Kemiskinan 4
an kemiskinan menurut indikator MPI maka dia
mendapatkan poin 1. Penilaian akan terus dilakukan pada setiap
indikator. Setelah mendapatkan penilaian terhadap sepuluh indikator
maka akan dihitung berdasar rumus seperti berikut: 39
Ci =w1l1 + w2l2 + …. + wdld
Dimana :
Ii =1 jika seseorang memenuhi indikator i dan Ii = 0 jika
tidak memenuhi.
Wi : bobot dari indikatori dengan ∑ =1
Semua indikator dan dimensi dijumlahkan, lalu dicari rata-
rata nilainya. Seseorang dikatakan miskin saat total rata-rata
penilaian kecil dari 1/3 (0,333). MPI yaitu perkalian antara
multidimensional headcount ratio (H) dengan intensity of poverty
(A). Sehingga MPI = H x A. 25 =
Dimana: 39
q : jumlah individu yang dikategorikan miskin secara
membaca dan menulis anggota keluarga (usia 15-64 tahun).
Memenuhi penilaian kemiskinan jika terdapat anggota
keluarga usia 15-64 tahun yang tidak mampu membaca huruf
Latin, Arab, atau lainnya.
7. Akses pada Layanan Pendidkan Prasekolah (dimensi
pendidikan): menilai akses terhadap layanan pendidikan
prasekolah, seperti PAUD, pos setara PAUD lainnya, taman
kanak-kanak (TK) atau setara, kelompok bermain, dan jenis
pendidikan prasekolah lainnya untuk anggota keluarga
berusia 3-6 tahun. Memenuhi penilaian kemiskinan jika
terdapat anggota keluarga berusia 3-6 tahun yang tidak
mendapatkan akses layanan prasekolah seperti diatas.
8. Sumber penerangan (dimensi standar hidup): Menilai sumber
penerangan yang digunakan rumah tangga. Memenuhi
penilaian kemiskinan jika rumah tangga yang memiliki
sumber penerangan non-PLN seperti petromaks/ aladin,
pelita/sentir/obor, lainnya dan tidak memiliki listrik PLN di
atas 900 watt.
9. Bahan bakar untuk memasak (dimensi standar hidup):
Menilai sumber Bahan bakar untuk memasak yang
digunakan rumah tangga. Memenuhi penilaian kemiskinan
jika rumah tangga masih memakai minyak tanah, arang,
briket, kayu bakar, dan lainnya serta tidak memakai
listrik dan gas sebagai bahan bakar/utama untuk memasak.
10. Atap Lantai Dinding (dimensi standar hidup): menilai bahan
yang dipakai sebagai Atap Lantai Dinding rumah tangga.
Memenuhi penilaian kemiskinan jika rumah tangga yang
mengalami setidaknya dua dari tiga kondisi (atap, lantai, dan
dinding) berikut a) atap terluas rumah selain dari beton,
genteng, sirap, seng dan asbes; b) lantai terluas rumah selain
dari marmer, keramik, granit, tegel, teraso, semen dan kayu;
c) dinding terluas rumah selain dari tembok dan kayu.
11. Rumah tinggal (dimensi standar hidup): menilai status
tempat tinggal rumah tangga. Memenuhi penilaian
Index Kemiskinan Multidimensi merupakan
kombinasi angka dan derajat keparahan kemiskinan
dalam berbagai dimensi yang memengaruhi
kapabilitas manusia. Index ini menunjukkan tipologi
kemiskinan dari sisi banyaknya orang miskin dan
keparahan kemiskinan yang dialami.
Karakteristik kemiskinan multidimensi yang
merupakan gambaran kemiskinan yang lebih spesifik
yang menyangkut 11 indikator diatas.
Tabel. 4.5. Contoh perhitungan MPI negara kita dengan 11 Indikator 38
Dimensi dan indikator Individu dalam rumah tangga
sampel
Bobot
1 2 3 4
Ukuran dalam rumah
tangga sampel
4 7 5 4
Dimensi Kesehatan :
Sanitasi 0 1 0 1 1/12 =
0,083
Air bersih 0 1 0 0 1/12 =
0,083
Akses pada layanan
kesehatan maternal
(persalinan)
1 1 0 0 1/12 =
0,083
Asupan gizi seimbang
pada anak balita
1 1 1 1 1/12 =
0,083
Dimensi Pendidikan:
Akses kepada layanan
pendidikan dasar dan
menengah
0 0 1 1 1/9 =
0,111
Melek huruf 0 1 1 1 1/9 =
0,111
Akses kepada layanan
pendidikan prasekolah
0 1 0 1 1/9 =
0,111
Dimensi Standar Kualitas Hidup :
Sumber penerangan 0 0 0 0 1/12 =
0,083
multidimensional
n : total populasi. = ∑ ( )
Dimana: 39
ci(k) :skor dari individu i
q :jumlah individu yang mengalami kemiskinan
multidimensional.
Dengan pendekatan multidimensi dapat pula diukur: 38
warga miskin multidimensi di negara kita yaitu
jumlah warga yang berada dibawah standar
kemiskinan yang telah ditetapkan melalui pendekatan
multi dimensi sesuai kriteria diatas.
Angka kemiskinan multidimensi menunjukkan
persentase rumah tangga yang mengalami
kemiskinan multidimensi dibandingkan dengan
jumlah populasi daerah bersangkutan. Misalnya,
jika ada 300 rumah tangga yang mengalami
kemiskinan multidimensi di daerah dengan populasi
1.000 rumah tangga, maka angka kemiskinan
multidimensi di daerah ini yaitu 30 persen.
Keparahan kemiskinan multidimensi menunjukkan
seberapa banyak persentase indikator seseorang
mengalami deprivasi dari indikator kemiskinan yang
terpilih. Misalnya, seseorang miskin di tujuh dari
sebelas indikator, maka nilai persentase keparahan
kemiskinan orang ini yaitu 63,6 persen.
1. Headcount Index (HCI-P0)
Pengertian dari head count index yaitu menghitung
persentase orang yang berada di bawah garis kemiskinan. =
Keterangan:
P0 : Headcount Index
Np : Jumlah warga miskin
N : Total populasi atau sampel
Penghitungan akan memperlihatkan jumlah
warga yang mengalami kemiskinan, yaitu warga yang
berada di bawah batas pengeluaran tertentu, dan bisa ditulis
pula sebagai berikut ini.
= 1 ( < )
Keterangan:
P0 : Headcount Index
yi : Pengeluaran
z : Garis kemiskinan
N : Total populasi atau sampel
Jika pengeluaran berada di bawah garis kemiskinan,
maka I akan sama dengan 1 dan rumah tangga ini akan
dianggap miskin.
2. Index Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)
Merupakan besaran distribusi pendapatan orang
miskin terhadap garis kemiskinan. P1 merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing warga
miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai
index, semakin jauh rata-rata pengeluaran warga dari
garis kemiskinan.
Metode pengukuran ini cukup populer digunakan
dalam menghitung individu mana yang jatuh dalam
Bahan bakar/energi
untuk memasak
0 1 0 1 1/12 =
0,083
Kondisi atap, lantai,
dan dinding rumah
0 1 0 1 1/12 =
0,083
Kepemilikan aset 0 1 0 1 1/12 =
0,083
Skor 0,166 0,803 0,305 0,748
Apakah masuk kategori
miskin MPI
(c1=1/3=0,333)
No Ya No Ya
Sensor skor (c1) 0 0,803 0 0,748
Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa individu 2 dan 4 terkena
kemiskinan multidimensi, sementara individu 1 dan 4 tidak terkena
kemiskinan multidimensi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
kemiskinan multidimensi. 38
Skor setiap orang dalam rumah tangga, contoh Rumah
Tangga 1 yaitu : (2 x 0.083) = 0.166
Angka kemiskinan multidimensi (H) = (7+4) : (4+7+5+4) =
0.550
Intensitas kemiskinan multidimensi (A) = (0 x 4) + (0.803 x
7) + (0 x 5) + (0.748 x 4) : (7+4) = 0.783
MPI = H x A = 0.550 x 0.783 = 0.4037
Metodologi MPI juga dapat dimodifikasi untuk
menghasilkan ukuran kemiskinan multidimensi nasional yang
merefleksikan kebudayaan, ekonomi, iklim, dan faktor lokal lainnya.
MPI internasional dirancang sebagai alat analisis untuk
membandingkan kemiskinan akut antar negara.35
Rumus Perhitungan Tingkat kemiskinan.25,38
Terdapat beberapa rumus yang digunakan baik secara
internasional dan nasional untuk menghitung tingkat kemiskinan
dengan berbagai tujuan, diantaranya. Rumus-rumus ini antara
lain :
kemiskinan dari orang termiskin melalui parameter a. Index
ini cukup baik sebab dapat mengukur kedalaman
kemiskinan dan keparahan kemiskinan seperti halnya dua
rumus diatas, persamaannya dapat dilihat dalam rumus
berikut. = ( ); = 1 ; 0
Keterangan:
Pa : Index kemiskinan menurut FGT dan a
yaitu derajat kemiskinan yang bersifat
arbitrer
Jika a=1 (Index kedalaman kemiskinan),
a=2 (Index keparahan kemiskinan)
gi : Kedalaman kemiskinan rumah tangga ke-i
z : Garis kemiskinan
q : jumlah warga miskin
n : Total populasi atau sampel
5. Index Kemiskinan Sen (Sen Poverty Index)
Penghitungan Sen Poverty Index dilakukan dengan
memasukkan faktor koefisien gini dan rasio H. Ukuran ini
dikemukakan oleh Sen pada tahun 1976 untuk
menggambarkan dalamnya kemiskinan dan distribusi
pendapatan di antara warga miskin. Sen Poverty Index
dapat diukur melalui berikut ini. = (1 (1 )
Keterangan:
PS : Sen Poverty Index
P0 : index individu
μP : rata-rata pendapatan (atau pengeluaran)
GP : koefisien gini dengan jangkauan 0 (equality
kemiskinan rata-rata dalam garis kemiskinan, dan
menunjukkan persentase garis kemiskinan. = 1 ( )
Keterangan:
H atau P1 : Index kedalaman kemiskinan
yi : Pengeluaran
z : Garis kemiskinan
q : jumlah warga miskin
3. Index Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index /
Squared Poverty Gap Index-P2)
Merupakan besaran distribusi pendapatan orang
miskin terhadap garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara warga
miskin. Semakin tinggi nilai index, semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran diantara warga miskin
Pengukuran kemiskinan ini dibangun untuk
menghitung inequality antar orang miskin. Hal ini
menunjukkan jumlah kesenjangan kemiskinan yang telah di-
weighted. = 1 ( )
Keterangan:
H atau P2 : Index keparahan kemiskinan
yi : Pengeluaran
z : Garis kemiskinan
q : jumlah warga miskin
4. Formula Foster-Greer-Thorbecke
Pendekatan yang digagas oleh Foster, Greer, dan
Thorbecke (1984) ini mencoba memasukkan unsur derajat
7. Index Watts (The Watts Index)
Pengukuran sensivitas kemiskinan ini dilakukan oleh
Watts pada tahun 1986, dan memiliki rumus sebagai
berikut. = 1 [ln( ) ln( )] = 1 ln ( )
N yaitu individu dalam populasi yang dibuat index
secara inkremental berdasar pendapatan, dan jumlahnya
akan terlihat dari individu q, di mana pendapatan atau
pengeluaran di bawah garis kemiskinan.
Index Watts dihitung dengan membagi garis kemiskinan
berdasar pendapatan, dibuat dalam logaritma, dan
menemukan rata-rata kemiskinan.
Watts Poverty Index memiliki profil yang cukup
istimewa sebab index ketimpangan dan memberikan
akumulasi terjadinya kemiskinan.
Asumsi distribusi yang dibawa oleh pendekatan ini
memberikan seberapa besar ketimpangan yang terjadi pada
orang miskin.
Rumus Menghitung Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.25
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek
kemiskinan yang perlu dilihat sebab pada dasarnya merupakan
ukuran kemiskinan relatif. Oleh sebab data pendapatan sulit
diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati
dengan memakai data pengeluaran. Dalam hal ini analisis
distribusi pendapatan dilakukan dengan memakai data total
pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang
bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat
ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu
koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Index Theil dan
Index-L yang dijelaskan sebagai berikut :
sempurna) hingga 1 (inequality sempurna)
z : garis kemiskinan
6. Index Sen-Shorrocks-Thon (Sen-Shorrocks-Thon Index)
Index Sen telah dimodifikasi untuk membuat versi
yang lebih baik dan dapat menangkap lebih banyak faktor
kemiskinan. Index Sen-Shorrocks-Thon (SST) dapat
didefinisikan sebagai berikut. = (1 + )
Rumus ini merupakan komponen dari index
headcount, index kesenjangan kemiskinan dan koefisien gini
dan rasio gap kemiskinan.
Kekuatan dari Index SST yaitu dapat membantu
melihat sumber perubahan kemiskinan sepanjang waktu
sebab index ini dapat didekomposisi menjadi berikut ini. = + + ln (1 + )
Keterangan:
% perubahan SST index = % perubahan index
headcount + % perubahan. Index kedalaman
kemiskinan (diantara warga miskin) + %
perubahan (1 + koefisien Gini dari kedalaman
kemiskinan).
Rumus ini dapat diinterpretasikan sebagai persentase
perubahan dari index headcount ditambah persentase
perubahan dalam index kedalaman kemiskinan (di antara
orang miskin) ditambah persentase perubahan koefisien gini.
Dalam deskripsi sederhana, hal ini dapat menunjukkan
komposisi kemiskinan dalam tiga aspek, yaitu apakah ada
orang miskin? apakah orang miskin menjadi lebih miskin?
apakah ada ketimpangan yang lebih tinggi di antara orang
miskin?
Terdapat Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan
yang baik yaitu:
Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean
independence). Ini berarti bahwa jika semua
pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran
ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini
memenuhi syarat ini.
Tidak tergantung pada jumlah warga (population
size independence). Jika warga berubah, ukuran
ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi
lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga
memenuhi syarat ini.
Simetris. Jika antar warga bertukar tempat tingkat
1) Rasio Gini (Gini ratio)
Koefisien Gini (Gini Ratio) yaitu salah satu ukuran
yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus
Koefisien Gini yaitu sebagai berikut:
= 1 ( + )
Keterangan:
GR : Koefisien Gini (Gini ratio)
Fpi : frekuensi warga dalam kelas
pengeluaran ke-i
Fci : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran
dalam kelas pengeluaran ke-i
Fci-1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran
dalam kelas pengeluaran ke (i-1)
Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu
sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan
distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan)
dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili
persentase kumulatif warga . Untuk membentuk koefisien
Gini, grafik persentase kumulatif warga (dari termiskin
hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan
persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar
pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 4.3. Garis diagonal mewakili
pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai
A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada
grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti
pemerataan sempurna, sedang jika B=0 koefisien Gini
akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.
dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang
diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang
rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor
yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang
berakibat pada ekor atas dari distribusi (warga kaya).
Nilai a yang paling umum digunakan yaitu 0 dan 1.
GE (1) disebut index Theil, yang dapat ditulis
sebagai : (1) = 1 ( )ln ( )
GE (0) disebut index-L, disebut ukuran deviasi log
rata-rata (mean log deviation) sebab ukuran ini
memberi standar deviasi dari log (y) yang dapat
ditulis sebagai : (0) = 1 ln ( )
3) Bank Dunia.
Bank Dunia mengelompokkan warga ke dalam
tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40%
warga dengan pendapatan rendah, 40% warga
dengan pendapatan menengah dan 20% warga dengan
pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan
menghitung persentase jumlah pendapatan warga dari
kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan
total pendapatan seluruh warga .
Kategori ketimpangan ditentukan dengan
memakai kriteria seperti berikut:
Jika proporsi jumlah pendapatan dari warga yang
masuk kategori 40 persen terendah terhadap total
pendapatan seluruh warga kurang dari 12 persen
pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan
dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga
memenuhi hal ini.
Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria
ini, transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan
menurunkan ketimpangan. Koefisien Gini juga
memenuhi kriteria ini.
Dapat didekomposisi. Hal ini berarti bahwa
ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah)
menurut kelompok warga atau sumber
pendapatan atau dalam dimensi lain. Index Gini tidak
dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar
kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu
warga tidak sama dengan jumlah nilai index
Gini dari sub-kelompok warga (sub-group).
Dapat diuji secara statistik. Seseorang harus dapat
menguji signifikansi perubahan index antar waktu.
Hal ini sebelumnya menjadi masalah, namun dengan
teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan
umumnya dapat dibentuk.
Index Theil dan Index-L (ukuran deviasi log rata-
rata) yaitu salah satu pengukuran ketimpangan yang dapat
memenuhi semua kriteria diatas. Kedua pengukuran ini
masuk dalam famili ukuran ketimpangan “generalized
enthropy”. Rumus “generalized enthropy” secara umum
dapat ditulis sebagai berikut: ( ) = 1 ( 1) [1 ( ) 1]
Keterangan:
y : rata-rata pendapatan (pengeluaran)
mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi
tidak berdaya. 4). Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian
besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan
kuantitas terbatas. 5). Tingginya rasio ketergantungan, sebab
jumlah keluarga yang besar. 6). Adanya kemiskinan yang
diwariskan secara terus menerus.
Selanjutnya Supriatna (1997) mengemukakan lima
karakteristik warga miskin, antara lain: 1). Tidak memiliki faktor
produksi sendiri. 2). Tidak memiliki kemungkinan untuk
memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3). Tingkat
pendidikan pada umumnya rendah. 4). Banyak diantara mereka
tidak memiliki fasilitas 5). Banyak diantara mereka berusia relatif
muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang
memadai.
Sejalan dengan Supriatna (1997), Bagong (2015)
menjabarkan ciri kemiskinan sebagai berikut :
1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan umumnya
tidak memiliki faktor produksi (tanah, modal atau
keterampilan) sendiri atau memilikinya dalam jumlah
yang sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh
pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset
produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang
mereka peroleh tidak cukup untuk memperoleh tanah
garapan ataupun modal usaha. Sementara itu juga,
mereka tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh
kredit perbankan, sehingga untuk mendapatkan sejumlah
dana, mereka berpaling ke lintah darat yang memiliki
persyaratan pelunasan yang berat serta bunga yang
tinggi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah,
tidak sampai tamat Sekolah dasar. Waktu mereka
umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga
tidak ada waktu lagi untuk belajar. Demikian juga
dikategorikan ketimpangan / ketidakmerataan
pendapatan tinggi (Highly inequality);
Jika proporsi jumlah pendapatan warga yang
masuk kategori 40 persen terendah terhadap total
pendapatan seluruh warga antara 12-17 persen
dikategorikan ketimpangan / ketidakmerataan
pendapatan sedang/ menengah (Moderate inequality)
Jika proporsi jumlah pendapatan warga yang
masuk kategori 40 persen terendah terhadap total
pendapatan seluruh warga lebih dari 17 persen
dikategorikan ketimpangan / ketidakmerataan
pendapatan rendah (low inequality)
Karakteristik Kemiskinan
Untuk mengenali sesuatu hal dengan tepat, setiap manusia
akan mencari tahu ciri atau karakteristiknya, baik orang, benda ,
penyakit, maupun masalah. Kemiskinan yang merupakan salah satu
masalah kronis umat manusia juga perlu dikenali dengan seksama
agar dapat di tanggulangi secara lebih tepat dan terpusat. Saat ini
telah dikemukakan beberapa karakteristik atau ciri kemiskinan yang
dilihat dari berbagai sudut pandang, dan dengan demikian masalah
ini, dapat lebih dibedakan dengan masalah lainnya.
Moeljarto (1995) mengemukakan tentang Poverty Profile
sebagaimana berikut: Masalah kemiskinan bukan saja masalah
Kesejahteraan (welfare) akan namun mengandung enam buah alasan
antara lain : 1). Masalah kemiskinan yaitu masalah kerentanan, 2).
Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja
sebab hubungan produksi dalam warga tidak memberi peluang
kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi, 3).
Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan
sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang
menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi
kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf,
rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan
keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi
terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air);
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual
(rendahnya pendapatan dan asset), maupun missal
(rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata
pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
(kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi);
8. Ketiadaan jaminan masa depan (sebab tiadanya investasi
untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya
perlindungan sosial dari Negara dan warga );
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial warga .
SMERU Juga menemukan beberapa kriteria kemiskinan di
negara kita . Dengan memakai "Kajian Kemiskinan
Partisipatoris" (KKP), SMERU melakukan penelitian sejak 1999-
2003 pada 79 desa/kelurahan di 39 kabupaten/kota di 13 propinsi
(tersebar di lima pulau/kawasan: Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera,
Sulawesi dan Kalimantan) dimana, 58 dari desa/kelurahan tergolong
sebagai daerah perdesaan, sementara 21 desa/kelurahan yaitu di
daerah perkotaan. Penelitian ini mendapati bahwa karakteristik
kemiskinan berdasar pemicu nya yang paling banyak
dikemukakan yaitu kurang modal, kurang pendidikan dan
keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan rendahnya pendapatan.
sedang persoalan yang paling banyak dikemukakan yaitu
kurangnya sarana transportasi dan kondisi jalan yang buruk, serta
biaya pendidikan yang tinggi. Melalui pengelompokan faktor
pemicu dan persoalan kemiskinan ke dalam enam kategori
(ketidakberdayaan, keterisolasian, kemiskinan materi, kelemahan
fisik, kerentanan dan sikap/perilaku) terlihat bahwa faktor
ketidakberdayaan merupakan faktor yang paling menonjol. Analisis
ini juga menunjukkan perbedaan persepsi warga miskin
dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan
sekolah oleh sebab harus membantu orang tua mencari
nafkah tambahan.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan
dan tidak memiliki tanah garapan atau kalaupun ada
relatif kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani
atau pekerja kasar di luar pertanian. namun sebab
pekerjaan di bidang pertanian berdasar musiman,
maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang
terjamin. Banyak diantar mereka kemudian menjadi
pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibat berada
didalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar,
tingkat upah menjadi rendah sehingga mereka selalu
hidup terkurung dibawah garis kemiskinan. Di dorong
oleh kesulitan hidup di desa, maka banyak diantara
mereka mencoba berusaha di perkotaan (urbanisasi)
untuk mengadu nasib.
5. Banyak dari mereka yang hidup di kota masih berusia
muda serta tidak memiliki keterampilan dan pendidikan
yang memadai. Keadaan perkembangan industri dikota-
kota Negara berkembang tidak disertai dengan proses
penyerapan tenaga kerja, sehingga warga miskin
yang berpindah dari desa ke kota dengan keterampilan
dan pendidikan yang tidak memadai akan terdampar
dalam kantong-kantong kemiskinan.
berdasar penelitian SMERU, Suharto (2006)
menunjukkan Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan :
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar
(pangan, sandang, papan;
2. Ketidakmampuan untuk berusaha sebab cacat fisik maupun
mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak
terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga,
janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
warga sekitar hutan dan perkebunan. warga nelayan lebih
banyak mengemukakan faktor kurangnya modal, termasuk alat
tangkap, dan warga buruh dan sektor informal lebih banyak
mengemukakan kurangnya lapangan kerja. Dari analisis jerat
kemiskinan terlihat bahwa faktor ketidakberdayaan pada warga
nelayan relatif paling besar. sedang faktor keterkucilan pada
warga buruh dan sektor informal relatif rendah.
Pengalaman kemiskinan yang diungkapkan responden
berusia muda dan tua berbeda. Mengenai pemicu kemiskinan,
responden muda lebih banyak mengemukakan pemutusan hubungan
kerja, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya biaya hidup.
sedang responden tua lebih banyak mengemukakan kesulitan
dalam mengelola usaha pertanian, tidak dimilikinya lahan, dan tidak
adanya lapangan kerja. Di samping itu, dibandingkan kelompok tua,
kelompok muda lebih banyak mengungkapkan persoalan kesehatan,
keamanan, dan berbagai persoalan dalam bantuan pemerintah.
Perempuan dan laki-laki juga berbeda dalam mengungkapkan
pengalaman kemiskinannya masing-masing. Perempuan cenderung
mengungkapkan kesulitan mengelola kehidupan sehari-hari,
sedang laki-laki lebih banyak mengungkapkan kesulitan mencari
nafkah. Perbedaan ini tampaknya berkaitan dengan pola pembagian
peran yang masih menempatkan perempuan sebagai pengelola
rumah tangga sementara lakilaki sebagai pencari nafkah. Berbagai
KKP mengungkapkan hanya ada sedikit perubahan peran laki-laki
dan perempuan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam
warga .
Karakteristik warga miskin juga tampak di daerah
mereka bermukim. Terdapat pemahaman umum yang menyatakan
bahwa semakin jauh suatu daerah dengan pusat pertumbuhan akan
semakin tinggi tingkat kemiskinannya. An-Naf (2011)
mengidentifikasi 4 daerah yang menjadi kantong kemiskinan dua
diantaranya berada di perkotaan sedang dua lainnya berada
diluar perkotaan. Daerah-daerah ini yaitu :
terhadap pemicu kemiskinan dan persoalan yang dihadapi.
Analisis terhadap pemicu kemiskinan memperlihatkan bahwa
faktor kemiskinan materi cukup menonjol, sementara dari analisis
persoalan yang dihadapi, terlihat bahwa faktor keterkucilan
cenderung lebih menonjol.
Ada beberapa perbedaan antara kemiskinan di perkotaan dan
di perdesaan. Faktor ketidakberdayaan lebih besar di perkotaan,
sementara keterkucilan dan kemiskinan materi lebih besar di
perdesaan. Faktor ketidakberdayaan di perkotaan misalnya tingginya
harga barang konsumsi dan pengangguran, sedang faktor
ketidakberdayaan di perdesaan yaitu "takdir" yang mencerminkan
ketidakberdayaan dalam memutus jerat kemiskinan yang sudah
turun-temurun, kurangnya lapangan kerja di luar pertanian,
rendahnya harga hasil produksi, tingginya biaya pendidikan, dan
kurangnya bantuan pemerintah, khususnya penyuluhan.
Ada pula variasi faktor pemicu dan persoalan kemiskinan
yang diungkapkan oleh warga berdasar lingkungan
penghidupan yang berbeda. Faktor kepemilikan tanah dan kesulitan
transportasi paling banyak dikemukakan oleh warga petani
sawah. sedang faktor rendahnya harga hasil produksi relatif
lebih banyak dikemukakan oleh warga petani lahan kering dan
perkotaan ini bisa di jumpai pekerja kasar (kuli), pedagang
kaki lima (vendor), tukang becak, peminta-minta, dan lain
sebagainya.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan sensus berkala
yang berfokus dalam menilai karakteristik warga miskin di
negara kita . Dalam sensus ini karakteristik kemiskinan dilihat dari
segi sosial demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan. BPS merilis
data karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin dan tidak
miskin tahun 2010-2014 meliputi rata-rata jumlah anggota rumah
tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga, rata-rata
usia kepala rumah tangga dan tingkat pendidikan kepala rumah
tangga (dilihat dari indikator rata- rata lamanya bersekolah) yang
selanjutnya
Pada tabel diatas terlihat adanya hubungan antara
karakteristik sosial demografi dengan tingkat kemiskinan. Jumlah
anggota keluarga miskin secara rata-rata lebih banyak (4,84)
Daerah Terpencil (Remote Area). Daerah yang jauh dari
Titik Pertumbuhan yang hampir tidak/belum tersentuh oleh
pembangunan. Sebab- sebab mengapa belum tersentuh oleh
pembangunan bisa sebab letak geografis yang menyulitkan,
atau sebab belum ditemui potensi ekonomi yang bisa
dikembangkan sehingga kurang menarik bagi investasi.
Contohnya yang akstrim misalnya Lembah Baliem di Irian
Jaya atau Kepulauan Mentawai di Sumatera.
Daerah Pedesaan (Rural Area). Secara relatif daerah
pedesaan lebih miskin dari daerah perkotaan. Lebih spesifik
lagi, yang dimaksud dengan daerah perkotaan di sini yaitu
daerah yang basis perekonomiannya dari Sektor Pertanian.
Hampir pasti kemiskinan dapat dijumpai pada kalangan
Petani Berlahan Sempit (Small Farmer), Pekerja Tani atau
Petani Tak Berlahan (Landless Farmer), dan sejumlah
Pedagang-pedagang Kecil di pedesaan. Dalam klasifikasi ini
termasuk daerah pantai (coastal area) dengan Nelayan Kecil
dan Pekerja Nelayan-nya.
Daerah Pinggiran Kota (Sub-urban Area). Daerah pinggiran
kota memiliki posisi yang unik. Biasanya basis
perekonomiannya merupakan campuran antara pertanian
berskala kecil, industri berskala kecil atau industri rumah
tangga, perdagangan berskala kecil, pekerja atau buruh
industri, serta mereka yang terproletarianisasi dan
termarjinalisasi, . warga nya dapat dikategorikan
berpenghasilan menengah ke bawah yang rentan
perekonomiannya dan potesial untuk menjadi miskin.
Daerah Kumuh Perkotaan (Urban Slum). Daerah kumuh
perkotaan ini bahkan masih dijumpai pada kota-kota besar
seperti Jakarta. Kerapkali tingkat kemiskinannya tidak kalah
parah dibandingkan dengan daerah terpencil, daerah
pedesaan, ataupun daerah pinggiran kota. Penghuni daerah
kumuh perkotaan ini biasanya kaum migrant, mereka yang
terproletarianisasi dan termarjinalisasi. Di daerah kumuh
0
kepala rumah tangga yang belum kawin, dia harus mengurus rumah
tangga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan secara bersamaan,
sehingga masalah utama wanita kepala rumah tangga terutama
orangtua tunggal wanita yaitu tugas yang berlebihan.
Pada Tabel 4.6 terlihat pula bahwa rata-rata persentasi
Wanita sebagai kepala rumah tangga miskin (13,69) tidak berbeda
jauh dengan rumah tangga tidak miskin (14,49), sehingga jika hal ini
ditinjau dari prespektif gender maka dapat dikatakan bahwa tingkat
kemiskinan tidak dapat lagi dihubungkan dengan gender, namun
demikian Todaro dan Smith (2006) mencoba berkata kata mengapa
rumah tangga yang dikepalai oleh wanita lebih miskin dari pada
rumah tangga yang dikepalai pria yaitu sebab potensi wanita
dalam membuat pendapatan sendiri jauh lebih rendah dari yang
dimiliki kaum pria, maka mereka dan keluarga yang diasuhnya
merupakan anggota tetap kelompok warga yang paling miskin.
Disamping beban yang harus ditanggung wanita ini sebab
menjadi orang tua tunggal, ukuran keluarga yang semakin besar
akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pembelanjaan
pangan per kapita. 47
Sebagian dari kesenjangan pendapatan antara keluarga yang
dikepalai oleh pria dan wanita ini bersumber dari adanya perbedaan
pendapatan yang sangat besar antara pria dan wanita. Selain dari
upah buruh wanita biasanya lebih rendah (meskipun porsi atau
beban kerjanya sama), mereka juga sulit untuk mendapatkan
pekerjaan formal di perusahaan-perusahaan swasta maupun di
lembaga-lembaga pemerintahan. Akibatnya, mereka terpaksa
terkungkung dalam bidang-bidang kerja yang berpenghasilan atau
berproduktivitas rendah, atau bahkan illegal. Artinya mereka
terpaksa bekerja di sektor-sektor tertentu yang belum menerapkan
regulasi dan ketentuan upah minimum atau berbagai peraturan
perburuhan yang mengharuskan pihak majikan untuk menyediakan
tunjangan sosial serta fasilitas kesehatan yang memadai. Di
pedesaan situasi sama sekali tidak lebih baik, kaum wanita juga sulit
mendapatkan pekerjaan yang akan memberikan sejumlah
dibandingkan jumlah anggota keluarga tidak miskin (3,78)
Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah
anggota rumah tangga yang lebih banyak. sebab rumah tangga
miskin cenderung memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat
kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat
kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi
anak mereka. Jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat
menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang
dalam hal ini yaitu anak-anak. 31 Jumlah anggota yang lebih
banyak berhubungan pula dengan jumlah tanggungan yang
meningkat dan dengan demikian semakin besarnya porsi
penghasilan yang harus dikeluarkan untuk konsumsi pangan
keluarga. Hal ini sesuai dengan ciri kemiskinan yang disampaikan
Moeljarto (1995) diatas.
Ada beberapa faktor demografis yang menyebabkan wanita
menjadi orang tua tunggal sekaligus kepala rumah tangga. Pertama,
sebab ada wanita yang tidak pernah menikah dan mendirikan
rumah tangganya sendiri, atau mengambil alih tanggung jawab
kepala rumah tangga dimana ia menjadi anggota. Kedua, sebab
perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, wanita ini
tidak meleburkan dirinya kembali menjadi anggota rumah tangga
dimana ia dilahirkan atau rumah tangga bekas suaminya dan ia juga
belum menikah lagi. Wanita berstatus cerai mati atau cerai hidup
yang menjadi kepala rumah tangga harus menjalankan semua tugas
yang dulu ia lakukan bersama suaminya, seperti mengurus rumah
dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Keadaan seperti ini
menyebabkan perubahan peran wanita dalam rumahtangga. Ketiga,
sebab perantauan, baik oleh suami maupun oleh wanita itu sendiri
sehingga wanita ini secara de facto yaitu kepala rumah
tangga. Keempat, sebab satu dan lain hal suami tidak dapat mencari
nafkah lagi sehingga wanita secara de facto menjadi pencari nafkah
utama. Wanita yang memiliki status kawin namun sebab suaminya
tidak dapat bekerja (sakit) kemudian dia menjadi kepala rumah
tangga memiliki tugas yang berlebihan. Begitu juga dengan wanita
Tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan
kepala rumah tangga miskin jauh lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat pendidikan rumah tangga tidak miskin. Seiring dengan
makin tingginya tingkat pendidikan, kesenjangan jumlah
(persentasi) antara kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin
menjadi semakin besar. Ada banyak penelitian yang menemukan
bahwa memang pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan,
dengan hubungan (korelasi) yang bersifat negative atau dengan kata
lain makin tinggi pendidikan maka kemiskinan akan semakin
berkurang, seperti yang ditemukan oleh Nurdyana dkk (2012) di
provinsi Maluku utara, bahwa setiap peningkatan satu tahun
pendidikan dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,9 %.37
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka
pengetahuan dan keahlian serta kreatifitas juga akan meningkat dan
mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Di sektor informal
seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga
kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, sebab tenaga
kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya
seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan
memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan
melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Menurut
Rasidin K dan Bonar M (2004), Rendahnya produktivitas kaum
miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk
memperoleh pendidikan. Pada konteks taraf pendidikan kepala
penghasilan secara tetap. Peraturan pemerintahan acap kali justru
menghalangi kaum wanita untuk memiliki faktor produksi atau
terlibat dalam suatu kontrak finansial bila tidak disertai tanda tangan
suami.
Umur kepala rumah tangga juga diyakini berhubungkan
dengan kemikinan, mengingat usia produktif mempengaruhi cara
berpikir dan keadaan fisik dalam bekerja yang pada akhirnya
bermuara pada tingkat pendapatan yang diperoleh. Pada tabel 4.6
terlihat bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga miskin (48.12)
lebih tua dibandingkan dengan umur rata-rata kepala rumah tangga
tidak miskin (46.61). Hal ini menunjukkan bahwa umur juga
berpengaruh sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi
kemiskinan.
Tabel 4.6 juga menunjukkan bahwa pendidikan kepala
rumah tangga berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Dengan
pendidikan yang baik diharapkan pengetahuan dan keterampilan
akan bertambah sehingga memiliki pilihan untuk mendapatkan
pekerjaan dan menjadi lebih produktif, yang berimplikasi pada
peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya dapat memutuskan
rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, serta mewujudkan
kesejahteraan warga . Dari Tabel 4.6 terlihat lama sekolah
kepala rumah tangga miskin secara rata-rata yaitu 4,83 tahun, jauh
lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah kepala
rumah tangga tidak miskin yaitu 7,61 , Hal ini sejalan dengan data
yang dirilis BPS tahun 2010-2014 mengenai tingkat pendidikan
kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin yang dapat dilihat
Pada tabel diatas, terlihat bahwa rumah tangga miskin pada
umumnya berada pada sektor pertanian yang secara rata-rata
mencapai 55,2% dan sisanya yaitu mereka yang bekerja disektor
industri sebesar 7,1%, sektor lainnya sebesar 28,2% serta mereka
yang memang tidak memiliki pekerjaan sebesar 9,53%. Hal ini
sesuai dengan temuan bank dunia dalam bukunya yang berjudul Era
baru dalam pengentasan kemiskinan di negara kita (2007) bahwa
bekerja di sektor pertanian memiliki korelasi yang kuat dengan
kemiskinan. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian
memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih rendah (dan sebab itu
memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin)
dibandingkan mereka yang bekerja di sektor lain. Dengan
memakai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian
informal sebagai dasar (base), faktor-faktor yang berkorelasi dengan
kemiskinan menunjukkan bahwa kepala rumah tangga di daerah
pedesaan yang bekerja di sektor pertanian formal memiliki korelasi
dengan kenaikan tingkat konsumsi dengan nilai koefisien korelasi
sebesar 3,1 persen, sedang mereka yang bekerja di sektor
industri informal dengan nilai koefisien sebesar 5,4 persen.
Koefisien korelasi yang lebih tinggi terdapat pada kepala rumah
tangga yang bekerja di sektor industri formal (11,7 persen).
Koefisien korelasi yang tertinggi terdapat di sektor jasa: sektor jasa
informal sebesar 14 persen, sedang sektor jasa formal sebesar 22
persen, yang berlaku untuk daerah perkotaan maupun daerah
rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan akab berhubungan
dengan rendahnya produktivitas akan menyebabkan rendahnya
penghasilan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
dasar anggota keluarganya.
Bank Dunia dalam bukunya yang berjudul Era baru dalam
pengentasan kemiskinan di negara kita (2007) mengemukakan bahwa
kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan
yang tidak memadai. Sama halnya dengan temuan di negara-negara
lain, capaian jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan
konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi pula. Selain itu, koefisien
korelasi parsial pada umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan
dibandingkan dengan di daerah pedesaan, baik bagi kepala rumah
tangga maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa rumah tangga di daerah perkotaan memperoleh manfaat yang
jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga di daerah
pedesaan untuk setiap tambahan tahun pendidikan, lebih lanjut
dikatakan pula bahwa melampaui jenjang pendidikan sekolah dasar
meningkatkan kesejahteraan secara berarti. Faktor-faktor yang
berkorelasi dengan kemiskinan memperlihatkan hubungan
berbentuk kurva cembung (convex relationship) dengan jenjang
pendidikan, yakni koefisien korelasinya lebih tinggi dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan. Di daerah perkotaan, kepala rumah
tangga dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA)
memiliki korelasi dengan tingkat konsumsi yang 33 persen lebih
tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak
berpendidikan. Peningkatan konsumsi yang berkorelasi dengan
pendidikan khususnya terlihat mencolok pada lulusan universitas,
baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan (masing-masing
72 persen dan 45 persen). Hasil yang sama pun berlaku bagi anggota
rumah tangga yang lain, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,
khususnya rumah tangga di daerah perkotaan.8
berdasar sumber penghasilan utama kepala rumah
tangga, BPS tahun 2010-2014 seperti yang tersaji pada tabel 4.8.
dilihat dari tempat tinggal / perumahannya, dengan indikatornya
yaitu luas serta jenis lantai rumah, jenis atap dan dinding, jenis
penerangan, sumber air , jenis jamban serta kepemilikan rumah
tempat tinggal ini .
Salah satu indikator pada karateristik tempat tinggal yaitu
luas dan jenis lantai rumah. Indikator ini dipilih sebab dapat
menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuni rumah dalam bentuk
keleluasaan pribadi (privacy) tempat tinggalnya. keleluasaan
pribadiini tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m2).
Pada tabel diatas, terlihat secara rata-rata (2011-2013)
rumah tangga miskin pada umumnya memiliki luas lantai rumah
perkapita 8-15 m2 sebanyak 37,14%, dan hanya sedikit yang
memiliki luas lantai 15m (25,85 %). Keadaan ini berbanding
terbalik dengan mereka yang tidak miskin dimana, umumnya rata-
rata luas lantai rumah perkapita yang dimiliki yaitu 15m (53,46
%). berdasar jenis lantainya (tabel 4.11), Rata-rata warga
miskin memiliki lantai rumah bukan tanah sebesar 79,62%,
walaupun persentasi ini cukup tinggi namun persentasi rata-rata
jenis lantai bukan tanah pada rumah tangga tidak miskin lebih tinggi
lagi yaitu 92,21%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, anggota rumah tangga
juga akan lebih memikirkan keleluasaan pribadinya.
pedesaan. Mengingat sedikitnya porsi warga miskin yang
bekerja di sektor formal dan sektor nonpertanian, di samping
kenyataan bahwa bekerja di sektor-sektor yang lebih
menguntungkan ini memiliki korelasi dengan pengurangan
kemiskinan, maka perpindahan tenaga kerja ke sektor pertanian
formal, atau ke sektor nonpertanian formal maupun informal, akan
membuka jalan keluar dari kemiskinan. 8
Distribusi rumahtangga miskin menurut status pekerjaan
utama kepala rumah tangganya sejak tahun 2011 hingga 2013
disajikan pada
Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator
yang kuat dalam mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah
tangga. Ada indikasi kuat bahwa mereka yang berstatus pengusaha
akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan
mereka yang berstatus sebagai buruh/kariawan/pegawai.48 Seperti
yang terlihat pada tabel ini diatas
Selain tiga karakteristik ini diatas yaitu demografi
sosial, pendidikan dan ketenagakerjaan, BPS juga melakukan
pendataan karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin
Ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum
untuk kebutuhan sehari-hari merupakan indikator berikutnya.
Indikator ini dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah tangga.
Air bersih dalam urutan berikut didefinisikan sebagai air bersih yang
bersumber dari air kemasan,/ ledeng/PAM/sumur terlindungi/ mata
Tanah Miskin 21,27 20,70 19,17 Tidak Miskin 8,05 8,27 7,04
Bukan Tanah Miskin 78,73 79,30 80,83 Tidak Miskin 91,95 91,73 92,96
Pada tabel 4.12, disajikan karakteristik rumah tangga
berdasar jenis atap rumah terluas. Tampak bahwa rumah tangga
miskin rata-rata (2011-2013) memiliki jenis atap rumah terluas
berupa beton/genteng/sirap (63,4 %) yang hampir sebanding dengan
rumah tangga tidak miskin (63,8 %). Hanya 28,3 % dari rumah
tangga miskin ini yang rumahnya beratapkan seng/asbes,
sedang yang terbuat dari ijuk/rumbia sebesar 5,2% dan jenis
lainnya sebesar 3,1 %.
bahwa secara rata-rata (2011-2013) umumnya rumah tangga miskin
memiliki jenis dinding berupa tembok (46,6%) yang tampaknya
lebih kecil dibandingkan persentase rumah tangga tidak miskin (70,2
%). Selain dinding tembok, rumah tangga miskin juga
memakai kayu (31,96%) Bambu (18,7%) dan jenis lainnya
(2,78 %) sebagai dinding rumah.
Indikator terakhir pada karateristik tempat tinggal yaitu
status kepemilikan rumah tempat tinggal. Indikator ini dibedakan
atas tiga kelompok seperti yang tampak
Rumah tangga miskin rata-rata (2011-2013) memiliki rumah
tempat tinggal sendiri sebesar 86,1%, sedang yang berstatus
kontrak sebesar 2,9% dan yang tinggal dirumah lainnya sebsesar
10,8%.
air terlindungi, serta air dari sumber lainnya yaitu sumur / mata air
tidak terlindungi, air sungai, air hujan dan lain-lain.
Ketidaktersediaan air bersih yaitu salah satu indikasi kemiskinan.
Persentase rumah tangga menurut sumber air minumnya
Secara rata-rata (2011-2013) sumber air minum utama rumah
tangga miskin yaitu air bersih (50,8 %) dan ainnya (50,0%)
sedang rumah tangga tidak miskin yaitu air bersih (70,1 %) dan
lainnya (29,9%)
Selain sumber air minum, fasilitas rumah sehat lainnya yang
mendukung pola hidup sehat yaitu ketersediaan jamban. Pada
indikator ini, selain ada tidaknya jamban, penggunaan fasilitas
jamban ini juga dibedakan menjadi jamban sendiri, jamban
bersama dan jamban umum (tabel 4,16). 48
Dari indikator jenis jamban, rata-rata (2011-2013) rumah
tangga miskin memiliki jamban sendiri sebesar 45,7% yang sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan tidak memiliki jamban atau
memakai jamban umum (40,0%). sedang rata-rata
penggunaan jamban bersama oleh rumah tangga miskin yaitu
14,2%.
Pada awal kebudayaan umat manusia, kemiskinan
diidentikkan dengan ketidakmampuan mendapatkan makanan yang
menyebabkan kelaparan dan berujung pada kematian. Perhitungan
angka kemiskinan pada waktu itu belum tersedia maka salah satu
refleksi kemiskinan dapat dilihat dari angka kelaparan dan kematian.
Berikut akan di sajikan beberapa kejadian bencana kelaparan di
dunia yang dapat memberikan gambaran kondisi kemiskinan
warga dunia beberapa abad yang lalu.
Catatan pertama mengenai bencana kelaparan berasal dari
romawi kuno pada tahun 441 sebelum masehi namun jumlah korban
jiwa pada saat itu tidak diketahui. Tahun 800-1000 masehi lebih
dari 1 juta warga suku Maya terbunuh akibat kelaparan dan
kekeringan. Kondisi ini menyebabkan dimulainnya keruntuhan
pemerintahan Maya. Tahun 1064 bencana di Mesir membunuh
40.000 jiwa. Tahun 1235 Bencana kelaparan di Inggris menelan
korban jiwa sebanyak 20.000 (jumlah hanya dihitung dari korban di
kota London). Bencana kelaparan di Rusia yang terjadi selama 2
tahun (1601-1603) membunuh dua juta orang dan di anggap sebagai
salah satu bencana paling buruk dalam sejarah rusia. Kelaparan di
Sardinia (Itali saat ini) tahun 1680 membunuh 80.000. Bencana
besar kelaparan di Estonia dan livionia (wilayah kerajaan Swedia)
tahun 1695-1697 menewaskan 150.000-175.000. Tahun 1769-1770
Bencana kelaparan di Begal (saat ini dikenal dengan Banglades)
membunuh sepuluh juta jiwa. Satu dekade kemudian tepatnya tahun
1789-1792 kembali terjadi bencana kelaparan di India yang
membunuh 11 juta orang dan dikenal dengan bencana Doji bara.
Empat bencana kelaparan yang terjadi di Cina yaitu pada tahun
1810, 1811, 1846, dan 1849, membunuh 45 juta jiwa. Kegagalan
panen kentang di Irlandia membunuh 1,5 juta jiwa pada tahun 1846-
1847.15,49
Kelaparan bukan satu-satunya cerminan kemiskinan pada
masa yang lampau. Kondisi kemiskinan yang lebih kompleks dapat
dilihat dari bidang kesehatan. Memang selain belum majunya ilmu
kedokteran dan teknologi pada masa ini , sistem sanitasi
menjadi masalah kemiskinan yang patut di perhitungkan.
Kematian yang bersumber dari buruknya sistem sanitasi dan
belum majunya ilmu kedokteran tercermin pada bencana wabah pes
yang dikenal dengan nama "Black Death" tahun 1346–1350. Wabah
ini diketahui membunuh 30% - 70% populasi Eropa, atau sekitar
75-200 juta jiwa. 50
Selanjutnya, Informasi mengenai jumlah kemiskinan di
dunia yang paling banyak menjadi rujukan yaitu berasal dari
Bourguignon dan Morrison (2002). Para peneliti ini merekonstruksi
data kemiskinan sejak tahun 1820-1992.40 Dasar analisis
rekonstruksi ini memakai definisi kemiskinan ekstrim
bank dunia yaitu berpenghasilan sedolar sehari menurut harga
internasional tahun 1985 Purchasing Power Parity (PPP).51 Data ini
mengungkapkan hal yang mecengangkan dimana 94.4 % dari
populasi dunia yang saat itu berjumlah sedikit diatas 1 milliar berada
dalam kategori kemiskinan ekstrim, artinya terdapat sekitar 887 juta
orang miskin ekstrim diseluruh dunia.
tahun 2015. Program ini dikenal dengan nama Millennium
Development Goals (MDGs) dan dideklarasikan oleh 189 negara di
Konfrensi Tingkat Tinggi Millenium pada bulan September tahun
2000.
MDGs ini mencakup delapan komponen besar. Tujuh dari
delapan tujuan itu, khusus negara berkembang, antara lain
mengurangi setengah dari total jumlah orang miskin dan kelaparan,
mencukupi kebutuhan pendidikan dasar, menghapuskan
ketidaksetaraan gender, mengurangi 2/3 angka kematian balita,
mengurangi 3/4 rasio kematian ibu akibat melahirkan, menghentikan
penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, dan
menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong pembangunan
berkelanjutan. Tujuan kedelapan ialah mengenai peran negara maju
untuk membantu negara-negara berkembang melaksanakan ketujuh
target MDGs.
Kecendrungan penurunan jumlah warga miskin dunia
dimulai tahun 1980. Periode tahun-tahun setelah 1980 an dianggap
sebagai periode globalisasi.40 Sesuai dengan konsep globalisasi yang
diajukan oleh Scholte (1997), dimana terjadi peningkatan hubungan
batas wilayah, (cross Border relations), peningkatan hubungan
keterbukaan wilayah (open border relations), dan peningkatan dalam
hubungan perubahan wilayah (trans border relations) yang terwujud
dalam kemajuan teknologi komunikasi, organisasi jaringan lintas
wilayah, produksi pabrik global dan juga perubahan-perubahan
dalam norma serta pemikiran warga sehari-hari menyebabkan
perpindahan cepat barang, modal, orang ,pengetahuan dan lain
sebagainya melintasi batas wilayah.53 Hal ini disatu sisi dapat
menyebabkan perbaikan dari segi perekonomian dan pada akhirnya,
membantu mengurangi kemiskinan.
Seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam
mengenai kemiskinan, maka usaha penanggulangan kemiskinan
yang lebih komperhensif dan meluaspun dimulai oleh Perserikatan
bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2000 dan akan berlangsung hingga
berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta
mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
Target 10: Menurunkan proporsi warga tanpa akses
terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan
serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada tahun
2015.
Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam
kehidupan warga miskin di pemukiman kumuh pada
tahun 2020.
Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan
Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan
perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat
diprediksi, dan tidak diskriminatif.
Target 13: Memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari
negara-negara kurang berkembang (NKB).
Target 14: Memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari
negara-negara tanpa perairan dan negara-negara kepulauan.
(melalui Programme of Action for the Sustainable
Development of Small Island Developing States dan hasil
dari Special Session of the General Assembly ke 22)
Target 15: Menangani hutang negara berkembang melalui
upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan
hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
Target 16: Bekerjasama dengan negara lain untuk
mengembangkan dan menerapkan strategi untuk
menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi
usia muda.
Target 17: Bekerjasama dengan perusahaan farmasi,
menyediakan akses terhadap obat-obat utama yang
terjangkau bagi negara-negara berkembang.
Target 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan
teknologi baru, terutama teknologi informasi dan
komunikasi.
Sebaliknya, tingkat kemiskinan sub-Sahara Afrika tidak
berkurang di bawah tahun 1990 sampai setelah tahun 2002.
Meskipun penurunan kemiskinan telah dipercepat dalam dekade
terakhir, wilayah ini terus tertinggal. Lebih dari 40 persen dari
populasi di Afrika sub-Sahara masih hidup dalam kemiskinan
ekstrim pada tahun 2015. Di Asia Barat, tingkat kemiskinan ekstrim
diperkirakan malah akan meningkat antara tahun 2011 dan 2015. 54
Didistribusikan warga yang sangat miskin di dunia
sangat tidak merata di seluruh daerah dan negara. Mayoritas orang
yang hidup dengan kurang dari $ 1,25 per hari berada di dua daerah-
Asia selatan dan Afrika sub-Sahara dan mereka mencapai sekitar 80
persen dari total warga global yang sangat miskin. Hampir 60
persen dari 1 miliar orang yang sangat miskin di dunia hidup hanya
dalam lima negara pada tahun 2011: India, Nigeria, China,
Bangladesh dan Republik Demokratik Kongo (diurutkan dari tinggi
ke rendah). 54
Proporsi warga yang hidup dengan kurang dari $ 1,25 per
hari dan pencapaian target penurunan kemiskinan MDGs –nya,
dilihat dari sudut pandang regional ditunjukan oleh Gambar 5.4.
Semangat penanggulangan kemiskinan yang digalakkan PBB
secara global membawakan hasil yang cukup memuaskan dilihat
dari segi angka kemiskinan yang terus menurun. Jumlah mutlak
orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim global turun dari 1,9
miliar pada tahun 1990 menjadi 1,7 miliar 9 tahun kemudian dan
menjadi 1 milliar pada tahun 2011. Diperkirakan bahwa lain 175
juta orang telah terangkat dari kemiskinan ekstrim pada 2015.
Dengan demikian, jumlah orang di seluruh dunia hidup dengan
kurang dari $ 1,25 per hari juga telah berkurang setengahnya dari
tahun 1990-nya.
Kemiskinan global telah menurun secara signifikan selama
dua dekade terakhir. Target MDGs yaitu mengurangi setengah
proporsi warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah
dicapai lima tahun lalu, menjelang batas waktu tahun 2015.
Perkiraan terbaru menunjukkan bahwa proporsi orang yang hidup
dengan kurang dari $ 1,25 per hari secara global turun dari 36
persen.54 Pencapaian MDGs secara global dapat dilihat pada
Lampiran 2.
Pada tahun 2011, semua daerah berkembang kecuali Afrika
Sub-Sahara telah mencapai target mengurangi separuh proporsi
warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim (Oceania memiliki
data yang cukup). Negara yang paling padat warga nya di dunia,
China dan India, memainkan peran sentral dalam pengurangan
kemiskinan global. Sebagai hasil dari kemajuan di Cina, angka
kemiskinan yang ekstrim di Asia Timur telah menurun dari 61
persen pada tahun 1990 menjadi hanya 4 persen di 2015. Asia
Selatan hampir sama mengesankannya dimana terjadi penurunan
dari 52 persen menjadi 17 persen untuk periode yang sama dan laju
pengurangannya telah dipercepat sejak 2008.
Penilaian terhadap angka kemiskinan terus dilakukan, sama
halnya dengan perbaharuan standar penilaiannya. Pada tahun 2014
Program perbandingan internasional memunculkan standar PPP baru
yaitu PPP 2011 untuk menggantikan PPP 2005 yang lama dan garis
kemiskinan inter nasional juga diubah dari $ 1,25 per hari menjadi $
1,90 per hari, Hasil perhitungan kemiskinan memakai standar
baru ini tampak pada tabel 5.3.
seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi
seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169
sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab
ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik
di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta
ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan,
kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan,
perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Perincian target
dapat dilihat pada lampiran
* Meskipun lima negara di Timur Tengah dan Afrika Utara dihilangkan
dari data estimasi kemiskinan tingkat negara, perkiraan kemiskinan
negara-negara ini dihitung untuk mengestimasi kemiskinan global.
perkiraan kemiskinan untuk wilayah ini pada 2011 dan 2012 yaitu
masing-masing 2,5% dan 2,3 % dari estimasi global.
** Semua angka untuk tahun 2015 dan tahun-tahun kedepannya yaitu
proyeksi secara statistik yang didasarkan pada scenario pertumbuhan dan
asumsi distribusi.
Tidak dapat di pungkiri, kerjasama Negara-negara dunia
telah berhasil membawa angka kemiskinan jauh berkurang jika
dibandingkan dengan sebelum MDGs di canangkan. Program ini
telah mencapai batas akhirnya di tahun 2015 Namun demikian
pencapaian angka kemiskinan tetap masih tinggi dan sebab mimpi
tiap Negara didunia ini yaitu meniadakan kemiskinan maka pada
25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat sidang
umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB), secara resmi telah
mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs
sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala
negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut
mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk
negara kita .
Dimulai tahun 2016, tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan
Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi
sulam
8 Tujuan MDGs sebagian
besar hanya mengatasi gejala–
gejala kemiskinan saja
Masalah ekologi dan
lingkungan hidup tidak diakui
Ketimpangan tidak
mendapatkan perhatian.
Demikian halnya dengan soal
pajak dan pembiayaan
pembangunan
Berisi 17 tujuan yang berupaya
merombak struktur dan sistem
Kesetaraan gender
Tata pemerintahan
Perubahan model konsumsi
dan produksi
Perubahan sistem
perpajakan
Diakuinya masalah
ketimpangan
Diakuinya masalah
perkotaan
Memperkuat perangkat-perangkat implementasi
(means of implementation) dan merevitalisasi
kemitraan global untuk pembangunan
berkelanjutan [19 target]
Tabel 5.5. Perbedaan antara MDGs dan SDGs.55
MDGs–2000–2015 SDGs–2015–2030
50 persen
Target dan sasarannya yaitu
separuh: mengurangi separuh
kemiskinan. Target yang
terlalu minimal. Banyak
negara telah terlebih dahulu
mencapainya
100 persen
Target dan sasarannya yaitu
semua, sepenuhnya dan tuntas
Mengakhiri kemiskinan
100 persen warga
memiliki akta kelahiran
Memerlukan fokus, untuk
merangkul mereka yang
terpinggir dan terjauh.
Dari negara maju, untuk
negara berkembang
MDGs mengandaikan bahwa
negara miskin dan
berkembang yang memiliki
pekerjaan rumah. Sementara
itu negara maju mendukung
dengan penyediaan dana.
Berlaku universal
SDGs memandang semua negara
memiliki pekerjaan rumah.
Tiap–tiap negara wajib
mengatasinya. Tiap–tiap negara
harus bekerja sama untuk
menemukan sumber pembiayaan
dan perubahan kebijakan yang
diperlukan.
Dari Atas (top down)
Dokumen MDGs dirumuskan
oleh para elite PBB dan
OECD, di New York, tanpa
melalui proses konsultasi atau
pertemuan dan survei warga.
Dari Bawah (bottom up) dan
partisipatif Dokumen SDGs
dirumuskan oleh tim bersama,
dengan pertemuan tatap muka di
lebih dari 100 negara dan survei
warga.
Solusi parsial atau tambal Solusi yang menyeluruh
”.... The Poor remains poor with no perspective. Our society today
reflects great contradiction between the rich and the poor, between
a group of people who live in luxury and those who live in poverty.”
-Mohammad Hatta-
VI
KEMISKINAN : POTRET DI negara kita
Kemiskinan bukanlah sesuatu yang baru di negara kita .
Sejarah menunjukkan bahwa kemiskinan di negara kita sudah ada
sejak zaman penjajahan dulu. Keunggulan sumber daya alam yang
dimiliki wilayah Nusantara menjadi sangat menarik minat bangsa –
bangsa Eropa dan memang memiliki arti yang sangat besar dalam
upaya pembangunan negara penjajah. Selama 350 tahun masa
penjajahan Belanda, sistem perdagangan dan pajak memberi
keuntungan bagi penjajah dan membawa dampak yang mengerikan
bagi warga negara kita . Analisis yang disajikan oleh Van der Eng
dan ditafsirkan oleh Timmer dapat digunakan untuk menilai
pertumbuhan, tingkat keparahan kemiskinanan (melalui
perbandingan jumlah asupan kalori per tahun yang diukur dalam
satuan kkal) dan elastisitas pendapatan terhadap konsumsi sepanjang
abad yang lampau. Walaupun catatan mengenai jumlah warga
miskin itu sendiri belum tersedia, namun terdapat catatan yang
menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam hal tingkat
pertumbuhan ekonomi maupun seberapa jauh pertumbuhan itu dapat
dirasakan oleh warga miskin dalam beberapa periode politik dan
ekonomi. Selama abad ke-19, tingkat konsumsi mengalami
pertumbuhan negatif, yang diperkirakan sekitar -0,34 kkal, nomor
dua terendah dalam catatan sejarah negara kita . Sementara itu, index
pertumbuhan yang berpihak pada warga miskin dalam periode
jangka panjang sangat kecil, dan ini menunjukkan bahwa warga
miskin tidak memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang
cukup baik selama periode ini . Selama masa pertengahan
ekonomi yang masih rendah dan sistem pemerintahan yang lemah,
namun semi-demokratis. Program penanggulangan kemiskinanpun
diberlakukan oleh Presiden Sukarno pada saat itu ,melalui strategi
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam
Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede).
berdasar TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis
Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan
Pertama 1961-1969, pola pembangunan pada masa itu lebih
ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. 8
Pembangunan pada saat itu berorientasi pada peningkatan
pendapatan nasional yang mem- bentuk kemakmuran rakyat
negara kita (Biro Perancangan Negara, 1956). Kemakmuran di
wujudkan melalui berbagai kebijakan yang akan meningkatkan
pendapatan secara mandiri. Bidang pendidikan, perumahan, dan
kesehatan, mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Kemudian dilanjutkan kebijakan untuk peningkatan pendapatan
nasional dan keluarga. Program peningkatan kualitas warga
secara lengkap tertuang dalam dokumen Pembangunan Nasional
Berencana Delapan Tahun.
Dari gambaran kebijakan pemerintah pada masa itu terlihat
jelas bahwa peningkatan kua- litas warga dalam
menanggulangi kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan.
Namun penenerapkan kebijakan pembangunan yang berorientasi ke
dalam dan sangat mengabaikan sektor pertanian, menyebabkan
pendapatan menurun secara drastis dan krisis politik pada masa
tahun 1965 menyebabkan hiperinflasi yang sangat tinggi yang
mencapai 650 %. pada tahun 1965–1966 membawa dampak yang
merugikan bagi seluruh rakyat akibat angka kemiskinan yang
meningkat pesat dan ambruknya perekonomian. Bahkan menurut
Timmer, (2003) tahun 1966 mungkin sekitar 70 persen warga
berada dalam kondisi miskin absolut dan kelaparan terjadi di mana-
mana pada masa itu. Kondisi negara kita saat itu di paparkan
MacIntyre ( 2003) sebagai “contoh utama dari bahaya pemerintahan
yang lemah dan perekonomian yang sakit”.
hingga akhir abad ke-19, sama halnya dengan sebagian besar
wilayah Asia Tenggara lainnya, catatan sejarah negara kita yaitu
catatan tentang kemiskinan yang luar biasa.8
Pada awal abad ke-20, saat untuk pertama kalinya opini
publik Belanda mulai mempengaruhi manajemen pemerintahan di
wilayah koloni, pendekatan yang lebih bersifat pembangunan, yang
dikenal dengan ’kebijakan etis’ (ethical policy), diimplementasikan
selama beberapa waktu. Kebijakan ini membawa keuntungan yang
besar bagi perekonomian (pertumbuhan mencapai 1,63 persen) dan
bagi warga miskin (rata-rata laju pertumbuhan konsumsi tahunan
mencapai 1,39 persen per tahun). Akan namun , investasi internal
ini hanya berlangsung untuk waktu yang tidak lama. Jatuhnya
harga ekspor komoditas dunia di tahun 1920-an, dan buruknya
manajemen perekonomian negara kita selama periode Malaise (Great
Depression), mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan
pertumbuhan yang berpihak pada warga miskin di negara kita
pada periode ini berada pada tingkat terendah dibandingkan
periode mana pun pada masa sebelum kemerdekaan. Pemerintah
kolonial memang telah membangun jaringan fasilitas irigasi dan
transportasi secara besar-besaran, namun hanya sedikit investasi
yang dialokasikan dalam rangka pendidikan warga . Hanya 3,5
persen warga yang menerima pendidikan pada tahun 1939.
Kemiskinan meningkat secara tajam selama masa Perang Dunia ke-
2 dan pada masa perjuangan kemerdekaan, yang baru berakhir
dengan pengakuan final Belanda pada tahun 1949. Kekacauan
global sejak masa Malaise, Perang Pasifik, dan perjuangan
kemerdekaan (1925–50), menyebabkan anjloknya tingkat
pertumbuhan pendapatan per kapita (-2,42 persen) dan minusnya
tingkat pertumbuhan yang berpihak pada warga miskin (-2,57
persen). 8
Keadaan ini sedikit membaik pada awal 1960-an, seperti
halnya negara-negara yang baru merdeka lainnya, angka kemiskinan
negara kita dapat ditekan pada masa pemulihan pasca-revolusi,
namun negara kita masih dihadapkan dengan persoalan pertumbuhan
kehidupan termasuk sektor ekonomi. Selama periode tahun 1966–
1973, saat pemerintahan Soeharto mengonsolidasikan kekuatan
politiknya, perubahan menyeluruh dalam kebijakan ekonomi
menandai tahap awal liberalisasi ekonomi: pemulihan kemungkinan
kerja sama dengan pihak luar, pemberlakuan pembatasan fiskal,
pemulihan sistem perbankan dan liberalisasi rezim investasi).
Investasi besar juga dilakukan dalam rangka memperbaiki sektor
pertanian melalui upaya perbaikan irigasi, pengenalan bibit unggul
padi, impor dan distribusi pupuk, serta program Bimas berupa
perluasan Lahan pertanian dan kredit usaha tani. sebab ukuran
lahan rata-rata kurang dari setengah hektar, program intensifikasi
padi menghasilkan keuntungan yang tinggi dan produksi pangan
serta pasokan pangan secara umum meningkat dengan tajam.
Perbaikan itu lebih ditujukan untuk dua tujuan besar yaitu
membersihkan sisa- sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
(liberal dan etatisme), dan menurunkan laju inflasi yang sangat
tinggi. Akibatnya angka pertumbuhan ekonomi melejit hingga
mencapai 12 persen pada tahun 1968 dan angka kemiskinan
menurun drastis sebesar 10 poin persentase menjadi 60 persen
selama periode tujuh tahun pada saat perekonomian berada dalam
kondisi stabil. Angka pertumbuhan tahunan berada pada kisaran 7
dan 9 persen selama era 1970-an. Keadaan lain yang menandakan
perbaikan ekonomi yaitu menurunnya inflasi yang pada tahun
1966 yaitu sebesar 650 %, menjadi 120 % tahun 1967, 85 %
tercatat 1968 dan hanya mencapai 9,9 pada tahun 1969 tercatat.
Setelah perekonomian mulai stabil pemerintah baru mengeluarkan
program-program pembangunan terutama untuk menanggulangi
kemiskinan.
Mulai tahun 1970-an pemerintah memulai kembali program
penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima
Tahun (Repelita) dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25
tahunan. Pelita yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam
tahap berikutnya. 2 Program ini berganti sesuai dengan bergantinya
Kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan pada saat itu
bukan semata-mata kesalahan dari pemerintah. Akan namun
disebab kan kondisi pada saat itu yang tidak menguntungkan untuk
pembangunan. Kecenderungan dunia pada saat itu yaitu pada
politik, dan politik jarang bermakna membangun sebab intinya
yaitu power strunggle. Kegagalan pembangunan pada saat itu lebih
disebabkan beberapa faktor yaitu: 1). kurangnya pemahaman akan
pembangunan yang memberdayakan warga (pembangunan
tidak berbasis rakyat), 2). rakyat dijadikan basis ideologi politik, dan
3). kurangnya kecakapan.
Selain itu program dan rencana yang disusun lebih di
dominasi oleh kepentingan individu atau pribadi, dan partai lebih
dominan daripada pemerintah. Sistem pemerintahan pada saat itu
juga cenderung terpengaruh sistem perekonomian yang tidak sesuai
dengan kondisi warga yaitu liberalis (1950-1957) dan etatisme
(1958-1965).
Sistem etatisme ini mengakibatkan: 1). rusaknya sarana
produksi dan komunikasi, 2). hutang luar negeri untuk membiayai
politik mercusuar, 3). defisit anggaran negara dibiayai dengan
mencetak uang baru sehingga inflasi sangat tinggi. Kepentingan-
kepentingan politik itulah yang menyebabkan tidak
terlaksanakannya program pembangunan untuk menanggulangi
kemiskinan, namun malah sebaliknya semakin menambah jumlah
warga miskin.
Pergolakan politik terus berlanjut dan kondisi kemiskinan di
negara kita tidak membaik. Dengan berakhirnya masa pemerintahan
orde lama Presiden Sukarno dan beralihnya tampuh pemerintahan ke
masa pemerintahan orde baru Presiden Suharto yang dimulai dengan
Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967, maka berubah pula sikap
politik dan arah kebijakan perekonomian bangsa negara kita .
Orde Baru mulai menjalankan roda pemerintahannya dengan
warisan kemiskinan yang tinggi. Namun demikian masa ini dapat
digambarkan sebagai awal masa perbaikan seluruh sektor kehidupan
perumahan, sarana dan prasarana termasuk didalamnya
industri-industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan
baku, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan
kerja . Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi rata-rata warga 7% setahun. Perbaikan dalam
hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaiknan
produksi. sedang dibidang pembangunan terdapat
banyak jalan dan jembatan yang dibangun dan diperbaiki.
Kondisi ekonomi negara kita terus membaik dan angka
kemiskinan pun terus menurun.
Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) lebih
menekankan pada Trilogi Pembangunan, dengan dasar
pemerataan yang di tuangkan dalam berbagai langkah
kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja,
kesempatan kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan
kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Pada masa ini
bidang industri difokuskan untuk dapat mengolah bahan
baku menjadi bahan jadi. sedang dibidang pertanian
sendiri difokuskan dalam upaya mencapai swasembada
pangan.
Perbaikan ekonomi pada masa Pelita II dan III tidak
terlepas dari periode “Oil Boom” dimana pendapatan migas
memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sejak tahun 1973
sampai 1983, kenaikan harga minyak secara
pesatmemberikan keuntungan yang tak terduga bagi para
eksportir minyak di seluruh dunia. Di negara kita , pendapatan
minyak meningkat tujuh kali lipat, dari 0,4 miliar dolar AS
di tahun 1973 menjadi 2,8 miliar dolar AS pada tahun 1975,
dan melonjak menjadi 4,4 miliar dolar AS pada 1979 akibat
gejolak yang dipicu oleh terjadinya revolusi Iran.
Keuntungan tak terduga dari minyak ini menimbulkan
surplus pada aktiva lancar dan meningkatkan anggaran
pendapatan, yang memungkinkan perluasan ekonomi dan
investasi publik yang luar biasa di bidang infrastruktur,
kabinet Presiden Soeharto. Kabinet Pembangunan II atau Pelita II,
Kabinet Pembangunan III atau Pelita III, Kabinet Pembangunan IV
atau Pelita IV, Kabinet Pembangunan V atau Pelita V, Kabinet
Pembangunan VI atau Pelita VI serta kabinet Pembangunan VII atau
Pelita VII Tujuan tiap Pelita tidak semuanya sama. seperti Repelita
I – IV yaitu peningkatan kesejahteraan melalui program Sektoral &
Regional. sedang Repelita IV – V yaitu peningkatan
kesejahteraan melalui program Inpres Desa Tertinggal.
Mulai saat ini tujuan pokok perangkat kebijakan ekonomi
berada didalam suatu sistem ekonomi campuran, yaitu untuk
mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang setinggi- tingginya.
Semua perangkat kebijakan ekonomi yaitu kebijakan fiskal,
kebijakan moneter, dan kebijakan luar negeri diformulasikan agar
mampu mendorong tingkat pertumbuhan melalui pertambahan
investasi baik di sektor swasta maupun pemerintah.
Pada era orde baru ini berdasar sasarannya pembangunan
pemerintah dibagi menjadi dua periode:
1. Periode tahun 1974-1988
Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974) dilaksanakan
dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan,
sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan
lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih
berfokus pada sektor pertanian. Keberhasilan program ini
tampak dari produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4%
setahun, banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil,
perbaikan jalan raya, banyak dibangun pusat-pusat tenaga
listrik, semakin majunya sektor pendidikan. Pada saat ini
telah terjadi perbaikan ekonomi dan kesejahteran rakyat
walaupun belum signifikan dan masih berjalan lambat.
Pelita II yang mulai dilaksankan 1 April 1974 hingga
31 Maret 1979 bertujuan untuk melanjutkan pencapaian
pelita I yaitu meningkatkan produksi pangan, sandang,
program ini dilaksanakan oleh instansi sektor terkait dari
tingkat kantor wilayah, direktorat jenderal, hingga tingkat
menteri. Sebelum program sektoral dilaksanakan dilakukan
perencanaan untuk memproyeksi sasaran pembangunan
sektor. Perencanaan sektoral disusun oleh Bappenas dan
digunakan sebagai pedoman menyusun rencanca program
lembaga. Agar masing-masing program terjadi sinkronisasi
maka dilakukan koordinasi melalui Bappeda. Program
sektoral diarahkan untuk peningkatan peran serta dan
pendapatan warga berpenghasilan rendah dengan
penyediaan kebutuhan dasar. Hal ini memberikan
kesempatan kepada warga miskin untuk melakukan
kegiatan sosial ekonomi yang memberikan penghasilan.
Kegiatan ini diprioritaskan untuk warga desa yang
miskin untuk meningkatakan sumber daya manusianya dan
menguatkan permodalan. Program ini didukung dengan
pelatihan- pelatihan mulai dari penghimpunan permodalan,
penguasaan teknik produksi, pemasaran dan pengelolaan
surplus. Namun hal ini hanya berlangsung sampai repelita ke
IV. Untuk selanjutnya program sektoral lebih diarahkan pada
industri, pariwisata, dan perhubungan.
Meskipun sudah dianggap baik dalam prakteknya
program sektoral ini masih didominasi oleh instansi vertikal.
Sehingga keadaan yang sebenarnya dari desa tidak dapat
digambarkan. Kelemahan program ini yaitu tidak jarang
pelaksanaannya tidak berbedoman pada prioritas kebutuhan
desa dan efisiensi program ini. Program ini secara makro
juga menimbulkan ketimpangan antar sektor, sehingga
ditempuh kebijakan regional
Kedua, program regional merupakan program yang
berorientasi pada kepentingan daerah untuk menyerasikan
dan mempercepat pembangunan daerah. Program ini
disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan dari
daerah ini . Hal ini ditujukan untuk meningkatkan
kesehatan dan pendidikan. Perkiraan resmi pertama kali
mengenai angka kemiskinan, yang dilakukan berdasar
Susenas (1976), menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan
nasional sebesar 40 persen. 8
Selanjutnya, Program pembangunan Presiden Suharto
kemudian berlanjut dan memasuki masa pembangunan lima
tahun ke empat (Pelita IV) yan
.jpg)
