Tidak mampu 9
.jpeg)
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan
oleh pada setiap periode pemerintahan di Indonesia. Berbagai program pengentasan
kemiskinan telah dilakukan baik oleh pemerintahan yang lalu maupun yang sekarang, mulai
dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekolah gratis, dan berobat gratis di beberapa
provinsi di Indonesia hingga pada pemberian berbagai skim subsidi bagi warga , namun
program-program ini belum sepenuhnya mampu mensejahterakan warga miskin
diIndonesia.
Kemiskinan yaitu masalah bagi negara di dunia terutama pada negara yang sedang
berkembang. Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, sebab tidak hanya berkaitan
dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi
dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.
Dimensi-dimensi kemiskinan ini termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air,
perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang
rendah.
Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Banyak pihak meyakini
lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan
kemiskinan sebab layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga
berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun asset dan
mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. Lembaga keuangan mikro menjadi
alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga , dan mengentaskan
kemiskinan.
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas untuk
diselesaikan oleh pada setiap periode pemerintahan di Indonesia. Berbagai program
pengentasan kemiskinan telah dilakukan baik oleh pemerintahan yang lalu maupun yang
sekarang, mulai dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekolah gratis, dan berobat
gratis di beberapa provinsi di Indonesia hingga pada pemberian berbagai skim subsidi bagi
warga , namun program-program ini belum sepenuhnya mampu mensejahterakan
warga miskin di Indonesia. Berikut ini data tingkat kemiskinan di Indonesia Kemiskinan yaitu masalah bagi negara di dunia terutama pada negara yang sedang
berkembang. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di
ASEAN masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru hampir instrument
pembangunan.
Kemiskinan yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan
rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan
pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan
perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian
kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber
daya alam lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi dan besarnya beban
kewarga an yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
Kemiskinan memang persoalan yang kompleks, sebab tidak hanya berkaitan dengan
masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan pula dengan
rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi
dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.
Dimensi-dimensi kemiskinan ini termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air,
perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang
rendah
Sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia, maka kemiskinan yaitu masalah yang harus dientaskan. Kebijakan
pemerintah daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan sudah seharusnya
didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan ini . Faktor-faktor
pemicu kemiskinan (determinan’’ kemiskinan) setiap daerah memiliki karakteristik yang
berbeda. Studi Bank Dunia memberi sebuah pemahaman baru dalam melihat persoalan
kemiskinan, pendekatan langsung kewarga miskin dan mendengar sendiri dari mereka
persoalan-persoalan yang dihadapi memberi pelajaran tersendiri dalam mengambil
kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi yang cepat oleh negara-negara di dunia menjadi salah satu
syarat utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak akan
cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan
syarat yang dibutuhkan. Meski dibutuhkan, seringkali pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tidak akan bermanfaat bagi warga miskin jika tidak diiringi dengan adannya pemerataan
pada kesejahteraan warga .
Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan
baik kebijakan dalam skala mikro yaitu dengan membuat program-program yang bersentuhan
langsung kepada masyarkat maupun program yang bersifat tidak langsung yang sudah
dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota. Semua kebijakan
ini akan memberi dampak makro terhadap pembangunan yang bertujuan
mensejahterakan warga atau sebaliknya kebijkan secara makro akan memberi
dampak kepada skala mikro .Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis ingin menggali lebih lanjut
bagaimana strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang. Untuk
itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu apa saja strategi pemerintah
dalam pengentasan kemiskinan di kota Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahuui strategi pemerintah dalam mngentaskan kemiskinan di kota Palembang.
Landasan Teori
Kemiskinan merupakan persolaan klasik yang telah ada sejak sejak umat manusia ada.
Sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan
yang dianggap jitu dan sempurna sehingga harus terus menerus dikembangkan. Ada banyak
definisi dan konsep tentang kemiskinan. World Bank (2002) membagi dimensi kemiskinan
kedalam empat hal pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, low level security, dan
low capacity. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan
politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.
terdapat enam modal
utama yang tidak dimiliki oleh warga miskin. Pertama, modal manusia yang mencakup
kesehatan, nutrisi, keahlianyang dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. Kedua,
modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang dipergunakan dalam bidang
pertanian, industri termasuk industri jasa. Ketiga, infrastruktur seperti jalan, listrik, air,
sanitasidan sistem telekomunikasi. Keempat, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah
yang subur, keanekaragaman hayati, ekosistem yang berfungsi dengan baik yang dapat
menyediakan pelayanan lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia. Kelima, modal institusi
publik, seperti peraturan-peraturanperdagangan komersial, sistem hukum, pelayanan dan
kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. Keenam,
modal pengetahuan yang terdiri atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
meningkatkan produktifitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan
alam.
Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan. Bila dipetakan ada dua
paradigma atau grand theory mengenai kemiskinan yaitu paradigmane liberal dan demokrasi
sosial kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis. maka, faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung cukup banyak mulai
dari pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan
jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah
anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih,
transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, pendidikan dan jumlah tahun bersekolah
seluruh anggota keluarga, akses permodalan, dan lokasi wilayah tempat tinggal warga
dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang kalau diamati, sebagian besar dari faktor-faktor
ini juga mempengaruhi satu sama lain sebab sangat kompleks dan kronis, maka cara
pengentasan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen
permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan dan dari
variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat
sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang
sebagai pemicu kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan
warga menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alatalat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan dilihat
sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan
Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan
absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian
kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara
subyektif oleh warga setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah
standar penilaian ini dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar
penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non
makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai
garis kemiskinan
Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart
kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan
(poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan yaitu sejumlah
rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan
setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari
perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.
Dari segi ekonomi, kemiskinan yaitu kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan:
kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang
dibutuhkan oleh warga . Dari segi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses
terhadap kekuasaan. Dalam buku Suharto (2005) konteks politik Friedman mendefinisikan
kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan
basis kekuasaan sosial yang meliputi:
a) Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan)
b) Sumber keuangan (pekerjaan dan kredit)
c) Organisasi sosial dan politikyang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan
bersama (koperasi, parpol, organisasi sosial),
d) Jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
e) Pengetahuan dan ketrampilan, dan;
f) Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup
Dari segi sosial psikologis, kemiskinan yaitu kekurangan jaringan dan struktur sosial
yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok warga berpendapatan tinggi
dan kelompok warga berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara
berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Kemiskinan yaitu keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara
subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi: Pertama, gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang,
perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi
dalam warga . Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya
dibedakan dari kemiskinan, sebab hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan
kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagianbagian politik dan ekonomi di seluruh dunia
1. Teori Lingkaran Kemiskinan
Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran
mengambarkan Lingkaran kemiskinan dapat direpresentasikan sebagai pembentukan modal
rendah yaitu investasi diakibatkan oleh banyak faktor-faktor yang saling berkaitan satu
dengan yang lainnya. Ketika tingkat pembentukan modal rendahatau di notasikan sebagai
investasi secara teori akan berdampak kepada penurunan tingkat produktivitas. Dalam
kondisi perekonomian domestik yang tingkat produktivitas rendah akan berpengaruh secara
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga ada korelasi yang sangat kuat
ketika produktivitas rendah secara teorinya akan berdampak kepada pendapatan warga
atau warga yang hubungannya secara negatif sebab adanya penurunan pendapatan
warga yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas warga yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). warga yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai warga
miskin.1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket
komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian,
umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan,
minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yaitu kebutuhan minimum untuk
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non
makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di
pedesaan.
Rumus Penghitungan:
GK = GKM + GKNM
Diketahui:
GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan
Teknik Penghitungan GKM
a) Tahap pertama yaitu menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20
persen warga yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok
referensi ini didefinisikan sebagai warga kelas marginal. GKS dihitung berdasar
GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari warga
referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi
dasar makanan yang riil dikonsumsi warga referensi yang kemudian disetarakan
dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil
Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52
komoditi ini . Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) yaitu :
c) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan
minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan,
sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan
mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan
dengan perubahan pola konsumsi warga . Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri
dari 14 komoditi di perKotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri
dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perKotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis
komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok nonmakanan dihitung dengan memakai suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok ini terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat
dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio ini dihitung dari hasil Survei Paket
Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk
mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan
yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum
non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:
4. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan
Nasikun menyoroti beberapa sumberdan pemicu terjadinya kemiskinan, yaitu:
1. Policy Induces Processes. Proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi
melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya yaitu
kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan.
2. Sosio Economic Dualism. Yakni Negara eks koloni mengalami kemiskinan sebab
pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal sebab tanah yang subur
dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Population Growth. Perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa
pertambahan warga seperti deret ukur, sedang pertambahan pangan seperti deret
hitung.
4. Resources Management and The Environment. Adanya unsur miss management
sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang
dan dapat menurunkan produktivitas.
5. Natural Cycles and Processes. Yakni kemiskinan terjadi sebab siklus alam.
Misalkan yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi
banjir, namun jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak
memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus menerus.
6. The Marginalitation of Woman. yaitu peminggiran kaum perempuan sebab
masih dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih
rendah ketimbang laki-laki.
7. Culture and Etnik Factor. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis
memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup yang konsumtif pada petani dan
nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat menyedot
biaya mahal.
8. Exploitative Intermediation. Keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti
rentenir.
9. Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe. Yakni suatu kebijakan yang
diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi
pemicu kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu :
10. International Processes. Yakni bekerjanya sistem-sistem internasional seperti
kolonialisme dan kapitalisme yang membuat banyak negara menjadi miskin.
Menurut pandangan secara umum, kemiskinan jika dilihat dari faktor pemicu nya,
maka dibedakan atas: kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural yaitu
kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti: malas, tidak disiplin, boros dan lain
sebagainya. Kemiskinan natural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor
alamiah seperti: sebab cacat, sakit, lanjut usia, dan sebab bencana alam. Sedangkan
kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia,
seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil,
korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok
tertentu.
Teori yang berbasis pada sosioantropologis melihat kemiskinan sebagai akibat faktor
kultural yang menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan
kemiskinan. Sedangkan yang berbasis ekonomi melihat kemiskinan sebagai akibat faktor
natural seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumber daya alam, dan faktor
struktural seperti kesenjangan kepemilikan faktor produksi, rendahnya pembentukan modal
warga dan rendahnya perangsang untuk penanaman modal
pemicu individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada
perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
pemicu keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
pemicu sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar
pemicu agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,
termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. sebab ciri dan keadaan warga dalam suatu
daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi yang masih rendah.
pemicu struktural, yang memberi alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil
dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi
oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan dan yang paling
penting yaitu Ketidakmerataannya Distribusi Pendapatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah. Dengan memakai perspektif yang lebih luas, David Cox membagi
kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:
1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
3) Kemiskinan sosila
4) Kemiskinan konsekuensial
Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah mempunyai peranan besardalam usaha menanggulangi kemiskinan
ditanah air. Untuk itu diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam
articost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni
(1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan, (2) Pemerintahan
yang baik, (3) Pembangunan sosial.
Tambunan, dkk. (2006) Untuk mendukung strategi ini diperlukan intervensiintervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaranatau tujuan, langkah–langkah
penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
Program penanggulangan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif apabila ada
suasana tentram dan stabil. Kestabilan mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebab pada dasarnya upaya
penanggulangan kemiskinan yaitu upaya untuk menciptakan ketentramandan kestabilan
politik, ekonomi, sosial dan politik.
Program penganggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan
warga dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera yaitu salah satu dari faktor
yang kondusif untuk mencapai sasaran menganggulangi kemiskinan.1. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup.
Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan
distribusi kesejahteraan antar warga warga secara merata.
2. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang
berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus–menerus berjalan dan dapat mandiri.
Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada
peningkatan kemampuan warga miskin untuk melakukan kegiatan produktif
sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan
yang lebih besar dari suatu kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan untuk
menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadat pempat
hal, yaitu:
a. Akses terhadap sumber daya.
b. Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih
baik dan lebih efisien.
c. Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk
mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan
peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara
terus- menerus.
d. Akses terhadap sumber pembiayaan
3. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada
tingkatan pemerintahan serendah mungkin. Pendelegasian wewenang dilakukan
dengan meningkatkan kemampuan aparat dan warga di daerah itu sendiri.
Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar
lagi sebab mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan
warga di kantong-kantong kemiskinan didaerahnya. Semakin dekat pelaksana
proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka akan semakin efektif.
4. Tekanan yang paling utama seyogyanya diberikan pada perbaikan pelakunya,
terutama manusianya (invest in people) menyangkut aspek pendidikan dan
kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan akses secara merata dan
sekaligus mutu yang lebih baik.
5. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok
warga lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
upaya menanggulangi kemiskinan.
Program ini bersifat khusus dan dilaksanakan secara selektif. Langkah yang
diperlukan yaitu meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan jangkauan program
ini . Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap
perlu terus ditingkatkan Model Solusi Pengentasan Kemiskinan
Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan bahwa model mobilisasi
perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu: Pertama, mendasarkan pada
mobilitas tenaga kerja agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Tenaga kerja yang masih
belum didayagunakan pada rumahtangga petani kecil dan gurem merupakan sumber daya
yang tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan
tabungan pedesaaan diantaranya yaitu : Pertama, memakai pajak langsung atas tanah,
seperti yang dilakukan di Jepang. Kedua, dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan
di pedesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan
modal tanpa perlu menambah upah. Ini persis yang dilakukan Cina yang menerapkan sistem
kerjasama kelompok dan brigades ditingkat daerah yang paling rendah (communes).
Dengan metode ini ternyata memungkinkan adanya kenaikan yang substansial dalam
itensitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Model kedua, menitikberatkan pada
transfer daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa penawaran
tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan
dan formasi modal lewat prosespasar. Model ketiga, menyoroti pesatnya pertumbuhan dalam
sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor yang
memimpin . Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan
Berbasis Teknologi, atau RuralLed Development. Model keempat, menyoroti dimensi spasial
dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan bisa diatasi dengan cara kemudahan dalam
mengakses dua bidang, yaitu: 1). Bidang ekonomi dan 2). Bidang sosial.
5. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
warga
Masalah kemiskinan menyangkut dengan kesejahteraan sosial. Maka, berdasarkan
analisis dan kajian kesejahteraan sosial, perlu adanya usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam
mengentaskan kemiskinan ini . Namun dalam ranah bahasan ini, kebijakan pengentasan
kemiskinan selama ini masih didesain dengan corak sentralistis oleh pemerintah pusat,
khususnya yang diwakili oleh Bappenas. Mekanismenya, Bappenas merancang program
penanggulangan kemiskinan dengan memakai dukungan alokasi dan distribusi anggaran
APBN. Pada masa otonomi sekarang, pemerintah daerah mengalami disfungsi dalam
penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
Program yang dikenal oleh daerah hampir semuanya dari pusat dan disertai dengan
kriteria dari pusat. Sedangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial,
yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, secara nyata
telah mencantumkan istilah pemberdayaan warga sebagai strategi dalam pembangunan,
seperti yang tercantum sebagai berikut: Strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran
serta kebijakanyang telah ditetapkan yaitu:
a. Pemberdayaan: peningkatan profesionalisme dan kinerja aparaturdan pelaku
pembangunan kesejahteraansosial untuk memberi kepercayaandan peluang kepada warga , Organisasi Sosial, LSM, dunia usaha dan penyandang masalah
sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya serta
merealisasikan aspirasi dan harapan mereka dalam mewujudkan kualitas hidup dan
kesejahteraan sosialnya
b. Kemitraan: kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan
pelaksanaan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik
antara pihak-pihak yang bermitra dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang
bersifat terpadu.
3. Prakarsa, peranan dan keterlibatan semua pihak pelaku pembangunan dan penerima
pelayanan, lingkungan sosial dan penyedia pelayanan dalam pengambilan
keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan
serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Namun
demikian, makna pemberdayaan dan implikasinya terhadap proses pelaksanaan
program yang memakai strategi pemberdayaan belum sepenuhnya dipahami.
Gambaran tentang program pemberdayaan warga , khususnya menyangkut
pengelolaan.
Pada era sentralisasi sendiri, pemberdayaan biasanya didistorsikan pemaknaannya
menjadi lebih sempit, yakni sebagai upaya mendorong warga untuk memakai
sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks usaha ekonomi, dan juga
bertendensi sebagai suatu usaha untuk menarik simpati warga bagi kepentingan politik.
Dengan demikian, pemberdayaan juga dapat dikatakan masih di monopoli dan
direduksi pemaknaannya serta orientasinya sebagai perspektif politik dan ekonomi daripada
perspektif sosial dan budaya. Gambarannya dapat dilihat dari adanya usaha untuk
memobilisasi warga dalam memanfaatkan sumber daya yang datang dari atas untuk
kepentingan politik tertentu dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi dengan
kurang memberi peluang agar inisiatif tumbuh dari warga , khususnya aksesbilitas
warga terhadap sumber kehidupan dan pengambilan keputusan. Maka, sebenarnya
keberhasilan program pengentasan kemiskinan yaitu terletak pada pengidentifikasian secara
akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. (Remi, 2002
Sedangkan kritik yang dilontarkan terhadap program pengentasan kemiskinan antara
lain mengenai penetapan sasaran, yakni dalam penentuan warga yang benar-benar miskin
dan membutuhkan bantuan dan pendekatan yang hendak dilakukan yaitu hendaknya
berdasarkan profil kemiskinan dan people driven. Makna dari pernyataan ini bahwa rakyat
yaitu aktor utama dalam setiap formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan politis
(bottom up).
Upaya penanggulangan kemiskinan yang lalu perlu dikoreksi secara
mendasa diantaranya:
1. Kebijakan yang terpusat dan seragam
2. Memposisikan warga sebagai obyek dalam keseluruhan proses penanggulangan
kemiskinan
3. Asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinanyang sering dipandang sama
(one-fit-forall)
4. Kurang memperhatikan keragaman budaya
5. Kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya seringkali tumpang
tindih
6. Kebijakan yang bersifat sektoral dan daerah kurang diberdayakan dalam keseluruhan
proses penanggulangan kemiskinan.
Salah satu dari pemicu kemiskinan yaitu terbatasnya akses untuk memperoleh
modal, baik itu modal usaha, maupun modal sosial dan politik. warga miskin kota yang
mayoritas merupakan warga miskin memiliki keterbatasan dalam memperoleh
pemodalan ini . Pinjaman modal dari perbankan sulit didapat oleh para warga
miskin, hal itu disebab kan tidak adanya harta benda lain (selain uang) yang bisa mereka
jadikan anggunan di bank sehingga warga miskin tidak mendapatkan pinjaman modal
dari perbankan menjadikan mereka lebih memilih meminjam kepada renternir untuk
mendapatkan modal. Dari 107 Kelurahan di kota Palembang belum ada lembaga simpan pinjam yang mendapatkan dana tambahan simpan pinjam bagi warga miskin yang di kelola
Unit Pengelola Keuangan Program Pemberdayaan warga .
Lingkaran setan yang melahirkan jebakan ketidakberdayaan inilah yang menjadikan
alasan penting mengapa lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi usaha
mikro dan warga miskin menempati tempat yang sangat strategis. Pada awalnya, konsep
pembiayaan mikro (microfinance) lahir sebagai suatu terobosan bagi penyediaan jasa
keuangan kepada warga berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses ke sistem
keuangan modern. Keberadaan lembaga keuangan mikro untuk mengatasi hal itu sangat
berarti bagi warga miskin khususnya kemiskinan. Sejak jaman dahulu, keberadaan
lembaga keuangan mikro menjadi alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah dalam
memenuhi kebutuhan dana mereka. Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari berbagai macam
jenis yang merupakan lembaga perkereditan rakyak. Tujuan dari pembangunan lembaga
perkreditan rakyat ini yaitu untuk menyediakan kemudahan permodalan bagi
warga berpenghasilan rendah guna mengembangkan usaha dan kemampuannya.
Sebagai bagian dari permasalahan pembangunan, sudah sewajarnya jika strategi
penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan.
Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya
memperbaiki kapabilitas manusia, sehingga memiliki peluang memasuki kesempatan kerja
dan berusaha, memperoleh peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu secara mandiri
melakukan perlindungan sosial yang merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan
kesejahteraan sosial.
Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran,
maka strategi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat yaitu pemberdayaan
warga . Makna pemberdayaan warga yaitu suatu proses untuk meningkatkan
kemampuan warga untuk memanfaatkan sumber daya yang di miliki dan yang tersedia
di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus
dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif.
Sasaran yang menjadi focus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan
yaitu warga miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55
tahun. warga miskin pada kisaran ini yang sehat secara jasmani maupun rohani
merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif
dalam pembangunan. Disamping itu, warga berusia produktif juga merupakan individu
yang berada pada tahap berumah tangga, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, dapat
menciptakan warga miskin baru
Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, sedangkan warga miskin
ditempatkan sebagai pelaku usaha berskala mikro. Adapun perbankan dan dunia usaha
diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran. Berikut ada 16 cara yang dapat dilakukan untuk mengentasakan kemiskinan ini
yaitu:
1. Hapuskan larangan impor beras.
2. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan
keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan keterampilan bagi warga
miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.
3. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu
layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik
ke layanan kesehatan.
4. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang
sangat tinggi di Indonesia.
5. Perbaiki mutu air bagi warga miskin dengan memakai strategi
berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
6. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan warga miskinnya.
7. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan
jalan desa.
8. Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis
warga (CDD) Indonesia yang sukses.
9. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu
menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh warga miskin dan
hampir miskin.
10. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun
kembali riset dan penyuluhan.
11. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan
tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
12. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
13. Perluas jangkauan layanan keuangan bagi warga miskin dan tingkatkan
akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
14. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di
tingkat nasional untuk penyediaan layanan.
15. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah dalam merencanakan.
16. Menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan. Banyak pihak meyakini
lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan
kemiskinan sebab layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga
berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan
mengurangi kerentanan terhadap goncangan eksternal. Lembaga keuangan mikro menjadi
alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga , dan mengentaskan
kemiskinan Untuk itu di kelurahan kelurahan di kota Palembang di bentuklah Unit Pengelola
Keuangan (UPK). Dalam program pemberdayaan warga di Palembang usaha simpan
pinjam dapat memenuhi kebutuhan warga yang membutuhkan, pinjaman yang dapat
diberikan oleh UPK kepada warga berkisar dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,-
pinjaman ini sangat membantu selain dapat diangsur tiap bulannya dengan jasa/bunga
sebesar 1,5 %, apabila telah lewat 1 tahun, jika mengalami keterlambatan dikenakan sangsi
wilayah, berbeda dengan peminjaman di renternir, dengan bunga sebesar 30%-50% dalam
setahun, apabila tidak dapat melunasi dalam jangka waktu setahun, maka dikenakan bunga
sebesar 30%-50% lagi. Sementara warga yang belum mendapatkan pinjaman dari Unit
Pengelola Keuangan mengandalkan pekerjaan yang mereka miliki, warga lainnya
mengandalkan pinjaman dari renternir dengan bunga cukup tinggi. Kelompok yang lancar
dapat mengajukan kembali sementara kelompok yang menunggak tidak dapat mengajukan
sebelum melunasi tunggakannya
Untuk mencapai tujuan itulah, agenda utama pemerintah kota Palembang dalam
pembangunan nasional lebih menitikberatkan pada pembangunan kawasan terpencil,
melalui Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program
Nasional Pemberdayaan warga Mandiri (PNPM), dan Program Gerakan Terpadu
Pengentasan Kemiskinan (Gerdu- Taskin). Harapannya mampu memberdayakan dan
meningkatkan kemandirian warga setempat dalam berwirausaha sehingga mampu
menciptakan lapangan kerja sendiri demi mengurangi jumlah kemiskinan dan
pengangguran di kecamatan kota Palembang.
Hal ini sesuai dengan teori kepribadian yang mengarah kepada prestasi yang
dikembangkan oleh David Mc Clelland, yang mengatakan bahwa pendorong perkembangan
ekonomi yaitu semangat kewiraswastaan dari warga . Semangat ini lebih didorong
oleh hasrat yang kuat untuk berprestasi. warga yang tinggi tingkat kebutuhan
berprestasinya, pada umumnya akan menghasilkan perkembang dan ekonomi yang lebih
cepat. Urgensinya, memberdayakan ekonomi lokal melalui pemberdayaan industri lokal
dengan memanfaatkan dana bantuan.
kemiskinan19
Kemiskinan merupakan permasalahan sulit yang melanda bangsa ini. Ketika masyarakat
miskin, perekonomian dan kualitas hidup negara akan menderita. Penting untuk mengkaji
penyebab kemiskinan agar dapat memeranginya secara efektif. Indeks Pembangunan Manusia,
Inflasi, dan Pengangguran dikaji kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia. Model regresi
linier berganda Ordinary Least Squares (OLS) digunakan dalam penelitian kuantitatif. Korelasi
antara kemiskinan, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran di Indonesia akan
dihitung. Tingkat kemiskinan di Indonesia terbukti dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), inflasi, dan pengangguran sekaligus. Indeks Pembangunan Manusia terbukti
memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik dengan kemiskinan. Sementara itu,
inflasi dan pengangguran tidak mempunyai dampak yang besar. Penelitian ini akan memberikan
landasan bagi penerapan kebijakan yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di
Indonesia.Pembangunan adalah tujuan dari
sutau negara, dimana negara tersebut
semakin maju ketika ada peningkatan pada
pembangunannya (Zuhdiyaty & Kaluge,
2019). Menurut Fahrudin (2014),
kesejahteraan sosial merupakan kondisi
dimana seseorang mampu melengkapi
segala keperluan dan mampu melakukan
relasi positif dengan lingkungan sekitar.
Kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari
aspek-aspek yang relevan seperti
pendapatan yang cukup, pendididikan, dan
kesehatan. Kesejahteraan merupakan
keadaan dimana seseorang merasa aman,
makmur, dan bebas dari berbagai ancaman
masalah ataupun kesulitan (Adi, 2015).
Ancaman masalah ini mencakup dari
berbagai aspek yaitu masalah pekerjaan,
masalah pendidikan, masalah kesehatan,
dan masalah makanan. Kesejahteraan sosial
sangat beririsan dengan kondisi
perekonomian masyarakat. Salah satu
faktor yang mempengaruhi kesejahteraan
sosial adalah kemiskinan.
Kemiskinan merupakan topik inti
yang selalu menjadi bahan pembicaraan
negara dunia. Penanggulangan kemiskinan
yang selanjutnya akan menciptakan
kesejahteraan sosial merupan tujuan akhir
sebuah negara. Menjadi miskin berarti
pendapatan seseorang tidak cukup untuk
menutupi pengeluaran pokok, sehingga
membuat hidup menjadi sebuah perjuangan
yang tiada henti (Suryawati, 2004).
Menurut Christianto (2013), tingkat
kemiskinan suatu negara atau daerah
merupakan indikator yang baik mengenai
taraf hidup warganya. Kemiskinan
merupakan permasalahan serius di
Indonesia yang masih berada pada jalur
pembangunan ekonomi. Masih terdapat
24% dari 240 juta penduduk Indonesia yang
hidup dalam kemiskinan, menurut tingkat
kemiskinan yang didefinisikan sebagai
mereka yang memiliki pendapatan tahunan
kurang dari $1 (Pratama, 2014).
Seseorang atau keluarga dianggap
hidup dalam kemiskinan jika tidak mampu
memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan
dasar lainnya. Mereka yang berpenghasilan
kurang dari jumlah tertentu, yang disebut
garis kemiskinan, dianggap miskin (BPS,
2022). Di Indonesia dan negara-negara
berkembang lainnya, kemiskinan
merupakan masalah besar karena hal ini
memicu kemiskinan, yang pada gilirannya
memicu sejumlah tantangan lainnya (Fadila
& Marwan, 2020). Kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif adalah dua cara untuk
mengklasifikasikan tingkat kesulitan
ekonomi yang berbeda. Menurut definisi
apapun, kemiskinan absolut terjadi ketika
sebagian besar penduduk tidak memiliki
akses terhadap kebutuhan paling mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat
tinggal, sedangkan kemiskinan relatif
disebabkan oleh ketidakseimbangan
ekonomi yang berkontribusi terhadap
kesenjangan (Todaro, 2011).
Selama periode sembilan tahun yang
berlangsung dari tahun 2012 hingga 2021,
teramati adanya penurunan signifikan
dalam angka kemiskinan multidimensi di
Indonesia. Angka kemiskinan multidimensi
turun dari 49 persen pada tahun 2012
menjadi 14,3 persen pada tahun 2021,
dengan penurunan jumlah penduduk miskin
multidimensi mencapai sekitar 80 juta jiwa.
Jumlah penduduk miskin multidimensi
yang awalnya berjumlah 120,1 juta jiwa
pada tahun 2012, berkurang menjadi 38,95
juta jiwa pada tahun 2021. Penelitian yang
dilakukan oleh Lembaga Riset dan
Advokasi Kebijakan Publik The Prakarsa
dalam mengukur Indeks Kemiskinan
Multidimensi (IKM) Indonesia 2012-2021
menunjukkan bahwa persentase jumlah
penduduk miskin (JPM) di perdesaan lebih
tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun
2021, tingkat JPM di wilayah perkotaan
telah berkurang menjadi seperempat dari
angka pada tahun 2012, sementara tingkat
JPM di wilayah desa berkurang menjadi
sepertiga dari angka pada tahun 2012
(Kompas.id, 2023).
Pendekatan Kebutuhan Dasar (BPS,
2010) menggunakan gagasan mampu
memenuhi kebutuhan esensial sebagai
proksi kemiskinan. Head Count Index
(HCI) mencerminkan jumlah dan
persentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan (Poverty Line); Indeks
Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap
Index/PGI) atau Poverty Depth Index (PDI)
mengukur rata-rata tingkat kesenjangan
antara pengeluaran individu miskin dengan
ambang batas kemiskinan; dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (PSI) atau PSI
memberikan gambaran distribusi
pengeluaran di kalangan masyarakat miskin
(Fadila & Marwan, 2020). Kemiskinan
biasanya diukur dengan menggunakan
sejumlah indikator yang berbeda, termasuk
namun tidak terbatas pada: tingkat
pendapatan atau upah, pola konsumsi,
angka kematian anak, angka vaksinasi,
angka malnutrisi anak, angka kesuburan,
angka kematian ibu, angka harapan hidup
saat lahir, dan tenaga kerja. memaksa
partisipasi. Pendaftaran sekolah dasar, porsi
anggaran yang dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan dasar, ketersediaan
pangan (dalam hal kalori/protein), akses
terhadap air bersih, laju pertumbuhan
penduduk, kondisi pendidikan di suatu
negara secara keseluruhan, urbanisasi tarif,
pendapatan tahunan rata-rata, dan distribusi
pendapatan semuanya merupakan faktor
(Adisasmita, 2005).Pendapatan, pendidikan, kesehatan,
akses terhadap layanan, geografi, dan
lingkungan merupakan aspek-aspek yang
saling berhubungan dan berkontribusi
terhadap tingkat kemiskinan secara
keseluruhan di suatu wilayah. Misalnya,
individu dengan tingkat pendidikan rendah
mungkin tidak memiliki keterampilan atau
kompetensi yang memadai, sehingga sulit
bersaing di pasar tenaga kerja. Pendapatan
individu ini akan sangat tergantung pada
jenis pekerjaan yang dapat mereka akses.
Kesejahteraan seseorang dan
kemampuannya untuk memenuhi
kebutuhan dasar berhubungan langsung
dengan pendapatannya, dan gaji yang lebih
rendah sering dikaitkan dengan kualitas
pekerjaan yang lebih buruk. Melibatkan
masyarakat secara keseluruhan sangat
penting untuk menurunkan angka
kemiskinan. Pendidikan dan pelatihan yang
lebih baik merupakan contoh
pengembangan sumber daya manusia yang
dapat meningkatkan standar hidup dengan
menjadikan masyarakat lebih siap kerja
(Fadila & Marwan, 2020).
Beragam penelitian terdahulu telah
dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor
ataupun indikator-indikator penyebab
kemiskinan. Penelitian yang dilakukan
Refika Atalay (2014), menyelidiki peran
pendidikan dan IPM dalam membentuk
ketimpangan pendapatan. Penelitian
Suripto dan Subayil (2020) mengamati
bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan,
pertumbuhan PDB, pengangguran, dan
indeks pembangunan manusia (IPM)
mempengaruhi kemampuan masyarakat
untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian
yang dilakukan oleh Ahmad Syaifullah &
Nazaruddin Malik (2017), meneliti tentang
pengaruh IPM dan produk domestik bruto
(PDB) terhadap kemiskinan di ASEAN.
Penulis mampu mengkaji penyebab
kemiskinan karena penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya. Studi ini
melanjutkan studi sebelumnya dengan
mengkaji bagaimana IPM, inflasi, dan
pengangguran berhubungan dengan
kemiskinan. Analisis terhadap unsur-unsur
yang berkontribusi terhadap kemiskinan
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
memperbaiki strategi pengentasan
kemiskinan. Dalam studi ini, kita akan
mengkaji bagaimana Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), inflasi, dan tingkat
pengangguran di Indonesia mempengaruhi
tingkat kemiskinan. Selanjutnya, melalui
analisis ini diharapkan strategi
penanggulangan kemiskinan di Indonesia
akan maksimal dan efisien dilakukan
TINJAUAN TEORITIS
Kemiskinan
Menurut BPS (2016), kemiskinan
adalah keadaan tidak mampu, secara
finansial atau lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik dan nutrisi seseorang.
Kemiskinan merupakan masalah inti dari
sebuah perekonomian negara. Penelitian
yang dilakukan oleh Yusnuri & Abubakar
(2023) mengklaim bahwa pengentasan
kemiskinan di Indonesia akan mempunyai
dampak yang besar dan menguntungkan
terhadap PDB negara tersebut.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia adalah
metrik menyeluruh yang tidak hanya
mempertimbangkan PDB namun juga
tingkat pendidikan, kesehatan, dan umur
panjang (Yakunina RP, Bychkov GA,
2015). Badan Pusat Statistik (BPS)
menyatakan bahwa IPM terdiri dari tiga
komponen, yaitu angka harapan hidup yang
panjang dan sehat, tingkat pendidikan yang
tinggi, dan kualitas hidup yang nyaman.
Umur panjang dalam kesehatan yang
baik adalah kriteria pertama. Hal ini dapat
dicapai dengan menerapkan praktik yang
lebih sehat. Menurut Soekidjo Notoadmojo
(1993: 62), gaya hidup sehat adalah reaksi
seseorang (atau suatu organisme) terhadap
berbagai rangsangan yang berkaitan dengan
pola makannya, kebersihan pribadinya,
keadaan tempat tinggalnya, sikapnya
terhadap sakit dan penyakit, serta
perilakunya. kemampuan untuk mencapai
keseimbangan kehidupan kerja yang baik.
Pengetahuan atau pendidikan menjadi
faktor kedua. Pendidikan adalah
penanaman lingkungan belajar yang
kondusif dan suatu proses yang membekali
siswa dengan pengetahuan, keterampilan,
dan karakter yang penting untuk
keberhasilan individu dan kolektif dalam
hidup (UU SISDIKNAS No.20 tahun
2003). Dimensi ketiga yaitu standaar hidup
layak. Standar hidup layak merupakan
keadaan dimana seseorang dapat
memperoleh kebutuhan dasar dari dirinya
sendiri.
Dimensi dari IPM ini berkaitan
tentang kualitas sumber daya manusia
(SDM). Di Inggris, layanan kesehatan telah
menjadi komponen utama sumber daya
manusia di negara tersebut selama lebih dari
dua abad (Hafiner & Mayer-Foulkes).
Inflasi
Inflasi merupakan keadaan yang
berkaitan langsung dengan keadaan
perekonomian suatu regional bahkan dunia.
Keadaan perekonomian ini memberikan
pengaruh ataupun dampak bagi tingkat
perekonomian suatu negara. Menurut
Boediono (1995), The widespread and
persistent rise in prices over time is what
economists call inflation. Adanya
kenaikkan harga ini akan menghambat
konsumsi masyarakat dan tentu akan
mempengaruhi tingkat perekonomian.
Pernyataan Boediono ini kembali diperbaharui oleh dirinya. Boediono
(2001:161) mengartikan inflasi sebagai
kenaikan harga yang luas dan terusmenerus. Peningkatan pada harga suatu
komoditas tidak dapat langsung disebut
sebagai inflasi. Peningkatan harga
komoditas akan disebut sebagai inflasi
apabila peningkatan harga tersebut melebar
dan memengaruhi komoditas ataupun aspek
lain. Adanya kenaikkan harga ini akan
menghambat konsumsi masyarakat dan
tentu akan mempengaruhi tingkat
perekonomian.
Pengangguran
Tingkat pengangguran merupakan
indikator ekonomi utama dalam situasi
yang berbeda. Permasalahan pengangguran
merupakan salah satu permasalahan
makroekonomi yang menghambat
kemajuan daerah dan menimbulkan
permasalahan sosial lainnya (Yehosua, dkk,
2019). Yanuar (2009) mendefinisikan
pengangguran sebagai keadaan aktif
mencari tetapi tidak menerima pekerjaan.
Inefisiensi ekonomi yang pada gilirannya
mengakibatkan berkurangnya pendapatan
pribadi merupakan dampak langsung dari
perilaku sumber daya manusia yang kurang
produktif.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan hasil analisis faktorfaktor penyebab kemiskinan, maka fokus
penanggulangan kemiskinan adalah IPM.
Dimensi dari IPM meliputi umur panjang
dan sehat, pendidikan, standar hidup layak.
Peningkatan IPM hanya akan berhasil
apabila setiap aspek dimensi IPM secara
simultan meningkat secara berkelanjutan.
Ini disebabkan karena setiap elemen pada
IPM memiliki hubungan secara timbal
balik.Pertama, aspek umur panjang dan
sehat (kesehatan). Berinvestasi pada
kesehatan masyarakat adalah penggunaan
sumber daya yang bijaksana. Produktivitas,
khususnya di tempat kerja, dapat
ditingkatkan dengan sumber daya manusia
yang sehat. Strategi yang dapat diterapkan
dalam hal meningkatkan kesehatan di
Indonesia antara lain pertama, improvisasi
infrastruktur kesehatan. Salah satu
contohnya adalah pengandaan pos-pos
kesehatan di daerah tertinggal ataupun 3T.
Ini akan membuat tingkat harapan hidup
anak-anak terutama bayi akan meningkat.
Kedua, subsidi suplemen kesehatan bagi
masyarakat kurang mampu. Subsidi ini
merupakan subsidi barang dan bukan
berupa uang tunai. Dengan adanya subsidi
ini, maka diharapkan masyarakat
khususnya yang menengah ke bawah akan
meningkat kesehatannya. Ketiga,
digitalisasi dan sosialisasi kepada
masyarakat.
Di era yang modern ini diperlukan
digitalisasi dalam mengontrol kesehatan di
masyarakat agar lebih efisien untuk
mengambil tindakan cepat. Namun,
digitalisasi harus sejalan dengan sosialisasi
kepada masyarakat karena tidak semua
golongan masyarakat paham menggunakan
kecanggihan IPTEK sekarang ini. Dengan
strategi ini, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat akan meningkat yang
berkelanjutan.
Kedua, aspek pendidikan pada
masyarakat. Pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan sangat penting untuk
membangun sumber daya manusia (Atalay,
2014). Berpedoman pada penelitian Muslim
(2002) dengan penerapan SDGs untuk
optimalisasi pendidikan di Indonesia, maka
ada beberapa poin yang harus dilaksanakan
antara lain pertama, penguatan akses yang
terjamin untuk masuk pendidikan terutama
pendidikan dasar. Kedua, perluasan serta
improvisasi sarana-sarana pendidikan yang
berkualitas serta aman bagi pelajar. Ketiga,
improvisasi kualitas tenaga pendidik untuk
mendukung proses pembelajaran. Keempat,
minimalisasi diskriminasi dalam
pendidikan terutama dalam hal gender , ini
bertujuan agar setiap anak memperoleh hak
yang sama. Kelima, penambahan
pendidikan karakter untuk moral dan jalan
pikiran. Salah satu strategi untuk
meningkatkan pendidikan dengan pedoman
poin ini adalah reformasi pendidikan.
Reformasi pendidikan merupakan kegiatan
transformasi model pendidikan agar lebih
efektif dan efisien sesuai zaman. Reformasi
ini meliputi, pertama pembangunan
infrastruktur yang lebih merata untuk setiap
daerah. Dengan adanya infrastruktur merata
maka setiap anak tidak memiliki
kesenjangan dalam belajar. Kedua, adanya
subsidi tepat sasaran bagi para siswa yang
tidak mampu. Masalah utama dari
pendidikan adalah biaya. Dengan adanya
subsidi tepat sasaran diharapkan banyak
individu-individu bisa memperoleh
pendidikan yang lebih baik lagi. Ketiga,
digitalisasi pendidikan. Digitalisasi
pendidikan dimaksudkan agar anak-anak
tidak hanya berfokus belajar di sekolah saja
tetapi di seluruh tempat. Pelaksanaan
digitalisasi ini harus sejalan dengan
pembangunan infrastruktur pendidikan
khususnya sambungan internet.
Ketiga, aspek standar hidup layak.
Standar hidup layak akan beririsan dengan
kesehatan karena ini merupakan pondasi
kuat untuk memiliki kesehatan yang baik.
Penelitian yang dilakukan oleh Woyanti
(2018) menyatakan bahwa kesehatan yang
dipresentasikan dalam standar hidup layak
memiliki pengaruh dalam pengurangan
kemiskinan. Peningkatan standar hidup
layak pada masyarakat perlu dilakukan
apabila ingin mengentaskan kemiskinan.
Peningkatan standar hidup layak pada
masyakarat dapat dimulai dari
pembangunan infrastruktur sanitasi yang
baik bagi masyarakat. Dengan adanya
pembangunan sanitasi yang baik maka
kebersihan pada lingkungan masyarakat
akan terjaga. Kemudian adalah tempat
hunian, diperlukan adanya pembangunan
tempat hunian layak bagi masyarakat. Dengan adanya tempat hunian yang layak
maka masyarakat dapat mengembangkan
potensi dirinya dengan lebih optimal.
.jpg)
