bank BNI 46 Cabang Mataram.

BANK NEGARA INDONESIA (BNI 46)

CABANG MATARAM 

Jin. Langko Mataram, Telp. (0370) 631046

Mataram, 10 Juni 2002

Nomor :

Lamp. : 1 eksp

Hal : Teguran Pertama

Kepada

Yth. Bapak M. Ali HMS

Jin. Towuti 1/13 Tanjung Karang Permai

Ampenan Mataram

di Mataram

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa 

berdasarkan perjanjian kredit bank yang telah dibuat antara BNI 46 Cabang 

Mataram dengan Saudara, pada tanggal 10 Juli 2001, bahwa setiap tanggal 

10 bulan berikutnya Saudara harus membayar angsuran kredit, yaitu pokok 

dan bunga sebesar Rp 1.000.000,00/bulan. Namun, berdasarkan data yang 

ada pada kami, ternyata Saudara menunggak kredit atas utang pokok dan 

bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diharapkan kepada Saudara untuk 

segera melunasi kewajiban sebanyak tersebut di atas, paling lambat tanggal 

15 Juli 2002.

Demikian, agar dapat saudara laksanakan tepat pada waktunya. 

Pimpinan BNI Cabang Mataram 

Tanda tangan

(Nama terang)

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu

1. apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);

2 dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur); 

dan

3. tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 

15 Juli 2002.

3. Peristiwa-Peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi

Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagai­

mana dikemukakan berikut ini (Niewenhuis, 1988).

a. Debitur menolak pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak 

pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam 

sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu 

perubahan (HR 1-2-1957).

b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara 

implisit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa over- 

macht) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang 

yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya per­

nyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan 

prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos)

Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan 

atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu 

tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan 

pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah 

perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur. 

Debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

B. WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur. Dalam restatement o f the law o f contracts (Amerika Serikat), 

wanprestasi atau breach o f contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu

total breachts dan partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak - . 

tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan 

perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan \ 

wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi 

itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila 

somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu 

ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wan­

prestasi atau tidak.

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila 

ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut 

ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan 

kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi 

tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Per­

data).

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang 

pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 

diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan 

Pasal 1266 KUH Perdata.

3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi 

hal-hal sebagai berikut.

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal

1267 KUH Perdata).

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian 

karena keterlambatan (HR 1 November 1918).

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. 

Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap breach o f contract 

adalah pembayaran compensation (ganti rugi), yang terdiri atas costs (biaya) 

and damages (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (rescission).

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

a. debitur berada dalam keadaan memaksa;

b. beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur 

hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau 

kesalahan besar lainnya;

c. kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH 

Perdata).

Di dalam hukum Common Law, jika terjadi wanprestasi (breach o f  

contracht), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi 

Cdamages), dan bukan pemenuhan prestasi {performance). Akan tetapi dalam 

perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang 

lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan equity, di samping legal remedy 

(ganti rugi), ada equitable remedy (pemenuhan prestasi). Di samping kedua 

gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan 

khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan repudiation (penolakan kontrak 

sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim 

Tidak setiap breach o f contrach (wanprestasi) menimbulkan hak mem­

bubarkan perjanjian karena terbatas pada pelanggaran (breach) yang berat 

(substansial).

C. GANTI RUGI

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III 

KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH 

Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah 

suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan 

kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya 

kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan 

kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur 

dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada 

tanggal 10 Januari 1996. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum 

juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi 

karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) 

kepada A, minimal tiga kali.

Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat 

menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya 

ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah 

sebagai berikut

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan 

kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini 

ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah 

dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah 

berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. 

Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. 

Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat lansung 

dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian 

yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, 

dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi 

inmateriil (Asser’s 1988: 274). Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang 

diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian 

inmateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai 

uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

D. KEADAAN MEMAKSA

1. Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang overrnacht (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca 

dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH 

Perdata berbunyi: ’’Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan 

bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu 

atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 

suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, 

walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH 

Perdata yang berbunyi: ’’Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila 

karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur 

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan 

sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan 

penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan 

yang berada di luar kekuasaannya.

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, 

kerugian dan bunga, yaitu

1. adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau

2. terjadinya secara kebetulan, dan atau

3. keadaan memaksa.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana 

debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan 

adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya 

gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

2. Macam Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

1) keadaan memaksa absolut, dan

2) keadaan memaksa yang relatif.

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama 

sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya 

gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya, si A ingin membayar 

utangnya pada si B. Namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran 

utang, terjadi gempa bumi. Maka A sama sekali tidak dapat membayar utangnya 

pada B.

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan 

debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi 

itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang 

atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau ke­

mungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contoh keadaan memaksa 

relatif, seorang penyanyi telah mengikat dirinya untuk menyanyi di suatu konser, 

tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya 

meninggal dunia. Contoh lainnya, A telah meminjam kredit usaha tani dari KUD, 

dengan janji akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya 

diserang oleh ulat. Dengan demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar 

kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen 

mendatang.

3. Teori-Teori Keadaan Memaksa

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu

1) teori ketidakmungkinan (onmogelijkeheid), dan

2) teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheid van schuld). 

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu

keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. 

Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam.

a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif (absolut onmogelijkheid), yaitu 

suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya 

pada kreditur.

b. Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektif (relative 

onmogelijkheid), yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk 

memenuhi prestasinya.

Teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheid van 

schuld), berarti dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau 

overmacht peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan 

tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan (Harahap,1986: 84).

4. Akibat Keadaan Memaksa

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu.

a. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);

b. beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;

c. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum 

bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk 

yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu

(1) akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c, dan

(2) akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat nomor b.

E. RISIKO

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer 

(ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang ber­

kewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan 

salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini 

timbul apabila terdapat keadaan memaksa (overmacht). Ajaran ini dapat 

diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak 

adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, 

sedangkan pihak lainnya pasif. Misalnya A memberikan sebidang tanah pada B. 

Tanah itu direncanakan untuk diserahkan pada tanggal 10 Mei 1996, tetapi pada 

tanggal 15 April 1996 tanah itu musnah. Pertanyaannya kini, siapa yang menang­

gung risiko? Yang menanggung risiko atas musnahnya tanah tersebut adalah B 

(penerima tanah) (Pasal 1237 KUH Perdata).

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak 

diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat 

antara keduanya. Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik, yaitu jual beli, 

sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lain. Contohnya, A telah membeli sebuah 

rumah beserta tanahnya pada B seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Rumah itu dibeli pada tanggal 10 Januari 1996. Namun rumah tersebut belum 

diserahkan kuncinya oleh B kepada A. Akan tetapi, pada tanggal 10 Februari 

1996 terjadi gempa bumi yang memusnahkan rumah tersebut. Pertanyaannya 

kini, siapakah yang menanggung risiko atas rumah tersebut? Menurut Pasal 

1460 KUH Perdata yang menanggung risiko atas musnahnya rumah tersebut 

adalah A (pembeli), walaupun rumah tersebut belum diserahkan dan dibayar 

lunas. Jadi, B berhak menagih berapa pembayaran yang belum dilunasi oleh A.

Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata telah dicabut berdasarkan SEMA Nomor 

3 Tahun 1963. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun pene­

rapannya harus memperhatikan:

1. bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu, dan

2. bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang 

tersebut.

Di dalam perjanjian tukar-menukar, risiko tentang musnahnya barang di 

luar kesalahan pemilik, persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah 

memenuhi persetujuan dapat menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan 

dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli risiko 

atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam 

perjanjian tukar-menukar, perjanjian menjadi gugur.

D a fta r  P e r ta n y a an

1. a. Jelaskan pengertian somasi yang Anda ketahui!

b. Kemukakan tujuan somasi!

2. a. Kemukakan bentuk somasi!

b. Sebutkan hal-hal yang tidak perlu dilakukan somasi!

3. a. Kemukakan akibat adanya wanprestasi!

b. Sebutkan hal-hal yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur 

yang telah melakukan wanprestasi!

4. a. Kemukakan penyebab timbulnya ganti rugi!

b. Sebutkan kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur!

5. A adalah pengusaha yang telah meminjam uang pada bank sebanyak 

Rp20.000.000,00. Pada mulanya nasabah ini lancar membayar angsurannya. 

Namun, karena adanya banjir maka nasabah sudah tidak mampu membayar 

utang-utang bank.

Pertanyaan:

a. Apakah dengan adanya banjir tersebut, dapat dijadikan alasan adanya 

overmacht, sehingga yang bersangkutan tidak perlu membayar utang- 

utangnya pada bank? Jelaskan!

b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam overmacht yang Anda ketahui!

6. a. Kemukakan apa yang Anda ketahui tentang resicoleer\

b. Siapakah yang menanggung risiko dalam perjanjian tukar-menukar! 

Jelaskan!

ENYUSUNAN, STRUKTUR, DAN 

ANATOMI KONTRAK

A. PENGANTAR

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang- 

undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat 

oleh para pihak disamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu, untuk 

membuat kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari 

pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun dari pihak negara yang 

bersangkutan. Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan 

dan membuat kontrak adalah

(1) kewenangan hukum para pihak,

(2) perpajakan,

(3) alas hak yang sah,

(4) masalah keagrariaan,

(5) pilihan hukum,

(6) penyelesaian sengketa,

(7) pengakhiran kontrak, dan

(8) bentuk perjanjian standar (Arie S. Hutagalung, 1993: 14-18; Peter Mahmud, 

2000: 17-19).

Kedelapan hal itu dijelaskan berikut ini.

1. Kemampuan Para Pihak

Kemampuan para pihak, yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk 

mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata ditentukan bahwa 

orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah 

dewasa dan atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan, yaitu berumur 21 tahun. 

Sedangkan orang-orang yang tidak wenang untuk membuat kontrak adalah

(1) minderjarigheid (di bawah umur),

(2) curatele (di bawah pengampunan), dan

(3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Istri kini wenang untuk membuat kontrak 

(SEMA Nomor 3 Tahun 1963; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan).

2. Perpajakan

Dalam banyak hal, para pihak pembuat kontrak menginginkan perjanjian 

dirumuskan sedemikian rupa untuk memperkecil pajak, karena transaksi bisnis 

merupakan transaksi kena pajak. Pada dasarnya perancang kontrak, yaitu para 

ahli hukum harus memberikan pelayanan yang memuaskan kliennya. Akan tetapi, 

dalam hal memperkecil pengenaan pajak, bukan tidak mungkin rumusan kontrak 

itu menjadi lain dari maksud para pihak yang sesungguhnya. Hal ini sebenarnya 

harus dihindari oleh ahli hukum. Oleh karena itu, ahli hukum perancang kontrak 

harus memahami masalah perpajakan dan jika mungkin bekerja sama dengan 

konsultan pajak.

3. Alas Hak yang Sah

Khusus untuk perjanjian jual beli, calon pembeli harus mengetahui atau berusaha 

mencari tahu bahwa penjual memang mempunyai alas hak yang sah atas barang 

yang dijual. Dalam hal barang bergerak tidak atas nama berlaku ketentuan Pasal 

1977 KUH Perdata yang menetapkan bahwa barangsiapa menguasai barang 

bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas 

tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Namun demikian dalam hal ini berlaku 

asas revindikasi, yaitu apabila barang itu hilang atau hasil curian, pemilik barang 

dapat menuntut supaya barang itu dikembalikan kepadanya. Memang dalam hal 

ini pembeli yang beriktikad baik akan tetap dilindungi, yaitu minta ganti rugi atas 

harga pembelian barang tersebut. Namun proses demikian tidak selalu mulus, 

lebih-lebih kalau pencurinya sudah tidak mampu lagi mengembalikan uang pem­

belian.

Dalam hal barang bergerak atas nama dan barang tidak bergerak, yang 

dianggap paling berhak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat itu. 

Namun demikian, dalam hal barang bergerak atas nama maupun barang tidak 

bergerak merupakan harta bersama dalam perkawinan, perlu ada suatu counter 

sign dari suami/istri. Counter sign juga diperlukan dalam hal perjanjian jaminan.

4. Masalah Keagrariaan

Perancang perjanjian juga harus memperhatikan masalah seputar Hukum 

Agraria. Dalam banyak hal para pihak tidak memahami masalah-masalah 

keagrariaan. Oleh karena itu, para ahli hukum harus memberitahukan kepada 

kliennya mengenai hal tersebut.

5. Pilihan Hukum

Pilihan hukum, yaitu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan 

dalam pembuatan kontrak tersebut.

6. Penyelesaian Sengketa

Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena

itu, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausula mengenai penyelesaian 

sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi. 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, arbitrase, atau mungkin 

melalui pengadilan. Dalam hal sengketa diselesaikan melalui pengadilan perlu 

diingat Hukum Acara Perdata Indonesia mengenai kompetensi dan yurisdiksi 

pengadilan negeri tersebut.

7. Berakhirnya Kontrak

Di dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa: ’’Tiap-tiap pihak 

yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai 

yurisdiksi atas kontrak tersebut.” Maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak 

yang lemah.

8. Bentuk Standar Kontrak

a. Pengertian Standar Kontrak

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah 

dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak 

oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. 

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah

’’Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian 

yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan 

isinya lebih dahulu.” (Sudikno Mertokusumo, 1995: 2)

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah isi perjanjian itu tanpa 

dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hany

Read More