Miskin 2
.jpeg)
an terus menerus
sehingga tidak akan pernah mandiri. (Pattinama 2009)
Pemberdayaan warga ini bermanfaat dalam
pengembangan sumber daya alam maupun potensi diri, terutama
dalam hal jangkauan pasar. Awalnya tentu pasar mereka hanya
jangkauan tingkat lokal, sebatas kebutuhan warga setempat, yang
kemudian berkembang pada desa-desa tetangganya. Namun,
jangkauan ini akan semakin meluas dengan adanya pembinaan yang
intensif, dengan cara sebagai berikut: (1) pemasaran melalui media,
dengan pelatihan sosial media yang memadai supaya warga
miskin melek akan teknologi, terutama dalam pemasaran kearifan
lokal yang mereka miliki; (2) bekerja sama dengan berbagai pihak,
seperti para pemuda setempat, koperasi guna kelancaran modal,
maupun stakeholder; (3) membangun jaringan. Maka hal ini
diperlukan partisipasi stakeholder dalam hubungan yang efektif antara warga dan pemerintah, supaya komunikasi berjalan dengan
lancar yang akhirnya tujuan yang diharapkan tercapai.
Konsep pemberdayaan warga ini berpusat pada rakyat. Di
mana inisiatif kreatif dari rakyat menjadi dasar kebijakan dalam
menentukan langkah yang akan diambil dalam pengentasan
kemiskinan. Pemberdayaan warga diharapkan mampu
menstimulasi kemandirian warga secara partisipatif,
direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh warga .
Maka diperlukan pendamping dengan komitmen tinggi dalam proses
pemberdayaan warga . Dalam program pemberdayaan, ada
empat prinsip yang sering digunakan, yaitu: kesetaraan, partisipasi,
keswadayaan / kemandirian, dan keberlanjutan. (Maifizar 2016)
Dengan kesetaraan, diharapkan tidak adanya kesenjangan antara
warga dan penyelenggara program, maupun terwujudnya
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam partisipasi,
diharapkan warga ikut andil dalam menentukan pilihan, berpikir
kreatif, dan ikut memikul tanggung jawab atas segala konsekuensi dari
pilihan yang diambil. Dari keswadayaan / kemandirian, diharapkan
warga mampu untuk mengorganisir dan menyelesaikan masalah
yang dihadapi tanpa adanya ketergantungan pada bantuan yang terusmenerus. Dan keberlanjutan program dapat dikelola sendiri
kegiatannya oleh warga tanpa adanya peran pendamping lagi.
Dengan dijalankannya keempat prinsip dalam pemberdayaan
ini secara konsisten, bukanlah hal mustahil jika kemiskinan
perlahan akan berkurang dan kualitas warga akan semakin baik.
sebab pada dasarnya kesadaran dalam diri individu itu sendiri yang akan mengubah kondisi dari seseorang, yang lambat laun akan
mengubah warga secara umum.
Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang selalu
menjadi hal menarik untuk dikaji, terutama kemiskinan pada
warga desa. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa faktor
pemicu kemiskinan pada warga desa meliputi: (1) kondisi
wilayah; (2) lemahnya pertumbuhan ekonomi; (3) rendahnya
pendidikan; (4) adanya ketimpangan; (5) rasa ketergantungan; (6)
nyaman dengan zonanya. Dari sebab kemiskinan ini , maka
diperlukan strategi dalam pengentasan kemiskinan. Strategi ini
dengan pendekatan kearifan lokal, di mana program yang diberikan
mengacu pada sosio kultural, peluang ekonomi dan lingkungan
warga desa ini . Sehingga didapatkan pendekatan kearifan
lokal dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada
pada warga desa ini . Selanjutnya, dalam menggali kearifan
lokal ini , dibutuhkan program pemberdayaan warga
dengan berprinsip pada empat hal, yaitu kesetaraan, partisipasi,
keswadayaan / kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan empat
prinsip pemberdayaan warga ini , diharapkan mampu
mewujudkan warga yang kreatif dan mau ikut serta dalam
pengambilan keputusan, dan juga bertanggung jawab serta mampu
mengelola segala permasalahan ke depannya tanpa adanya
ketergantungan. Sehingga lambat laun kemiskinan akan menghilang
dengan kesadaran dari diri tiap individu.
Secara etimologi kemiskinan berasal dari kata miskin, yaitu tidak berharta
benda atau serba kurang.1 sedang kemiskinan secara terminologi menurut Sorjono
Soekanto2 mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang
tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga
tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok
ini . Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan masih ada pada warga
negara-negara berkembang termasuk di negara kita . Kemiskinan sering dihubungkan
dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga
merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius. Untuk mencari solusi yang
relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan, perlu dipahami sebab musabab dan
menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu.
Batasan kemiskinan umumnya diukur dengan membandingkan tingkat
pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau layak.
Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pendapatan minimum itulah yang dipergunakan
sebagai pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin yang disebut poverty line
(garis kemiskinan). Bagi warga negara kita , beras dipandang sebagai komoditi
kebutuhan pokok yang besar pengaruhnya. Komoditi ini elastis, artinya perubahan
harga beras mempengaruhi komoditi lainnya. Oleh sebab itu beras dapat digunakan
sebagai dasar penentuan garis kemiskinan.negara kita memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di
negara kita dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan
struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh
rendahnya kesempatan dan peluang kerja. Upaya untuk menanggulanginya harus
memakai pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.
Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan
kapasitas, dan pendayagunaan.3
Kemiskinan lahir sebagai dampak dari proses pembangunan yang tidak
mencapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Setiap pembahasan tentang
pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup
penting. Masalah kemiskinan di negara kita telah menjadi topik pembicaraan dan fokus
kebijakan sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan meluncurkan suatu program
anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan “politik etis”.4
Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berbentuk (amorfhous),
tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.5
Beberapa
kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani6 adalah tidak
terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm per hari yang di konsumsi oleh warga .
sedang menurut para ulama7 yaitu ; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah
orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta-minta
bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (2). Madzhab
Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. (3).
Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh
kecukupannya atau lebih. (4). Madzhab Syafi’i8 kategori miskin adalah orang yang
memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.
Menurut Gunawan Sumodiningrat9 kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga
pengertian yaitu : Pertama kemiskinan absolut yaitu jika pendapatan seseorang
tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan,
sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan
bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan
sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin sebab sebab alami
(natural). Kedua Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau
warga yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk
memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk
membantunya. Ketiga kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah
pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksaan pembangunan yang belum
seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.
Beberapa pendapat lain tentang kategori kemiskinan diantaranya yaitu10: (1).
Murjanto Danusaputro, kemiskinan adalah pendapatan sebesar 320 kg ekuivalen
besar untuk warga di kota atau 240 kg untuk warga di pedesaan setahunnya.
(2). Moh. Bambang Agustin, miskin itu masih lebih baik, sebab masih ada yang
lebih sengsara lagi yaitu fakir miskin. Fakir miskin sudah tidak punya apa-apa sama sekali, martabat tidak punya, baju tidak punya. (3). Firdaus Wadjdi, miskin yaitu apa
bila orang tua tidak dapat membiayai anaknya sekolah. Ini sudah termasuk kategori
miskin.
Menurut Dalil Hasan11 ciri-ciri warga miskin yaitu: (1). Kelompok miskin
ditingkat pedesaan; umumnya terdiri dari petani kecil /petani marginal/ pekerja
pertanian /buruh tani, nelayan kecil, pengrajin kecil, pengangkut kecil (grobak, becak,
dokar/delman, ojek) dan sebagainya. (2). kelompok miskin ditingkat perkotaan;
umumnya terdiri dari pekerja harian di pabrik, pekerja harian di bangunan, pedagang
kaki lima, pedagang asongan, pengerajin kecil, pengusaha kecil (kios, warung, tenda,
greobak, bengkel kecil, pengemudi harian (gerobak, ojek, dokar, becak, dan
sebagainya). tukang jahit, tukang reparasi, (sepeda/jam/sepatu). Pembantu rumah
tangga kecil, pemulung dan sebagainya. (3). Umumnya warga miskin tidak
mempunyai pendapatan tetap, tetapi harus puas dengan pendapatan tidak
tetap/berubah/bervariasi namun masih tetap dibawah batas pendapatan minimal. (4).
Sebagian besar warga miskin tidak bekerja secara penuh (fultimer). Tidak
memperoleh jaminan kesehatan/jaminan hari tua/perlindungan kerja, tidak
memperoleh tingkat upah kerja minimum yang ditetapkan oleh pemda untuk berbagai
jenis pekerjaan dan berbagai kota/daerah, tidak memperoleh upah lembur, tidak
memperoleh hak cuti, memperoleh sedikit pendidikan /latihan latihan dan memiliki
etos kerja yang sangat rendah.(5). warga miskin pada umumnya tidak memiliki
peralatan produksi /peralatan kerja yang memadai, misalnya pemilikan tanah yang
sangat sempit (rata-rata 0,25 Ha per kepala keluarga tani di Pulau Jawa), tanah
marginal (tidak /kurang subur, lokasinya yang tidak menguntungkan sebab letaknya
di daerah aliran sungai (DAS), di atas bukit/pegunungan, di pinggir hutan, di rawarawa). Di samping itu, kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga yang
relative tinggi (height dependency ration). (6). Tingkat pendidikan miskin pada
umumnya sangat rendah (SD), bahkan sebagian peduduk miskin sebagian samasekali
tidak memperoleh pendidikan formal/tidak dapat menulis dan membaca.
Faktor pemicu Kemiskinan
pemicu kemiskinan menurut Kuncoro yaitu:12
1. Secara makro, kemiskinan muncul sebab adanya ketidaksamaan pola kepemilikan
sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, warga miskin
hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia sebab
kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah,
upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan
ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan
untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang
dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi
manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga
muncul sebab adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, sebab jika
kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti
pendapatan. Tapi itu hanyalah masalah klasik. Sekarang pemicu kemiskinan
adalah sebab tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang
banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebab mereka dapat
bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak
punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi sebab
mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk
perguruan tinggi atau SMA.
Kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan:13
1. pemicu individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2. pemicu keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan
keluarga.
3. pemicu sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan
kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. pemicu agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,
termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. pemicu struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil
dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai
akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia)
misalnya memiliki jutaan warga yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu,
orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati
atas garis kemiskinan.
pemicu kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan
internal:
14
a. Faktor Internal
1. Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk
memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui
pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa
ini sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan
sosialnya.b
2. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan
sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya
dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh
pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan
terhadap suatu objek.3. Kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara
berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
4. Konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep
diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk
menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek.
Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap
suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan
perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, sebab konsep
diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku.
5. Motif. Perilaku individu muncul sebab adanya motif kebutuhan untuk merasa
aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang
motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka
akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup
hedonis.
6. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan
menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti
mengenai dunia.
b. Faktor Eksternal15
1. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan
pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang.
Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana
individu ini menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedang
kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana
individu tidak menjadi anggota didalam kelompok ini . Pengaruh-pengaruh
ini akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
2. Keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan
sikap dan perilaku individu.Hal ini sebab pola asuh orang tua akan membentuk
kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
3. Kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan
bertahan lama dalam sebuah warga , yang tersusun dalam sebuah urutan
jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan
tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian
kelas dalam warga , yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial
artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta
kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha
yang sengaja maupun diperoleh sebab kelahiran. Peranan merupakan aspek yang
dinamis dari kedudukan. jika individu melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
4. Kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota warga . Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang
dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir,
merasakan dan bertindak.
Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang
menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah
kemiskinan yang dihadapi oleh negara negara kita . Beberapa faktor yang menyebabkan
timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana yang
dikutif oleh Sarul Mardianto, yaitu:
16
1. Pendidikan yang Terlampau Rendah.
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai
keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan
pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan
kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan
seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Alam
Suatu warga akan dilanda kemiskinan jika sumber alamnya tidak lagi
memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan
warga itu miskin sebab sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi
warga . Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru
sedang secara faktual hal ini sangat kecil kemungkinanya bagi
warga miskin sebab keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat
maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki
dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak jika tidak diimbangi
dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan sebab
semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban
untuk hidup yang harus dipenuhi.
Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana yang dikutif oleh Sarul Mardianto,
17
juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya
komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran
dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri
sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin
dari adanya:
1. Keengganan bekerja dan berusaha.
2. Kebodohan.
3. Motivasi rendah.
4. Tidak memiliki rencana jangka panjang.
5. Budaya kemiskinan.
6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan.
sedang penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan
seseorang bekerja dan berusaha akibat:
1. Ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak
mampu.
2. Kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.
Kemiskinan juga dapat disebabkan beberapa sumber dan proses pemicu
terjadinya kemiskinan, yaitu:
1. Pelestarian Proses Kemiskinan. Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi
melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti
kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. Pola Produksi Kolonial. Negara ekskoloni mengalami kemiskinan sebab pola
produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal sebab tanah yang paling subur
dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Adanya unsur manajemen
sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang
akan menurunkan produktivitas.
4. Kemiskinan Terjadi sebab Siklus Alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana
lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan
kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan
terus-menerus.
5. Peminggiran Kaum Perempuan. Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai
golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan
lebih rendah dari laki-laki.
6. Faktor Budaya dan Etnik. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara
kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan saat panen
raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
Faktor faktor pemicu kemiskinan dari hasil penelitian, diantaranya:18
a. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan warga (EDU)
Hasil penelitian Cameron19 tentang kemiskinan di Jawa yang menyimpulkan
bahwa pengurangan kemis-kinan diasosiasikan dengan meningkatnya pencapaian
pendidikan dan peningkatan pendapatan dari tenaga kerja terdidik. Hasil penelitian
Sukherman20 juga menunjukkan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh besarnya
angka persentase angka melek huruf. Hasil penelitian lain yang berbeda dengan
penelitian ini adalah hasil penelitian Niskanen21 menunjukkan kemiskinan di AS
menurun seiring meningkatnya pendidikan warga . Hal yang sama juga diperoleh
dari hasil penelitian Islam22 yang dilakukan di 23 negara berkembang menunjukkan
kemiskinan dapat berkurang seiring dengan meningkatnya pendidikan (menurunnya
persentase buta huruf). Hasil penelitian ini juga berlawanan dengan hasil penelitian
Balisacan et.al.
23 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi
kemiskinan. Dalam hal ini persentase orang dewasa yang bisa membaca dan menulis
mempengaruhi pengurangan kemiskinan sebesar 0,129%.
b. Pendapatan Per Kapita warga (PC)
Hasil penelitian Iradian24 yang dilakukan pada 82 negara untuk tahun 1965-
2003. Hasil penelitian-nya menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pendapatan
per kapita tidak akan terlalu berdampak jika tidak disertai dengan perbaikan dalam
hal distribusi pendapatan. Peru-bahan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh
yang negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa
peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh
negara kita hanya dinikmati oleh sebagian kecil warga . Sementara sebagian besar
warga yang saat ini hidup dalam kemiskinan tidak menikmati capai ini .
Dengan kata lain meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada
dalam kemiskinan. Peningkatan kontra prestasi (gaji, honor, upah, dan bentuk lain)
yang selama ini terjadi di negara kita hanya dinikmati oleh sebagai orang. Peningkatan
kontra prestasi ini tidak sampai menyentuh pada kelompok yang barada pada
garis kemisikinan. Kondisi di atas juga sejalan dengan hasil penelitian Rifa’i25 yang
menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan pendapatan di Kota Bandar Lampung
dan Kota Metro Lampung. Dimana kenaikan pendapatan per kapita hanya dapat
dinikmati oleh sebagian kecil warga di kedua kota ini . Sementara sebagian
besar warga masih tetap dalam kondisi miskin sebab tidak memiliki kemampuan
untuk mengakses peningkatan pendapatan per kapita ini .
Namun demikian hasil penelitian ini berlawan dengan hasil peneltian Balisacan
et.al.
26 yang menunjukkan bahwa partumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan.
Dalam hal ini pendapatan (standar hidup) orang miskin akan meningkat 7,74%
sejalan dengan kenaikan 10% pendapatan pada tingkat kabupaten/kotamadya. Selain
itu hasil penelitian Niskanen27 menunjukkan kemiskinan di AS menurun seiring
meningkatnya pendapatan per kapita. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil
penelitian Sukherman28 yang menunjukkan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi
oleh besarnya PDRB per kapita.
c. Rasio Ketergantungan warga
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifa’i29 yang menunjukkan
kemiskinan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Lampung dipengaruhi oleh
rasio ketergantungan warga . Besarnya warga yang beraktifitas sebagai ibu
rumah tangga, menganggur, dan sedang sekolah akan semakin memperbesar rasio
ketergantungan warga di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Apalagi hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan faktor pemicu kemiskinan. Artinya jikalau nantinya
warga yang saat ini sedang sekolah (SLTP/SMU/Diploma/Sarjana) telah lulus,
maka kehadiran mereka tidak akan membantu mengurangi faktor pemicu
kemiskinan. Tetapi kehadiran mereka justru akan menambah besar nilai rasio
ketergantungan. Dengan kata lain kemungkinan mereka untuk menjadi pengangguran
lebih besar sebab sistem pendidikan yang ditenggarai tidak memiliki link and match
dan miskin praktek/keterampilan.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Knowles30 yang
menyatakan bahwa meningkatnya rasio ketergantungan akan meningkatkan proporsi
populasi yang hidup dalam kemiskinan. Angka kelahiran yang tinggi berimplikasi
pada tingginya rasio ketergantungan. Negara-negara berkembang di Asia yang sukses
mengurangi angka kelahiran, maka rasio ketergantungannya relatif rendah. Selain itu
juga hasil penelitian Islam31 yang dilakukan di 23 negara berkembang menunjukkan
hasil yang sama yaitu kemiskinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio
ketergantungan. Hasil penelitian Sukherman32 juga menunjukkan kemiskinan di Jawa
Barat dipengaruhi oleh besarnya angka kematian bayi dan angka total fertilitas yang
dapat memicu naikya angka rasio ketergantungan.
Faktor pemicu munculnya rasio ketergantungan adalah adanya tingkat
kelahiran (fertilitas) yang tinggi. Word Bank (1978)33 menyatakan pemicu
kemiskinan adalah adanya ledakan warga (population growth) yang tidak
terkendali sebab ledakan warga akan menyebabkan rasio ketergantungan
(dependency ratio) yang tinggi. Sementara itu Malthus (1798) dalam Todaro34
menyatakan bahwa ledakan warga akan menimbulkan pola hidup yang serba paspasan (subsisten). sedang pemikiran neo-Malthus menyatakan bangsa-bangsa
yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari
tingkat subsisten, kecuali jika mereka mengadakan pemeriksaan pengendalian
preventif (preventive checks) terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau dengan
menerapkan pengendalian kelahiran. Nilai rata-rata total vertility rate (TVR)
negara kita tahun 2010 adalah 2,5. Artinya setiap keluarga memiliki tiga orang anak
yang berarti dalam satu keluarga akan terdiri dari lima jiwa. Semakin besar jumlah
anak maka semakin besar jumlah tanggungan yang harus di tanggung oleh kepala
keluarga. Selanjutnya semakin besar jumlah warga yang berusia tidak produktif
maka semakin besar tanggungan yang harus di tanggung oleh warga usia
produktif.
d. Pertumbuhan Ekonomi (GRW)
Hasil penelitian World Bank (1990); Fields & Jakobson (1989); Ravallion
(1995) dalam Tambunan35 yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tidak mampu mengurangi munculnya kemiskinan. sebab pertumbuhan ekonomi
yang tinggi (growth oriented) justru hanya memicu munculnya kesenjangan pendapatan dan in-equality. Hal senada juga dihasilkan dalam penelitian Foster &
Szekely36 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap
upaya menaikkan pendapatan warga miskin serta pertumbuhan ekonomi tidak
bisa mengurangi gap pendapatan antara orang kaya dan orang miskin pada 185 rumah
tangga dari 33 negara di Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Kanada.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Booth37 yang menunjukkan
telah terjadi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di
negara kita tahun 1985-1996 yang mengindikasikan telah terjadi ketimpangan dalam
pemerataan hasil-hasil pembangunan di negara kita pada kurun waktu ini . Selain
itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Iradian38 yang dilakukan pada 82
negara untuk tahun 1965-2003. Hasil penelitian Iradian menunjukkan bahwa
tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak jika
tidak disertai dengan perbaikan dalam hal distribusi pendapatan. Perubahan
pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan dan
semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) maka semakin besar
tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh negara kita
ternyata tidak mampu mengurangi faktor pemicu kemiskinan. Kenaikan
pertumbuhan ekonomi ini hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di
negara kita . Efeknya akan memunculkan kemiskinan struktural dimana pertumbuhan
ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara
bagian terbesar warga yang tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan teori “trade
off between growth and equity” yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang
tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian
pendapatan atau makin tidak merata, dan sebaliknya upaya pemerataan dapat
terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Sebaliknya hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Balisacan
et.al.
39 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan.
Selain itu hasil penelitian ini juga berlawanan dengan pernyataan Bourguignon40 yang
menjelaskan hubungan langsung yang mungkin terbentuk antara pembangunan,
pertumbuhan dan distribusi pendapatan melalui teorinya “poverty-growth-inequality
triangle”. Ia menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan di suatu negara dan di
waktu tertentu ditentukan secara penuh oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan
perubahan distribusi pendapatan. Hubungan ini sesuai dengan teori “tricle down
effect” dimana bila ekonomi tumbuh, maka secara otomatis akan terjadi pemerataan
hasil-hasil pembangunan atau “perembesan” ke bawah sehingga hasil-hasil
pembangunan dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Dengan demikian kaum miskin
dapat keluar dari kemiskinannya.
Hasil penelitian ini juga berlawanan dengan pandangan Kuznets dalam Wie41
menjelaskan mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan
pemba-gian pendapatan yang menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam
pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar
dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Hipotesis
Kuznets ini berupa kurva U terbalik dimana saat pembangunan baru dimulai,
distribusi pendapatan akan makin tidak merata (terjadi kemis-kinan), namun setelah
mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata
(kemakmuran).
e. Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (TKP)
Hasil penelitian Booth42 yang menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan di
negara kita dapat berkurang dengan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.
Sehingga pembangunan pedesaan dan pertanian, dimana ada kenaikkan produktivitas
per hektar atau pada rumah tangga, seharusnya diprio-ritaskan untuk bagian pulau di
luar Jawa dan Bali dimana kemiskinan tinggi. Persentase tenaga kerja di sektor
pertanian tidak mampu mengurangi factor pemicu kemiskinan sebab sektor ini
secara umum ditenggarai memiliki produktifitas rendah, kelebihan tenaga kerja, upah
yang rendah, dan bersifat subsisten. Selain itu penelitian Ritonga43 juga menyatakan
bahwa warga miskin di negara kita pada umumnya bekerja di sektor pertanian dan
mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah. Oleh sebab itu program pengentasan
kemiskinan di sektor pertanian perlu diprioritaskan. Pembangunan sektor pertanian
melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan
warga pedesaan perlu menjadi pijakan untuk membawa warga negara kita
keluar dari permasalahan kemiskinan.
Namun demikian hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Rifa’i,
dkk44yang menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja usaha kecil yang bergerak
di sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan produktifitas tenaga kerja
usaha kecil yang bergerak di sektor industri. Sehingga kehadiran tenaga kerja di
sektor pertanian tidak mampu mengurangi faktor pemicu munculnya kemiskinan di
Provinsi Lampung. Sementara itu Kuntjoro45 menyatakan sebuah negara miskin
sebab menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi
yang tradisional, dan seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.
Sektor pertanian dianggap sebagai sektor pemicu kemiskinan sebab , seperti
dinyatakan oleh Lewis dalam Todaro,
46 sektor pertanian merupakan sektor subsisten
yang kelebihan warga dan produktivitas marjinal tenaga kerjanya hampir sama
dengan nol.
Hasil penelitian lain berlawanan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian
Islam47 yang dilakukan di 23 negara berkembang menunjukkan kemiskinan akan
meningkat seiring dengan meningkatnya persentase tenaga kerja di sektor pertanian.
Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Suryahadi dan Sumarto48 yang
menyatakan bahwa sektor pertanian adalah salah satu sumber kemiskinan dan daya
tahan sektor ini lebih rentan terhadap krisis ekonomi. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Skoufias49 yang menyatakan bahwa konsumsi tenaga kerja sektor industri lebih
besar dari konsumsi tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa
pendapatan pekerja usaha kecil yang bekerja disektor industri non pertanian lebih
besar daripada penghasilan tenaga kerja usaha kecil yang bekerja disektor industri
yang bergerak disektor pertanian. Fakta ini secara tidak langsung menunjukkan
bahwa produktivitas tenaga kerja usaha kecil yang bergerak di sektor pertanian lebih
rendah jika dibandingkan dengan produktifitas tenaga kerja usaha kecil yang bergerak
di sektor industri.
f. Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Industri (TKI)
Hasil penelitian Cameron50 yang menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan
di Jawa diasosiasikan dengan meningkatnya peningkatan pendapatan dari tenaga
kerja terdidik dan pendapatan yang didapat pekerja di luar pertanian (sektor industri).
Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Sukherman51
menunjukkan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh besarnya angka kontribusi
sektor industri terhadap perekonomian regional. Hasil penelitian Islam52 yang
dilakukan di 23 negara berkembang juga menunjukkan kemiskinan dapat berkurang
seiring dengan meningkatnya persentase tenaga kerja di sektor industri.
Peran penting sektor industri dalam mengurangi faktor pemicu kemiskinan
salah satunya ditunjukkan oleh hasil penelitian Skoufias53 yang menyatakan bahwa
konsumsi tenaga kerja sektor industri lebih besar dari konsumsi tenaga kerja sektor
pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan pekerja usaha kecil yang
bekerja disektor industri non pertanian lebih besar daripada penghasilan tenaga kerja
usaha kecil yang bekerja disektor industri yang bergerak disektor pertanian. Secara
umum jika seseorang yang bekerja di sektor industri memiliki tingkat konsumsi yang
tinggi, maka sudah dapat dipastikan pendapatannya akan cenderung tinggi. sebab
pada umumya tingkat konsumsi akan tetap berada di bawah pendapatan. Jika jika
konsumsi seseorang tinggi, maka pendapatanya juga akan tinggi. Jika pendapatan
seseorang tinggi, maka upaya pengurangan faktor pemicu kemiskinan akan
semakin mudah diwujudkan.
B. Dampak Kemiskinan
Kemiskinan pada akibatnya memiliki dampak bagi orang yang
menyandangnya, beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan, di antaranya:
1. Pengangguran
Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan
keterampilan merupakan hal yang sulit diraih warga , maka warga sulit
untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
Disebab kan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan
kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi
kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat, orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya.
Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan
menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan
untuk waktu yang lama.
Jumlah penganggur di Banten tahun 2013 ini mengalami kenaikan menjadi 552
ribu jiwa, dari 519 ribu jiwa pada tahun 2012. Kenaikan jumlah penganggur itu
berasal dari lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi tahun ini. "Untuk satu tahun
lulusan ada sekitar ratusan ribu penganggur baru dari segala tingkatan.
Sementara peluang kerja yang tersedia cenderung tidak bertambah. Untuk mengatasi
jumlah penganggur yang memiliki kecenderungan terus meningkat dalam setiap
tahunnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Banten terus melakukan
upaya-upaya untuk menekannya. Salah satunya, yang dilaksanakan adalah
penyelenggaraan bursa kerja secara terbuka. Juga dalam bursa kerja berbagai
perusahaan, baik besar maupun kecil akan menawarkan lowongan kerja di
perusahaannya masing-masing.54
Sementara itu data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten bahwa jumlah
angkatan kerja per Februari 2013 mencapai 5.475.876 orang, atau bertambah
sebesar 77.232 orang, dibandingkan pada Februari 2012 yang sebesar 5.398.644
orang. Adapun jumlah warga bekerja, per Februari 2013 adalah 4.922.981
orang, atau bertambah 104.014 orang dibandingkan pada Februari 2012. Dengan
begitu jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 26.782
orang, atau disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 10,74 persen
menjadi 10,10 persen. Pada kurun waktu ini , BPS mencatat, hampir semua
sektor usaha mengalami kenaikan jumlah pekerja, dengan sector
usaha yang melakukan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah
perdagangan, yakni menyerap sebesar 1.243.486 orang, atau 25,25 persen dari
warga yang bekerja.55
Pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti:
a. Pendapatan nasiomal riil (nyata) yang dicapai oleh warga lebih rendah dari
pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Sehingga kemakmuran
yang dicapai warga pun lebih rendah.
b. Pengangguran menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga kegiatan
pembangunan pun akan terus menurun.
c. Tingkat kemakmuran yang dapat dinikmati warga lebih rendah daripada
tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
d. Berkurangnya investor untuk melakukan perluasan dan pendirian industri baru.
Sehingga, tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak
meningkat.
e. Menambah beban pengeluaran negara.
f. Menimbulkan ketidakstabilan politik.g. Jumlah warga miskin semakin bertambah yang berarti beban pemerintah dalam
upaya pengentasan kemiskinan kian terasa berat.
h. Dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan perselisihan
dalam keluarga.
2. Kriminalitas
Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari
nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa
memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi
kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan,
pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang
bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua sebab kondisi yang sulit
mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang
berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak
heran jika kriminalitas terjadi di mana pun.
3. Putus Sekolah
Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak
kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah
sebab tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan
pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan,
menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam
sebab hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya
kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.
4. Kesehatan
Kesehatan sulit untuk didapatkan sebab kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari
akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi
biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau
warga miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang
menyebar.
5. Buruknya generasi penerus
Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan.
Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja sebab terpaksa, maka akan ada gangguan
pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan
cara berfikir mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai
tempat tinggal, tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain
sebagainya. Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang
panjang dan buruk sebab anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk
bahagia, mendapat pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada
generasi penerusnya.
Cara Menanggulangi Kemiskinan
Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,
berikut ini akan penulis paparkan, yaitu:
a. Melaui PNPM Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama
yang berbasis pemberdayaan warga . Pengertian yang terkandung mengenai
PNPM Mandiri adalah:
56
1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai
dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan warga . PNPM Mandiri dilaksanakan melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program,
penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan
inovasi warga dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan warga adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan
kapasitas warga , baik secara individu maupun berkelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,
kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan warga memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak
untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang
dicapai.
sedang tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM
Mandiri ini adalah:
1. Tujuan Umum
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja warga miskin secara
mandiri.
2. Tujuan Khusus
Meningkatnya partisipasi seluruh warga , termasuk warga miskin,
kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok warga lainnya
yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan warga yang mengakar, representatif
dan akuntabel.
Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
warga terutama warga miskin melalui kebijakan, program dan
penganggaran yang berpihak pada warga miskin (pro-poor)
Meningkatnya sinergi warga , pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan
tinggi, lembaga swadaya warga , organisasi warga dan kelompok perduli
lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.Meningkatnya keberadaan dan kemandirian warga serta kapasitas pemerintah
daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di
wilayahnya.
Meningkatnya modal sosial warga yang berkembang sesuai dengan potensi
sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan
komunikasi dalam pemberdayaan warga .
PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas:
1. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan warga berbasis
kewilayahan, seperti PNPM Perdesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM
Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP),
dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
2. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan warga
berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan
kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Termasuk
dalam PNPM Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung warga untuk Keringanan Investasi
Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya. Harmonisasi melalui PNPM akan
dilaksanakan hingga tahun 2015, sejalan dengan target MDGs. Rentang waktu
yang cukup panjang ini diharapkan akan menghasilkan modal kemandirian di
daerah agar keberlanjutan dalam bentuk program lain setelah program ini selesai
dan dapat diwujudkan.
b. Program Perumahan
Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warga miskin tertuang dalam
Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dimana diungkapkan bahwa dalam pemenuhan hak warga
miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan:57
1. Mengembangkan partisipasi warga dalam penyediaan perumahan.
2. Menyempurnakan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin
perlindungan hak warga miskin atas perumahan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan warga dalam pembangunan
rumah yang layak dan sehat.
4. Meningkatkan keterjangkauan (affordability) warga miskin terhadap
perumahan yang layak dan sehat, dan
5. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi warga miskin
dan golongan rentan.
Di sisi lain upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui
pemenuhanperumahan bagi warga miskin juga tertuang dalam Strategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan. Dalam strategi ini diungkapkan bahwa kebijakan
pemenuhan hak atas perumahan ditujukan untuk memenuhi hak warga miskin atas tempat tinggal atau perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang
sehat. Adapun kebijakan ini adalah:
1. Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi warga miskin
baik laki-laki maupun perempuan.
2. Meningkatkan partisipasi warga dalam pengembangan dan penyediaan rumah
yang layak dan sehat.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan
rakyat terutama komunitas adat. berdasar kedua kebijakan yang ditetapkan
pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bidang perumahan dan
permukiman terlihat bahwa peran serta warga merupakan hal penting dalam
penyediaan perumahan dan permukiman ini . Peran serta ini juga diungkapkan
oleh Siswono Yudohusodo jauh sebelum kebijakan ini diundangkan dan
direncanakan pemerintah.
c. Program Layanan Kesehatan
Sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan bagi
warga miskin dan tidak mampu yang disebut dengan program Askeskin.
Pengelolaan Program Askeskin yang dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
merupakan penugasan dari Pemerintah berdasar Surat Keputusan Menteri
Kesehatan nomor : 1241/MENKES/SK/XI/2004. Sebagai BUMN, penugasan ini
dilaksanakan dengan mengacu pada pasal 66 UU nomor 19 tahun 2003 tentang
BUMN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Negara BUMN dengan Surat
Persetujuan Meneg BUMN Nomor S-697/HBU/2004 tanggal 31 Desember 2004.58
Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan
jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 34 ayat (2)59 juga mengamanatkan bahwa
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan warga yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Kemudian Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan. sebab itu setiap individu, keluarga dan warga berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab
mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warga nya termasuk bagi
warga miskin dan tidak mampu.
d. Program Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai
kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1)
Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang. sedang ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk
mememenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang
dilakukan dengan program bidikmisi. Bidik Misi adalah program bantuan biaya
pendidikan yang diberikan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 kepada
mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara
ekonomi. Bidik Misi merupakan program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan
Nasional yang dicanangkan pada tahun 2010. Perguruan tinggi yang mendapat
bantuan Bidik Misi yaitu perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kementerian Agama.
Dari uraian di atas dalam pembahasan ini dapat disimpulkan, yaitu bahwa
pemicu kemiskinan adalah: 1). Faktor internal, dipengaruhi oleh sikap, pengalaman
dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. 2). Faktor eksternal,
dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan budaya. Kemudian
dampak dari kemiskinan ini dapat mengakibatkan pengangguran, kriminalitas,
kesehatan, putus sekolah dan buruknya generasi penerus.
Untuk menanggulangi kemiskinan, sebaiknya pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk memenuhi pemicu dan dampak dari kemiskinan ini yaitu
berupa pemenuhan hak warga atas sandang dan pangan, memperoleh rumah layak
huni, jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyat miskin. Dengan programprogram ini sedikit demi sedikit kemiskinan dapat diminimalisir.
Masalah kemiskinan di negara kita telah menjadi fokus utama dalam proses
pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak. Pasal 33 dari
Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius
yang terkait dengan banyak faktor seperti pendidikan, pendapatan, pengangguran,
geografis, karakter, dan budaya. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada daerah pedesaan,
tetapi juga terjadi di perkotaan. Masalah ini telah ada sejak sebelum era reformasi
negara kita dan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh semua pemerintahan
di dunia, termasuk negara kita .
Dalam konteks pendidikan, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menjadi landasan hukum yang penting. Menurut
undang-undang ini, pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk menciptakan suatu
lingkungan di mana peserta didik dapat secara aktif memanfaatkan proses belajar untuk
mewujudkan potensinya. Pendidikan diharapkan dapat membantu siswa berkembang
menjadi individu yang cerdas, bermoral tinggi, dan memiliki keterampilan yang
bermanfaat bagi individu dan warga .
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi
hambatan utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak.
Anak-anak dari keluarga miskin sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam
mengakses pendidikan yang layak, termasuk biaya sekolah, seragam, buku, dan biaya
lainnya. Dampak psikologis kemiskinan juga dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas
belajar anak-anak. Selain itu, lingkungan belajar yang kurang memadai di sekolah-sekolah
daerah miskin juga menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan.
Dalam konteks ini, penelitian tentang dampak kemiskinan pada pendidikan anak di
negara kita sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan membantu memahami
hubungan antara kemiskinan dan akses pendidikan, tetapi juga dapat memberikan
wawasan tentang dampak psikologis kemiskinan pada anak-anak, serta kondisi
lingkungan belajar anak-anak dari keluarga miskin. Dengan pemahaman yang lebih baik
tentang masalah ini, diharapkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan warga
dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan
akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah.
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis,
yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail suatu permasalahan kemiskinan
warga dengan pendekatan yang didasarkan pada kriteria ukuran kemiskinan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik
kemiskinan dalam populasi tertentu tanpa melakukan manipulasi variabel atau menguji
hipotesis. Metode deskriptif analisis memungkinkan peneliti untuk menyajikan data
dengan cara yang sistematis dan terstruktur, memungkinkan pemahaman yang lebih baik
tentang fenomena yang diteliti.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari bahan-bahan literatur yang relevan dengan judul tulisan dan referensi
lainnya. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk
tujuan lain, tetapi dapat digunakan kembali untuk tujuan analisis yang berbeda. Dalam
konteks penelitian tentang kemiskinan warga , data sekunder dapat berupa data
survei, laporan pemerintah, publikasi akademis, atau sumber informasi lain yang relevan.
pemakaian data sekunder memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang
telah ada tanpa perlu menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data
baru, sehingga mempercepat proses penelitian dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang fenomena kemiskinan warga .
Dengan memakai metode deskriptif analisis dan data sekunder, penelitian ini
dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemiskinan warga dengan
menganalisis berbagai dimensi dan karakteristiknya. Hasil analisis yang dihasilkan dapat
menjadi dasar bagi perumusan kebijakan atau intervensi yang lebih efektif dalam
mengatasi masalah kemiskinan warga , serta memberikan kontribusi pada
pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kemiskinan dalam konteks yang lebih luas.
Hasil dan Pembahasan
Kemiskinan, sebagai satu permasalahan yang serius, telah menjadi sorotan dalam
konteks pembangunan nasional di negara kita , meskipun pemerintah telah menerapkan
sejumlah upaya dengan memperkenalkan paket dan program yang melibatkan para ahli
dalam mengatasi masalah ini. Namun, penanganan kemiskinan terus menjadi tantangan
yang sulit diatasi secara tuntas. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana
sejumlah warga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sehingga
mereka terdampar di bawah standar kebutuhan ini . Penentuan kemiskinan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Berbagai
teori, seperti teori Neo Liberal dan teori Marjinal, memberikan pemahaman tentang
pemicu kemiskinan, mulai dari faktor individu seperti kelemahan dan pilihan, hingga
budaya kemiskinan yang meliputi sikap pasif, kurangnya usaha, dan rendahnya ambisi
untuk memperbaiki masa depan.
Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan modal, rendahnya tingkat
pendidikan, serta kesempatan yang terbatas dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
Sejumlah definisi oleh lembaga dan ahli, seperti BAPPENAS, Levitan (1980) dalam
Papilaya, J. (2020), serta Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) dalam Papilaya, J.
(2020), menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh individu
miskin, melainkan lebih sebagai hasil dari keadaan yang tidak dapat dihindari dengan
sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya masalah
ekonomi semata, namun juga merupakan masalah multidimensional yang terkait dengan
aspek sosial, politik, dan kesempatan yang tidak merata dalam warga . Kemiskinan
menjadi cerminan dari interaksi kompleks antara individu dengan lingkungannya dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya, yang menuntut pendekatan yang komprehensif dan
terpadu dalam penanganannya.
Masalah serius dalam proses pembangunan nasional di negara kita adalah
kemiskinan, sebuah permasalahan yang telah menjadi fokus utama pemerintah. Meskipun
telah diperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan para ahli kemiskinan,
penyelesaian tantangan ini tetap menantang. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di
mana sejumlah warga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
minimal dan hidup di bawah standar ini . Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur
kemiskinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan esensial. BPS
menegaskan bahwa kemiskinan menandakan ketidakmampuan individu dalam
memenuhi kebutuhan dasar yang esensial untuk hidup yang layak, baik dalam bentuk
bahan pangan maupun non-pangan.
Kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai situasi di mana seseorang tidak
memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya, yang tercermin
dalam rendahnya produktivitas, kemauan untuk maju yang lemah, dan terbatasnya
modal, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan
ekonomi ( Hardana, A. 2023). Kemiskinan, dalam beragam definisinya, menggambarkan
kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ini mencakup aspek-aspek seperti aset, sumber keuangan, organisasi sosial-politik,
jaringan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu
kondisi yang kompleks, bukan sekadar hasil akhir tetapi juga sebagai proses interaksi
individu dengan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
pemicu kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:
kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah muncul sebagai akibat
dari sumber daya yang langka dan perkembangan teknologi yang rendah. Sementara itu,
kemiskinan buatan terjadi sebab struktur sosial yang tidak merata, sehingga anggota
warga tidak memiliki akses yang setara terhadap sarana ekonomi dan fasilitasfasilitas. Selain itu, kemiskinan juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas
sumber daya manusia. Dalam realitasnya, individu-individu yang terjebak dalam kondisi
kurang menguntungkan, seperti memiliki keterbatasan sumber daya, kinerja yang rendah,
pendapatan yang minim, tabungan yang terbatas, dan investasi yang kurang optimal,
merupakan kelompok yang mengalami kemiskinan (Nasution & Marliyah, 2023).
Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang
menyebabkan kemiskinan, yang secara langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas
pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Chang dan Shi pada tahun 2016, seperti yang
dikutip oleh Akhmad pada tahun 2021, menunjukkan bahwa investasi dalam Sumber
Daya Manusia dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan inovasi dan penerapan teknologi. Dengan meningkatnya modal
SDM, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan
mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Hasil penelitian oleh Suliswanto (2010) dalam Akhmad, K. A. (2021) juga
menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat berkontribusi pada pengurangan
tingkat kemiskinan. Pembentukan modal manusia menjadi aspek krusial dalam
pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Proses ini melibatkan upaya untuk
meningkatkan jumlah individu yang memiliki keterampilan, pendidikan, dan pengalaman
yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan suatu warga .
Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya memberikan peluang yang lebih luas dan
lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai (Asnawi,
Kindangen, & Engka, 2021). Menurut Fadilla, A. (2017) berbagai hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa pendidikan dasar memberikan kontribusi yang paling tinggi
diantara semua jenis investasi dan bahkan lebih besar dari pada tingkat pengembalian
yang dihasilkan dari kebanyakan proyek infrastruktur publik. Demikian, pemahaman dan
peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai
pembangunan yang berkelas.
Kemiskinan, menurut Papilaya, J. (2020), dapat diidentifikasi melalui sejumlah
indikator yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Pendapatan per kapita
merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
warga di suatu wilayah. Kenaikan pendapatan per kapita dapat meningkatkan daya
beli dan kesejahteraan warga secara keseluruhan, serta memiliki dampak signifikan
dalam mengurangi jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan (Purnomo,
Istiqomah, & Suharno, 2020). Selain itu, saat warga atau keluarga tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Kurangnya
akses terhadap layanan penting seperti air bersih, kondisi sanitasi, pendidikan, layanan
kesehatan, dan transportasi adalah tanda lainnya. Kemiskinan juga bermanifestasi sebagai
ketidakmampuan merencanakan masa depan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya
komitmen terhadap keluarga dan pendidikan. Kerentanan terhadap berbagai risiko, baik
risiko pribadi maupun sosial, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah dan
sumber daya alam yang terbatas merupakan ciri-ciri kemiskinan lainnya.
Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya apresiasi terhadap
kegiatan sosial, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang stabil, serta
kesulitan memulai usaha sebab cacat fisik atau mental. Selain itu, disabilitas dan
ketergantungan sosial seperti keadaan anak terlantar, perempuan yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, serta warga yang terisolasi dan
terpinggirkan juga masuk dalam definisi kemiskinan.
Masih menjadi tantangan bagi negara kita adalah kemiskinan, yang belum
sepenuhnya teratasi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, sebagaimana
terbukti dari angka persentase warga miskin yang masih di atas target yang
ditetapkan. Pemerintah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) 2020–2024 untuk proporsi warga miskin berkisar antara 7,5%
hingga 6,5%. Meski demikian, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi
warga yang hidup dalam kemiskinan tetap berada pada angka 9% antara tahun 2020
hingga 2022. Lebih lanjut, data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa negara kita
mengalami penurunan proporsi warga yang hidup dalam kemiskinan. kemungkinan
akan mengalami stagnasi.
Temuan analisis deskriptif menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi
warga miskin di setiap provinsi di negara kita . Bagi mereka yang berusia di atas 15
tahun, masa sekolah adalah delapan hingga sembilan tahun, dan lebih dari separuh
warga di setiap provinsi siap memasuki dunia kerja. berdasar analisis inferensial,
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), rata-rata lama pendidikan warga berusia di
atas 15 tahun, dan produk domestik bruto (PDRB) per kapita semuanya menurunkan
tingkat kemiskinan di negara kita . Selain itu, rata-rata lamanya orang dewasa berusia di
atas 15 tahun menyelesaikan pendidikan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap
penurunan kemiskinan dibandingkan TPAK atau PDB per kapita.
Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti Program
Keluarga Harapan (PKH), Raskin, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk mengatasi
kemiskinan, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih tinggi. Sebagaimana
diungkapkan oleh Suharto (2013) yang dikutip oleh Akhmad (2021), kegagalan programprogram ini dapat disebabkan oleh fokusnya yang lebih kepada mengurangi
kerentanan dan kesengsaraan daripada merespons akar permasalahan kemiskinan secara
menyeluruh. Fenomena kemiskinan memiliki dampak serius terhadap pembangunan
manusia sebab merupakan masalah kompleks yang bermula dari ketidakmampuan
warga untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat mengabaikan
kebutuhan lainnya.
Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua permasalahan
serius dalam pembangunan nasional negara kita . Kemiskinan, sebagai akar permasalahan,
sering kali menjadi hambatan utama bagi individu-individu dalam memperoleh akses
pendidikan yang berkualitas. Hindun, Soejoto, dan Hariyati (2019) menegaskan bahwa
peningkatan tingkat pendidikan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tingkat
penghasilan individu. Menurut Andi Agustang, dkk dalam Larasati, M. (2022), rendahnya
kualitas pendidikan di negara kita disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efektivitas,
efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang rendah. Hal ini tercermin dalam kurangnya
tujuan pembelajaran yang jelas, fokus pada standar hasil tanpa memperhatikan proses,
serta orientasi pada pencapaian standar pendidikan saja tanpa memperhatikan efektivitas
dan kegunaan pendidikan yang diperoleh. Selain itu, rendahnya kualitas sarana fisik,
seperti gedung sekolah yang rusak, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, dan
kualitas guru yang kurang memadai juga turut menyumbang terhadap rendahnya
kualitas pendidikan di negara kita .
Kondisi sarana fisik pendidikan yang kurang memadai, seperti gedung sekolah yang
rusak dan fasilitas pembelajaran yang tidak standar, menjadi salah satu faktor utama yang
mempengaruhi kualitas pendidikan di negara kita . Hal ini membuat proses pembelajaran
menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, rendahnya kualitas guru juga menjadi
masalah serius. Banyak guru yang belum memiliki tingkat profesionalisme yang memadai
dalam menjalankan tugas mengajar. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian penting,
sebab rendahnya kesejahteraan dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran yang
diberikan.
Selain faktor internal, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan juga menjadi
masalah serius. Di negara kita , masih ada kesenjangan akses pendidikan antara daerah
perkotaan dan pedesaan, serta antara warga kaya dan miskin. Hal ini disebabkan
oleh biaya pendidikan yang mahal, terutama bagi warga menengah ke bawah.
Akibatnya, banyak individu yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka atau
memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan demi menghindari beban biaya yang berat.
Menurut Sinaga et al. (2023) Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan rendahnya
keterampilan dan kemampuan warga .Selain itu, kehadiran komunitas imigran yang melakukan urbanisasi tanpa memiliki
cukup uang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. sebab kurangnya pendidikan dan
pengalaman, komunitas migran ini sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang
layak di wilayah metropolitan. Akibatnya, pendapatan mereka relatif rendah dan tidak
mampu menutupi pengeluaran pokok mereka.
Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua masalah serius
yang saling terkait dalam konteks pembangunan nasional negara kita . Untuk mengatasi
permasalahan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, warga ,
dan berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam bidang
pendidikan, baik dalam hal infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia, seperti
guru dan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemerataan
akses pendidikan dan memberikan bantuan finansial kepada warga yang kurang
mampu agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian,
diharapkan masalah kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan di negara kita dapat
diminimalisir dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik.
Tingkat pendidikan warga sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan.
Dampak kemiskinan masih dirasakan oleh banyak orang, termasuk anak-anak, meskipun
pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti bantuan keuangan desa, bantuan
keuangan BOS untuk anak usia sekolah, dan bantuan Raskin untuk warga . Keluarga
dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anakanaknya. Kehidupan anak-anak ini terdampak oleh kemiskinan o
.jpg)
